Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Jelang Idul Fitri, Pimred Media Postnewstime Berbagi Dengan Janda

By On June 14, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TANGERANG - detik-detik datangnya hari raya idul fitri, pimpinan redaksi media online postnewstime.com, menyambangi para janda jompo dalam menyambangi pimpinan redaksi media online postnewstime , memberikan zakat fitrah kepara janda jompo di kampung rawa bamban rt04/07 kelurahan jurumudi baru kecamatan benda, kamis 14/06/18.

Warga sekitar menyambut dengan antusias kedatangan pimpinan redaksi media online postnewstime dikampung rawa bamban.

Suwana 45th salah satu warga kp.rawa bamban saat diwawancarai oleh perwakilan kota tangerang media online postnewstime di lokasi mengatakan " saya sangat kagum sekali ke bang usman dia sangat peduli terhadap para janda janda yang kurang mampu di kp . Rawa bamban jarang sekali orang seperti bang usman yang mau peduli di kp. Saya pak " ujarnya.

Nimi 56th salah satu penerima sembako mengucapkan " saya sangat berterimakasih ke bang usman yang sudah memberikan zakat fitrah kepada saya dan sudah hampir tiap tahun bang usman memberikan zakat fitrah kepara janda yang kurang mampu, mudah-mudahan rejeki nya bang usman lancar " ucapnya.

Yopi salah satu anak muda kp rawa bamban yang membantu kegiatan rutinitas pimpinan redaksi media online postnewstime menututurkan " saya sangat bangga sekali dengan bang usman yang bersifat sosial diwarga kp saya apa lagi bang usman saya sangat kenal akrab di dalam pergaulannya bang usman selalu bersikap solid sesama teman." Tuturnya yopi.

Usman selaku pimpinan redaksi media online postnewstime mengucapkan" saya sangat bersyukur sekali atas rejeki yang diberikan oleh Allah kepada saya, dan saya ucapkan terimakasih kepada para Anggota, staf redaksi dan para perwakilan yang sudah menjalankan tugas nya dengan baik semoga tahun depan media online postnewstime bisa menjalankan program-program sosial lain nya" tegasnya.

Usman pun menambahkan" saya ucapkan terimakasih kepada pihak instansi, tni, polri, dan pengusaha yang membantu suksesnya kegiatan rutinitas tahunan kami semoga amal ibadah baik nya diterima tuhan yang maha esa." Ucapannya

Pimpinan redaksi dan jajarannya mengucapkan Selamat hari raya idul fitri.

Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon maaf lahir bathin.

Di Penghujung Ramadhan, Perwakilan Media Postnewstime Kota Tangerang Gelar Baksos

By On June 14, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TANGERANG - Menjelang berakhirnya bulan Ramadhan, ma'mun perwakilan kota tangerang mengadakan kegiatan sosial menyantuni anak yatim dan janda juga pembagian bingkisan untuk para imam taraweh di jalan siswa raya Rt.03/07, Kelurahan Belendung Kecamatan Bendam, Kota Tangerang,  Rabu (13/6/18)

Kegiatan sosial Santunan merupakan kegiatan rutinitas tahunan media online postnewtime.com pada tahun ini Pimpinan Redaksi mengarahkan agar masing - masing perwakilan postnew di wilayahnya memberikan santunan bukti nyata kepedulian terhadap mereka yang memerlukan bantuan.

"Agar para yatim dan janda tersenyum bahagia di penghujung akhir ramadhan, karena memberi itu terang kan hati. Termasuk ketika menjelang berakhirnya Ramadhan kali ini," demikian ungkap Ma'mun dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi GMN

Mamun yang juga selaku Ketua Rt.03/07, Kelurahan Belendung mengajak kepada warga agar terus peduli antar sesama selebih-lebih bagi mereka yang kurang mampu, supaya warga bisa menyisihkan ridzki.


 "Usman selaku pimpinan redaksi postnewtime berharap para anggota posnewtime media onlien umum nya khusus nya masing-masing perwakilan postnewstime.com, membuat kegiatan hal serupa yang telah di lakukan oleh perwakilan kota tangerang.

Lanjut usman selaku pimpinan redaksi postnewstime mengucapkan terima kasih kepada donatur,  para dermawan pihak-pihak terkait, intansi pemerintah yang telah membantu suksesnya acara santunan yatim dan janda yang di panitiakan oleh perwakilan Kota Tangerang

Dalam kesempatan ini, ma'mun juga berharap puasa kali ini bisa menambah keimanan serta ketaqwaan  bagi kita semua, juga berharap seluruh anggota postnewstime di bawah naungan pimpred, perwakilan dan kabiro kota tangerang dapat diberikan kemudahan dalam setiap urus agar di tahun mendatang bisa lebih lancar lagi kegiatan santunan yatim dan janda.


Lanjut ma'mun ketua RT03/07 kelurahan belendung mengingatkan kepada para janda agar jangan lupa pada tanggal 27 juni hari rabu  ayoo,,  ramai ramai kita datangi TPS untuk mentukan hak suara dalam menentukan calon walikota tangerang, bersama kita bisa sukses kan pilkada kota tangerang.

Usman Pimpred Postnewtime dan ma'mun mengucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin

Kuasa Hukum MHK Patahkan Tuntutan JPU Lewat Pledoi

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, GARUT - Hari ini, tanggal 21 mei 2018 telah di gelar kembali sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Garut terkait tuduhan Mustofa Hadi Karya atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Kepala Desa Margalaksana, Garut Jawa Barat tertanggal 10 Januari. 2018 lalu.

Dalam kesempatan di persidangan, Dian Wibowo, SH Kuasa Hukum MHK  dengan gamblang membacakan Pledoi nota pembelaan atas kliennya Mustofa Hadi Karya (MHK) di depan Majelis Hakim dan JPU.

Kata Dian, setiap individu dalam hal ini terdakwa Mustofa Hadi Karya berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 - 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 dengan penegasan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap TIDAK BERSALAH sampai dibuktikan kesalahannya secara Sah dalam suatu persidangan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Dalam perkara yang melibatkan anggota pers berlaku undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 dan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli dewan pers terkait kasus delik pers tidak begitu saja dapat langsung dipidanakan." Ucap Dian pada wartawan.

Kata ia, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan sejumlah pasal kombinasi antara dakwaan primer dan subsider dengan dakwaan alternatif kepada pekerja Media Massa / Pers atas nama Mustofa Hadi Karya, dimana selain SEMA ada pasal dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa menjadi acuan pers tidak harus di kriminalkan. Hal itu tertuang dalam pasal 310 ayat 3 disebut perbuatan demi kepentingan umum tidak masuk katagori pencemaran, sementara di pasal 50 KUHP, barang siapa melaksanakan ketentuan Undang Undang, dia tidak di pidana.

Lanjut Dian, sangat aneh dan unik apabila diamati dalam fakta - fakta persidangan, terutama dari seluruh saksi tidak ada yang mengarah akan perbuatan (daad) terdakwa Mustofa sebagai pelaku pemerasan.

"Salah alamat dalam laporan kepolisian Kades Wawan tentang adanya dugaan pemerasan, terapi yang unik tidak ada satupun saksi dari staf desa, tetapi hanya dari ormas yang tidak ada hubungannya dengan desa." Papar Dian.

Bahkan kata Dian pada Wartawan, kliennya dituduhkan pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Namun pada faktanya tidak didapati unsur itu.

"Fakta - fakta di persidangan telah terungkap tidak adanya kesaksian dari kades Wawan maupun dari para saksi Ajat, Cecep, Yoga dan Banyu Rahayu anggota kepolisian yang bertugas anggota Resmob Polres Garut. Ketidak singkronan pernyataan saksi di persidangan dan tidak adanya pernyataan pernyataan pelapor maupun para saksi yang mengatakan klien saya meminta sejumlah uang, bahkan klien saya memberikan solusi program untuk membangun desa Margalaksana." Beber Dian.

Menurut pandangan hukum, Dian Wibowo menjelaskan adanya pemaksaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya yang bernama Mustofa Hadi Karya untuk dijerat pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, bahwa faktanya tuntutan JPU tidak mendasar dengan tidak adanya dua (dua) alat bukti yang SAH. Bahkan JPU terkesan tidak mendengarkan hasil persidangan, namun hanya melakukan copy paste BAP dan surat dakwaan atas diri Mustofa.

"Kami sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Mustofa Hadi Karya, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat tuntutan JPU terhadap diri Mustofa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melanggar ketentuan dakwaan alternatif yaitu pasal 369 ayat 1 KUHP." Tegas Dian.

Yang dilupakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa, pertama kliennya menyimpan kwitansi pada saat menerima uang yang diberikan Cecep untuk pembuatan advetorial desa margalaksana, namun belum sempat diberikan ke Kades Wawan dikarenakan dirinya sudah terlebih dulu dibawa ke Polres Garut.

Kedua, bahwa kades Wawan dan para saksi sudah mencabut tuntutan hukum terhadap terdakwa Mustofa Hadi Karya, sehingga menurut ketentuan pasal 369 ayat 2 KUHP pemidanaan terdakwa Mustofa menjadi GUGUR dan tidak perlu dilanjutkan.

"Unsur tersebut membuktikan bahwa Mustofa Hadi Karya TIDAK TERBUKTI secara Sah dan meyakinkan terdakwa MHK telah melakukan perbuatan melawan hukum." Sambung Dian.

Menurutnya, pandangan dan penilaian hakim menjadi persfektif hukum tersendiri yang dituang dalam satu putusan dan menjadi ketentuan yang mengikat. Akan tetapi ketentuan tersebut jangan sampai berbenturan dengan peraturan perundang -undangan yang lain.

"Mudah - mudahan dalam perkara ini, majelis hakim juga melihat nota pembelaan kami sebagai acuan dalam mengambil keputusan agar melihat undang-undang tidak sepotong-sepotong, tetapi secara keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan sebagai peraturan yang pro rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lihat agenda Minggu depan dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pledoi tersebut,” tutup Dian. (Sumber PPWI)

Berikut Komentar Ketum PPWI Terkait Tindakan Kekerasan yang Dialami Warga

By On May 07, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melalui Sekretaris Jenderal PPWI, Fachrul Razi, mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan memukuli warga pada saat event debat kandidat II Pilkada Bupati/Wakil Bupati Deiyai yang berlangsung di Guest House Nabire, Sabtu (5/5/2018).

Sebagaimana ramai diberitakan, bahwa dalam debat kandidat II Pilkada Kabupaten Deiyai, sempat terjadi keributan yang berujung pemukulan terhadap salah seorang warga alumni IPDN atas nama Mando Mote yang merupakan warga Deiyai oleh oknum anggota Kepolisian yang bertugas. Tindakan kekerasan itu seperti terlihat dalam video yang sempat beredar luas di jejaringan sosial.

Di dalam video tersebut, terlihat lebih dari satu orang oknum polisi yang diduga ikut melakukan kekerasan terhadap korban atas nama Mando Mote, warga yang memprotes atas penyelenggaraan debat kandidat secara tertutup saat itu.

Selain Mote, seorang wartawan atas nama Abet You dari Tabloid Jubi juga sempat mendapat perlakuan kasar polisi, diintimidasi dan diminta untuk tidak mendokumentasikan kejadian kekerasan terhadap Mote tersebut. Polisi bahkan sempat merampas handphone wartawan Jubi, dan terjadi saling dorong hingga kacamatanya pecah.

Menanggapi insiden memalukan tersebut, Wilson menjelaskan, bahwa moment pilkada dengan segala dinamikanya seyogyanya menjadi ajang perhelatan pesta demokrasi rakyat, yang oleh karena itu antusiasme dan keterlibatan sebanyak mungkin warga menikmati perhelatan rakyat itu mesti diapresiasi dan diakomodir. 

"Polisi yang Promoter, yang profesional, modern, dan terpercaya, sangat tidak dibenarkan mencederai momentum pilkada itu dengan brutalisme membabi-buta, menyerang warga," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Minggu (6/5/2018) di Jakarta.

Sehubungan dengan itu, Wilson meminta kepada Kapolri selaku penanggung jawab tertinggi atas tingkah-laku bar-bar anak buahnya di lapangan, wajib mengusut, memproses, dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum polisi berjiwa premanisme di Nabire, Papua itu.

Kendatipun demikian, Wilson juga menghimbau kepada para warga korban keganasan oknum polisi dan segenap keluarga besar masyarakat di Kabupaten Deiyai agar tetap tenang, dan ikut menjaga keamanan, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. 

"Mari bersabar sambil berdoa semoga para oknum polisi dan segenap pimpinannya segera sadar diri bahwa isi perut dan celana dalam mereka dibiayai dari uang rakyat, sehingga mereka wajib menjaga dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," sebut Wilson Lalengke. (JML/Red)

Rekan Indonesia Kab.Bekasi Sebut Pelayanan Kesehatan di Bekasi Masih Buruk

By On April 27, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BEKASI, Ketua Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia Kabupaten Bekasi mengatakan perbaikan pelayanan kesehatan harus jadi prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 ayat 1, “setiap warga negara berhak memperoleh layanan kesehatan”, dan UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 14, “setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan optimal.”

Hal itu disampaikan oleh Ketua REKAN INDONESIA Kebupaten Bekasi, Sabam Posma, kepada Media ini, Jumat (27/4/2018), terkait dengan buruknya pelayanan kesehatan bagi warga Bekasi saat di Rumah Sakit, baik di Pemerintahan maupun swasta menjadi hal penting untuk dievaluasi pemerintahan Bekasi.

Ia berpendapat perbaikan pelayanan kesehatan di Bekasi merupakan hal mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Ia juga mengatakan selama ini telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan RSUD Kota Bekasi melalui lembaga-lembaga survey yang menyatakan tingkat kepuasan warga cukup tinggi terkait pelayanan kesehatan di Bekasi.

“Di lapangan kita masih banyak jumpai permasalahan terkait pelayanan kesehatan dari mulai perawat yang tidak ada senyum, susah cari kamar rawat inap, susah cari ruang perawatan khusus (ICU, ICCU, HCU, NICU dan PICU), masih adanya pungutan terhadap pasien peserta BPJS, pasien terlantar sampai berjam-jam lamanya, sampai persoalan obat dan prosedur RS yang mempersulit pasien,” ujar Sabam dalam keterangan persnya malam ini kamis (26/04/2017)

Menurutnya, pemerintah harus bisa dengan cepat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi warga Bekasi dengan cara memperkuat peran dan memastikan keberpihakannya pada pasien, bukan sebagai badan yang hanya untuk menyelamatkan ‘muka’ RS yang telah melakukan perlakukan buruk dalam pelayanannya.

“Selama ini Dinkes Kota Bekasi cenderung lebih berpihak kepada RS dalam melakukan tindak lanjut keluhan pasien. Tidak ada sikap tegas Dinkes Kota Bekasi dalam memberikan teguran atau pun sanksi kepada RS yang melakukan pelayanan buruk,” pungkas Sabam Posma

Berikut kronologis yang disampaikan kepada Redaksi melalui Pesan WAG nya, Kamis (26/4/2018) sekira pukul 22.30 WIB, salah satu pasien warga bekasi saat dirinya tengah dirawat di RSUD Kota Bekasi, pada Rabu (25/4/2018), oleh Dr.Elsa menympaikan kepada keluarga pasien untuk dirujuk ke Rumah Sakit yang ada mesin HD Infektisius yakni RS Anna Medika, RS Hermina Bekasi, namun pihak BPJS mengatakan bahwa sudak konfirmasi ke RS Awal Bros jika ada satu slop Mesin yang masih Kosong.

Selanjutnya, selaku keluarga melaporkan ke perawat bahwa pasien akan di rujuk sesuai yang sudah di konfirmasi BPJS, hari itu juga keluarga meminta rujukan tetapi tidak bisa perawat mengatakan, kalau pasien masih rawat inap dokter tidak bisa mengeluarkan rujukan. setelah itu keluarga konfirmasi ke Dr.Jeni selaku PIC BPJS Bekasi bahwa pasien tidak bisa dapat rujukan kalau masih di rawat inap.

Kemudian, Dr. Jeni menyarankan keluarga untuk menghadap ke bagian penanggung jawab ruangan Azalia 2A RSUD Kota Bekasi Sri Atun untuk memberi Resum terhadap keluarga, istri pasien lalu menemui Ibu Sri Atun dan menyampaikan sesuai apa yang di sampaikan Dr.Jeni, akan tetapi Sri Atun tidak bisa memberi ‘Resum’ dengan Alasan menunggu Dokter Nurfaita agar pasien di visit. (rls/ag)

Lembaga Hukum ILUNI UI Gelar Seminar Sekaligus Peresmian LH ILUNI UI

By On April 26, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Urgensi Paten Menuju Universitas Berbasis Riset Sebagai Apresiasi Intelektual Dan Strategi Komersial, menjadi tema utama dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Periode 2016 – 2019 yang dikomandoi oleh Ir. Arief Budhy Hardono.

Seminar yang menghadirkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual, Dr Freddy Haris, SH., LLM., ACCS dengan menyampaikan tentang pentingnya kalangan dosen dan mahasiswa mendaftarkan hak paten hasil temuan teknologinya ke Dirjen Kekayaan intelektual.

Selain itu Freddy Haris juga menguraikan gambaran Kepemilikan Paten Nasional. Pembicara lain yang hadir dalam seminar tersebut adalah Alumni UI Pemegang Paten Prof Dr. dr. med Akmal Taher Sp.U(K) yang menyampaikan cerita sukses pemegang paten, serta Ketua Bidang Advokasi LH Iluni UI Dr.Hotman Sitorus, S.H, M.H., yang menguraikan keterkaitan antara Paten dan Riset Teknologi

“Seminar yang digagas ILUNI UI ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan kepada lembaga riset untuk menggunakan Paten sebagai strategi Bisnis. LH ILUNI UI memilih tema tentang paten mengingat paten sangat penting karena menyangkut masalah harga diri penemu/peneliti dan pengakuan intelektual terhadap penemu yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi, hingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kemajuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Andre Rahadian, Rabu (25/4/2018).

Ketua Umum ILUNI UI,  Ir.  Arief Budhy Hardono
 Dalam seminar tersebut, ILUNI UI juga membuat terobosan dan gebrakan baru untuk para anggotanya, yakni dengan pendirian dan peluncuran Lembaga Hukum (LH) ILUNI UI, gebrakannya tidak lain memberikan pendidikan, pengkajian dan pencerahan sekaligus penyadaran dibidang Hukum.

“Kami ingin memberikan pendidikan dan penyadaran hukum atas segala peraturan yang berlaku di Indonesia kepada para alumni Universitas Indonesia dan juga anggota masyarakat lainnya. Bila warga ILUNI UI sudah memahami dan menyadari segala macam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) ILUNI UI Andre Rahadian,

Dikatakan Andre, Insya Allah warga ILUNI UI akan terhindar dari berbagai tuntutan hukum. Namun bila karena satu dan lain hal, ada warga ILUNI UI yang terseret kasus hukum, maka  lewat lembaga hukum ILUNI UI yang kami luncurkan hari ini, akan memberikan bantuan kepada para alumni UI atau warga masyarakat lainnya yang terseret atau terkena kasus hukum itu sendiri.

Dirjen KI -  Dr. Freddy Harris,  S. H.,  LMM.,  ACCS
Selain dihadiri tamu undangan, tampak hadir juga Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr Freddy Haris, Ketua yang juga juru bicara ILUNI UI Eman Sulaeman Nasim dan Direktur kerjasama dan hubungan antar alumni UI Erwin Nurdin.

Lebih jauh, Andre memaparkan, bahwa LH ILUNI UI yang dipimpin Harman Setiawan, SH., MH pengurusnya berasal dari berbagai Fakultas dan generasi di lingkungan UI. Bukan hanya dari fakultas Hukum UI. Hal ini disebabkan, karena Alumni UI itu dari berbagai fakultas dan generasi. Selain itu, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya membahas soal hukum semata. Melainkan membahas atau mengatur bidang lain seperti ekonomi perbankan, pertambangan, konstruksi dan lain sebagainya.

“Untuk itulah, LH ILUNI UI melibatkan alumni-alumni UI dari berbagai fakultas. Dengan melakukan pelatihan, pendidikan dan pencerahan di bidang hukum disertai  pakar bidang lain, misalnya pakar ekonomi perbankan, pakar penerbangan, atau pakar pertambangan minyak dan gas, memberikan sosialisasi, pendidikan dan pencerahan di bidang hukumnya lebih masuk untuk para warga ILUNI UI Peserta training, pencerahan maupun sosialisasinya,” tambah Andre Rahadian.

Lanjut Andre, selain memberikan bantuan pelatihan dan bantuan Advokasi bidang hukum, sesuai dengan kebijakan kepengurusan dan melalui LH ILUNI juga akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku untuk dilakukan evaluasi guna penguatan.

“Usulan perbaikan, revisi dalam bentuk saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR serta dapat berperan aktif memberikan masukan atas peraturan Perundang-undangan yang sudah ataupun yang belum masuk ke dalam Prolegnas.” pungkasnya. (rls/her)

Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) Tangsel Deklarasi Dukung Anies Cak Imin

By On April 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TANGSEL - Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mendiami wilayah dengan limpahan sumber daya alamnya telah berpuluh puluh tahun bermimpi akan datangnya era kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Impian itu bukanlah impian kosong karena memang negeri ini kaya raya. Namun selalu dipimpin oleh figur yang tidak mampu menjawab impian panjang rakyat Indonesia tersebut menjadi kenyataan.

Jokowi yang diawal begitu sangat diharapkan dapat membawa negara ini menuju era kesejahteraan ternyata justru jauh panggang dari api. Banyak program program pemerintahan Jokowi yang tidak berimbas langsung pada naiknya tingkat kesejahteraan rakyat. Justru malah tingkat kehidupan rakyat semakin merosot, daya beli melemah dan masih ditambah biaya hidup yang terus meningkat akibat kebijakan pencabutan subsidi hingga berimbas pada naiknya harga listrik, BBM, dan harga kebutuhan pangan rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sabih Najia Ulhak, juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) yang menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres 2019 di sebuah Cafe di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (23/4/2018).

Menurut Sabih panggilan akrab Sabih Najia Ulhak, Rakyat merindukan figur baru yang dapat menterjemahkan kegelisahan sosial bangsa ini kedalam program pembangunan kesejahteraan hidup rakyat dan sudah putus asa dengan figur yang hanya muluk dalam janji namun bukan hanya tidak dapat menterjemahkan kegelisahan bangsa tersebut tapi justru semakin membawa bangsa ini ke dalam jurang kehancuran bangsa.

"Melihat kondisi tersebut diatas, maka kami AMPI pada hari senin, 23 April 2019 di Tangerang Selatan menyatakan dukungan kepada figur tokoh nasional yang akan mampu menerjemahkan kegelisahan sosial bangsa Indonesia ke dalam pembangunan kesejahteraan hidup bangsa" tegas Sabih dalam pembacaan statemen deklarasi dukungan.

Sabih juga menambahkan bahwa figur tokoh nasional tersebut juga harus bisa melibatkan partispasi aktif rakyat sehingga dapat terwujudnya keadilan sosial yang telah lama didambakan.

"AMPI menilai figur tokoh nasional yang didukung AMPI juga memiliki integritas, Moral dan Akhlak yang tinggi serta santun dan cerdas." ujar Sabih

Sabih mengatakan bahwa AMPI  telah menyimpulkan figur tokoh nasional yang berkarakter demikian hanyalah ada pada diri ANIES BASWEDAN dan MUHAIMIN ISKANDAR.

"Untuk itu kami menyatakan dukungan sepenuhnya kepada ANIES BASWEDAN dan MUHAIMIN ISKANDAR untuk maju sebagai CAPRES dan WAPRES pada Pemilu 2019 nanti." tegasnya

Sabih juga menyampaikan mengapa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar layak di dukung ? 1. Anies-Muhaimin mewakili Modernis-religous. 2. Muhaimin punya basis masa yang jelas dan mesin parti yg solid. 3. Merupakan tokoh yang pluralis dan bisa diterima semua kelompok. 4. Sama sama pengalaman di pemerintahan sebagai menteri. 5. Refleksi dari dua tokoh muda yang punya gagasan tentang keindonesiaan dan keislaman yang utuh dan komprehensif.

Selain itu Sabih juga mengaku telah mendirikan posko dukungan untuk Anies - Muhaimin maju sebagai capres dan cawapres 2019.

"Kami sudah mendirikan posko dukungan yang beralamat di : Jl. Pesanggrahan , Crmpaka Putih, Ciputat – Tangerang Selatan sebagai pusat aktivitas AMPI guna menggalang dukungan warga Tangsel dan Banten agar ikut mendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar Maju Pilpres sebagai Capers dan Wapres dalam pemilu 2019." Imbuh Sabih (REL)