NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Rencana koalisi beberapa partai (Gerindra, PKS, PAN, PBB) dengan Partai
Demokrat adalah upaya mencegah kecurangan pilpres sekaligus membersihkan
demokrasi dari virus. Hal ini diungkap Presiden Gerakan Pribumi Indonesia
(GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak.
Menurutnya, koalisi ini merupakan harapan mewujudkan pemilu yang jujur
dan adil tanpa kecurangan. Kita ketahui bersama baru-baru ini ditemukan 1,2
juta data pemilih yang invalid di DKI Jakarta. Temuan ini sangat menciderai
demokrasi kita dan potensi kecurangan membayangi pileg dan pilpres 2019.
“SBY sebagai mantan Presiden selama dua periode pasti paham betul
potensi kecurangan tersebut,” ungkap Bastian P. Simanjuntak melalui keterangan press
releasnya kepada Redaksi, Selasa (24/7/2018).
Sebelumnya SBY pernah berkicau di akun twitternya terkait disusupinya
BIN dan alat negara lainnya oleh agen politik. Signal ini bukan hanya untuk
pilkada akan tetapi juga buat pilpres dan pileg kita.
“Apalagi persoalan E-KTP sebagai syarat untuk memilih dipenuhi
ketidakjelasan, ada daftar pemilih yang tidak mempunyai NIK dan KK,” terang
Bastian.
Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menduga ada upaya terencana dan
terorganisir untuk mencurangi pemilu 2019. Bila pemerintah tidak mampu
membenahi invalidnya data pemilih maka akan muncul dugaan kuat bahwa kecurangan
dilakukan pemerintah.
“Ini bukan hal sepele sehingga upaya koalisi GERINDRA dan Demokrat
untuk mencegah kecurangan itu patut didukung,” tandasnya.
Pengalaman SBY sebagai mantan Presiden. Lanjut Bastian, menjadi berguna
dalam mencegah kecurangan tersebut. SBY paham betul setiap upaya tersebut, SBY
pastinya juga memiliki cara efektif dalam mencegah kecurangan tersebut.
“Puluhan juta data invalid dengan mudahnya menjadi tiket bagi pemilih
siluman. SBY tentu sangat paham dengan modus ini, SBY dan Prabowo bila
bekerjasama tentu akan menghadirkan pemilu, baik pilpres maupun pileg yang
jujur dan adil,” bebernya.
Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendukung koalisi partai Gerindra,
PKS, PAN, PBB dan Demokrat guna mencegah
kecurangan pilpres maupun pileg. Kita berharap pemerintah segera memperbaiki
data-data yang invalid atau rakyat akan menganggap pemerintah sengaja berbuat
demikian untuk melakukan kecurangan.
“Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) juga menghimbau rakyat Indonesia
untuk sama-sama memeriksa data pemilih yang dikeluarkan KPU/D, bila ditemukan
data invalid segera laporkan pada pihak yang berwenang,” pungkasnya mengakhiri.
(rls/red)
