Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pokja Media Online Tasikmalaya Geruduk Balaikota Tasikmalaya

By On March 24, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TASIKMALAYA - Sejumlah awak media yang tergabung dalam Pokja Media Online Tasikmalaya tengah melakukan aksi boikot di Balaikota Tasikmalaya, Rabu (21/3/2018). Mereka menilai Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tasikmalaya bersikap diskriminatif.

Aksi boikot tersebut bermula saat Dinas Kominfo mengadakan acara silaturahmi dengan mengundang sebanyak 31 wartawan dari beberapa awak media lainnya di Taman Wisata Karang Resik, Selasa (20/3/2018). Namun, ironisnya, awak media yang tergabung di Pokja Media Online Kota Tasikmalaya tidak diikutsertakan.

Salah seorang Jurnalis Media Online Rian mengatakan kegiatan pertemuan dan silaturahmi Pak Walikota Tasikmalaya dengan para awak media yang di fasilitasi oleh Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya ini  mengundang kekecewaan para jurnalis Pokja media online Kota Tasikmalaya. Dinas Kominfo seakan telah memilah milah jurnalis, terus terang yang selama ini mengikuti kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda kami dari media yang tergabung dalam Pokja.

“Hal ini jelas-jelas Dinas Kominfo mendeskreditkan media lain, yang seharusnya dalam hal ini Dinas Kominfo dapat merangkul semua jenis media, bersikap profesional dalam bertugas tidak berat sebelah serta Walikota Tasikmalaya diminta bersikap tegas serta mengambil sikap atas sikap dan perilaku Dinas Kominfo yang telah terang terangan menganak tirikan media online termasuk Pokja Media Online,” Ujar Rian.

Hal senada diungkapkan Dadang salah seorang jurnalis media online nasional lainnya mengatakan hal yang sama. Didalam surat undangan dari Dinas Kominfo yang ditujukan ke Walikota Tasikmalaya jelas-jelas tertulis pertemuan untuk  media cetak, elektronik dan media online tapi kenapa pihak Dinas Kominfo tidak mengundang pula jurnalis media online yang tergabung dalam Pokja Media Online Tasikmalaya.

“Padahal beberapa media online Pokja Tasikmalaya juga terdaftar resmi di Kominfo bahkan Ren Giat Walikota,Wakil Walikota dan Sekda Kota Tasikmalaya seluruh jurnalis dalam Pokja Media Online selalu always nggak pernah never selalu mengikutinya dan selalu menayangkan oleh masing masing redaksi media online.” Terangnya.

Dikatakan Dadang, disini kita menyampaikan ada hak dan kewajiban karena media baik cetak, Elektronik dan media online sampai saat ini mengacu pada UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik. Semua dasarnya sama hanya gurat garis yang berbeda yang penting Dinas Kominfo kota Tasikmalaya bisa selalu merangkul semua jenis media.

“Karena tugas media sebagai Kontrol sosial di masyarakat dan selalu menyebarluaskan komunikasi dan Informasi Pembangunan  berserta keberhasilan Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan sebagai pilar membantu penegak hukum memberantas berita bohong atau Hoax,” pungkasnya mengakhiri. (Her/dede)

Sahabat Bhayangkara Indonesia Gelar Baksos di Desa Cibeureum, Kuningan.

By On March 16, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, KUNINGAN - Ketua Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) Agung Sulistyo bersama keluarga besar SBI, tengah melakukan giat bakti sosial di Desa Cibeurem, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (16/3/2018).

Dalam giat bakti social tersebut selain dihadiri Ketua Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI), juga dihadiri Kapolsek Cibingbin AKP Sunarko SH, Kanit Intel, Binmas, Camat Cibereum dan Kepala Desa Cibeureum, Suratno B.Sc, beserta warga sekitar.

Dalam kesempatannya, Camat Cibeureum, menyampaikan terimakasihnya atas kehadiran keluarga besar SBI juga rombongan serta bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga Cibeureum yang terkena musibah.

“Dan mudah-mudahan kedepannya SBI tetap menjadi panutan bagi Media lainnya untuk saling membantu warga-warga yang TERKENA MUSIBAH,” ungkap Camat Cibeureum Drs. Pulung Sugandi.

Hal senada juga disampaikan, Kapolsek Cibingbin AKP. Sunarko, SH, kami senang dapat berkenalan dan saling silahturahmi agar kedepannya SBI dapat membantu kinerja kami dalam menjaga Bhabinkamtibmas yang baik dan menjadi panutan untuk media lainnya yang saling membantu dalam  musibah.

“Semoga dengan niat baik SBI (Sahabat Bhayangkara Indonesia) dapat menjadikan manfaatnya yang baik untuk warga Cibeureum, kita sebagai mitra harus sama-sama menjadi Bhinneka Tunggal Ika agar kedepannya Polri-TNI bersama media saling menjaga keutuhan NKRI,” tuturnya.

Diakhir kesempatan, Ketua Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI), mengucapkan terimakasihnya atas sambutan-sambutan yang disampaikan Kepala Desa Cibeureum, Camat Cibeureum, juga Kapolsek Cibingbin, juga yang telah menerima kedatangannya dalam rangka bakti social.

“Semoga apa yang kami berikan dapat membantu mengurangi beban warga desa Cibeureum, apa yang kita berikan memang tidak bernilai tinggi, akan tetapi kami berharap dapat dijadikan untuk pelengkap kekurangan yang dibutuhkan oleh warga yang terkena musibah,” pungkasnya.

Hinga berita ini dilansir, acara selesai yang dikemudian diakhiri dengan pemberian sembako, juga foto bersama keluarga besar Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) dengan para pemangku dan warga Cibeureum. (Anjar/SBI-News/Heri)  

Presiden Jokowi Tinjau Padat Karya Tunai di Cirebon

By On March 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, CIREBON - Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, didampingi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Minggu (11/3/2018).

Di lokasi ini, Kepala Negara juga melihat langsung pembangunan jalan produksi sepanjang 800 meter dengan nilai Rp600 juta dan dikerjakan selama tiga bulan.

Padat Karya Tunai lainnya yang ditinjau Presiden adalah pembangunan irigasi kecil sepanjang 590 meter yang berada di sawah dengan luas 85 hektare dengan nilai Rp225 juta dan lama pekerjaan adalah 60 hari.

“Saya tadi tanyakan, yang bantu tukang berapa (upahnya)? Rp80 ribu. Tukangnya Rp100 ribu. Saya kira baik, umumnya di sini memang begitu, Rp80 ribu dan Rp100 ribu,” kata Presiden Joko Widodo kepada jurnalis.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa anggaran Program Padat Karya Tunai akan dinaikkan bila memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kalau memang memberikan efek kenaikan konsumsi, memberikan efek untuk perbaikan-perbaikan jalan produksi, irigasi, dan memperbaiki juga daya beli, ya akan kita tingkatkan lagi,” ujar Presiden.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi setelah program tersebut berjalan selama tiga bulan untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk pengalokasian anggaran.

“Kita lihat dulu. Kan di seluruh Indonesia ada kurang lebih 5000-an lokasi, untuk PU saja ya. Kita belum bicara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN. Semuanya yang kita harapkan akan masuk ke padat karya tunai,” ucapnya.

Presiden juga mengatakan, di Kabupaten Cirebon terdapat 43 lokasi Program Padat Karya Tunai yang ia harapkan dapat berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Yang paling penting, bisa menambah daya beli masyarakat yang ada di desa, di daerah. Sehingga konsumsi juga akan bisa ikut naik,” jelas Presiden.

Turut mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. [**]

Rijal Ketua KPW Banten Rekan Indonesia Dukung Kebijakan Gubernur Banten Terkait Pengobatan Gratis Dengan E-KTP

By On March 06, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BANTEN - Rencana Gubernur Banten Wahidin Hakim yang akan menjalankan program pengobatan gratis dengan E-KTP mendapat dukungan penuh Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) KPW Banten.

Seperti diberitakan media massa Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan tetap melanjutkan program kesehatan gratis menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP).

Meskipun, Kementerian Kesehatan telah menyurati Pemprov Banten untuk mengintegrasikan program tersebut dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalan yang belum dapet BPJS mau diapain? Kita pun setiap tahun mengeluarkan dana untuk BPJS, tapi masih ada yang belum tercover,” ujar Gubernur Banten usai memimpin rapat awal bulan bersama OPD di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Senin (5/3/2018).

Ketua KPW Rekan Indonesia KPW Banten, Rijal dalam keterangan persnya di Pamulang, Tangerang Selatan Hari ini (6/3/2018) menyatakan mendukung penuh kebijakan gubernur Banten ini, kami bahagia dan merasa bersyukur gubernur bisa sejalan dengan kehendak rakyat Banten terkait urgensi diberlakukannya jamkesda di Banten.

Menurut Rijal, keputusan ini sangat tepat dan ditunggu oleh masyarakat Banten terutama warga miskin. Banyak pengalaman Rekan Indonesia KPW Banten dalam mendampingi pasien miskin yang terbentur regulasi BPJS sehingga tidak dapat dijamin pembiayaan kesehatannya melalui JKN.

"Kami pernah beberapa kali mendampingi masyarakat di rumah sakit, bahkan kejadian terbaru saat kami mendampingi balita Almarhum Fathan asal Lebak Banten. Saat berobat di Rumkit Fatmawati, waktu itu org tua pasien yang hanya kuli serabutan belum punya BPJS dan untuk mendaftar terbentur regulasi permenkes no. 28/2014" papar Rijal.

"Sehingga orang tua almarhum harus membayar sekitar 39 juta karena tidak paham skema Dan alur menjadi peseta BPJS gawat darurat, kami usahakan sampai telepon kepala dinas kesehatan Lebak, kepala dinas sosial Lebak untuk menanggung biaya, semua tidak bisa karena terbentur aturan BPJS no 1 tahun 2015, alasan kedua jamkesda belum disahkan karna gubenrur masih menunggu surat balasan dr menkes" Rijal menjelaskan.

Oleh sebab itu Rijal dan seluruh kader Rekan Indonesia sangat mengapresiasi keputusan gubernur ini dan siap mendukung serta mengawal kebijakan gubernur Banten Wahidin Halim yang akan menjalankan pengobatan gratis dengan E-KTP.

"Kami apresasi dan kami akan ada digarda depan untuk berjalannya program ini, bahkan kami siap datang untuk berhadapan dengan mentri kesehatan" tutup Rijal.

Kronologis Terjadinya Bentrok Ormas di Pemkot Bekasi

By On January 26, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, BEKASI - Organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terlibat bentrok dengan ormas lainnya di gerbang masuk selatan Plaza Pemkot Bekasi, Kamis (25/1/2018) siang. Beberapa orang terluka dan 3 kendaraan pribadi rusak dalam insiden bentrokan tersebut.

"Dari pantauan saya terdapat dua anggota Satpol PP yang terluka. Namun ini masih sementara, kita masih mencari data lebih lengkap," kata Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Indarto di lokasi.

Bentrok ini sebelumnya diawali aksi unjuk rasa Ormas GMBI yang keberatan dengan adanya upah pungut atau retribusi pajak, yang diduga sarat korupsi.

Massa yang hendak berunjuk rasa di dalam kawasan Kantor Pemkot Bekasi, tertahan di pintu masuk selatan oleh pengamanan Satpol PP. Awalnya, kegiatan tersebut berlangsung kondusif.

Namun, tak berselang lama datang sekelompok anggota ormas gabungan. Mereka tidak memakai atribut dan rupanya sudah berada di pelataran gedung Pemkot Bekasi.

Posisi kedua kelompok tersebut hanya dipisahkan pagar dan puluhan aparat satpol PP berseragam lengkap. Hingga akhirnya ormas GMBI dan ormas tanpa atribut itu terlibat ejek-ejekan dan seketika langsung memanas.

Dari pantauan di lapangan, kedua kelompok itu saling melemparkan botol air mineral. Akibatnya, bentrokan fisik antar kedua pihak tidak terelakan.

Dalam insiden itu, aparat Satpol PP dan ormas GMBI mengalami luka akibat terkena lemparan batu dan kayu.

"Dari pihak kita, ada 15 orang yang mengalami luka dan kita bawa ke rumah sakit," kata salah satu anggota Ormas GMBI, Asep.

Melihat itu, aparat kepolisian langsung bertindak cepat dengan menambah jumlah pasukan yang memisahkan kedua kubu. Kedua kelompok massa ini ditarik ke posisi yang berjauhan.

Untuk sementara ini pertikaian berhasil diredam. Petugas masih disiagakan di lokasi. Warga dan para pengguna jalan lainnya pun sudah berangsur-angsur melintas wilayah tersebut. (lip-in/red)

Berikut Beredarnya Video Bentrok Ormas di Pemkot Bekasi :


Harmawan Terpilih Sebagai Ketua Umum Asperda Periode 2017-2019

By On October 27, 2017

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Cianjur - Keakraban dan kebersamaan tampak terlihat dari wajah para peserta kandidat calon Ketua Umum periode II Asperda (Organisasi Pengusaha Rent Car Daerah), dengan masa jabatan 2017-2019.

Melalui proses demokrasi dan terbuka akhirnya Harmawan Jeffrivan nomor urut 2 terpilih sebagai Ketua Umum Periode II dengan perolehan 28 suara, dari 5 kandidat yang sudah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Asperda.

Adapun kandidat No.1 ditempati oleh Pentha Wahyudi, kandidat No.3 Rusli Rambas, Kandidat No.4 Didin Heru sementara kandidat dengan No.5 A Kiki Syafii M telah mengundurkan diri sebagai calon Ketua Umum Asperda.

Harmawan Jeffrivan yang memiliki tema kampanye “bersama, bahu membahu membangun Asperda, dengan tetap setia melanjutkan nawacita Aspera di dalam rangcangan program kerja Nasional Asperda 2017 – 2019”

Dalam kesempatannya, Harmawan menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh rejka-rekan Asperda di seluruh Indonesia, dan tidak lupa untuk teman-teman yang belum terpilih, ia berharap dapat membantu kerjanya untuk membangun Asperda mendatang

"Mari kita bina dan bangun paguyuban persaudaraan dikalangan penyedia jasa tranportasi (rental mobil) se-Indonesia untuk menjadi satu persatuan, di dalam hubungan yang harmonis, beretika, santun dan menghormati sikap maupun kritik membangun." Ungkapnya, Selasa (24/10/2017).

Ia juga meminta kepada pengurus Asperda dibawah kepemimpinannya nanti mampu meningkatkan kemajuan pariwisata di Indonesia, meningkatkan sumber daya manusia dari pengusaha rent car yang bergabung di organisasi dengan melihat aspek ramah lingkungan.

Tentang ASPERDA

Sebagaimana diketahui, Asperda adalah perkumpulan yang berdiri di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dimana organisasi ini sebelumnya bernama Asosiasi Pengusaha Rent Car Daerah Jawa Timur (Asperda Jatim).

Di awali pada tanggal 22 Agustus 2013, para pengusaha rent car di Surabaya mengadakan acara Halal Bihalal di rumah Bapak Didin dan tercetuslah sebuah ide untuk membuat sebuah asosiasi rent car.
Setelah 2 bulan kemudian tepatnya tanggal 28 Oktober 2013, para pengusaha rent car Surabaya mengadakan pertemuan lagi di Jl. Medokan Sawah No 108 – 110, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya, Jawa Timur dan mencetuskan berdirinya Asperda Jawa Timur. Dengan melakukan pemilihan Ketua Umum dan jajaran pengurusnya
Dengan semangat perjuangan yang tidak mengenal lelah, tepatnya tanggal 12 Agustus 2014, para pengusaha rent car di Surabaya mengadakan acara Halal Bihalal yang kedua di gedung Cak Durasim Jl. Genteng Kali, sekaligus mendeklarasikan Asperda Jawa Timur, yang di kukuhkan oleh Bpk. Drs. Handoyo, MPD, kepala bidang pengembangan produk pariwisata Provinsi Jawa Timur.
Dengan adanya Asperda Jatim di rasakan banyak manfaatnya, banyak pertemanan, jaringan bisnis semakin luas, kemajuan usaha dari para pengusaha itu sendiri semakin hari semakin baik, berbagi orderan, saling bertukar pikiran , meningkatkan keamanan unit mobil, berlibur bersama dalam kegiatan outbond maupun rafting, dan masih banyak lagi manfaatnya, dan sampai sekarang Asperda Jatim tetap solid dan guyub.
Berjalan seiring waktu, banyak keinginan dan harapan bertumpu di Asperda Jatim, di mana kami menatap Indonesia, dan menyuarakan perjuangan baru untuk kemajuan Indonesia. Karena kami berkeinginan membagi ‘rasa’ pengalaman kami berorganisasi kepada seluruh pengusaha rent car di Indonesia.
Karena kami yakin, semakin banyak teman, maka akan semakin kuat rasa persaudaraan antar pengusaha rent car di seluruh Indonesia. Semakin luas jaringan maka Asperda akan semakin inspiratif dan memunculkan suatu industri kreatif yang bisa di kembangkan sejalan dengan bisnis transportasi, dan menjadikan rent car menjadi salah satu pilihan transportasi terbaik untuk masyarakat Indonesia.
Dan pembaharuan itu di mulai dengan mengganti nama Asperda Jatim menjadi Organisasi Pengusaha Rent Car Daerah atau dikenal dengan nama ASPERDA, dan tonggak sejarah itu di mulai pada tanggal 21 Desember 2015 jam 13.35 di Jalan Kalibutuh 40 di hadapan Notaris Herman Susilo S.H. dengan penandatanganan Akte Perkumpulan Organisasi No. 245 oleh :
1.      Bapak Tamsir
2.      Bapak Didin Heru Prasetyo
3.      Bapak Sukarno
4.      Bapak Didik Subagio
5.      Bapak Shindu Bayu
6.      Bapak Totok Purwadi
Dimana akhirnya organisasi ini  pada tanggal 18 Januari 2016 dapat di sahkan oleh negara.

Kami meyakini bahwa perjalanan ASPERDA masih panjang dan itu butuh dukungan dari semua rekan – rekan pengusaha rent car di seluruh Indonesia untuk mewujudkan satu paguyuban besar yang solid yang bermanfaat untuk Indonesia. Mari bergabung bersama kami, menjadi saudara seperjuangan, bersama Asperda untuk Indonesia.

Jelang Pelantikan 26 November, DPP WANARA Melakukan Persiapan

By On October 07, 2017

Pengurus DPP WANARA (Warga Nusantara Raya) Foto Bersama Saat Melakukan Persiapan Deklarasi, di RM Sambara Sumarecon, Bekasi. Jumat (6/10/2017)
Bekasi, Gema Jakarta - Dalam rangka persiapan deklarasi dan juga pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Warga Nusantara Raya (WANARA) mengadakan rapat serta silaturahmi bersama jajaran pengurus, bertempat di RM Sambara Sumarecon Bekasi, Jumat (6/10/2017).

Acara rapat persiapan selain dihadiri oleh Dewan Pensehat dan Pengawas WANARA, Kombes Pol (Purn) Budi Setyawan,SH,M, juga dihadiri Presiden DPP WANARA, H.Eman Suherman, Sekretaris Jenderal DPP WANARA, Ali Salam, serta para pengurus lainnya.

Dewan Penasehat dan Pengawas DPP WANARA, Kombes Pol (Purn) Budi Setyawan, menyampaikan arahannya bahwa organisasi ini untuk membantu Pemerintah agar keutuhan NKRI tetap terjaga, "Jangan sampai kita membiarkan NKRI ini terpecah belah,"ungkapnya.

Dikatakan Kombes Pol (Purn) Budi Setyawan, selain kita harus menjaga, tentunya kita jangan ikut ikutan menyajikan berita-berita hoax diberbagai sosial media, apalagi ikutan ngomporin, yang bagusnya kita luruskan, kita punya kewajiban menjaga Bhineka Tunggal Ika.

Hal senada disampaikan Presiden DPP WANARA, H.Eman Suherman, dalam penyelenggaraan deklarasi dan pelantikan, dirinya berharap kepada panitia agar acara ini bersifat sederhana tetapi hikmat. "untuk anggarannya mari kita gotong royong sesama pengurus,"kata Presiden WANARA.

Rapat persiapan deklarasi ini terselenggara berkat Sekrtaris Jenderal DPP WANARA, Ali Salam, yang bersemangat mempertemukan para pengurus, walaupun dirinya terbilang sibuk dengan tugasnya.

Hingga berita ini disusun acara yang berlangsung dengan singkat menghasilkan kesepakatan untuk Deklarasi dan Pelantikan Pengurus DPP WANARA yang akan diadakan pada 26 November 2017, bertempat di Hotel Aston, yang insya allah akan diikuti oleh DPW Se-Indonesia.

Rep : Andriani Sariwardani

Editor : Heri

Usai Nonton Wayang NKRI, Panglima TNI Bersama Presiden Jokowi Nobar Film G30S/PKI

By On September 30, 2017

Bogor, Gema Jakarta - Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, tengah bergabung bersama Presiden Joko Widodo dalam rangka nonton bareng film penghianatan G30S/PKI, di Lapangan Tenis Markas Korem 061/Suryakencana, Kota Bogor, Jumat (29/9/2017).

Acara yang dihadiri Danrem 061/Suryakancana Kolonel Inf Mirza Agus, Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Arm Doddy Suhadiman, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, Wakalpolresta AKBP Rantau, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. 

Pandangan ratusan warga yang hadir dalam kegiatan nobar pun kembal fokus ke arah layar proyektor menyaksikan film tersebut. Hingga pukul 00.30 WIB. Presiden Jokowi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo masih bertahan menyaksikan pemutaran film G30S/PKI, yang dimulai sejak pukul 20.15 WIB.


Danrem 061/Suryakencana, Kolonel Inf Mirza Agus, yang juga selaku tuan rumah mengatakan, sebelum nobar bersama Presiden, Korem 061/Suryakencana telah memutar penayangan film di Makorem dengan versi yang singkat, "khususnya malam ini kita nonton bersama masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmasntyo dan para kepala staf TNI menonton pagelaran wayang NKRI, di Halaman Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, dengan dihadiri mantan Wakil Presiden Try Soetrisno, Ketua MPR Zulkifly Hasan, KSAL Laksmana TNI, Ade Supandi, KSAD TNI Jenderal Mulyono, dan KASAU Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto.(Red)