Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta
Koesmedi Priharto yang terkejut mendengar kabar soal adanya warga yang
dipersulit saat memesan ambulans, adalah sikap yang tidak peka terhadap musibah
dan tak punya hati kemanusiaan.
“Atas nama Forum Peduli Warga (FPW) DKI Jakarta
sangat kecewa berat, seorang Ibu Sakit dan butuh ambulance, ko kaku harus
meminta Foto Copy segala, dan ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Ketua Umum
FPW, Musa Marasabessy
Dikatakan Musa, kewajiban Dinas Kesehatan dalam
mempersulit pasien, ini jadi catatan sendiri, selama ini Bapak Gubernur Anies
Baswedan hanya mendengar kabar baik saja, padahal Dinkes saat ini jauh lebih
buruk dan harus segera mengevaluasi Kadinkes Pemprov DKI Jakarta dan kalau
perlu segera mencopotnya.
“Kadinkes Pemprov DKI Jakarta itu tak punya hati,
saya rasa anak buahnya sudah bertahun-tahun itu, operatornya juga menyampaikan
dengan kalimat kasar ke keluarga pasien dan harus segera di copot. Kadinkes
harus meminta maaf dan mengklarifikasinya secara terbuka, ini masalah
keselamatan Pasien yang utama dari pada syarat KTP”, bebernya.
Musa menjelaskan, bahwa jelas di Undang-undang
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan,
nyawa manusia lebih penting dari pada administrasi. Sebagai Pendukung utama
Anies-Sandi, Bapak Gubernur DKI Jakarta ini harus sesegera mungkin mencopot
Kadinkes Provinsi agar perbaikan kesehatan semakin baik.
“Dinkes itu pak Gubernur sudah banyak masalahnya,
ini saja cara Tuhan menegur keras dengan masalah ambulance. Ada contoh anak
buah Kadinkes yang bermain dalam korupsi obat non-fornas di Jakarta Timur yang
kasusnya pernah ada, kasus pembangunan rumah sakit di DKI Jakarta yang tak
jelas rimbanya, dan banyak lagi dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan, dan KPK DKI
Jakarta saya berharap bisa masuk kedalam membongkarnya”, tegas Musa.
Musa menceritakan, seorang warga Tambora, Jakarta
Barat bernama Halddi dimintai fotokopi KTP dan KK oleh operator 112 untuk
mengantar ibunya ke IGD menggunakan ambulans.
“Seharusnya petugas tak memaksa hingga
merepotkan, Keburu Wafat mamanya, seharusnya cukup difoto pakai HP untuk awalan
dan nantinya baru melampirkan foto copy tetapi fokus untuk nyawa manusia
terselamatkan” tandasnya.
Sebelumnya, Selasa (26/6/2018), Halddi
mengeluhkan pelayanan operator 112 di Twitter saat dirinya memesan ambulans.
Halddi geram lantaran sempat khawatir ibunya tak segera tertolong jika dipaksa
menuruti permintaan petugas.
“Saya baru hari ini mau minta
bantuan ambulans Pemda DKI telepon lewat 112. Diangkat, lalu diminta
fotokopi KTP pasien dan fotokopi KK. Saya pegang aslinya saat ini. Mau masuk
IGD, tapi ke tempat fotokopi dulu? Keburu mati mama saya,” kata Halddi ketika
dikonfirmasi Rabu (27/6/2018).
Ia juga mengaku mendapat respons kasar dari
operator yang menolak menerima foto KK dan KTP asli melalui ponsel.
“Itu ibu operator ngomongnya juga nyolot pula.
Orang sakit loh ini malah dijawab dengan kasar sama petugasnya. Enggak bisa
ngomong sopan?” keluhnya.
Akhirnya Halddi membawa ibunya ke RSUD Tarakan
menggunakan transportasi online. “Masak soal beginian direpotin ke pasien. Saya
kalau bukan orang susah enggak mungkin nelepon 112, pasti
pakai ambulansyang berbayar,” ungkap Halddi.
Keesokan harinya, Rabu (27/6/2018), Halddi
menuliskan klarifikasi di Twitter bahwa prosedur KTP dan KK ternyata memang
sudah diwajibkan sejak lama.
Foto KTP dan KK juga bisa kirim via WhatsApp
(WA), tapi operator tak memberitahukan informasi tersebut. Halddi lantas terburu
naik pitam karena merasa direpotkan. (rls/AG)
