Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

FPII Gelar Mukernas Pertama di Jakarta

By On December 02, 2017


NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) FPII ke-1 yang diselenggarakan dari tanggal 1 -3 Desember 2017 di D’Hotel dserah kawasan Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (01/12/2017), dihadiri ratusan anggota dan pengurus Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dari Sabang sampai Merauke.
Peserta dari jajaran Setnas, Presidium, Setwil, Korwil Kota dan Kabupaten se-Indonesia merupakan pemilik perusahaan Pers dan para jurnalis yang aktif dari media cetak, elektronik, televisi dan online. Sedangkan dari
Kapolri diwakili Kepala Subbagian Opinev Bag Penum Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Danramil Setia Budi, Kesbangpol Provinsi DKI, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI dan tamu undangan.
Ketua Presidium FPII Kasihhati dalam sambutan menyampaikan ucapan terimakasih kepada panitia dan seluruh jajaran FPII yang hadir dari seluruh wilayah Indonesia termasuk rekan – rekan organisasi media yang mendukung penuh atas terselenggaranya Mukernas pertama ini.
“FPII masih seumur jagung, retapi kita memiliki integritas yang tinggi. Atas doa dan dukungan dari semua pihak, FPII bisa diterima dan kedepan bisa saling bersinergi,”kata Kasihhati.
Ia tegaskan kepada seluruh anggota yang telah tergabung dalam FPII tetap menjadi jurnalis yang memiliki integritas tinggi dan dapat menjaga marwah FPII dimanapun berada.
“Anggota FPII harus menjadi jurnalis sejati dan berjiwa pejuang bukan pecundang. Jaga marwah dan kewibawaan FPII dan tunjukkan karya jurnalis yang sesungguhnya,”tegas Bunda sapaan Kasih Hati.
Ia menjelaskan bahwa, FPII sejajar dengan Dewan Pers dan kita selaku penyeimbang. Kehadiran FPII karena kerap terjadi kekerasan yang menimpa para jurnalis disaat tugas liputan dan tidak terakomodir oleh Dewan Pers.
Karena itu, FPII hadir untuk mengakomodir rekan jurnalis. FPII selalu bersinergi dengan semua pihak.
Sementara Kepala Subbagian Opinev Bag Penum Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, AKBP Zahwani Pandra Arsyad dalam sambutannya, sangat mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran FPII. Menurutnya, hadirnya para pengurus dan anggota FPII dari selurih wilayah Indonesia di kegiatan Mukernas Ke-I ini membuktikan bahwa negara NKRI betul – betul hidup dan berdampingan secara damai.
Dikatakan mantan Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti ini, dengan adanya Undang-Undang (UU) Pokok Pers dan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara personal, lembaga, institusi maupun instansi pemerintahan, tidak bisa lagi untuk tidak memberikan jawaban apapun terkait informasi yang dapat dipercaya, partisispasi dan obyektif untuk disampaikan kepada masyarakat luas.
Seperti disampaikan pimpinan kami, Pak Kapolri ,”katanya lagi, di dalam strategi kepolisian, salah satunya adalah strategi dibidang kehumasan. “Setiap anggota Polri harus memiliki kemampuan public relation dan kemampuan public speaking untuk memberikan penjelasan,” ucapnya.
“Mari menjaga persatuan sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pesta demokrasi di tahun depan. Dengan 450 ribu jumlah personil Polri untuk memberikan pelayanan kepada 200 juta orang, tentunya tidak mungkin bisa menjaga Kesatuan NKRI tanpa bantuan dari masyarakat termasuk kerjasama dengan para jurnalis,” tutur AKBP Zahwani Pandra Arsyad
“Peran media dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat serta bersatu padu dengan lembaga baik TNI, Polri dan Pemerintahan dalam membangun bangsa menjadi lebih baik, aman, nyaman tentram dan damai,” pungkasnya.

Mukernas Ke-I FPII 2017 sekaligus merumuskan program kerja nyata kedepan untuk kemaslahatan insan pers, sesuai temanya “Dengan Mukernas, Jalan Forum Pers Independent Indonesia Sebagai Jembatan Pers Nasional Semakin Nyata”.(fpii-in/red))

M.Machmud Berharap Kepolisian Jawa Timur Tindak Oknum Pungli.

By On November 22, 2017

NEWSGEMAJAKARTA.COM - Tuban Jawa Timur l Pungutan Liar (Pungli) dan Premanisme yang mengatasnamakan Paguyuban marak terjadi di Terminal Bus Makam Sunan Bonang, di Jalan Panglima Sudirman, Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Hal ini dialami langsung oleh Penasehat dari Media Online Gerbangnews.com M.Machmud saat melakukan Ziarah ke Makam Sunan Bonang pada Minggu, (12/11/2017) saat bersama Rombongan Majelis Dzikir dengan menggunakan 4 buah Bus. 

Dikatakan M.Machmud, saat itu kami dari Majelis Dzikir tengah melakukan ziarah rutin ke Makam Sunan Bonang dengan menggunakan 4 Bus. Saat sampai di depan Makam Sunan Bonang, Saya langsung koordinasi di Pos Polisi untuk bisa menurunkan Penumpang karena kebanyakan para peziarah sudah tua dan Alhamdulillah Petugas Kepolisian mengizinkan.

"Kami semua masuk ke dalam Makam, Sedangkan Bus parkir di rumah makan Wahyu Utama 2 yang sudah kita pesan. Namun, Tidak lama kemudian Para Preman mendatangi Bus yang terparkir agar parkir di Terminal, " Tutur M.Machmud.

Karena takut dengan ancaman preman, lanjut M.Machmud, Ke 4 Bus mengikuti arahan dari Para Preman untuk masuk dan parkir didalam terminal.

Lebih jauh, M.Machmud mengatakan, sebelum keluar dari tempat ziarah, saya mendapatkan pesan singkat (SMS) dari nomor yang tidak dikenal yang berbunyi, 'Kalau untuk Peziarah harus parkir di Sentral Parkir dan harus naik becak pulang-pergi, Daripada ada masalah lebih baik naik becak aja ke Sentral Parkir'.

"Langsung kami semua naik becak menuju ke terminal, sesampainya di Terminal kami dihadang oleh puluhan orang yang mengatasnamakan Paguyuban, " Ungkap Penasehat Gerbangnews.com.

Masih menurut M.Machmud, Bus yang kami tumpangi di sandera oleh para preman didalam terminal. Jika ingin 4 Bus itu bisa keluar, Saya disuruh bayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). "Melihat para peziarah sudah tua dan tidak berdaya, lantas saya bayar dan minta kwitansi, " Ujarnya.

Dengan adanya kejadian Pungutan Liar yang sangat meresahkan masyarakat hendak ziarah ke Makam Sunan Bonang, Dalam waktu dekat ini, Kami akan segera Lapor ke Mapolres Tuban.


"Kami berharap kepada Kepolisian Jawa Timur agar memberantas segala bentuk pungutan liar tanpa pandang bulu dan tebang pilih, supaya tercipta situasi Kamtibmas yang Kondusif," Pungkasnya mengakhiri.

Sumber : GerbangNews

Babinsa Kelurahan Angke Hadiri Tahlilan dan Pengajian Keliling

By On November 16, 2017

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Untuk menggiatkan siar Islam dan untuk menjalin silaturahmi antar remaja sekelurahan angke,karang taruna kelurahan angke kecamatan tambora , menggelar tahlil dan pengajian keliling setiap malam Jum'at.

Dalam kesempatan pada malam Jum'at (16/11/17) ini diadakan di Katar unit RW 04, dengan di hadiri Babinsa Kelurahan Angke Serda Rodhani, Ketua FKDM Kelurahan Angke Yudhi, LMK RW 04 Robby juga para Ketua RT.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Angke Mulyadi mengatakan pengajian malam Jum'at keliling rutin di gelar di setiap Katar unit RW .

Kegiatan yang baru berjalan  satu bulan ini, Mulyadi berharap kegiatan ini terus berjalan sehingga kita dapat bersilaturahmi dengan Katar unit RW yang ada di kelurahan angke.

Dirinya juga berharap agar rekan-rekan Karang Taruna Unit RW yang lain bisa mengikuti dan membantu kegiatan keagamaan lainnya bersama jamaah.

Ditempat sama Serda Rodhani berpesan pada Katar agar mereka dapat mandiri tidak tergantung pada RT atau RW nya.

"buktikan dahulu kerja nyata kalian, dengan mengisi kegiatan yang positif  dan bermanfaat di wilayah, jangan selalu meminta , tapi cari solusi agar kalian dapat berorganisasi secara mandiri, kalau kalian mau dan berusaha pasti ada jalan keluar nya." Ujarnya.


Ketua Katar unit RW.04 Yudha juga berharap pada semua pihak, baik dari RT dan RW agar mendukung kegiatan kami, dan terima kasih pada LMK RW.04 yang telah mengapresiasi kegiatan kami dan siap mendukung kegiatan kami. (Yus)

Diskriminasi Dan kekerasan Terhadap Jurnalis Adalah Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

By On November 14, 2017

Ozzi Sulaiman S, Sekjen Majelis Pers
NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Berbagai kebijakan dewan pers yang tidak sejalan dengan kemerdekaan pers telah membawa perubahan pers Indonesia terkatung – katung, sehingga muncul kekuatan diluar dari konteks product etika dan tidak berfungsinya UU Pers 40/1999, meski dikatakannya, bahwa UU Pers yang dirancang oleh Majelis Pers Independent bersama 27 organisasi pers Nasional saat itu masih terdapat banyak kekurangan.

Demikian ungkap Ozzi Sulaiman S, selaku Sekjen Majelis Pers melalui siaran pers nya dikantor Sekretariat Bersama Majelis Pers, Jl.Kebon Sirih Gedung Dewan Pers Lt.5 di Jakarta, Senin (13/11), yang didampingi para ketua maupun utusan dari para organisasi pers lainnya, yakni; KWRI, AWDI, FPII, KO-WAPPI, MPN, Serikat Pewarta, PERWAPI, IWARI, KEWADI, AWI, AWPI, PWRI, PKWRI, SPRI, IMOJI, AKRINDO.

Dikatakan Ozzi, dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fungsi jurnalis dengan berbagai bentuk selebaran pengumuman di institusi kepolisian, maupun di pemerintahan tentang ‘Media – media yang tidak masuk verifikasi dewan pers tidak diperkenan mengikuti kegiatan’ hal ini mendorong protes keras dari berbagai media, organisasi pers maupun insan pers se Indonesia.

“Sedikitnya dalam minggu ini lebih dari 5 kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan, setelah di Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Papua dan hari ini di Medan. Entah besok atau lusa kejadian apalagi yang menimpa teman – teman wartawan, dan ini harus segera disikapi dengan cepat dan harus di STOP tindakan kriminalisasi terhadap wartawan, karena diskriminasi dan kekerasan terhadap wartawan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.” Tegas Ozzi.

Hal inilah yang membuat Ozzi geram hingga bersama kawan-kawan organisasi Pers bersama duduk bareng untuk menyelesaikan berbagai sengketa pers. “Jangan jadikan pers sebagai tumbal dari kebijakan – kebijakan yang ngawur.” Ucap Ozzi.

Dalam siaran persnya, rentetan peristiwa terjadinya kekerasan wartawan, pengancaman serta pengekangan terhadap wartawan karena adanya diskriminasi awal dari dewan pers yang dalam pernyataan tertulis maupun lisan dengan memverifikasi media-media.

“Kami akan ambil langkah konkrit dan ambil sikap tegas, jika perlu kami akan meminta Kapolri, Panglima TNI dan Dewan Pers untuk membicarakan hal ini yang memang sangat krusial bagi kemerdekaan pers.” Paparnya.

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan pers harus segera ditarik, karena tidak melalui kajian bersama para organisasi pers nasional, pakar etik dan para pakar hukum tentang pers. Dikatakannya, ada lebih dari 50 organisasi pers berlegalitas hukum yang SAH dan itu mutlak menjadi bagian dari penentu kebijakan.


“Majelis Pers akan terus berjuang untuk kembalikan kemerdekaan pers, kami berharap teman – teman pers, para ketua organisasi pers, serta para pemilik media harus bersatu dan memperjuangkan hal yang sama.” Pungkas Ozzi mengakhiri siaran persnya. (rls/her)

LBH Bogor Layangkan Surat Somasi Terhadap PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

By On October 24, 2017

NEWSGEMAJAKARTA, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum Bogor, Zentoni ,SH,MH dan Operudi Elka Putra, SH akhirnya mendatangi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Gedung BRI 1 Jl. Jendral Sudirman Kav.44-46 Jakarta, Jumat (20/10/2017) kedatangannya tersebut guna menyerahkan surat somasi atas kasus pemblokiran nomor rekening atas kliennya yang bernama Franky Marthin Lokollo.

Zentoni ,SH,MH dan Operudi Elka Putra, SH selaku Advokat dan Pembela Umum yang berkantor di Gedung Setya Jaya Lt.2 di Jl. Raya Pajajaran No.23, Bogor, telah menyerahan surat Somasi kepada Dr.Suprajarto,SE, MM, selaku Direktur Utama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan di terima langsung oleh sekertaris pribadi di lantai 17 Gedung BRI 1.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Franky Marthin Lokollo, Zentoni, SH,MH dan Operudi Elka Putra, SH kepada wartawan saat di temui di ruang kerjanya, digedung Setya Jaya Lt.2 Jl.Raya Pajajaran No.23.Bogor, Sabtu (21/10) sebagaimana dilansir Cakrabhayangkara.


Menurut Zentoni, Surat Somasi dibuat oleh kuasa hukum berdasarkan kronologis kejadian yang dialami Nasabah BRI Klien mereka, dimana pada tanggal 13 Mei 2016, klien mereka yang adalah Nasabah BRI Cabang Mimika, Papua, melakukan peminjaman dana sebesar 148.325.000 rupiah, yang secara mekanisme pengembalian telah disepakati dengan perjanjian yang sama-sama telah disepakati.

Adapun dalam pengembalian dana pinjaman tersebut akan di kembalikan melalui pemotongan berkala dengan memotong besaran angsuran 4.175.000 rupiah melalui gaji setiap bulannya, Karena Klien adalah salah satu karyawan PT.Freeport Indonesia.

Namun, lanjut Zentoni, dalam perjalanan ternyata telah terjadi satu dan lain hal yang dialami oleh klien, yang mana telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Pensiun Dini kepada  Nasabah atas nama Franky Marthin Lokollo, dengan besaran Pesangon yang dibayarkan PT.Freeport Indonesia sebesar 311.840.809 rupiah yang dibayarkan melalui Bank CIMB Niaga dan disalurkan ke nomor rekening Nasabah di Bank BRI pada tanggal 22 mei 2017.


Kemudian pada keesokan harinya tanggal 22 Mei 2017, Klien tersebut mengecek dana tersebut ke Bank BRI, namun betapa terkejutnya, karena ternyata nomor rekening nasabah tersebut telah dblokir oleh pihak Bank BRI secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada nasabah.

Setelah nasabah mempertanyakan langsung hal ini kepada pihak Bank dan dijawab dengan jawaban yang tidak mendasar secara hukum dan terkesan adanya konpirasi antara pihak Bank dan Pihak PT.Freeport.

Sehingga sebagai kuasa hukum nasabah, Zentoni sangat menyesalkan hal ini, karena menurutnya apa yang dilakukan oleh pihak Bank telah melangar privasi nasabah dan juga telah melangar KUHP Perdata No.1365 dan KUHP Pidana Pasal 372, 374, dan 378.

Zentoni juga menambahkan bahwa kasus yang menimpa kliennya  terkesan seperti telah terjadi suatu pemufakatan antara pihak Bank dengan Pihak PT.Freeport, dan Alasan apa sehingga pihak Bank harus memblokir rekening nasabah atas nama Franky Marthin Lokollo semata?

Padahal banyak nasabah yang mempunyai kasus yang sama dengan klien kami dan dibayarkan dengan mekanisme yang sama, tapi kenapa cuma seorang Franky Marthin Lokollo saja yang di blokir? ada apa dan kenapa?, ucap Zentoni, SH, MH.


Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah dituangkan dalam surat somasinya, Zentoni, SH, MH selaku kuasa hukum, meminta dengan tegas agar pihak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai Induk dari cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Timika, Papua, untuk segera memerintahkan kepada Pimpinan Cabang atau Manager Bank Rakyat Indonesia Cabang Papua agar segera membuka Blokiran rekening 0561-01-044393-50-2 atas nama Franky Marthin Lokollo sebagai  kliennya, guna menghindari tuntutan Perdata maupun Pidana. (Romi Marantika)