 |
| Ketua Umum DPP Sarjana IP-KI Liber Simbolon |
NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Rangkaian acara pelaksanaan Musyawarah
Wilayah IP-KI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) berjalan sukses,
bertempat di Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya No.31, Jakarta Pusat. Jumat
(20/10/2017) dengan dihadiri Peserta/ Peninjau dari DPC -DPC Kota/ Kabupaten Se
Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini sangat banyak Paradoksial, dua sisi kehidupan yang fantastis
dimana rajin beribadah atau kegiatan lainnya dan arah kebaikan dan arah
keburukan. Hal tersebut diungkap Ketua Umum DPP Sarjana IP-KI Liber Simbolon.
Selain acara musyawarah, terdapat rangkaian acara 'Sarasehan Pancasila'
dengan pembicara Gubernur DKI Anies Baswedan, Anggota DPR RI Asril Tanjung,
Mayjen TNI Purn Saurip Kadi dan Yudi Latif, PhD (Ketua UKP Pancasila)
Melalui Musyawarah Wilayah IP-KI Provinsi DKI Jakarta ini, IPKI selalu
menghadirkan kader-kader untuk berperan aktif di tengah tengah masyarakat, dan
selalu berusaha berperperan aktif sebagai anggota maupun pengurus organisasi. “Untuk
menggerakkan organisasi, maka IPKI perlu melaksanakan konsolidasi organisasi di
berbagai tingkatan pengurus yang ada,” Ungkapnya.
Manajemen Pancasila sangat dibutuhkan agar Suku, Agama dan Ras Antar
Golongan (SARA) tidak menjadi sentimen identitas, namun yang dibutuhkan
masyarakat saat ini adalah bermajemuk/beragam kebaikan dan kebajikan tingkat
tinggi. Motto : Indonesia 100 persen, Pancasila 100 persen dan Bhineka
Tunggal Ika 100 persen.
DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia
sebagaimana harusnya tetap menjadi cermin di Mata Dunia yang bisa menorehkan
nilai-nilai Pancasila. Sambungnya, Paradoks yang terjadi di era teknologi dan
global saat ini adalah tidak disosialisakannya UU ITE, UUD Pers dan
Jurnalisme warga yang terkadang mendistorsi isu.
"Kecanggihan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang
sangat menentukan. Selain itu, cara penyajian dan penanganannya, membutuhkan
kreativitas yang inovatif," hal tersebut diungkapkan Steering
Commite Liber Simbolon M.Kom yang juga Dosen Universitas Bung Karno Jakarta.
Ditambahkan, sebagai contoh dalam tanda 'kutip/makna ambiguitas'
adanya sebagian etika Informasi jurnalisme masyarakat yg tidak
konfirmasi/terverifikasi. "Harusnya isi kontent atau berita
jangan genit-genit buruk / bad news, tapi genit Intelekual news nya agar
masyarakat lebih paham dan semakin sejahtera yang berlandaskan hukum,"
tegas Liber Simbolon.
Penegasan Pancasila, bahwa Evaluasi dan finalisasi Pancasila
sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah kongruen/sama dengan cita-cita awal
para pendiri bangsa yang sangat beragam sesuai pembukaan UUD 1945 alinea ke
empat. Pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila, menjadi
taruhan yang tidak tanggung-tanggung. Bahkan sudah merajalela atau membumi ke
berbagai penjuru Nusantara, hingga ke berbagai elemen masyarakat bawah,
menengah maupun kalangan elitis.
Nilai-nilai luhur Pancasila harus dihayati dan dipedomani seluruh
warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat
identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian
Pancasila. Penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan
memperkuat identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang
berkepribadian Pancasila.
Keberadaan formal Pancasila yang sangat kuat, sering tampak dan tidak
selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Pancasila belum menjadi etos bangsa ini. Bahkan hasil penelitian Badan Pengkajian
MPR menyimpulkan bahwa, lebih dari 50% produk undang-undang yang dikeluarkan
pasca-Reformasi tidak merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti
nilai-nilai Pancasila diabaikan dan belum ditaati sebagaimana mestinya.
Bagi Indonesia, tantangan yang perlu dijawab adalah, bagaimana
merumuskan Pola Penerapan dan Pengamalan Pancasila, melalui instrumen agama,
hukum, sosial budaya dan lembaga desa terprogram secara sustainable yang
menghasilkan output menyejahterah seluruh rakyat Indonesia.
Sejarah awal berdirinya organisasi ini IP-KI, kata Liber Simbolon
sangat sesuai, sejalan dan sering dengan kondisi sosial politik dan
perkembangan zaman pada waktu itu menjadi Organisasi Kemasyarakatan, yang
senantiasa menjadi penggerak semangat Proklamasi 1945, dan Pancasila.
Lebih jauh dijelaskan bahwa Kehadiran IP-KI di Provinsi DKI Jakarta
telah berdiri sejak era 50 an hingga saat ini, IP-KI senantiasa berperan aktif
di setiap pergerakan sosial masyarakat terutama dalam mempertahankan Pancasila
dari rongrongan komunis.
Bahkan, Presiden Soekarno atau akrab disapa Bung Karno mengatakan
'Jangan Sekali kali Melupakan Sejarah (Jasmerah)' IP-KI didirikan oleh
tokoh-tokoh bangsa antara lain Jendral Besar A.H. Nasution, Jendral Gatot
Subroto, Jendral Aziz Saleh, tokoh-tokoh nasional dan juga mantan Gubernur DKI
Jakarta Letjen Suprapto pernah menjadi ketua umum IP-KI. (*)
