Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Jelang Idul Fitri, Pimred Media Postnewstime Berbagi Dengan Janda

By On June 14, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TANGERANG - detik-detik datangnya hari raya idul fitri, pimpinan redaksi media online postnewstime.com, menyambangi para janda jompo dalam menyambangi pimpinan redaksi media online postnewstime , memberikan zakat fitrah kepara janda jompo di kampung rawa bamban rt04/07 kelurahan jurumudi baru kecamatan benda, kamis 14/06/18.

Warga sekitar menyambut dengan antusias kedatangan pimpinan redaksi media online postnewstime dikampung rawa bamban.

Suwana 45th salah satu warga kp.rawa bamban saat diwawancarai oleh perwakilan kota tangerang media online postnewstime di lokasi mengatakan " saya sangat kagum sekali ke bang usman dia sangat peduli terhadap para janda janda yang kurang mampu di kp . Rawa bamban jarang sekali orang seperti bang usman yang mau peduli di kp. Saya pak " ujarnya.

Nimi 56th salah satu penerima sembako mengucapkan " saya sangat berterimakasih ke bang usman yang sudah memberikan zakat fitrah kepada saya dan sudah hampir tiap tahun bang usman memberikan zakat fitrah kepara janda yang kurang mampu, mudah-mudahan rejeki nya bang usman lancar " ucapnya.

Yopi salah satu anak muda kp rawa bamban yang membantu kegiatan rutinitas pimpinan redaksi media online postnewstime menututurkan " saya sangat bangga sekali dengan bang usman yang bersifat sosial diwarga kp saya apa lagi bang usman saya sangat kenal akrab di dalam pergaulannya bang usman selalu bersikap solid sesama teman." Tuturnya yopi.

Usman selaku pimpinan redaksi media online postnewstime mengucapkan" saya sangat bersyukur sekali atas rejeki yang diberikan oleh Allah kepada saya, dan saya ucapkan terimakasih kepada para Anggota, staf redaksi dan para perwakilan yang sudah menjalankan tugas nya dengan baik semoga tahun depan media online postnewstime bisa menjalankan program-program sosial lain nya" tegasnya.

Usman pun menambahkan" saya ucapkan terimakasih kepada pihak instansi, tni, polri, dan pengusaha yang membantu suksesnya kegiatan rutinitas tahunan kami semoga amal ibadah baik nya diterima tuhan yang maha esa." Ucapannya

Pimpinan redaksi dan jajarannya mengucapkan Selamat hari raya idul fitri.

Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon maaf lahir bathin.

Di Penghujung Ramadhan, Perwakilan Media Postnewstime Kota Tangerang Gelar Baksos

By On June 14, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TANGERANG - Menjelang berakhirnya bulan Ramadhan, ma'mun perwakilan kota tangerang mengadakan kegiatan sosial menyantuni anak yatim dan janda juga pembagian bingkisan untuk para imam taraweh di jalan siswa raya Rt.03/07, Kelurahan Belendung Kecamatan Bendam, Kota Tangerang,  Rabu (13/6/18)

Kegiatan sosial Santunan merupakan kegiatan rutinitas tahunan media online postnewtime.com pada tahun ini Pimpinan Redaksi mengarahkan agar masing - masing perwakilan postnew di wilayahnya memberikan santunan bukti nyata kepedulian terhadap mereka yang memerlukan bantuan.

"Agar para yatim dan janda tersenyum bahagia di penghujung akhir ramadhan, karena memberi itu terang kan hati. Termasuk ketika menjelang berakhirnya Ramadhan kali ini," demikian ungkap Ma'mun dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi GMN

Mamun yang juga selaku Ketua Rt.03/07, Kelurahan Belendung mengajak kepada warga agar terus peduli antar sesama selebih-lebih bagi mereka yang kurang mampu, supaya warga bisa menyisihkan ridzki.


 "Usman selaku pimpinan redaksi postnewtime berharap para anggota posnewtime media onlien umum nya khusus nya masing-masing perwakilan postnewstime.com, membuat kegiatan hal serupa yang telah di lakukan oleh perwakilan kota tangerang.

Lanjut usman selaku pimpinan redaksi postnewstime mengucapkan terima kasih kepada donatur,  para dermawan pihak-pihak terkait, intansi pemerintah yang telah membantu suksesnya acara santunan yatim dan janda yang di panitiakan oleh perwakilan Kota Tangerang

Dalam kesempatan ini, ma'mun juga berharap puasa kali ini bisa menambah keimanan serta ketaqwaan  bagi kita semua, juga berharap seluruh anggota postnewstime di bawah naungan pimpred, perwakilan dan kabiro kota tangerang dapat diberikan kemudahan dalam setiap urus agar di tahun mendatang bisa lebih lancar lagi kegiatan santunan yatim dan janda.


Lanjut ma'mun ketua RT03/07 kelurahan belendung mengingatkan kepada para janda agar jangan lupa pada tanggal 27 juni hari rabu  ayoo,,  ramai ramai kita datangi TPS untuk mentukan hak suara dalam menentukan calon walikota tangerang, bersama kita bisa sukses kan pilkada kota tangerang.

Usman Pimpred Postnewtime dan ma'mun mengucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin

Kuasa Hukum MHK Patahkan Tuntutan JPU Lewat Pledoi

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, GARUT - Hari ini, tanggal 21 mei 2018 telah di gelar kembali sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Garut terkait tuduhan Mustofa Hadi Karya atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Kepala Desa Margalaksana, Garut Jawa Barat tertanggal 10 Januari. 2018 lalu.

Dalam kesempatan di persidangan, Dian Wibowo, SH Kuasa Hukum MHK  dengan gamblang membacakan Pledoi nota pembelaan atas kliennya Mustofa Hadi Karya (MHK) di depan Majelis Hakim dan JPU.

Kata Dian, setiap individu dalam hal ini terdakwa Mustofa Hadi Karya berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 - 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 dengan penegasan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap TIDAK BERSALAH sampai dibuktikan kesalahannya secara Sah dalam suatu persidangan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Dalam perkara yang melibatkan anggota pers berlaku undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 dan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli dewan pers terkait kasus delik pers tidak begitu saja dapat langsung dipidanakan." Ucap Dian pada wartawan.

Kata ia, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan sejumlah pasal kombinasi antara dakwaan primer dan subsider dengan dakwaan alternatif kepada pekerja Media Massa / Pers atas nama Mustofa Hadi Karya, dimana selain SEMA ada pasal dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa menjadi acuan pers tidak harus di kriminalkan. Hal itu tertuang dalam pasal 310 ayat 3 disebut perbuatan demi kepentingan umum tidak masuk katagori pencemaran, sementara di pasal 50 KUHP, barang siapa melaksanakan ketentuan Undang Undang, dia tidak di pidana.

Lanjut Dian, sangat aneh dan unik apabila diamati dalam fakta - fakta persidangan, terutama dari seluruh saksi tidak ada yang mengarah akan perbuatan (daad) terdakwa Mustofa sebagai pelaku pemerasan.

"Salah alamat dalam laporan kepolisian Kades Wawan tentang adanya dugaan pemerasan, terapi yang unik tidak ada satupun saksi dari staf desa, tetapi hanya dari ormas yang tidak ada hubungannya dengan desa." Papar Dian.

Bahkan kata Dian pada Wartawan, kliennya dituduhkan pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Namun pada faktanya tidak didapati unsur itu.

"Fakta - fakta di persidangan telah terungkap tidak adanya kesaksian dari kades Wawan maupun dari para saksi Ajat, Cecep, Yoga dan Banyu Rahayu anggota kepolisian yang bertugas anggota Resmob Polres Garut. Ketidak singkronan pernyataan saksi di persidangan dan tidak adanya pernyataan pernyataan pelapor maupun para saksi yang mengatakan klien saya meminta sejumlah uang, bahkan klien saya memberikan solusi program untuk membangun desa Margalaksana." Beber Dian.

Menurut pandangan hukum, Dian Wibowo menjelaskan adanya pemaksaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya yang bernama Mustofa Hadi Karya untuk dijerat pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, bahwa faktanya tuntutan JPU tidak mendasar dengan tidak adanya dua (dua) alat bukti yang SAH. Bahkan JPU terkesan tidak mendengarkan hasil persidangan, namun hanya melakukan copy paste BAP dan surat dakwaan atas diri Mustofa.

"Kami sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Mustofa Hadi Karya, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat tuntutan JPU terhadap diri Mustofa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melanggar ketentuan dakwaan alternatif yaitu pasal 369 ayat 1 KUHP." Tegas Dian.

Yang dilupakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa, pertama kliennya menyimpan kwitansi pada saat menerima uang yang diberikan Cecep untuk pembuatan advetorial desa margalaksana, namun belum sempat diberikan ke Kades Wawan dikarenakan dirinya sudah terlebih dulu dibawa ke Polres Garut.

Kedua, bahwa kades Wawan dan para saksi sudah mencabut tuntutan hukum terhadap terdakwa Mustofa Hadi Karya, sehingga menurut ketentuan pasal 369 ayat 2 KUHP pemidanaan terdakwa Mustofa menjadi GUGUR dan tidak perlu dilanjutkan.

"Unsur tersebut membuktikan bahwa Mustofa Hadi Karya TIDAK TERBUKTI secara Sah dan meyakinkan terdakwa MHK telah melakukan perbuatan melawan hukum." Sambung Dian.

Menurutnya, pandangan dan penilaian hakim menjadi persfektif hukum tersendiri yang dituang dalam satu putusan dan menjadi ketentuan yang mengikat. Akan tetapi ketentuan tersebut jangan sampai berbenturan dengan peraturan perundang -undangan yang lain.

"Mudah - mudahan dalam perkara ini, majelis hakim juga melihat nota pembelaan kami sebagai acuan dalam mengambil keputusan agar melihat undang-undang tidak sepotong-sepotong, tetapi secara keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan sebagai peraturan yang pro rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lihat agenda Minggu depan dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pledoi tersebut,” tutup Dian. (Sumber PPWI)

Berikut Komentar Ketum PPWI Terkait Tindakan Kekerasan yang Dialami Warga

By On May 07, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melalui Sekretaris Jenderal PPWI, Fachrul Razi, mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan memukuli warga pada saat event debat kandidat II Pilkada Bupati/Wakil Bupati Deiyai yang berlangsung di Guest House Nabire, Sabtu (5/5/2018).

Sebagaimana ramai diberitakan, bahwa dalam debat kandidat II Pilkada Kabupaten Deiyai, sempat terjadi keributan yang berujung pemukulan terhadap salah seorang warga alumni IPDN atas nama Mando Mote yang merupakan warga Deiyai oleh oknum anggota Kepolisian yang bertugas. Tindakan kekerasan itu seperti terlihat dalam video yang sempat beredar luas di jejaringan sosial.

Di dalam video tersebut, terlihat lebih dari satu orang oknum polisi yang diduga ikut melakukan kekerasan terhadap korban atas nama Mando Mote, warga yang memprotes atas penyelenggaraan debat kandidat secara tertutup saat itu.

Selain Mote, seorang wartawan atas nama Abet You dari Tabloid Jubi juga sempat mendapat perlakuan kasar polisi, diintimidasi dan diminta untuk tidak mendokumentasikan kejadian kekerasan terhadap Mote tersebut. Polisi bahkan sempat merampas handphone wartawan Jubi, dan terjadi saling dorong hingga kacamatanya pecah.

Menanggapi insiden memalukan tersebut, Wilson menjelaskan, bahwa moment pilkada dengan segala dinamikanya seyogyanya menjadi ajang perhelatan pesta demokrasi rakyat, yang oleh karena itu antusiasme dan keterlibatan sebanyak mungkin warga menikmati perhelatan rakyat itu mesti diapresiasi dan diakomodir. 

"Polisi yang Promoter, yang profesional, modern, dan terpercaya, sangat tidak dibenarkan mencederai momentum pilkada itu dengan brutalisme membabi-buta, menyerang warga," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Minggu (6/5/2018) di Jakarta.

Sehubungan dengan itu, Wilson meminta kepada Kapolri selaku penanggung jawab tertinggi atas tingkah-laku bar-bar anak buahnya di lapangan, wajib mengusut, memproses, dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum polisi berjiwa premanisme di Nabire, Papua itu.

Kendatipun demikian, Wilson juga menghimbau kepada para warga korban keganasan oknum polisi dan segenap keluarga besar masyarakat di Kabupaten Deiyai agar tetap tenang, dan ikut menjaga keamanan, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. 

"Mari bersabar sambil berdoa semoga para oknum polisi dan segenap pimpinannya segera sadar diri bahwa isi perut dan celana dalam mereka dibiayai dari uang rakyat, sehingga mereka wajib menjaga dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," sebut Wilson Lalengke. (JML/Red)

Rekan Indonesia Kab.Bekasi Sebut Pelayanan Kesehatan di Bekasi Masih Buruk

By On April 27, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BEKASI, Ketua Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia Kabupaten Bekasi mengatakan perbaikan pelayanan kesehatan harus jadi prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 ayat 1, “setiap warga negara berhak memperoleh layanan kesehatan”, dan UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 14, “setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan optimal.”

Hal itu disampaikan oleh Ketua REKAN INDONESIA Kebupaten Bekasi, Sabam Posma, kepada Media ini, Jumat (27/4/2018), terkait dengan buruknya pelayanan kesehatan bagi warga Bekasi saat di Rumah Sakit, baik di Pemerintahan maupun swasta menjadi hal penting untuk dievaluasi pemerintahan Bekasi.

Ia berpendapat perbaikan pelayanan kesehatan di Bekasi merupakan hal mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Ia juga mengatakan selama ini telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan RSUD Kota Bekasi melalui lembaga-lembaga survey yang menyatakan tingkat kepuasan warga cukup tinggi terkait pelayanan kesehatan di Bekasi.

“Di lapangan kita masih banyak jumpai permasalahan terkait pelayanan kesehatan dari mulai perawat yang tidak ada senyum, susah cari kamar rawat inap, susah cari ruang perawatan khusus (ICU, ICCU, HCU, NICU dan PICU), masih adanya pungutan terhadap pasien peserta BPJS, pasien terlantar sampai berjam-jam lamanya, sampai persoalan obat dan prosedur RS yang mempersulit pasien,” ujar Sabam dalam keterangan persnya malam ini kamis (26/04/2017)

Menurutnya, pemerintah harus bisa dengan cepat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi warga Bekasi dengan cara memperkuat peran dan memastikan keberpihakannya pada pasien, bukan sebagai badan yang hanya untuk menyelamatkan ‘muka’ RS yang telah melakukan perlakukan buruk dalam pelayanannya.

“Selama ini Dinkes Kota Bekasi cenderung lebih berpihak kepada RS dalam melakukan tindak lanjut keluhan pasien. Tidak ada sikap tegas Dinkes Kota Bekasi dalam memberikan teguran atau pun sanksi kepada RS yang melakukan pelayanan buruk,” pungkas Sabam Posma

Berikut kronologis yang disampaikan kepada Redaksi melalui Pesan WAG nya, Kamis (26/4/2018) sekira pukul 22.30 WIB, salah satu pasien warga bekasi saat dirinya tengah dirawat di RSUD Kota Bekasi, pada Rabu (25/4/2018), oleh Dr.Elsa menympaikan kepada keluarga pasien untuk dirujuk ke Rumah Sakit yang ada mesin HD Infektisius yakni RS Anna Medika, RS Hermina Bekasi, namun pihak BPJS mengatakan bahwa sudak konfirmasi ke RS Awal Bros jika ada satu slop Mesin yang masih Kosong.

Selanjutnya, selaku keluarga melaporkan ke perawat bahwa pasien akan di rujuk sesuai yang sudah di konfirmasi BPJS, hari itu juga keluarga meminta rujukan tetapi tidak bisa perawat mengatakan, kalau pasien masih rawat inap dokter tidak bisa mengeluarkan rujukan. setelah itu keluarga konfirmasi ke Dr.Jeni selaku PIC BPJS Bekasi bahwa pasien tidak bisa dapat rujukan kalau masih di rawat inap.

Kemudian, Dr. Jeni menyarankan keluarga untuk menghadap ke bagian penanggung jawab ruangan Azalia 2A RSUD Kota Bekasi Sri Atun untuk memberi Resum terhadap keluarga, istri pasien lalu menemui Ibu Sri Atun dan menyampaikan sesuai apa yang di sampaikan Dr.Jeni, akan tetapi Sri Atun tidak bisa memberi ‘Resum’ dengan Alasan menunggu Dokter Nurfaita agar pasien di visit. (rls/ag)

Lembaga Hukum ILUNI UI Gelar Seminar Sekaligus Peresmian LH ILUNI UI

By On April 26, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Urgensi Paten Menuju Universitas Berbasis Riset Sebagai Apresiasi Intelektual Dan Strategi Komersial, menjadi tema utama dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Periode 2016 – 2019 yang dikomandoi oleh Ir. Arief Budhy Hardono.

Seminar yang menghadirkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual, Dr Freddy Haris, SH., LLM., ACCS dengan menyampaikan tentang pentingnya kalangan dosen dan mahasiswa mendaftarkan hak paten hasil temuan teknologinya ke Dirjen Kekayaan intelektual.

Selain itu Freddy Haris juga menguraikan gambaran Kepemilikan Paten Nasional. Pembicara lain yang hadir dalam seminar tersebut adalah Alumni UI Pemegang Paten Prof Dr. dr. med Akmal Taher Sp.U(K) yang menyampaikan cerita sukses pemegang paten, serta Ketua Bidang Advokasi LH Iluni UI Dr.Hotman Sitorus, S.H, M.H., yang menguraikan keterkaitan antara Paten dan Riset Teknologi

“Seminar yang digagas ILUNI UI ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan kepada lembaga riset untuk menggunakan Paten sebagai strategi Bisnis. LH ILUNI UI memilih tema tentang paten mengingat paten sangat penting karena menyangkut masalah harga diri penemu/peneliti dan pengakuan intelektual terhadap penemu yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi, hingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kemajuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Andre Rahadian, Rabu (25/4/2018).

Ketua Umum ILUNI UI,  Ir.  Arief Budhy Hardono
 Dalam seminar tersebut, ILUNI UI juga membuat terobosan dan gebrakan baru untuk para anggotanya, yakni dengan pendirian dan peluncuran Lembaga Hukum (LH) ILUNI UI, gebrakannya tidak lain memberikan pendidikan, pengkajian dan pencerahan sekaligus penyadaran dibidang Hukum.

“Kami ingin memberikan pendidikan dan penyadaran hukum atas segala peraturan yang berlaku di Indonesia kepada para alumni Universitas Indonesia dan juga anggota masyarakat lainnya. Bila warga ILUNI UI sudah memahami dan menyadari segala macam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) ILUNI UI Andre Rahadian,

Dikatakan Andre, Insya Allah warga ILUNI UI akan terhindar dari berbagai tuntutan hukum. Namun bila karena satu dan lain hal, ada warga ILUNI UI yang terseret kasus hukum, maka  lewat lembaga hukum ILUNI UI yang kami luncurkan hari ini, akan memberikan bantuan kepada para alumni UI atau warga masyarakat lainnya yang terseret atau terkena kasus hukum itu sendiri.

Dirjen KI -  Dr. Freddy Harris,  S. H.,  LMM.,  ACCS
Selain dihadiri tamu undangan, tampak hadir juga Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr Freddy Haris, Ketua yang juga juru bicara ILUNI UI Eman Sulaeman Nasim dan Direktur kerjasama dan hubungan antar alumni UI Erwin Nurdin.

Lebih jauh, Andre memaparkan, bahwa LH ILUNI UI yang dipimpin Harman Setiawan, SH., MH pengurusnya berasal dari berbagai Fakultas dan generasi di lingkungan UI. Bukan hanya dari fakultas Hukum UI. Hal ini disebabkan, karena Alumni UI itu dari berbagai fakultas dan generasi. Selain itu, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya membahas soal hukum semata. Melainkan membahas atau mengatur bidang lain seperti ekonomi perbankan, pertambangan, konstruksi dan lain sebagainya.

“Untuk itulah, LH ILUNI UI melibatkan alumni-alumni UI dari berbagai fakultas. Dengan melakukan pelatihan, pendidikan dan pencerahan di bidang hukum disertai  pakar bidang lain, misalnya pakar ekonomi perbankan, pakar penerbangan, atau pakar pertambangan minyak dan gas, memberikan sosialisasi, pendidikan dan pencerahan di bidang hukumnya lebih masuk untuk para warga ILUNI UI Peserta training, pencerahan maupun sosialisasinya,” tambah Andre Rahadian.

Lanjut Andre, selain memberikan bantuan pelatihan dan bantuan Advokasi bidang hukum, sesuai dengan kebijakan kepengurusan dan melalui LH ILUNI juga akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku untuk dilakukan evaluasi guna penguatan.

“Usulan perbaikan, revisi dalam bentuk saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR serta dapat berperan aktif memberikan masukan atas peraturan Perundang-undangan yang sudah ataupun yang belum masuk ke dalam Prolegnas.” pungkasnya. (rls/her)

Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) Tangsel Deklarasi Dukung Anies Cak Imin

By On April 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TANGSEL - Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mendiami wilayah dengan limpahan sumber daya alamnya telah berpuluh puluh tahun bermimpi akan datangnya era kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Impian itu bukanlah impian kosong karena memang negeri ini kaya raya. Namun selalu dipimpin oleh figur yang tidak mampu menjawab impian panjang rakyat Indonesia tersebut menjadi kenyataan.

Jokowi yang diawal begitu sangat diharapkan dapat membawa negara ini menuju era kesejahteraan ternyata justru jauh panggang dari api. Banyak program program pemerintahan Jokowi yang tidak berimbas langsung pada naiknya tingkat kesejahteraan rakyat. Justru malah tingkat kehidupan rakyat semakin merosot, daya beli melemah dan masih ditambah biaya hidup yang terus meningkat akibat kebijakan pencabutan subsidi hingga berimbas pada naiknya harga listrik, BBM, dan harga kebutuhan pangan rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sabih Najia Ulhak, juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) yang menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres 2019 di sebuah Cafe di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (23/4/2018).

Menurut Sabih panggilan akrab Sabih Najia Ulhak, Rakyat merindukan figur baru yang dapat menterjemahkan kegelisahan sosial bangsa ini kedalam program pembangunan kesejahteraan hidup rakyat dan sudah putus asa dengan figur yang hanya muluk dalam janji namun bukan hanya tidak dapat menterjemahkan kegelisahan bangsa tersebut tapi justru semakin membawa bangsa ini ke dalam jurang kehancuran bangsa.

"Melihat kondisi tersebut diatas, maka kami AMPI pada hari senin, 23 April 2019 di Tangerang Selatan menyatakan dukungan kepada figur tokoh nasional yang akan mampu menerjemahkan kegelisahan sosial bangsa Indonesia ke dalam pembangunan kesejahteraan hidup bangsa" tegas Sabih dalam pembacaan statemen deklarasi dukungan.

Sabih juga menambahkan bahwa figur tokoh nasional tersebut juga harus bisa melibatkan partispasi aktif rakyat sehingga dapat terwujudnya keadilan sosial yang telah lama didambakan.

"AMPI menilai figur tokoh nasional yang didukung AMPI juga memiliki integritas, Moral dan Akhlak yang tinggi serta santun dan cerdas." ujar Sabih

Sabih mengatakan bahwa AMPI  telah menyimpulkan figur tokoh nasional yang berkarakter demikian hanyalah ada pada diri ANIES BASWEDAN dan MUHAIMIN ISKANDAR.

"Untuk itu kami menyatakan dukungan sepenuhnya kepada ANIES BASWEDAN dan MUHAIMIN ISKANDAR untuk maju sebagai CAPRES dan WAPRES pada Pemilu 2019 nanti." tegasnya

Sabih juga menyampaikan mengapa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar layak di dukung ? 1. Anies-Muhaimin mewakili Modernis-religous. 2. Muhaimin punya basis masa yang jelas dan mesin parti yg solid. 3. Merupakan tokoh yang pluralis dan bisa diterima semua kelompok. 4. Sama sama pengalaman di pemerintahan sebagai menteri. 5. Refleksi dari dua tokoh muda yang punya gagasan tentang keindonesiaan dan keislaman yang utuh dan komprehensif.

Selain itu Sabih juga mengaku telah mendirikan posko dukungan untuk Anies - Muhaimin maju sebagai capres dan cawapres 2019.

"Kami sudah mendirikan posko dukungan yang beralamat di : Jl. Pesanggrahan , Crmpaka Putih, Ciputat – Tangerang Selatan sebagai pusat aktivitas AMPI guna menggalang dukungan warga Tangsel dan Banten agar ikut mendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar Maju Pilpres sebagai Capers dan Wapres dalam pemilu 2019." Imbuh Sabih (REL)

Jelang Pemilu dan Hari Buruh, Brigjen Pol Drs.Imam Widodo Pimpin Apel Kesiapsiagaan

By On April 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, DEPOK - Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Drs.Imam Widodo tengah memimpin apel kesiapsiagaan dalam menghadapi agenda nasional yaitu, Pemilukada Serentak, Asian Games 2018, Rapat Tahunan IMF dan Pemilu 2019 serta Hari Buruh Nasional 1 Mei (May Day).

Apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana seperti yang dikatakan oleh Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Drs. Imam Widodo bahwa Korps Brimob sebagai bagian integral Polri siap mengawal, menjaga dan mengamankan agenda-agenda nasional

Brigjen Pol Drs. Imam Widodo juga menegaskan jika Polri akan mengerahkan seluruh sumberdaya serta bersinergi dengan TNI dan masyarakat. Hal ini karena "Korps Brimob 1x24 jam siap mengamankan NKRI dari Sabang sampai Merauke", tegasnya, Senin (23/4/2018)

Dalam menghadapi Hari Buruh Internasional, Komandan Pasukan Pelopor Brigjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hun yang turut menghadiri apel menjelaskan bahwa "May Day 1 Mei ada beberapa lokasi sasaran demo, khusus di Jakarta sebagian besar di Monas lalu bergerak ke Gelora Bung Karno. 

Demi kelancaran kegiatan tersebut Brigjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hun menegaskan bahwa " Kekuatan personel akan mengimbangi kekuatan massa". Pasalnya, sebelum menyambut rangkaian acara-acara besar tersebut Polri telah mengadakan peningkatan pelatihan personel untuk menghadapi situasi kontijensi. (REL)

Lantaran di PHK Sepihak, Hambali Mengadukan Ke Disnaker Kota Cilegon

By On April 17, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, CILEGON - PT. Mega Auto Finance adalah perusahaan Industri Keuangan Non Bank ( IKNB ) / Leassing yang bergerak didalam pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor roda dua.

M. Hambali sebagai karyawan Koord. Kolektor di PT. MAF Cabang Cilegon menjelaskan bahwa telah bekerja kurang lebih selama empat tahun, akan tetapi enam bulan yang lalu telah terjadi mutasi karyawan ke Bengkulu tanpa pemberitahuan, ketika ditanyakan kepada MAF Cabang Bengkulu bahwa tidak ada nama yang dimutasi atas nama Hambali di MAF cabang Bengkulu.

Selanjutnya Hambali mempertanyakan kembali ke kantor pusat PT. MAF bahwa per November 2017 pihak perusahaan mengatakan bahwa dirinya sudah resign dari perusahaan. Hambali tidak pernah Resign. Sampai saat ini status Hambali di perusahaan tersebut belum ada kejelasan Dan untuk gaji serta tunjangan tidak dibayarkan.

Hambali menambahkan bahwa untuk memperjuangkan statusnya dirinya mengadukan ke Disnaker kota cilegon, mediasi pertama dari pihak PT. MAF Cabang Cilegon yaitu kepala Cabang hadir akan tetapi tidak bisa memutuskan, selanjutnya pada mediasi kedua pihak PT. MAF pusat tidak hadir dalam sidang mediasi kedua tersebut, dan pihak Disnaker  akan melakukan undangan kembali.


Ditempat terpisah H. Suwarni selaku ketua PPPKRI-BN Mada II Kota Cilegon menaggapai hali ini, meminta kepada PT. MAF Cabang Cilegon agar dapat kooperatif terhadap karyawannya mengingat aturan dan peraturan sudah di tentukan oleh pemerintah, jika memang tidak ada respon positif terkait hal ini makan kami selaku ormas yang diberikan kuasa oleh Hambali akan menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa ke PT. MAF Cabang Serang.

Diruangan kerjanya Latif Reza Lubis Kepala Cabang PT. MAF Cabang Cilegon didampingi HRD. Umay menjelaskan bahwa pihak PT. MAF Cabang Cilegon akan kooperatif terhadap keinginan Hambali dan meminta Hambali agar datang ke kantor untuk menandatangani beberapa formulir agar bisa diajukan ke PT. MAF Pusat.

Sumber Release : sbnews.co.id

Ini Kronologisnya, PT. PCR Diduga Tipu Pemilik Tanah di Bengkalis

By On April 13, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, MANDAU – Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT.Permata Citra Rangau (PT.PCR) diduga telah menipu pemilik Tanah atasnama Dalimunte, warga Jl. Wonosobo Sebanga Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Pasalnya, tanah Dalimunte yang berada bersebelahan dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. PCR Sebanga,  telah dikeruk oleh pihak perusahaan untuk dijadikan tanah timbunan guna menimbun lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. PCR

Sayangnya, sejak tanah milik Ustad Dalimunte diambil oleh PT. PCR, sampai dengan hari ini, hak atas tanah timbunan atau dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah tidak kunjung dibayarkan oleh pihak perusahaan, akibatnya pemilik tanah merasa dirugikan.

Anehnya, berdasarkan hasil penulusuran wartawan Nusantaraexpress, pada Senin 9 April 2018, warga yang telah dirugikan oleh pihak perusahan, termasuk salah seorang yang selama ini memberikan dukungan terhadap berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Sebanga, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

"Secara pribadi, saya sangat kecewa dengan kejadian ini, tanah timbunan yang seharusnya dibayar dan menjadi hak yang harus saya terima, sampai sekarang tidak pernah terealisasi. Bahkan pembicaraan dengan pihak perusahaan sudah dilakukan dan dijanjikan dalam minggu ini akan di bayarkan, namun sampai saat tiba waktu yang sudah menjadi kesepakatan, tidak juga dibayarkan", kata Ustat Dalimunte saat ditemui wartawan Nusantaraexpress dikediamannya. 


Siapa yang tidak kesal lanjutnya,  "Jelas-jelas tanah yang diambil dan dikeruk sebagai tanah timbun untuk dipergunakan di PKS PT. PCR Sebanga merupakan tanah atas nama Saya, masih juga dikibulin, dan mereka para oknum yang berada di pihak PT. PCR sudah melakukan tipu muslihat. Bagaimanapun, pihak perusahaan (PT.PCR) harus bertanggungjawab terhadap pengerukan tanah ini", jelas Ustad Dalimunte.

Ditegaskannya, bagaimanapun Dia akan tetap mengejar,  karena tanah yang diambil oleh pihak perusahaan merupakan tanah miliknya. "Ini tanah saya secara resmi yang saya miliki dengan Sertipikat yang jelas. Siapapun yang merusak tanah saya jika tidak ada persetujuan saya berarti telah melawan hukum. Bagaimanapun harus diselesaikan oleh PT. PCR," sebutnya.

Menurutnya, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dengan Manager PT. PCR, Badaruddin (Dadang). "Menejer PT.PCR Sebanga mengatakan tanah timbunan yang diambil dilokasi tanah saya sudah mencapai 6.000 kubik", jelas Ustad Dalimunte. 

Terpisah, Manager PT. PCR Badaruddin (Dadang) saat dikonfirmasi Wartawan Nusantaraexpress melalui pesan WhatsApp, pada Rabu 11 April 2018, yang bersangkutan diam seribu bahasa, tanpa ada jawaban. 

Dan sampai berita ini diterbitkan, belum ada sebuah kalimat yang menjelaskan terkait dengan pembayaran tanah timbun dari Pimpinan PKS PT. PCR Sebanga. [Tim/Nusantaraexpress]

Terkait Pengancaman Wartawannya, Kuasa Hukum Media Jakarta Daily Akan Kawal Terus.

By On April 12, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TULANG BAWANG - Terkait pengancaman yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dirinya sebagai Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo) Kabupaten Tulang Bawang atas nama Elian Toni kepada salah satu wartawan jakarta daily atas nama Chandra Foetra S yang terjadi pada hari Sabtu, (10/02/18) lalu dan kasusnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Minggu, (11/02/18) lalu dengan nomor : LP/48/II/2018/POLDA LPG/RES TUBA, masih berlanjut.

Pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang telah melayangkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A1 pertama kepada wartawan Jakarta Daily, Chandra Foetra S (Pelapor) dengan nomor : B/46/II/2018/RESKRIM pada hari Rabu, (14/02/18) yang isinya dituliskan bahwa pihak kepolisian Polres Tulang Bawang akan melakukan penyelidikan/penyidikan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari.

Pada hari Kamis, (08/03/18), Kanit IV Tipiter Satuan Reskrim Polres Tulang Bawang, Ipda Jepri Syaifullah , S.H kepada Chandra Foetra S (Pelapor) dan awak media disaksikan oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP. Raswanto Hadiwibowo, SIK dan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP. Donny Kristian Bara'langi, SIK di ruang Kapolres, memberitahukan hasil perkembangan penyelidikan/penyidikan sementara.

"Dari hasil penyelidikan/penyidikan dan pemeriksaan beberapa saksi, kami sudah limpahkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Tuang Bawang, namun dikarenakan pengancaman tersebut melalui telpon atau elektronik, maka harus ada keterangan dari ahli ITE dan ahli bahasa yang membenarkan kalau hal tersebut ada unsur kriminalnya," katanya.

Sabtu, (07/04/18), pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang kembali memberikan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPHP) kedua kepada saudara Chandra Foetra S. (Pelapor) dan surat panggilan kedua kepada 4 orang saksi atas nama Feri Yadi Bin Badrol, Junaidi Bin Rosdi Amrin, Hj. Halina Binti Hi. Saidin dan  Panca Widya Wati (Istri Pelapor).

Dalam SP2HP kedua tersebut, pihak kepolisian Polres Tulang Bawang memberitahukan perkembangan hasil penyidikan, yang diantaranya :

a. Cek TKP dan membuat Sket TKP
b. Kirim SPDP ke Kejari Tulang Bawang
c. Melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi
d. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli ITE dari IBI Darmajaya Bandar Lampung atas nama Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom Bin Panji Suprayitno
e. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S Binti H.A. Aziz Hasbullah Nur
f. Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor (status saksi) atas nama Elian Toni Bin Abdur Rahmanmaca
g. Melakukan penyitaan barang bukti dari pelapor dan
h. Melakukan penyitaan barang bukti dari terlapor.

Dari hasil penyidik Polres Tulang Bawang kepada Ahli Bahasa dai Kantor Bahasa lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S tersebut yang dituliskan dalam SP2HP kedua menerangkan, "Dalam BAP nya Ahli Bahasa memberikan keterangan dan menyimpulkan berdasarkan analisis leksikal dan pramagtiknya, kata-kata atau kalimat-kalimat dalam percakapan tersebut tidak memiliki muatan yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukan secara pribadi.

Kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut bermuatan tantangan atau menantang, yakni mengajak berkelahi (bertanding, berperang)," kata Kiki sebagaimana yang dituliskan penyidik di SP2HP tersebut.

Advokat yang sekaligus Penasehat Hukum media online JakartaDaily.ID Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H. dari Andita's Law Firm Jakarta, medengar keterangan dan kesimpulan yang dikatakan oleh Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S  tersebut yang di uraikan melalui SP2HP, menimbulkan pertanyaan baginya, menurutnya keterangan tersebut tidak masuk akal dan tidak benar.

Melalui pesan wahtsap miliknya, Tonin mengatakan,  "Minta ajukan ahli yang lain lagi, karena ahli itu sakit perut, ahli salah satu alat bukti dan ada 4 alat bukti lainnya, untuk jadi tersangka cukup 2 alat bukti dan untuk dihukum 3 alat bukti tambah keyakinan, cari guru bahasa indonesia kelas SD saja....., kalau saya simak dari rekaman percakapan antara pelapor dan terlapor, kalimat "Anjing" sudah suatu makian, "Pecahkan Mulut" sudah ancaman, terus adapun kalimat "Ingat janji saya" dan "Mati" itu sudah masuk ranah pengancaman dan menakut-nakuti, sekarang kalau penyidik mau dipecahkan mulutnya apa bukan ancaman," tegas Tonin, hari inji (11/04).

"Kalau ahli bahasa mana tahu ancaman atau bukan, dan itu kan bukan tulisan, secara psikologis apakah orang terancam atau tidak dengan kata-kata itu, jadi bukan isi bahasanya, dan penyidik suruh baca lagi unsur ancaman dalam KUHP," tutupnya.

Advokat Singarimbun dari Andita's Law Firm yang sekaligus sebagai penasehat hukum media JakartaDaily.Id pun dengan tegas akan mengawal kasus ini sampai di persidangan nantinya. (Tim - PPWI - RN)

Kapolda Banten Akan Tindak Tegas Dugaan Penadah Solar Ilegal Di Banten

By On April 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BANTEN - Berdasarkan informasi dari masyarakat di Banten yang tidak mau disebutkan namanya, ada beberapa lapak yang diduga dijadikan tempat untuk melakukan praktek melanggar hukum berupa menadah solar secara ilegal dari beberapa mobil tanki perusahaan. Mereka diduga beroperasi pada malam hari.

Kapolda Banten, Brigjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. menjelaskan, bahwa yang pasti setiap pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat akan dilakukan tindakan, adapun teknis dan penanganan lanjut Diskrimsus dan jajaran Serse sebagai Leading Sektro

 “Yang pasti kalau sifatnya pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat harus dilakukan tindakan,” ungkap Kapolda Banten, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Rabu, (11/4/2018).

"Tekhnis dan penanganan lanjut oleh dirkrimsus dan jajaran serse sbg leading sektor." Tutup Kapolda. (sbn/red)