Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

PMI Kota Cilegon Tingkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana

By On July 16, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, SUBANG.- Wilayah Kota Cilegon merupakan daerah dengan multi resiko bencana, sehingga perlu adanya kapasitas dan juga koordinasi antar lintas sektoral dalam hal ini Instansi kemanusiaan atau kebencanaan. 

Dengan adanya kapasitas yang memadai serta koordinasi dan komunikasi yang baik akan memudahkan tugas kemanusiaan yang diemban, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon hari ini Sabtu, (14/07/2018).

Kegiatan Capacities Building yang diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 13-14 Juli 2018 di Sariater-Subang Jawa Barat, dihadiri oleh Pengurus PMI Kota Cilegon, Staf PMI Kota Cilegon dan juga Sukarelawan PMI Kota Cilegon serta hadir juga perwakilan dari instansi BPBD, Dinsos dan Dinkes Kota Cilegon masing-masing 2 orang perwakilan.

"Perlu adanya komunikasi dan koordinasi dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana, mesti dilakukan secara bersama dan dikoordinasikan dengan baik antar instansi penanggulangan bencana, yang mana BPBD selaku komando, melalui materi yang telah disampaikan pada kegiatan ini, dapat menjadi panduan tentang pentingnya sebuah koordinasi". Ungkap Ketua PMI Kota Cilegon, H. Abdul Hakim Lubis.

Ketua PMI Kota Cilegon, H. Abdul Hakim Lubis juga mengucapkan terimakasih kepada Alta Indonesia yang telah memandu kegiatan Capacities building. “Dibulan ini PMI Kota Cilegon akan melaksanakan kegiatan Manajemen Tanggap Darurat Bencana (MTDB) untuk RT/RW,” pungkasnya mengakhiri (lbs/awdi)

Kuasa Hukum MHK Patahkan Tuntutan JPU Lewat Pledoi

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, GARUT - Hari ini, tanggal 21 mei 2018 telah di gelar kembali sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Garut terkait tuduhan Mustofa Hadi Karya atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Kepala Desa Margalaksana, Garut Jawa Barat tertanggal 10 Januari. 2018 lalu.

Dalam kesempatan di persidangan, Dian Wibowo, SH Kuasa Hukum MHK  dengan gamblang membacakan Pledoi nota pembelaan atas kliennya Mustofa Hadi Karya (MHK) di depan Majelis Hakim dan JPU.

Kata Dian, setiap individu dalam hal ini terdakwa Mustofa Hadi Karya berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 - 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 dengan penegasan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap TIDAK BERSALAH sampai dibuktikan kesalahannya secara Sah dalam suatu persidangan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Dalam perkara yang melibatkan anggota pers berlaku undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 dan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli dewan pers terkait kasus delik pers tidak begitu saja dapat langsung dipidanakan." Ucap Dian pada wartawan.

Kata ia, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan sejumlah pasal kombinasi antara dakwaan primer dan subsider dengan dakwaan alternatif kepada pekerja Media Massa / Pers atas nama Mustofa Hadi Karya, dimana selain SEMA ada pasal dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa menjadi acuan pers tidak harus di kriminalkan. Hal itu tertuang dalam pasal 310 ayat 3 disebut perbuatan demi kepentingan umum tidak masuk katagori pencemaran, sementara di pasal 50 KUHP, barang siapa melaksanakan ketentuan Undang Undang, dia tidak di pidana.

Lanjut Dian, sangat aneh dan unik apabila diamati dalam fakta - fakta persidangan, terutama dari seluruh saksi tidak ada yang mengarah akan perbuatan (daad) terdakwa Mustofa sebagai pelaku pemerasan.

"Salah alamat dalam laporan kepolisian Kades Wawan tentang adanya dugaan pemerasan, terapi yang unik tidak ada satupun saksi dari staf desa, tetapi hanya dari ormas yang tidak ada hubungannya dengan desa." Papar Dian.

Bahkan kata Dian pada Wartawan, kliennya dituduhkan pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Namun pada faktanya tidak didapati unsur itu.

"Fakta - fakta di persidangan telah terungkap tidak adanya kesaksian dari kades Wawan maupun dari para saksi Ajat, Cecep, Yoga dan Banyu Rahayu anggota kepolisian yang bertugas anggota Resmob Polres Garut. Ketidak singkronan pernyataan saksi di persidangan dan tidak adanya pernyataan pernyataan pelapor maupun para saksi yang mengatakan klien saya meminta sejumlah uang, bahkan klien saya memberikan solusi program untuk membangun desa Margalaksana." Beber Dian.

Menurut pandangan hukum, Dian Wibowo menjelaskan adanya pemaksaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya yang bernama Mustofa Hadi Karya untuk dijerat pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, bahwa faktanya tuntutan JPU tidak mendasar dengan tidak adanya dua (dua) alat bukti yang SAH. Bahkan JPU terkesan tidak mendengarkan hasil persidangan, namun hanya melakukan copy paste BAP dan surat dakwaan atas diri Mustofa.

"Kami sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Mustofa Hadi Karya, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat tuntutan JPU terhadap diri Mustofa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melanggar ketentuan dakwaan alternatif yaitu pasal 369 ayat 1 KUHP." Tegas Dian.

Yang dilupakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa, pertama kliennya menyimpan kwitansi pada saat menerima uang yang diberikan Cecep untuk pembuatan advetorial desa margalaksana, namun belum sempat diberikan ke Kades Wawan dikarenakan dirinya sudah terlebih dulu dibawa ke Polres Garut.

Kedua, bahwa kades Wawan dan para saksi sudah mencabut tuntutan hukum terhadap terdakwa Mustofa Hadi Karya, sehingga menurut ketentuan pasal 369 ayat 2 KUHP pemidanaan terdakwa Mustofa menjadi GUGUR dan tidak perlu dilanjutkan.

"Unsur tersebut membuktikan bahwa Mustofa Hadi Karya TIDAK TERBUKTI secara Sah dan meyakinkan terdakwa MHK telah melakukan perbuatan melawan hukum." Sambung Dian.

Menurutnya, pandangan dan penilaian hakim menjadi persfektif hukum tersendiri yang dituang dalam satu putusan dan menjadi ketentuan yang mengikat. Akan tetapi ketentuan tersebut jangan sampai berbenturan dengan peraturan perundang -undangan yang lain.

"Mudah - mudahan dalam perkara ini, majelis hakim juga melihat nota pembelaan kami sebagai acuan dalam mengambil keputusan agar melihat undang-undang tidak sepotong-sepotong, tetapi secara keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan sebagai peraturan yang pro rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lihat agenda Minggu depan dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pledoi tersebut,” tutup Dian. (Sumber PPWI)

Rekan Indonesia Kab.Bekasi Sebut Pelayanan Kesehatan di Bekasi Masih Buruk

By On April 27, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BEKASI, Ketua Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia Kabupaten Bekasi mengatakan perbaikan pelayanan kesehatan harus jadi prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 ayat 1, “setiap warga negara berhak memperoleh layanan kesehatan”, dan UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 14, “setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan optimal.”

Hal itu disampaikan oleh Ketua REKAN INDONESIA Kebupaten Bekasi, Sabam Posma, kepada Media ini, Jumat (27/4/2018), terkait dengan buruknya pelayanan kesehatan bagi warga Bekasi saat di Rumah Sakit, baik di Pemerintahan maupun swasta menjadi hal penting untuk dievaluasi pemerintahan Bekasi.

Ia berpendapat perbaikan pelayanan kesehatan di Bekasi merupakan hal mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Ia juga mengatakan selama ini telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan RSUD Kota Bekasi melalui lembaga-lembaga survey yang menyatakan tingkat kepuasan warga cukup tinggi terkait pelayanan kesehatan di Bekasi.

“Di lapangan kita masih banyak jumpai permasalahan terkait pelayanan kesehatan dari mulai perawat yang tidak ada senyum, susah cari kamar rawat inap, susah cari ruang perawatan khusus (ICU, ICCU, HCU, NICU dan PICU), masih adanya pungutan terhadap pasien peserta BPJS, pasien terlantar sampai berjam-jam lamanya, sampai persoalan obat dan prosedur RS yang mempersulit pasien,” ujar Sabam dalam keterangan persnya malam ini kamis (26/04/2017)

Menurutnya, pemerintah harus bisa dengan cepat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi warga Bekasi dengan cara memperkuat peran dan memastikan keberpihakannya pada pasien, bukan sebagai badan yang hanya untuk menyelamatkan ‘muka’ RS yang telah melakukan perlakukan buruk dalam pelayanannya.

“Selama ini Dinkes Kota Bekasi cenderung lebih berpihak kepada RS dalam melakukan tindak lanjut keluhan pasien. Tidak ada sikap tegas Dinkes Kota Bekasi dalam memberikan teguran atau pun sanksi kepada RS yang melakukan pelayanan buruk,” pungkas Sabam Posma

Berikut kronologis yang disampaikan kepada Redaksi melalui Pesan WAG nya, Kamis (26/4/2018) sekira pukul 22.30 WIB, salah satu pasien warga bekasi saat dirinya tengah dirawat di RSUD Kota Bekasi, pada Rabu (25/4/2018), oleh Dr.Elsa menympaikan kepada keluarga pasien untuk dirujuk ke Rumah Sakit yang ada mesin HD Infektisius yakni RS Anna Medika, RS Hermina Bekasi, namun pihak BPJS mengatakan bahwa sudak konfirmasi ke RS Awal Bros jika ada satu slop Mesin yang masih Kosong.

Selanjutnya, selaku keluarga melaporkan ke perawat bahwa pasien akan di rujuk sesuai yang sudah di konfirmasi BPJS, hari itu juga keluarga meminta rujukan tetapi tidak bisa perawat mengatakan, kalau pasien masih rawat inap dokter tidak bisa mengeluarkan rujukan. setelah itu keluarga konfirmasi ke Dr.Jeni selaku PIC BPJS Bekasi bahwa pasien tidak bisa dapat rujukan kalau masih di rawat inap.

Kemudian, Dr. Jeni menyarankan keluarga untuk menghadap ke bagian penanggung jawab ruangan Azalia 2A RSUD Kota Bekasi Sri Atun untuk memberi Resum terhadap keluarga, istri pasien lalu menemui Ibu Sri Atun dan menyampaikan sesuai apa yang di sampaikan Dr.Jeni, akan tetapi Sri Atun tidak bisa memberi ‘Resum’ dengan Alasan menunggu Dokter Nurfaita agar pasien di visit. (rls/ag)

Lembaga Hukum ILUNI UI Gelar Seminar Sekaligus Peresmian LH ILUNI UI

By On April 26, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Urgensi Paten Menuju Universitas Berbasis Riset Sebagai Apresiasi Intelektual Dan Strategi Komersial, menjadi tema utama dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Periode 2016 – 2019 yang dikomandoi oleh Ir. Arief Budhy Hardono.

Seminar yang menghadirkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual, Dr Freddy Haris, SH., LLM., ACCS dengan menyampaikan tentang pentingnya kalangan dosen dan mahasiswa mendaftarkan hak paten hasil temuan teknologinya ke Dirjen Kekayaan intelektual.

Selain itu Freddy Haris juga menguraikan gambaran Kepemilikan Paten Nasional. Pembicara lain yang hadir dalam seminar tersebut adalah Alumni UI Pemegang Paten Prof Dr. dr. med Akmal Taher Sp.U(K) yang menyampaikan cerita sukses pemegang paten, serta Ketua Bidang Advokasi LH Iluni UI Dr.Hotman Sitorus, S.H, M.H., yang menguraikan keterkaitan antara Paten dan Riset Teknologi

“Seminar yang digagas ILUNI UI ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan kepada lembaga riset untuk menggunakan Paten sebagai strategi Bisnis. LH ILUNI UI memilih tema tentang paten mengingat paten sangat penting karena menyangkut masalah harga diri penemu/peneliti dan pengakuan intelektual terhadap penemu yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi, hingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kemajuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Andre Rahadian, Rabu (25/4/2018).

Ketua Umum ILUNI UI,  Ir.  Arief Budhy Hardono
 Dalam seminar tersebut, ILUNI UI juga membuat terobosan dan gebrakan baru untuk para anggotanya, yakni dengan pendirian dan peluncuran Lembaga Hukum (LH) ILUNI UI, gebrakannya tidak lain memberikan pendidikan, pengkajian dan pencerahan sekaligus penyadaran dibidang Hukum.

“Kami ingin memberikan pendidikan dan penyadaran hukum atas segala peraturan yang berlaku di Indonesia kepada para alumni Universitas Indonesia dan juga anggota masyarakat lainnya. Bila warga ILUNI UI sudah memahami dan menyadari segala macam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) ILUNI UI Andre Rahadian,

Dikatakan Andre, Insya Allah warga ILUNI UI akan terhindar dari berbagai tuntutan hukum. Namun bila karena satu dan lain hal, ada warga ILUNI UI yang terseret kasus hukum, maka  lewat lembaga hukum ILUNI UI yang kami luncurkan hari ini, akan memberikan bantuan kepada para alumni UI atau warga masyarakat lainnya yang terseret atau terkena kasus hukum itu sendiri.

Dirjen KI -  Dr. Freddy Harris,  S. H.,  LMM.,  ACCS
Selain dihadiri tamu undangan, tampak hadir juga Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr Freddy Haris, Ketua yang juga juru bicara ILUNI UI Eman Sulaeman Nasim dan Direktur kerjasama dan hubungan antar alumni UI Erwin Nurdin.

Lebih jauh, Andre memaparkan, bahwa LH ILUNI UI yang dipimpin Harman Setiawan, SH., MH pengurusnya berasal dari berbagai Fakultas dan generasi di lingkungan UI. Bukan hanya dari fakultas Hukum UI. Hal ini disebabkan, karena Alumni UI itu dari berbagai fakultas dan generasi. Selain itu, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya membahas soal hukum semata. Melainkan membahas atau mengatur bidang lain seperti ekonomi perbankan, pertambangan, konstruksi dan lain sebagainya.

“Untuk itulah, LH ILUNI UI melibatkan alumni-alumni UI dari berbagai fakultas. Dengan melakukan pelatihan, pendidikan dan pencerahan di bidang hukum disertai  pakar bidang lain, misalnya pakar ekonomi perbankan, pakar penerbangan, atau pakar pertambangan minyak dan gas, memberikan sosialisasi, pendidikan dan pencerahan di bidang hukumnya lebih masuk untuk para warga ILUNI UI Peserta training, pencerahan maupun sosialisasinya,” tambah Andre Rahadian.

Lanjut Andre, selain memberikan bantuan pelatihan dan bantuan Advokasi bidang hukum, sesuai dengan kebijakan kepengurusan dan melalui LH ILUNI juga akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku untuk dilakukan evaluasi guna penguatan.

“Usulan perbaikan, revisi dalam bentuk saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR serta dapat berperan aktif memberikan masukan atas peraturan Perundang-undangan yang sudah ataupun yang belum masuk ke dalam Prolegnas.” pungkasnya. (rls/her)

Lagi, Puluhan Pemuda di Bekasi Deklarasikan Dukungan Kepada Anies Baswedan.

By On April 25, 2018

NEWGEMAJAKARTA.COM, BEKASI -  Puluhan anak muda yang mengatasnamakan RASI DUA (Rakyat Bekasi Dukung Anies Baswedan) menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai presiden dalam pemilu 2019 nanti, pagi ini (25/4) diwilayah Papan Mas, Bekasi.

RASI DUA yang merupakan organisasi masyarakat terdiri dari beberapa elemen diantaranya Pemuda Bekasi Progressif (PBP), Masyarakat Peduli Kesehatan (Maspekat) dan beberapa buruh dari berbagai serikat buruh memandang bahwa Anies Baswedan adalah figur yang tepat untuk memimpin bangsa ini.

Menurut Jakaria, juru bicara RASI DUA. Saat ini  rakyat sudah bosan dengan janji-janji manis pemerintahan saat ini yang tidak ada bukti nyatanya. Kebijakan pemerintah cenderung lebih berpihak pada pemodal asing, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini pun sejatinya hanya untuk kepentingan industri bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pemerintah yang terus mengurangi subsidi untuk rakyat dinilai juga telah semakin membebani kehidupan rakyat.

"Ketika tarif listrik naik, harga BBM naik, harga kebutuhan pokok juga akan naik dan juga merembet pada naiknya tarif transportasi. Sehingga semua itu membebani rakyat yang tidak pernah naik penghasilan hidupnya" ujar Jakaria dalam keterangan persnya.

Belum lagi, Lanjut Jakaria, dibidang ketenagakerjaan hampir dipastikan tidak ada kebijakan yang berpihak kepada buruh dari pemerintahan Jokowi selama ini. Kehidupan buruh yang masih rendah dengan upah yang tidak disesuaikan dengan kenaikan harga barang semakin meminggirkan buruh dalam jurang kemiskinan.

"Pemerintah tidak pernah mau sedikitpun berpihak kepada buruh, kebijakan  yang dikeluarkan cenderung bermuatan kepentingan modal. Sementara kami buruh terus dihadapan dengan kondisi pasar bebas yang semakin menggerus keadilan rakyat" papar Jakaria.

Ditambahkan oleh Jakaria bahwa kondisi saat ini sangat jauh dari berkeadilan sosial bahkan lebih nampak ketimpangan sosial akibat kebijakan pemerintah yang tidak bermuatan keadilan sosial.

"Sudah lama rakyat menantikan figur baru yang dapat menerjemahkan keadilan sosial dalam program pemerintahan. Dan figur itu hanya ada di diri Anies Baswedan yang memiliki waktak berkeadilan sosial dalam memimpin" tegas Jakaria.

Ketika ditanya kenapa Anies Baswedan yang diusung RASI DUA ? Jakaria menyebutkan bahwa sosok Anies adalah tokoh yang pro rakyat dan memiliki visi menjadikan problem sosial sebagai modal dasar pembangunan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial.

"Bahkan saat sekarang menjadi gubernur DKI, Anies Baswedan langsung menggebrak dengan program kartu pekerja yang mensubsidi pangan untuk buruh" tandas Jakaria.

Gubernur DKI Jakarta Anies-Baswedan meluncurkan Kartu Pekerja sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh.
“Dengan kartu ini, para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.” Pungkasnya. (AG)

Pokja Media Online Tasikmalaya Geruduk Balaikota Tasikmalaya

By On March 24, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TASIKMALAYA - Sejumlah awak media yang tergabung dalam Pokja Media Online Tasikmalaya tengah melakukan aksi boikot di Balaikota Tasikmalaya, Rabu (21/3/2018). Mereka menilai Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tasikmalaya bersikap diskriminatif.

Aksi boikot tersebut bermula saat Dinas Kominfo mengadakan acara silaturahmi dengan mengundang sebanyak 31 wartawan dari beberapa awak media lainnya di Taman Wisata Karang Resik, Selasa (20/3/2018). Namun, ironisnya, awak media yang tergabung di Pokja Media Online Kota Tasikmalaya tidak diikutsertakan.

Salah seorang Jurnalis Media Online Rian mengatakan kegiatan pertemuan dan silaturahmi Pak Walikota Tasikmalaya dengan para awak media yang di fasilitasi oleh Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya ini  mengundang kekecewaan para jurnalis Pokja media online Kota Tasikmalaya. Dinas Kominfo seakan telah memilah milah jurnalis, terus terang yang selama ini mengikuti kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda kami dari media yang tergabung dalam Pokja.

“Hal ini jelas-jelas Dinas Kominfo mendeskreditkan media lain, yang seharusnya dalam hal ini Dinas Kominfo dapat merangkul semua jenis media, bersikap profesional dalam bertugas tidak berat sebelah serta Walikota Tasikmalaya diminta bersikap tegas serta mengambil sikap atas sikap dan perilaku Dinas Kominfo yang telah terang terangan menganak tirikan media online termasuk Pokja Media Online,” Ujar Rian.

Hal senada diungkapkan Dadang salah seorang jurnalis media online nasional lainnya mengatakan hal yang sama. Didalam surat undangan dari Dinas Kominfo yang ditujukan ke Walikota Tasikmalaya jelas-jelas tertulis pertemuan untuk  media cetak, elektronik dan media online tapi kenapa pihak Dinas Kominfo tidak mengundang pula jurnalis media online yang tergabung dalam Pokja Media Online Tasikmalaya.

“Padahal beberapa media online Pokja Tasikmalaya juga terdaftar resmi di Kominfo bahkan Ren Giat Walikota,Wakil Walikota dan Sekda Kota Tasikmalaya seluruh jurnalis dalam Pokja Media Online selalu always nggak pernah never selalu mengikutinya dan selalu menayangkan oleh masing masing redaksi media online.” Terangnya.

Dikatakan Dadang, disini kita menyampaikan ada hak dan kewajiban karena media baik cetak, Elektronik dan media online sampai saat ini mengacu pada UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik. Semua dasarnya sama hanya gurat garis yang berbeda yang penting Dinas Kominfo kota Tasikmalaya bisa selalu merangkul semua jenis media.

“Karena tugas media sebagai Kontrol sosial di masyarakat dan selalu menyebarluaskan komunikasi dan Informasi Pembangunan  berserta keberhasilan Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan sebagai pilar membantu penegak hukum memberantas berita bohong atau Hoax,” pungkasnya mengakhiri. (Her/dede)

Sahabat Bhayangkara Indonesia Gelar Baksos di Desa Cibeureum, Kuningan.

By On March 16, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, KUNINGAN - Ketua Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) Agung Sulistyo bersama keluarga besar SBI, tengah melakukan giat bakti sosial di Desa Cibeurem, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (16/3/2018).

Dalam giat bakti social tersebut selain dihadiri Ketua Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI), juga dihadiri Kapolsek Cibingbin AKP Sunarko SH, Kanit Intel, Binmas, Camat Cibereum dan Kepala Desa Cibeureum, Suratno B.Sc, beserta warga sekitar.

Dalam kesempatannya, Camat Cibeureum, menyampaikan terimakasihnya atas kehadiran keluarga besar SBI juga rombongan serta bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga Cibeureum yang terkena musibah.

“Dan mudah-mudahan kedepannya SBI tetap menjadi panutan bagi Media lainnya untuk saling membantu warga-warga yang TERKENA MUSIBAH,” ungkap Camat Cibeureum Drs. Pulung Sugandi.

Hal senada juga disampaikan, Kapolsek Cibingbin AKP. Sunarko, SH, kami senang dapat berkenalan dan saling silahturahmi agar kedepannya SBI dapat membantu kinerja kami dalam menjaga Bhabinkamtibmas yang baik dan menjadi panutan untuk media lainnya yang saling membantu dalam  musibah.

“Semoga dengan niat baik SBI (Sahabat Bhayangkara Indonesia) dapat menjadikan manfaatnya yang baik untuk warga Cibeureum, kita sebagai mitra harus sama-sama menjadi Bhinneka Tunggal Ika agar kedepannya Polri-TNI bersama media saling menjaga keutuhan NKRI,” tuturnya.

Diakhir kesempatan, Ketua Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI), mengucapkan terimakasihnya atas sambutan-sambutan yang disampaikan Kepala Desa Cibeureum, Camat Cibeureum, juga Kapolsek Cibingbin, juga yang telah menerima kedatangannya dalam rangka bakti social.

“Semoga apa yang kami berikan dapat membantu mengurangi beban warga desa Cibeureum, apa yang kita berikan memang tidak bernilai tinggi, akan tetapi kami berharap dapat dijadikan untuk pelengkap kekurangan yang dibutuhkan oleh warga yang terkena musibah,” pungkasnya.

Hinga berita ini dilansir, acara selesai yang dikemudian diakhiri dengan pemberian sembako, juga foto bersama keluarga besar Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI) dengan para pemangku dan warga Cibeureum. (Anjar/SBI-News/Heri)  

Presiden Jokowi Tinjau Padat Karya Tunai di Cirebon

By On March 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, CIREBON - Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, didampingi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Minggu (11/3/2018).

Di lokasi ini, Kepala Negara juga melihat langsung pembangunan jalan produksi sepanjang 800 meter dengan nilai Rp600 juta dan dikerjakan selama tiga bulan.

Padat Karya Tunai lainnya yang ditinjau Presiden adalah pembangunan irigasi kecil sepanjang 590 meter yang berada di sawah dengan luas 85 hektare dengan nilai Rp225 juta dan lama pekerjaan adalah 60 hari.

“Saya tadi tanyakan, yang bantu tukang berapa (upahnya)? Rp80 ribu. Tukangnya Rp100 ribu. Saya kira baik, umumnya di sini memang begitu, Rp80 ribu dan Rp100 ribu,” kata Presiden Joko Widodo kepada jurnalis.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa anggaran Program Padat Karya Tunai akan dinaikkan bila memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Kalau memang memberikan efek kenaikan konsumsi, memberikan efek untuk perbaikan-perbaikan jalan produksi, irigasi, dan memperbaiki juga daya beli, ya akan kita tingkatkan lagi,” ujar Presiden.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi setelah program tersebut berjalan selama tiga bulan untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk pengalokasian anggaran.

“Kita lihat dulu. Kan di seluruh Indonesia ada kurang lebih 5000-an lokasi, untuk PU saja ya. Kita belum bicara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN. Semuanya yang kita harapkan akan masuk ke padat karya tunai,” ucapnya.

Presiden juga mengatakan, di Kabupaten Cirebon terdapat 43 lokasi Program Padat Karya Tunai yang ia harapkan dapat berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Yang paling penting, bisa menambah daya beli masyarakat yang ada di desa, di daerah. Sehingga konsumsi juga akan bisa ikut naik,” jelas Presiden.

Turut mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. [**]