Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) Tangsel Deklarasi Dukung Anies Cak Imin

By On April 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TANGSEL - Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mendiami wilayah dengan limpahan sumber daya alamnya telah berpuluh puluh tahun bermimpi akan datangnya era kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Impian itu bukanlah impian kosong karena memang negeri ini kaya raya. Namun selalu dipimpin oleh figur yang tidak mampu menjawab impian panjang rakyat Indonesia tersebut menjadi kenyataan.

Jokowi yang diawal begitu sangat diharapkan dapat membawa negara ini menuju era kesejahteraan ternyata justru jauh panggang dari api. Banyak program program pemerintahan Jokowi yang tidak berimbas langsung pada naiknya tingkat kesejahteraan rakyat. Justru malah tingkat kehidupan rakyat semakin merosot, daya beli melemah dan masih ditambah biaya hidup yang terus meningkat akibat kebijakan pencabutan subsidi hingga berimbas pada naiknya harga listrik, BBM, dan harga kebutuhan pangan rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sabih Najia Ulhak, juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) yang menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres 2019 di sebuah Cafe di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (23/4/2018).

Menurut Sabih panggilan akrab Sabih Najia Ulhak, Rakyat merindukan figur baru yang dapat menterjemahkan kegelisahan sosial bangsa ini kedalam program pembangunan kesejahteraan hidup rakyat dan sudah putus asa dengan figur yang hanya muluk dalam janji namun bukan hanya tidak dapat menterjemahkan kegelisahan bangsa tersebut tapi justru semakin membawa bangsa ini ke dalam jurang kehancuran bangsa.

"Melihat kondisi tersebut diatas, maka kami AMPI pada hari senin, 23 April 2019 di Tangerang Selatan menyatakan dukungan kepada figur tokoh nasional yang akan mampu menerjemahkan kegelisahan sosial bangsa Indonesia ke dalam pembangunan kesejahteraan hidup bangsa" tegas Sabih dalam pembacaan statemen deklarasi dukungan.

Sabih juga menambahkan bahwa figur tokoh nasional tersebut juga harus bisa melibatkan partispasi aktif rakyat sehingga dapat terwujudnya keadilan sosial yang telah lama didambakan.

"AMPI menilai figur tokoh nasional yang didukung AMPI juga memiliki integritas, Moral dan Akhlak yang tinggi serta santun dan cerdas." ujar Sabih

Sabih mengatakan bahwa AMPI  telah menyimpulkan figur tokoh nasional yang berkarakter demikian hanyalah ada pada diri ANIES BASWEDAN dan MUHAIMIN ISKANDAR.

"Untuk itu kami menyatakan dukungan sepenuhnya kepada ANIES BASWEDAN dan MUHAIMIN ISKANDAR untuk maju sebagai CAPRES dan WAPRES pada Pemilu 2019 nanti." tegasnya

Sabih juga menyampaikan mengapa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar layak di dukung ? 1. Anies-Muhaimin mewakili Modernis-religous. 2. Muhaimin punya basis masa yang jelas dan mesin parti yg solid. 3. Merupakan tokoh yang pluralis dan bisa diterima semua kelompok. 4. Sama sama pengalaman di pemerintahan sebagai menteri. 5. Refleksi dari dua tokoh muda yang punya gagasan tentang keindonesiaan dan keislaman yang utuh dan komprehensif.

Selain itu Sabih juga mengaku telah mendirikan posko dukungan untuk Anies - Muhaimin maju sebagai capres dan cawapres 2019.

"Kami sudah mendirikan posko dukungan yang beralamat di : Jl. Pesanggrahan , Crmpaka Putih, Ciputat – Tangerang Selatan sebagai pusat aktivitas AMPI guna menggalang dukungan warga Tangsel dan Banten agar ikut mendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar Maju Pilpres sebagai Capers dan Wapres dalam pemilu 2019." Imbuh Sabih (REL)

Jelang Pemilu dan Hari Buruh, Brigjen Pol Drs.Imam Widodo Pimpin Apel Kesiapsiagaan

By On April 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, DEPOK - Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Drs.Imam Widodo tengah memimpin apel kesiapsiagaan dalam menghadapi agenda nasional yaitu, Pemilukada Serentak, Asian Games 2018, Rapat Tahunan IMF dan Pemilu 2019 serta Hari Buruh Nasional 1 Mei (May Day).

Apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana seperti yang dikatakan oleh Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Drs. Imam Widodo bahwa Korps Brimob sebagai bagian integral Polri siap mengawal, menjaga dan mengamankan agenda-agenda nasional

Brigjen Pol Drs. Imam Widodo juga menegaskan jika Polri akan mengerahkan seluruh sumberdaya serta bersinergi dengan TNI dan masyarakat. Hal ini karena "Korps Brimob 1x24 jam siap mengamankan NKRI dari Sabang sampai Merauke", tegasnya, Senin (23/4/2018)

Dalam menghadapi Hari Buruh Internasional, Komandan Pasukan Pelopor Brigjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hun yang turut menghadiri apel menjelaskan bahwa "May Day 1 Mei ada beberapa lokasi sasaran demo, khusus di Jakarta sebagian besar di Monas lalu bergerak ke Gelora Bung Karno. 

Demi kelancaran kegiatan tersebut Brigjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hun menegaskan bahwa " Kekuatan personel akan mengimbangi kekuatan massa". Pasalnya, sebelum menyambut rangkaian acara-acara besar tersebut Polri telah mengadakan peningkatan pelatihan personel untuk menghadapi situasi kontijensi. (REL)

Lantaran di PHK Sepihak, Hambali Mengadukan Ke Disnaker Kota Cilegon

By On April 17, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, CILEGON - PT. Mega Auto Finance adalah perusahaan Industri Keuangan Non Bank ( IKNB ) / Leassing yang bergerak didalam pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor roda dua.

M. Hambali sebagai karyawan Koord. Kolektor di PT. MAF Cabang Cilegon menjelaskan bahwa telah bekerja kurang lebih selama empat tahun, akan tetapi enam bulan yang lalu telah terjadi mutasi karyawan ke Bengkulu tanpa pemberitahuan, ketika ditanyakan kepada MAF Cabang Bengkulu bahwa tidak ada nama yang dimutasi atas nama Hambali di MAF cabang Bengkulu.

Selanjutnya Hambali mempertanyakan kembali ke kantor pusat PT. MAF bahwa per November 2017 pihak perusahaan mengatakan bahwa dirinya sudah resign dari perusahaan. Hambali tidak pernah Resign. Sampai saat ini status Hambali di perusahaan tersebut belum ada kejelasan Dan untuk gaji serta tunjangan tidak dibayarkan.

Hambali menambahkan bahwa untuk memperjuangkan statusnya dirinya mengadukan ke Disnaker kota cilegon, mediasi pertama dari pihak PT. MAF Cabang Cilegon yaitu kepala Cabang hadir akan tetapi tidak bisa memutuskan, selanjutnya pada mediasi kedua pihak PT. MAF pusat tidak hadir dalam sidang mediasi kedua tersebut, dan pihak Disnaker  akan melakukan undangan kembali.


Ditempat terpisah H. Suwarni selaku ketua PPPKRI-BN Mada II Kota Cilegon menaggapai hali ini, meminta kepada PT. MAF Cabang Cilegon agar dapat kooperatif terhadap karyawannya mengingat aturan dan peraturan sudah di tentukan oleh pemerintah, jika memang tidak ada respon positif terkait hal ini makan kami selaku ormas yang diberikan kuasa oleh Hambali akan menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa ke PT. MAF Cabang Serang.

Diruangan kerjanya Latif Reza Lubis Kepala Cabang PT. MAF Cabang Cilegon didampingi HRD. Umay menjelaskan bahwa pihak PT. MAF Cabang Cilegon akan kooperatif terhadap keinginan Hambali dan meminta Hambali agar datang ke kantor untuk menandatangani beberapa formulir agar bisa diajukan ke PT. MAF Pusat.

Sumber Release : sbnews.co.id

Ini Kronologisnya, PT. PCR Diduga Tipu Pemilik Tanah di Bengkalis

By On April 13, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, MANDAU – Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT.Permata Citra Rangau (PT.PCR) diduga telah menipu pemilik Tanah atasnama Dalimunte, warga Jl. Wonosobo Sebanga Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Pasalnya, tanah Dalimunte yang berada bersebelahan dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. PCR Sebanga,  telah dikeruk oleh pihak perusahaan untuk dijadikan tanah timbunan guna menimbun lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. PCR

Sayangnya, sejak tanah milik Ustad Dalimunte diambil oleh PT. PCR, sampai dengan hari ini, hak atas tanah timbunan atau dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah tidak kunjung dibayarkan oleh pihak perusahaan, akibatnya pemilik tanah merasa dirugikan.

Anehnya, berdasarkan hasil penulusuran wartawan Nusantaraexpress, pada Senin 9 April 2018, warga yang telah dirugikan oleh pihak perusahan, termasuk salah seorang yang selama ini memberikan dukungan terhadap berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Sebanga, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

"Secara pribadi, saya sangat kecewa dengan kejadian ini, tanah timbunan yang seharusnya dibayar dan menjadi hak yang harus saya terima, sampai sekarang tidak pernah terealisasi. Bahkan pembicaraan dengan pihak perusahaan sudah dilakukan dan dijanjikan dalam minggu ini akan di bayarkan, namun sampai saat tiba waktu yang sudah menjadi kesepakatan, tidak juga dibayarkan", kata Ustat Dalimunte saat ditemui wartawan Nusantaraexpress dikediamannya. 


Siapa yang tidak kesal lanjutnya,  "Jelas-jelas tanah yang diambil dan dikeruk sebagai tanah timbun untuk dipergunakan di PKS PT. PCR Sebanga merupakan tanah atas nama Saya, masih juga dikibulin, dan mereka para oknum yang berada di pihak PT. PCR sudah melakukan tipu muslihat. Bagaimanapun, pihak perusahaan (PT.PCR) harus bertanggungjawab terhadap pengerukan tanah ini", jelas Ustad Dalimunte.

Ditegaskannya, bagaimanapun Dia akan tetap mengejar,  karena tanah yang diambil oleh pihak perusahaan merupakan tanah miliknya. "Ini tanah saya secara resmi yang saya miliki dengan Sertipikat yang jelas. Siapapun yang merusak tanah saya jika tidak ada persetujuan saya berarti telah melawan hukum. Bagaimanapun harus diselesaikan oleh PT. PCR," sebutnya.

Menurutnya, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dengan Manager PT. PCR, Badaruddin (Dadang). "Menejer PT.PCR Sebanga mengatakan tanah timbunan yang diambil dilokasi tanah saya sudah mencapai 6.000 kubik", jelas Ustad Dalimunte. 

Terpisah, Manager PT. PCR Badaruddin (Dadang) saat dikonfirmasi Wartawan Nusantaraexpress melalui pesan WhatsApp, pada Rabu 11 April 2018, yang bersangkutan diam seribu bahasa, tanpa ada jawaban. 

Dan sampai berita ini diterbitkan, belum ada sebuah kalimat yang menjelaskan terkait dengan pembayaran tanah timbun dari Pimpinan PKS PT. PCR Sebanga. [Tim/Nusantaraexpress]

Terkait Pengancaman Wartawannya, Kuasa Hukum Media Jakarta Daily Akan Kawal Terus.

By On April 12, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TULANG BAWANG - Terkait pengancaman yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dirinya sebagai Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo) Kabupaten Tulang Bawang atas nama Elian Toni kepada salah satu wartawan jakarta daily atas nama Chandra Foetra S yang terjadi pada hari Sabtu, (10/02/18) lalu dan kasusnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Minggu, (11/02/18) lalu dengan nomor : LP/48/II/2018/POLDA LPG/RES TUBA, masih berlanjut.

Pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang telah melayangkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A1 pertama kepada wartawan Jakarta Daily, Chandra Foetra S (Pelapor) dengan nomor : B/46/II/2018/RESKRIM pada hari Rabu, (14/02/18) yang isinya dituliskan bahwa pihak kepolisian Polres Tulang Bawang akan melakukan penyelidikan/penyidikan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari.

Pada hari Kamis, (08/03/18), Kanit IV Tipiter Satuan Reskrim Polres Tulang Bawang, Ipda Jepri Syaifullah , S.H kepada Chandra Foetra S (Pelapor) dan awak media disaksikan oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP. Raswanto Hadiwibowo, SIK dan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP. Donny Kristian Bara'langi, SIK di ruang Kapolres, memberitahukan hasil perkembangan penyelidikan/penyidikan sementara.

"Dari hasil penyelidikan/penyidikan dan pemeriksaan beberapa saksi, kami sudah limpahkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Tuang Bawang, namun dikarenakan pengancaman tersebut melalui telpon atau elektronik, maka harus ada keterangan dari ahli ITE dan ahli bahasa yang membenarkan kalau hal tersebut ada unsur kriminalnya," katanya.

Sabtu, (07/04/18), pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang kembali memberikan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPHP) kedua kepada saudara Chandra Foetra S. (Pelapor) dan surat panggilan kedua kepada 4 orang saksi atas nama Feri Yadi Bin Badrol, Junaidi Bin Rosdi Amrin, Hj. Halina Binti Hi. Saidin dan  Panca Widya Wati (Istri Pelapor).

Dalam SP2HP kedua tersebut, pihak kepolisian Polres Tulang Bawang memberitahukan perkembangan hasil penyidikan, yang diantaranya :

a. Cek TKP dan membuat Sket TKP
b. Kirim SPDP ke Kejari Tulang Bawang
c. Melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi
d. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli ITE dari IBI Darmajaya Bandar Lampung atas nama Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom Bin Panji Suprayitno
e. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S Binti H.A. Aziz Hasbullah Nur
f. Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor (status saksi) atas nama Elian Toni Bin Abdur Rahmanmaca
g. Melakukan penyitaan barang bukti dari pelapor dan
h. Melakukan penyitaan barang bukti dari terlapor.

Dari hasil penyidik Polres Tulang Bawang kepada Ahli Bahasa dai Kantor Bahasa lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S tersebut yang dituliskan dalam SP2HP kedua menerangkan, "Dalam BAP nya Ahli Bahasa memberikan keterangan dan menyimpulkan berdasarkan analisis leksikal dan pramagtiknya, kata-kata atau kalimat-kalimat dalam percakapan tersebut tidak memiliki muatan yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukan secara pribadi.

Kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut bermuatan tantangan atau menantang, yakni mengajak berkelahi (bertanding, berperang)," kata Kiki sebagaimana yang dituliskan penyidik di SP2HP tersebut.

Advokat yang sekaligus Penasehat Hukum media online JakartaDaily.ID Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H. dari Andita's Law Firm Jakarta, medengar keterangan dan kesimpulan yang dikatakan oleh Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S  tersebut yang di uraikan melalui SP2HP, menimbulkan pertanyaan baginya, menurutnya keterangan tersebut tidak masuk akal dan tidak benar.

Melalui pesan wahtsap miliknya, Tonin mengatakan,  "Minta ajukan ahli yang lain lagi, karena ahli itu sakit perut, ahli salah satu alat bukti dan ada 4 alat bukti lainnya, untuk jadi tersangka cukup 2 alat bukti dan untuk dihukum 3 alat bukti tambah keyakinan, cari guru bahasa indonesia kelas SD saja....., kalau saya simak dari rekaman percakapan antara pelapor dan terlapor, kalimat "Anjing" sudah suatu makian, "Pecahkan Mulut" sudah ancaman, terus adapun kalimat "Ingat janji saya" dan "Mati" itu sudah masuk ranah pengancaman dan menakut-nakuti, sekarang kalau penyidik mau dipecahkan mulutnya apa bukan ancaman," tegas Tonin, hari inji (11/04).

"Kalau ahli bahasa mana tahu ancaman atau bukan, dan itu kan bukan tulisan, secara psikologis apakah orang terancam atau tidak dengan kata-kata itu, jadi bukan isi bahasanya, dan penyidik suruh baca lagi unsur ancaman dalam KUHP," tutupnya.

Advokat Singarimbun dari Andita's Law Firm yang sekaligus sebagai penasehat hukum media JakartaDaily.Id pun dengan tegas akan mengawal kasus ini sampai di persidangan nantinya. (Tim - PPWI - RN)

Kapolda Banten Akan Tindak Tegas Dugaan Penadah Solar Ilegal Di Banten

By On April 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BANTEN - Berdasarkan informasi dari masyarakat di Banten yang tidak mau disebutkan namanya, ada beberapa lapak yang diduga dijadikan tempat untuk melakukan praktek melanggar hukum berupa menadah solar secara ilegal dari beberapa mobil tanki perusahaan. Mereka diduga beroperasi pada malam hari.

Kapolda Banten, Brigjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. menjelaskan, bahwa yang pasti setiap pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat akan dilakukan tindakan, adapun teknis dan penanganan lanjut Diskrimsus dan jajaran Serse sebagai Leading Sektro

 “Yang pasti kalau sifatnya pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat harus dilakukan tindakan,” ungkap Kapolda Banten, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Rabu, (11/4/2018).

"Tekhnis dan penanganan lanjut oleh dirkrimsus dan jajaran serse sbg leading sektor." Tutup Kapolda. (sbn/red)

Yasin-PPWI-Gambatte Kembali Berhasil Mengirimkan 4 Calon Siswa Magang Jepang

By On April 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BANDUNG - PPWI bersama mitra konsorsiumnya Gambatte dan Yasin (Yayasan Sejahtera Insani) Subang, sukses menunjukkan hasil kerjanya, dengan lolosnya 4 orang peserta diklat persiapan ujian magang Jepang kali ini. Keempat calon siswa magang Jepang itu berhasil menyelesaikan ujian dengan baik yang dilaksanakan sejak hari Senin, 9 April 2018, bertempat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Demikian dikatakan oleh pembimbing diklat, Ustadz Muryanto Herutomo, S.Pd.I, M.Si, melalui pesan WhatsAppnya dari Bandung, Rabu, 11 April 2018. Muryanto yang juga merupakan Pimpinan Yasin mengatakan bahwa materi ujian di tiga hari pertama ini adalah yang terberat.

"Dalam tiga hari ini, dari Senin hingga hari ini Rabu, ujiannya paling berat, terdiri dari matematika dasar, kesamaptaan, dan fisik. Empat anak didik kita yang berhasil lolos, dan mereka masih akan mengikuti ujian wawancara besok, Kamis," jelas Muryanto yang merupakan mubaligh muda di Subang, Jawa Barat ini.

Keempat siswa peserta seleksi calon siswa magang Jepang yang dinyatakan lulus tersebut adalah: Deni, Hasan, Keno, dan Dedi. Seusai dinyatakan lulus seleksi nanti, mereka akan dikarantina oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan IM Japan selama 4 bulan di Lembang, Bandung, sebelum diberangkatkan ke Jepang untuk magang selama 3 hingga 5 tahun.

Adapun siswa yang belum berhasil pada seleksi kali ini segera kembali ke asrama untuk terus berlatih. Mereka akan dipersiapkan mengikuti seleksi calon siswa magang Jepang pada tanggal 23 April 2018 mendatang di Bekasi.

Bagi para generasi muda Indonesia lulusan SMA/SMK, usia antara 18 hingga 26 tahun, dapat mengikuti program pelatihan calon peserta seleksi magang Jepang yang diselenggarakan oleh konsorsium Yasin-PPWI-Gambatte di Subang, maupun di berbagai daerah melalui Sekretariat DPC/DPD PPWI masing-masing di tempat domisilinya.

"PPWI mendorong setiap anak muda lulusan SMA SMK, MA, dan paket C untuk mengikuti seleksi calon siswa magang Jepang yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerjasama dengan IM Japan. Agar persiapan ujiannya matang, para calon peserta seleksi bisa mengikuti program pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh PPWI bersama mitranya LPK Gambatte Kenshu di berbagai daerah. Silahkan hubungi Sekretariat PPWI di tempat Anda," terang Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI Nasional di Jakarta, Rabu, 11 April 2018. (AL/Red)

Pungli Marak di Kejari Balige, Ketum PPWI Minta Jamwas Kejagung Turba

By On April 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Balige - Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menegaskan agar Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tugas pengawasan dengan turun ke bawah (Turba). Hal ini disampaikannya menanggapi dugaan maraknya praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kejaksaan Negeri Balige, Sumatera Utara.

Dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Wilson Lalengke yang juga adalah Ketua Umum PPWI Nasional, menyampaikan bahwa dirinya sangat prihatin atas rendahnya moralitas aparat hukum di Kejari Balige yang tega memeras korban penganiayaan yang seharusnya dibela dan dilayaninya. 

"Berdasarkan laporan dari warga, Marly M Sihombing (55) anggota PPWI Toba Samosir, yang keponakannya mengalami penganiayaan beberapa waktu lalu, saya sungguh prihatin terhadap integritas dan moralitas oknum-oknum Jaksa di Kejari Balige yang amat rendah, memalukan sekali," kata Wilson melalui pesan WhatsApp-nya, Selasa, 10 April 2018.

Permasalahan ini bermulai sejak Mei 2017 lalu, saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Evalina Br. Lubis (50) yang dilakukan oleh Nurmi Br. Purba (53) di Laguboti, Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara. Kasus tersebut telah berproses hingga ke Pengadilan Negeri Balige. Putusan hakimpun sudah terbit yang memutus pelaku Nurmi Br. Purba bersalah dan dihukum kurungan 2 bulan penjara. Saat ini, putusan hakim tersebut belum bisa dieksekusi, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus itu melakukan banding atas putusan tersebut.

Sebagaimana diceritakan langsung oleh Marly, yang merupakan tante dari Evalina, ketika mengadukan nasib kasus keponakannya kepada Ketua Umum PPWI di Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta, saat berkas bergulir di Kejari Balige, korban dimintai uang Rp. 5 juta oleh oknum Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) AP Frianto Naibaho, SH. 

"Alasannya, agar JPU mau menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan atau 1 tahun penjara dan si terdakwa ditahan. Uang tersebut diserahkan oleh korban bersama saya kepada oknum-oknum di Kejari Balige itu melalui JPU bernama Diky Wahyu A, SH 3 juta rupiah dan staf pekerja harian lepas Hasiholan Hutapea 2 juta rupiah lagi atas titipan pesan Kasi Pidum," ujar Marly yang datang bersama suaminya bertemu Wilson Lalengke beberapa waktu lalu.

Korban jelas kecewa dengan tingkah laku bejat para oknum di Kejari Balige tersebut. JPU ternyata hanya menuntut terdakwa 4 bulan penjara, dan diputus oleh hakim dengan kurungan 2 bulan penjara. Kenyataan pula, putusan pengadilan itu tidak bisa dilaksanakan, terdakwa tetap bebas berkeliaran. "Ada persengkongkolan apa antara terdakwa dengan pihak Kejari dan Pengadilan di Balige ini?" keluh Marly yang terlihat lelah menghadapi bobroknya mentalitas oknum-oknum penegak hukum di daerahnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Wilson Lalengke, mencoba mengkonfirmasi kepada pejabat Kabag Humas Kejari Balige, Frengky H Pasaribu, SH, MH yang juga adalah Kepala Seksi Intelijen Kejari Balige, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan diam membisu seribu bahasa.

"Saya sudah coba meminta klarifikasi dari pejabat Humas Kejari Balige, ke Pak Frengky Pasaribu, terkait laporan Ibu Marly ini, namun sudah beberapa hari saya tunggu jawaban, beliau tidak memberi respon sama sekali," imbuh trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, wartawan dan masyarakat umum tersebut.

Menanggapi fenomena pungli yang marak dilakukan oknum berseragam di Kejaksaan Negeri Balige, Wilson mendesak agar Kejaksaan Agung, khususnya unit Jamwas Kejagung, melakukan pengusutan dan menuntaskan masalah ini, membersihkan kejaksaan dari oknum-oknumnya yang amoral dan bermental koruptif. 

"Saya sungguh amat menyayangkan, lembaga-lembaga penegak hukum di negeri ini masih dihuni para perampok rakyat menggunakan kewenangan undang-undang yang dipegangnya. Jamwas Kejagung harus turba, mengusut tuntas dan membersihkan lembaga kejaksaan dari oknum bejat, amoral, dan bermental koruptif di Kejari Balige itu," tegas alumni dari 3 universitas terbaik di Eropa itu. (JKN/Red)

DPRD Kota Serang Akan Panggil Pengusaha Café dan Resto yang Kangkangi Ijin

By On April 08, 2018

Pengusaha Café dan Resto di Kota Serang yang diduga menyalahi aturan perijinan serta Perda Nomor 2 Tahun 2010, Café-café tersebut dalam operational tutup melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Pemerintah.

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Kota Serang – Beredarnya informasi yang berkembang tentang maraknya usaha café dan resto di Kota Serang terindikasi tanpa pengawasan dalam waktu operational serta sajian saja yang dijual didalam café dan resto, mendapati perhatian khusus dari Ketua DPRD Kota Serang H.Namin, SH.

H.Namin  sangat berterima kasih atas info adanya dugaan operational beberapa café dan Resto di Kota Serang yang tutup hingga lewat jam 12.00 WIB, Dikatakannya pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut serta akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Satpol PP untuk melakukan kroscek tantang kebenaran informasi tersebut.
“Kita akan mengumpulkan OPD terkait untuk melakukan penindakan tegas terhadap pengelola café dan resto yang beroperasi melebihi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang dan Anggota Dewan akan melakukan sidak langsung ke beberapa café dan resto tersebut,” ungkap H.Namin seperti dikutip SBNews.co.id, Kamis (5/4/2018).
Sebagaimana diketahui, Aris Munandar selaku Wasekjen Perkumpulan GMASK (Gerakan Moral Anti Kriminalitas) kepada SBNews menjelaskan, bahwa ada beberapa café dan resto seperti Olala Café, JIM’s Café yang melaksanakan usahanya hingga pukul 03.00 Wib dini hari.
Dikatakan Aris, diduga ada yang menjual para wanita sebagai pemandu lagu dengan tarif tertentu, bahkan tidak tampak terlihat adanya penjualan makanan dan minuman ringan, akan tetapi yang dijual banyak minuman beralkohol seperti Bir.
“Khususnya kepada Walikota Serang dan jajarannya agar dapat melaksanakan amanah perda sesuai dengan tertulis didalamnya,” ujar aris Munandar. Menurutnya, sejauh mana pengawasan Pemkot Serang dalam merealisasikan amanah yang terkandung dalam peraturan tersebut.
“Jika memang tidak ada upaya untuk melakukan penindakan secara tegas, maka kami akan melakukan upaya hukum berupa gugatan atas dugaan penyalhgunaan wewenang atas pembiaran adanya para pelaku usaha café dan resto yang tidak ditindak tegas oleh Pemkot Serang,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, H,Enting selaku tokoh agama di Kota Serang, menanggapi serius terkait masalah izin operational café dan resto, kepada SBNews  dirinya mengatakan, masalah penutupan café dan Resto di Kota Serang Madani syaratnya Cuma 2 yakni kemauan dan kemampuan.
“Pemkot Serang itu kemampuannya jelas ada, perangkat pemerintahannya sudah jelas dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda,” jelasnya.
Lebih jauh, H.Enting menjelaskan, bahwa payung hukumnya jelas ada Perda No.02 Tahun 2010, selain itu ada Perda tentang perizinan juga. Semua juga sudah tahu café-café yang ada itu jelas-jelas menyalahi aturan terkait perinzinannya.
“Dan syarat yang kedua yaitu kemauan Pemkot Serang, kita melihat kemauannya tidak ada untuk menyelesaikan kasus-kasus berkaitan keumatan seperti café ini,” tegas KH.Enting Abdul Karim (Sbn)

Ingin Pengelolaan Kehumasan yang Baik, Ketum PPWI Nasional Sarankan Belajar ke Pemko Padang

By On April 08, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, PADANG - Penghargaan yang diterima oleh Pemko Padang dari PR Indonesia Awards (PRIA) tahun 2018 tentang Padang terpopuler di media menjadi topik hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan baik daerah maupun nasional. Apalagi kalangan jurnalis dan pemerhati kehumasan dan public relation. 

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional Wilson Lalangke, S. Pd, M.Sc. MA  mengucapkan Selamat dan sukses untuk Kota Padang atas prestasi yang diperoleh dalam hal kehumasan, kategori kota terpopuler.

Dikatakannya, kehumasan atau public relation terkait erat dengan kegiatan publikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Hal ini sangat penting bagi sebuah lembaga, termasuk institusi pemerintah.

“Melalui kegiatan kehumasan yang baik, masyarakat tidak saja mendapatkan informasi tentang kinerja sebuah lembaga, tetapi juga akan mampu merespon dengan baik, benar, dan tepat segala kebijakan yang dilakukan lembaga pemerintah di wilayahnya,” ujarnya kepada media ini, Sabtu (7/4/2018).

Bahkan, lanjut Wilson, melalui kegiatan kehumasan yang terprogram, tersistem, dan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder di masyarakat, pemerintah daerah bersama masyarakat dapat mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

“Hal ini dimungkinkan karena adanya saling komunikasi, koordinasi, dan memberi solusi antar berbagai pihak yang terlibat dalam usaha pencapaian tujuan organisasi tersebut,”  jelasnya.

Wilson berharap, kiranya kinerja kehumasan Pemerintah Kota Padang dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Bagi pemerintah daerah lainnya, “saya sarankan dapat belajar ke Pemko Padang dalam hal pengelolaan kehumasan yang baik jika ingin mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing,” ungkap Wilson mengakiri. (rls/her)

Sidang Perdana Mustofa dan Tomy, Ketua Hakim Isabela Samelina. SH : Tidak Merasa Berbuat Salah Kok Mau Memberikan Uang ?

By On April 04, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, GARUT - 3 April 2017 sidang perdana (saudara Mustofa dan Tomy)  terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan media sidik yang seharus di gelar pada tanggal 27 Maret 2018 namun diundur di karenakan berhalangannya lowyer dari saudara Mustofa pada hari itu.
 
Berita acara berkas perkara nomor polisi : BP/ 11.a/11/208/Reskrim di Bacakan oleh JPU Cucu Sulistyowati.SH. di dalam berita acara tersebut JPU
 
Menimbang : 

a. Bahwa penuntut umum berpendapat,dari hasil penyidikan dapat di lakukan penuntut dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman dan atau penipuan sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam pasal 368 ayat 2 KUHP,atau kedua pasal 368 ayat 1 Jo pasal 56 ke 1 KUHP.
 
b. Pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri Garut.
 
Setelah JPU Cucu Sulistyowati SH membacakan berita acara, Ketua Majelis Hakim Isabela Samelina. SH. meminta agar pelapor yaitu Kades Wawan ( Kepala desa Margalaksana)) untuk memberikan keterangan /bersaksi atas laporannya terhadap oknum wartawan tersebut dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, agar menceritakan fakta yang sebenarnya.
 
Kades Wawan mengatakan bahwa kedatangan ke tiga oknum wartawan tersebut ( Budi, Mustofa dan Tomy) pada tanggal 9 Januari 2018 di Desa Margalaksana kecamatan Cilawu kab Garut, (Budi di sidang terpisah karena JPU memakai pasal 141 KUHP), (splitsing) atas dasar adanya dugaan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2016.

Saat di konfirmasi melalui telp seluler oleh saudara Mustofa kades Wawan mengundang mereka untuk bertemu di kantor Desa Margalaksana dan di sana Kades Wawan mengatakan bahwa terkait anggaran pembangunan Desa tahun 2016 sudah selesai dan dinyatakan clear oleh inspektorat dan BPK "aku, kades Wawan kepada mereka, dan kades Wawan pun mempersilakan saudara Mustofa untuk melihat data tersebut. 
 
Terkait pemberian uang sebesar satu juta rupiah yang diberikan oleh kades Wawan melalui saksi Cecep dengan mengatakan uang itu adalah uang yang dipinjam oleh kades kepada saksi Cecep yang diberikan ke mereka ( Budi, Mustofa dan Tomy ) itu adalah uang buat bantu bantu makan mereka dijalan bila mereka ingin melanjutkan perjalanan pulang.

Namun keesokan harinya menurut "Kades Wawan beliau merasa heran dengan kedatangan mereka lagi pada tanggal 10 Januari 2018, kades Wawan merasa diperas dengan permintaan uang sebesar sepuluh juta rupiah yang diminta oleh tersangka Budi, "kades Wawan, merasa ketakutan saat Akan diberitakan melalui media dan akhirnya beliau menyanggupi untuk memberikan lagi uang sebesar empat juta rupiah yang diberikan melalui saksi Cecep lagi.
 
Pernyataan dari kades Wawan menggelitik Hakim anggota Ayu Amelia SH untuk bertanya kepada Kades Wawan, "bila anda merasa tidak punya salah dalam anggaran dana desa (ADD)kenapa harus takut untuk dipublikasikan...? hal senada pun di lontarkan oleh ketua Majelis Hakim Isabela Samelina SH, "Menurut ketua Hakim Isabela Samelina. SH, "tidak merasa berbuat salah kok mau memberikan uang hingga sebesar lima juta, kenapa tidak anda berikan saja sekalian sepuluh juta...?,

Dijawab oleh pelapor Kades Wawan, " ya saya merasa keberatan, ya bila merasa keberatan kenapa harus diberikan apalagi dilakukan dengan cara sampai meminjam..,uang sebesar lima juta itu tidaklah sedikit, bila sayapun berada dalam posisi tersebut tidaklah akan mau saya memberikan bila memang saya merasa diposisi kebenaran, "ujar Isabela. Kades Wawan pun mengatakan manusiawi Bu, bila saya merasa ketakutan, pernyataan itu membuat semua hakim yang berada dipersidangan mengernyitkan dahi tanda heran.

Dalam persidangan dihari itu pun diperlihatkan barang bukti sitaan, yaitu berupa 1 buah Hp merek LG milik saudara Mustofa,3 kemeja atribut media dan 1 unit kendaraan berstiker media sidik milik saudara Tomy, Tomy sempat pertanyaan 5 HP miliknya yang juga di sita saat di Polres Garut, namun tidak ada di dalam barang bukti sitaan dan tidak pula tercatat dalam berkas barang sita.
 
Dari saksi pelapor di hadirkan saudara Cecep oleh JPU, dalam keterangan kesaksianya saudara Cecep mengatakan bahwa ia diminta oleh saudara Ajat, menurut kades Wawan saudara Ajat ini adalah masih saudara nya dan bukan sebagai pegawai dari desa Margalaksana namun kades Wawan mempercayainya sebagai mediator antara Kades Wawan dengan kehadiran para oknum wartawan tersebut, sehingga apa kesepakatan yang diambil oleh kades Wawan selalu mempertimbangkan usul dari saudara Ajat, itu terlontar saat beberapa kali dan seringnya kades Wawan menyebut nama saudara Ajat di kesaksiannya.

Saksi Cecep mengatakan bahwa, ia benar, dia yang menyerahkan uang tersebut, yang pertama di tanggal 9 Januari 2018 dan yang kedua di tanggal 10 Januari 2018, pertama pemberian uang tersebut di kantor desa Margalaksana dan yang ke dua di tempat kediaman saudara Ajat. Dimana pemberian tersebut didasari oleh permintaan dari saudara tersangka Budi. 

Terkait dugaan oknum wartawan tersebut mengaku utusan dari kementerian Desa, Ketua Hakim pertanyakan bukti apa yang mereka bawa untuk menguatkan aksi mereka, pelapor Kades Wawan maupun saksi saudara Cecep tidak bisa menunjukkan alat bukti itu, dan mereka pun mengatakan bahwa mereka hanya mendengar secara lisan saja bahwa mereka mengaku dari Kementerian Desa (KEMENDES),ketua Hakim Isabela Samelina SH, pun memberikan kesempatan kepada tersangka untuk bertanya...,

Saudara Mustofa hanya menjelaskan bahwa ia "hanya mengatakan bahwa mitra dari instansi kemendes dan Kemensos dimana peranannya selaku wartawan, dan menyanggah pernah mengatakan utusan dari kemendes dan di sambut oleh saksi Cecep mungkin saya saat itu kurang dengar. 
 
Pengacara dari saudara Mustofa, Dian Wibowo yang akrab dipanggil dengan sebutan Bobi, diawal persidangan mencoba mengupayakan penangguhan penahan atas claennya, dimana pertama sudah adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh kades Wawan dengan saudara Mustofa melalui pengacaranya, yang disaksikan oleh saudara Cecep dan saudara Ajat dari saksi pelapor dan dari saudara kandung Mustofa yaitu saudara Lukman, kedua dimana saudara Mustofa sedang mengalami sakit di kepalanya yang memerlukan pengobatan khusus apa bilamana tidak segera ditangani/ berobat khusus di khawatir kan semakin memperburuk kondisi dari claennya pungkas " Bobi 

Adapun di dalam kesaksian dari pelapor, Dian Wibowo  saat ini hanya mengikuti saja dan beliau mengatakan nanti saatnya saya yang membuktikan dengan berdasarkan alat bukti yang sudah di persiapkan , dan kami menghormati jalannya persidangan ini dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pokja Media Online Tasikmalaya Geruduk Balaikota Tasikmalaya

By On March 24, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TASIKMALAYA - Sejumlah awak media yang tergabung dalam Pokja Media Online Tasikmalaya tengah melakukan aksi boikot di Balaikota Tasikmalaya, Rabu (21/3/2018). Mereka menilai Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tasikmalaya bersikap diskriminatif.

Aksi boikot tersebut bermula saat Dinas Kominfo mengadakan acara silaturahmi dengan mengundang sebanyak 31 wartawan dari beberapa awak media lainnya di Taman Wisata Karang Resik, Selasa (20/3/2018). Namun, ironisnya, awak media yang tergabung di Pokja Media Online Kota Tasikmalaya tidak diikutsertakan.

Salah seorang Jurnalis Media Online Rian mengatakan kegiatan pertemuan dan silaturahmi Pak Walikota Tasikmalaya dengan para awak media yang di fasilitasi oleh Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya ini  mengundang kekecewaan para jurnalis Pokja media online Kota Tasikmalaya. Dinas Kominfo seakan telah memilah milah jurnalis, terus terang yang selama ini mengikuti kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda kami dari media yang tergabung dalam Pokja.

“Hal ini jelas-jelas Dinas Kominfo mendeskreditkan media lain, yang seharusnya dalam hal ini Dinas Kominfo dapat merangkul semua jenis media, bersikap profesional dalam bertugas tidak berat sebelah serta Walikota Tasikmalaya diminta bersikap tegas serta mengambil sikap atas sikap dan perilaku Dinas Kominfo yang telah terang terangan menganak tirikan media online termasuk Pokja Media Online,” Ujar Rian.

Hal senada diungkapkan Dadang salah seorang jurnalis media online nasional lainnya mengatakan hal yang sama. Didalam surat undangan dari Dinas Kominfo yang ditujukan ke Walikota Tasikmalaya jelas-jelas tertulis pertemuan untuk  media cetak, elektronik dan media online tapi kenapa pihak Dinas Kominfo tidak mengundang pula jurnalis media online yang tergabung dalam Pokja Media Online Tasikmalaya.

“Padahal beberapa media online Pokja Tasikmalaya juga terdaftar resmi di Kominfo bahkan Ren Giat Walikota,Wakil Walikota dan Sekda Kota Tasikmalaya seluruh jurnalis dalam Pokja Media Online selalu always nggak pernah never selalu mengikutinya dan selalu menayangkan oleh masing masing redaksi media online.” Terangnya.

Dikatakan Dadang, disini kita menyampaikan ada hak dan kewajiban karena media baik cetak, Elektronik dan media online sampai saat ini mengacu pada UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik. Semua dasarnya sama hanya gurat garis yang berbeda yang penting Dinas Kominfo kota Tasikmalaya bisa selalu merangkul semua jenis media.

“Karena tugas media sebagai Kontrol sosial di masyarakat dan selalu menyebarluaskan komunikasi dan Informasi Pembangunan  berserta keberhasilan Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan sebagai pilar membantu penegak hukum memberantas berita bohong atau Hoax,” pungkasnya mengakhiri. (Her/dede)

Senator Asal Aceh Fachrul Razi Tetap Memperjuangkan Tanah Wakaf Baitul Al Asyi

By On March 18, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BIREUEN- Senator DPD RI Asal Aceh Fachrul Razi, terus berupaya menghadang BPKH yang berkeinginan untuk merebut tanah wakaf Baitul Al Asyi, yang bernama Habib Abdurrahman Bin Alwi Al Habsyi, yang terletak dekat masjidil Haram di negara kerajaan arab saudi, (Mekah).

Hal itu dikatakan senator Fachrul Razi saat melakukan silahturrahmi dengan keluarga Habib Bugak di Provinsi Aceh, Kabupaten Bireuen, Kecamatan Gandapura, Sabtu, (17/3/2018) sore, dan di kediaman keluarga besar Habib Abdurrahman Bin Alwi Al Habsyi, (Habib Bugak) minggu.(18/3/2018).

“Sementara itu dalam Silsilah dan keturunan Habib Bugak Al Asyi yang bernama Habib Abdurrahman Bin Alwi Al Habsyi masih ada di Aceh, oleh karena itu negara harus mengakui eksitensi keberadaan mereka baik secara kombensasi ekonomi maupun secara pengakuan hukum yang jelas,” sebut senator DPD RI asal Aceh Fakhrul Razi.

Terkait tanah wakaf tersebut Senator Aceh Fachrul Razi saat di wawancarai Media ini, mengatakan, negara harus memberikan penghargaan kepada keluarga Habib Bugak, selain itu Senator juga merasa prihatin dengan kondisi makam yang sampai saat ini tidak terurus dengan baik, “maka sangat aneh dan mimpi BKPH yang terus berkeinginan untuk merebut Tanah wakaf tersebut, lebih baik BKPH mengurus yang ada dulu jangan terus bermimpi,” sebutnya, 

Lanjut Fachrul Razi, apa lagi jika kita lihat jalan menuju ke makam Habib Bugak,  juga tampak tidak efisien untuk dilalui. Apalagi untuk seorang Habib yang sudah memberikan Rp 7,5 triliun dimasa dulu kepada dunia dan terhadap umat Islam khususnya Aceh.

Lebih jauh senator asal Aceh ini mengatakan, untuk itu BPKH jangan berpikir, mimpi untuk merebut investasi yang sudah sejak lama diwakafkan Habib Bugak dari sebelum Indonesia merdeka. “Saya akan terus berjuang mengangkat harkat dan martabat Aceh beserta keluarga Habib Bugak dan hal tersebut harus diakui oleh hukum dan Negara,” tegasnya

Senator Fachrul Razi akan terus berjuang untuk menghadang pemerintah pusat, untuk mencari cara, mencari celah melakukan upaya dalam hal mengelola Baitul Asyi oleh yang sebenarnya bukan hak pemerintah pusat, karena kalau itu dilakukan dan dikelola maka hasilnya tidak lagi dirasakan oleh rakyat Aceh. “Saya  juga mohon dukugan dari masyarakat Aceh untuk memperjuangkan hak rakyat Aceh, keluarga Habib Bugak yang masih ada di Aceh," tuturnya.

Menurut Fahrul Razi, cara itu keluar dari lafas wakaf dari Habib Bugak dan hal tersebut tertulis dalam surat sah dan bukti masih disimpan oleh pihak keluarga Habib Bugak berupa surat Asli dari Habib Bugak, “dan itu harus dijadikan sejarah yang tidak boleh terlupakan oleh bangsa Aceh dan rakyat Indonesia dan itu harus masuk dalam lebaran sejarah," bebernya, 

“Saya akan terus menfasilitasi dan melakukan advokasi kepada pihak keluarga untuk terus melakukan upaya-upaya secara hukum mau pun secara aturan yang saat ini tidak didapatkan oleh keluarga Habib Bugak," pungkas, senator DPD RI asal Aceh Fachrul Razi (MS)

Komando Lintas Barat (KLB) Ojek Online Gelar Bakti Sosial di Brebes.

By On March 16, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Sebagai wujud rasa kebersamaan dan peduli pada bencana alam, Komando Lintas Barat (KLB) Ojek Online, tengah memberikan bantuan berupa alat-alat tulis sekolah dan juga donasi, di wilayah Desa Raja wetan Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Senin (13/3 /2018).

Adapun bantuan yang diberikan itu antara lain dalam bentuk keberlangsungan kegiatan belajar siswa juga bentuk perangkat penunjang sekolah lainnya.

“Bantuan program bencana longsor yang disalurkan ini berupa perangkat sekolah kepada masyarakat di empat RW terdiri atas 300 alat tulis.” Ujar Beno kepada Media ini, Jumat, (16/3/2018).

Dikatakan Beno, bantuan sosial ini sejalan dengan isi program kerja Komando Lintas Barat, bahwa KLB sebagai ojeg online wajib untuk peduli terhadap lingkungan, terlebih dalam bentuk program Community Ojek Online.

“Objek penerima bantuan program tersebut adalah masyarakat disekitar lokasi bencana atau masyarakat yang langsung terkena bencana.” Tuturnya.

Sabeno selaku Dewan Pembina KLB juga sebagai tim GMN-Pewarta Tambora, menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh anggota ojeg online yang tergabung di KLB atas peran serta dan kepedulian sosialnya terhadap musibah bencana alam.


"Mudah-mudahan di tahun mendatang program sosial seperti baksos, santunan dan program lainnya Komando Lintas Barat (KLB) ojek online tetap bisa dilaksanakan dan terjalin rasa kebersamaan dan jalinan silaturahim yang baik.” Harapnya.

Menurut Pembina Komando Lintas Barat (KLB) Ojek Online Sabeno dan Ayub selaku Ketua Komunitas Rumah Ijo bahwa kejadian bencana alam di desa Rajawetan tersebut terjadi pada Kamis malam Jum'at, (13/3/2017) sekira pukul 22.00 Wib, karena telah terjadi pergeseran tanah atau tanah amblas dan diperkirakan kerugian materi 71 dari rumah 90 Kartu Keluarga yang keseluruhan rusak diakibatkan oleh hujan yang deras.

Hasil pantauan tim GMN, hingga saat ini masih dirasakan terjadinya pergeseran tanah setiap waktu, untuk warga sendiri sementara mengungsi kerumah tetangga atau saudara terdekat. "karena dikhawatirkan akan ada tanah retak-retak dari geseran susulan", ujar Sabeno

Sementara untuk saat ini daerah tersebut masih minim dalam menerima bantuan dari luar kota bumi ayu dikarenakan medan tempuh yang sulit dijangkau.

Keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Rajawetan yang diwakili oleh Herman sebagai Kepala Dusun (Kadus), menyampaikan bahwa yang terkena akibat bencana longsor korban berjumlah empat (4) RW.

“Diantaranya, RW 01. Juhari, RW 02. Kasub dan RW.04, Sajum serta RW.05, Sopani, kesemuanya warga Desa Rajawetan yang terkena musibah tanah longsor atau pergeseran tanah,” pungkasnya. (tim/beno)

Presiden Jokowi Tinjau Padat Karya Tunai di Cirebon

By On March 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, CIREBON - Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, didampingi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Minggu (11/3/2018).

Di lokasi ini, Kepala Negara juga melihat langsung pembangunan jalan produksi sepanjang 800 meter dengan nilai Rp600 juta dan dikerjakan selama tiga bulan.

Padat Karya Tunai lainnya yang ditinjau Presiden adalah pembangunan irigasi kecil sepanjang 590 meter yang berada di sawah dengan luas 85 hektare dengan nilai Rp225 juta dan lama pekerjaan adalah 60 hari.

“Saya tadi tanyakan, yang bantu tukang berapa (upahnya)? Rp80 ribu. Tukangnya Rp100 ribu. Saya kira baik, umumnya di sini memang begitu, Rp80 ribu dan Rp100 ribu,” kata Presiden Joko Widodo kepada jurnalis.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa anggaran Program Padat Karya Tunai akan dinaikkan bila memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kalau memang memberikan efek kenaikan konsumsi, memberikan efek untuk perbaikan-perbaikan jalan produksi, irigasi, dan memperbaiki juga daya beli, ya akan kita tingkatkan lagi,” ujar Presiden.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi setelah program tersebut berjalan selama tiga bulan untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk pengalokasian anggaran.

“Kita lihat dulu. Kan di seluruh Indonesia ada kurang lebih 5000-an lokasi, untuk PU saja ya. Kita belum bicara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN. Semuanya yang kita harapkan akan masuk ke padat karya tunai,” ucapnya.

Presiden juga mengatakan, di Kabupaten Cirebon terdapat 43 lokasi Program Padat Karya Tunai yang ia harapkan dapat berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Yang paling penting, bisa menambah daya beli masyarakat yang ada di desa, di daerah. Sehingga konsumsi juga akan bisa ikut naik,” jelas Presiden.

Turut mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. [**]

Ketua Umum PPWI Minta Polri Tidak Alergi Terhadap Kritik

By On March 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Terkait penjemputan paksa 2 orang jurnalis Jon Roi Tua Purba dan Lindung Sibaban dari Media Online oleh Kepolisiab Daerah Sumut pada (6/3/2018) lalu. Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke ikut memberikan statemen atas tindakan Kapolda Sumut yang diduga melakukan pembiaran.

Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Polri tidak boleh resisten terhadap kritik jika ingin tetap dihormati dan disegani rakyat pejabat tidak semestinya berlindung di balik argumentasi "pencemaran nama baik" terhadap sikap dan perilaku mereka walaupun hanya dalam bentuk dugaan-dugaan publik.

"Ingat, kalian dibayar mahal oleh rakyat, sehingga segala gerak-gerik anda sudah seharusnya terbuka untuk menjadi obyek perhatian rakyat setiap saat, tanpa jeda sedetikpun," Ungkap Ketua Umum Nasional PPWI Wilson Lalengke kepada wartawan melalui press relisnya hari ini. Minggu (11/3/2018) di Jakarta.

Sambung alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa itu, kalau tidak mau jadi perhatian publik yaa jangan berada di posisi yang dibayar rakyat itu dong. Pulang kampung saja jadi petani, menyatu bersama kita rakyat biasa dan balik memperhatikan dan mengkritisi para pejabat yang kita bayar hidupnya itu.

Wilson menjelaskan, arogansi oknum Kapolda Sumut yang menjemput paksa warga akibat pemberitaan di Medan itu akan menjadi catatan buruk para pekerja media massa terhadap polri secara keseluruhan. Bintang dua masih alergi kritik??

"Tanggalkan saja bintang duanya itu boss, tidak berbanding lurus dengan kondisi kedewasaan seorang pejabat pengayom masyarakat," pungkas wilson yang juga trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Penjemputan paksa itu berkaitan dengan pemberitaan yang membuat Kapolda Sumut Irjen Pol.Paulus Waterpauw merasa dicemarkan nama baiknya.

Dua Jurnalis yakni Jon Roi Tua Purba dijemput paksa di kediamannya untuk diperiksa atas berita terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dari seorang pengusaha di Medan. 

Termasuk rekannya Lindung Silaban yang juga dijemput petugas Polda Sumut pada Selasa 6 Maret 2018 pukul 21.00 wib, dan diperiksa sebagai Pemimpin Redaksi media online sorotdaerah.com. (rls/red)