Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

"Koin Peduli" untuk Bunga Rasa Azka Menuju Kejuaraan Asia Eropa di Bogor

By On August 03, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, WONOSOBO - Atlet dari Perguruan Pencak Silat Bunga Rasa Azka asal Boyolali berbekal prestasi yang telah diraih, dalam beberap kejuaraan antaranya POPDA Kejuaraan tingkat Kecamatan dan tingkat Nasional (Jogjakarta Champion Shep 3) bermaksud ingin mengikuti  kejuaraan Asia Eropa yang diadakan di Bogor pada 30 – 2 September 2018, ajang kejuaraan Pencak Silat Paku Bumi Open V “Piala DR (HC) H EDDIE M NALAPRAYA”


M.Amin, selaku Penasihat Perguruan Pencak Silat Bunga Rasa Azka Boyolali saat ditemui hari ini di tempat latihan mengungkapkan, dengan segala keterbatan kami akan berusaha semaksimal mungkin, kendala saat ini adalah besarnya biaya operasional yang diperlukan untuk mengikuti kejuaraan tersebut.


Lanjutnya kita melakukan penggalangan "koin" karena tidak ada jalan lain, karena kami tidak mau memberatkan para atlet dan biarkan mereka fokus berlatih untuk menghadapi kejuaraan nantinya.

“Alhamdulillah Kami sangat beryukur, karena banyak pihak yang peduli dan bersedia mengulurkan sedikit dana untuk kita,” kata Ayik (pelatih).

Diantaranya, Lurah Se Kecamatan Wonosegoro dengan suka rela memberikan bantuan, kami sangat bersyukur sekali, selain mencari donasi, kami jual beberapa barang berharga yang kami punya, dan mencari bijih Mahoni untuk kita jual dan uangnya untuk dikumpulkan biar kita bisa ikut ajang tersebut kata dia ketika kami temui di lapangan wonosegoro saat berlatih.

“Sebenarnya kita ingin pengajuan proposal ke pemda Boyolali, tapi karena kendala administrasi jadi kita urungkan” pungkasnya.

Rep : Patih

Parpol Pengusung Capres-Cawapres Diminta Pertimbangkan Aspirasi Perubahan dan Peralihan Generasi

By On August 03, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Warga dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten yang dalam beberapa pekan ini menyuarakan aspirasi perubahan dan alih generasi, mereka menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Dalam siaran persnya mereka menyatakan agar partai politik pengusung dan pendukung bakal Calon Presiden dan bakal Calon Wakil Presiden  juga mendengar dan mempertimbangkan suara warga yang kuat menghendaki perubahan dan peralihan generasi kepemimpinan. Seperti yang disampaikan Agung Nugroho, juru bicara Suara Warga.

“Sebagian besar warga di berbagai daerah di Indonesia ini menghendaki perubahan. Oleh karena itu kami menyerukan agar para pimpinan partai politik, baik pengusung maupun pendukung bakal capres dan cawapres, selain mempertimbangkan usulan dari berbagai kelompok, komunitas dan konstituen, sebaiknya juga mendengar dan mempertimbangkan suara warga yang ingin perubahan,” kata Agung Nugroho.

Warga berbagai daerah ini mengharapkan para Parpol selain melakukan pertemuan dengan kawan koalisinya juga bersedia duduk bersama dengan berbagai kelompok masyarakat. 

  
Beberapa poin yang disuarakan warga berbagai daerah ini antara lain:

1.Meminta para pimpinan Parpol mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi berbagai kelompok warga yang benar-benar menginginkan perubahan melalui Pemilu dan Pilpres 2019,

2.Meminta para pimpinan Parpol mengedepankan kepentingan memperbaiki kondisi dan membangun Bangsa dan Negara tercinta Indonesia ini, dengan mengesampingkan ego masing-masing Parpol.

3.Para pimpinan Parpol diharapkan memperjuangan perubahan menuju kondisi yang lebih baik di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang menghawatirkan, kondisi persatuan bangsa yang dibayangi keterbelahan, dan mendorong percepatan Indonesia menuju bangsa yang maju.

4.Mengambil keputusan mengenai bakal Capres dan Cawapres yang cakap dan mampu membawa aspirasi warga yang menginginkan perubahan.

5.Dengan seksama mempertimbangkan para tokoh yang mampu mempersatukan Bangsa, pembawa semangat perubahan dan peralihan generasi seperti Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono dan lain-lain untuk diusung menjadi Capres dan Cawapres.
Selain itu dalam menentukan Capres dan Cawapres yang mampu membawa dan mewujudkan aspirasi warga, yang juga penting adalah memilih tokoh yang tidak hanya layak untuk ikut kompetisi, namun juga harus mampu memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

NU Ranting Kapuk Gelar Pengajian Bulanan di Yayasan Al Munawaroh Cengkareng

By On July 31, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puluhan jama'ah Nahdlatul Ulama (NU) Ranting Kapuk bersama Jamaah Assarifiyah tengah mengadakan pengajian bulanan, bertempat di Yayasan Al Munawaroh, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (29/7/2018).

Acara yang dihelat sekitar pukul 20.00 WIB tersebut dihadiri juga oleh Ansor Banser Ranting Kapuk, Rois Syuriah NU Ranting Kapuk (KH. Ali Muntako), Ketua Tanfidziyah NU Ranting Kapuk (Ust. Ahmad Yasin, S.Ag), Ketua Assarifiyah Kapuk, (H. Aswi Sabara), Ketua Yayasan Al Munawaroh (Ust. Mahrus Rozak)

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Al Munawaroh (Ust. Makhrus Rozak)  mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya pengajian bulanan tersebut, beliau juga memohon maaf serta siap apabila tempatnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan ke-NU-an.


Ditempat sama, Ketua NU Ranting Kapuk (Ust. Ahmad Yasin, S.Ag)  menyampaikan bahwa pengajian bulanan tersebut merupakan ajang silaturahmi antara pengurus NU dan juga Jama'ah.

Dikesempatan tersebut, KH.Ziman Hanifun Nusuk (Gus Nif) selaku pembawa Tausiyah yang juga murid kesayangan Habib Luthfi Pekalongan menyampaikan materi tentang riwayat Syech Siti Jenar dan Islam Nusantara Islam yang ramah, Islam Rohmatan Alamin.

Hingga berita ini disusun, acara pengajian bulanan NU Ranting Kapuk berjalan lancar dan penuh dengan khidmat.

Reporter : Subhan
Editor : Heri Tambora

Ali Lubis : KASN Ngawur dan Fatal Jika Salah Gunakan Undang-undang Sebagai Dasar Hukum.

By On July 28, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Baru-baru ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan surat edaran dengan NO : ND-70/HH.KASN/07/2018 yang ditanda tangani oleh Ketua KASN Sofian Effendi tertanggal 27 Juli 2018 terkait permasalahan di Lingkungan Pemda DKI Jakarta.

Hal ini pun menuai protes keras diberbagai kalangan aktivis, sebut saja Ali Lubis, SH selaku Wakil Ketua ACTA/Advokat, ia menilai dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut terdapat kesalahan penggunaan Undang-undang, yakni Undang-undang No.23 Tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014.

Dikatakannya, terkait dengan adanya penggantian beberapa pejabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur merupakan wewenang atau hak preogratif dari seorang Gubernur dan sudah dikonsultasikan oleh DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi A.

“KASN menggunakan Undang-undang No.23 Tahun 2013 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014, jelas ini ngawur dan fatal didalam dunia hukum apabila salah dalam menerapkan dan menggunakan undang-undang sebagai dasar Hukum,” geram Ali Lubis, SH melalui pesan elektroniknya, Sabtu (28/7/2018).

Ali Lubis pun menjelaskan, didalam paragraph terakhir, jelas ditulis bahwa KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan undang-undang.

Lanjutnya,  apabila gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut diatas, maka tersebut diatas berpotensi melanggar pasal 78 junto pasal 61,67 Dan 76 Dari Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah. “Padahal UU tentang Pemerintah daerah yaitu Undang-undang No 23 tahun 2014,” beber Ali Lubis.

Ali Lubis pun menambahkan, dengan adanya kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh KASN dalam menggunakan Undang-undang tersebut karena tidak adanya relevansi atau keterkaitan antara permasalahan dengan undang-undang yang digunakan.

Maka timbul pertanyaan besar terhadap Sikap KASN dalam melakukan penyelesaian permasalahan di lingkungan pemda DKI Jakarta, “Saran saya kepada KASN bekerjalah secara professional dan berintegritas sesuai dengan visi dan misinya,” pungkasnya. (rls/red)

Anneh Charoline Bacaleg Partai Perindo Kunjungi Markas FKBSS di Tangerang

By On July 26, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, TANGERANG – Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Tangerang, Anneh Charoline tengah melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Forum Keluarga Besar Sumatera Selatan (FKBSS) bertempat di Ruko Margagras, Citra Raya Blok KC 07 No.31, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/7/2018).

Charoline yang maju melalui Partai Perindo untuk Dapil 5 Kabupaten Tangerang tersebut terlihat santai dengan pakaian biasa dan tidak terlalu formal, selain bersilaturhami ia juga memperkenalkan dirinya yang akan maju bertarung dalam pemilihan anggota Legsilatif untuk 2019 mendatang.

“Kedatangan saya ke Kantor FKBSS Cikupa, selain silaturhami juga memperkenalkan diri, kebetulan FKBSS adalah komunitas wong kito,” ungkap Anneh Charoline Hayati, kepada Media ini.

Anneh Charoline Hayati, Caleg DPRD Kab.Tangerang Dapil 5
Charoline juga menyampaikan jika para tokoh masyarakat pribumi di wilayah daerah pemilihannya juga sudah siap mendukung dan mensuskseskan dirinya.

Sementara itu Ketua Umum FKBSS Maulana mengatakan siap mendukung dan mensosialisasikan Charolin untuk maju bertarung dalam pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang.

"Kami siap mengiklankan Ayu (sebutan saudara perempuan Sumatra Selatan - red) untuk maju ke legislatif. Kami akan berusaha dan berdoa semampunya," kata Maulana, Selasa (26/7)malam.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua FKBSS Aprizal, ia siap mendukung penuh Srikandi Sumbagsel

"Saya siap mendukung penuh pencalonan Charoline sebagai legislatif di DPRD Kabupaten Tangerang," pungkasnya

Penulis : Amy/Usman
Ed : Heri

Cegah Kecurangan Pilpres, GEPRINDO Dukung Koalisi Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Demokrat

By On July 24, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Rencana koalisi beberapa partai (Gerindra, PKS, PAN, PBB) dengan Partai Demokrat adalah upaya mencegah kecurangan pilpres sekaligus membersihkan demokrasi dari virus. Hal ini diungkap Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak.

Menurutnya, koalisi ini merupakan harapan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan. Kita ketahui bersama baru-baru ini ditemukan 1,2 juta data pemilih yang invalid di DKI Jakarta. Temuan ini sangat menciderai demokrasi kita dan potensi kecurangan membayangi pileg dan pilpres 2019.

“SBY sebagai mantan Presiden selama dua periode pasti paham betul potensi kecurangan tersebut,” ungkap Bastian P. Simanjuntak melalui keterangan press releasnya kepada Redaksi, Selasa (24/7/2018).

Sebelumnya SBY pernah berkicau di akun twitternya terkait disusupinya BIN dan alat negara lainnya oleh agen politik. Signal ini bukan hanya untuk pilkada akan tetapi juga buat pilpres dan pileg kita.

“Apalagi persoalan E-KTP sebagai syarat untuk memilih dipenuhi ketidakjelasan, ada daftar pemilih yang tidak mempunyai NIK dan KK,” terang Bastian.

Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menduga ada upaya terencana dan terorganisir untuk mencurangi pemilu 2019. Bila pemerintah tidak mampu membenahi invalidnya data pemilih maka akan muncul dugaan kuat bahwa kecurangan dilakukan pemerintah.

“Ini bukan hal sepele sehingga upaya koalisi GERINDRA dan Demokrat untuk mencegah kecurangan itu patut didukung,” tandasnya.

Pengalaman SBY sebagai mantan Presiden. Lanjut Bastian, menjadi berguna dalam mencegah kecurangan tersebut. SBY paham betul setiap upaya tersebut, SBY pastinya juga memiliki cara efektif dalam mencegah kecurangan tersebut.

“Puluhan juta data invalid dengan mudahnya menjadi tiket bagi pemilih siluman. SBY tentu sangat paham dengan modus ini, SBY dan Prabowo bila bekerjasama tentu akan menghadirkan pemilu, baik pilpres maupun pileg yang jujur dan adil,” bebernya.

Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendukung koalisi partai Gerindra, PKS, PAN, PBB  dan Demokrat guna mencegah kecurangan pilpres maupun pileg. Kita berharap pemerintah segera memperbaiki data-data yang invalid atau rakyat akan menganggap pemerintah sengaja berbuat demikian untuk melakukan kecurangan.

“Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) juga menghimbau rakyat Indonesia untuk sama-sama memeriksa data pemilih yang dikeluarkan KPU/D, bila ditemukan data invalid segera laporkan pada pihak yang berwenang,” pungkasnya mengakhiri. (rls/red)

Kawasan Kota Tua Terancam Banjir, Kok Bisa ?

By On July 24, 2018



NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - TAMANSARI - Revitalisasi Kali Besar, kawasan Kota Tua, Tamansari, Jakarta Barat menuai kontroversi. Meski desain nampak ciamik, namun dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan banjir.

Arkeolog Candrian Attahiyat menyebut fungsi Kali Besar kini berubah. Kali itu justru seperti kolam dengan tanggul setinggi dua meter pada sisi kanan dan kiri. "Fungsi Kali Besar sudah berubah. Nampak seperti kolam," kata Chandrian dikutip infonitas.com, Kamis (19/7/2018).

Dia mengkhawatirkan, kedua tanggul beton yang saat ini rampung didirikan berdampak meluapnya kali. Sehingga akan menimbulkan banjir di kawasan Kota Tua tersebut.

"Dua tanggul itu kemungkinan untuk melindungi jembatan apung atau taman apung yang berada di tengah-tengah kali. Kondisi di Kali Besar juga dangkal, banyak lumpur. Sebab ada juga pipa-pipa berukuran besar di aliran di Kali Besar. Pipa itu, pipa dari mesin penyaring air. Pasti terendam," jelasnya.

Tak hanya kawasan Kota Tua, banjir akibat revitalisasi Kali Besar juga akan berdampak hingga kawasan Glodok serta jalan di Kawasan Stasiun Jakarta Kota. Sebab, Kali Kerukut dari kawasan Asemka mengarah Kali Besar saat ini juga dalam kondisi dangkal.

"Perubahan fungsi Kali Besar itu, jadi salah satu catatan dari pihak UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Culutural Organization) menolak Kota Tua itu menjadi kawasan world heritage," ujarnya. 


Sebelumnya di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kawasan Kota Tua di ubah. Pembangunan Kali Besar direnovasi senilai Rp.77 miliar. Dana itu didapat dari CSR Sampoerna Land dengan penanggung jawab proyek Ciria Jasa. Desain Kali Besar kemudian dibuat dari tangan Budi Lim.

Kini Kali Besar memang berubah total karena telah menjadi kali penghias dan bukan lagi pengendali air. Di kali itu terdapat taman apung yang akan mengikuti debit air kali.  Hanya saja di pembangunan ini, shetpile terpasang apa adanya.

Renggang antar shetpile terlihat di beberapa sisi kali. Padahal dengan renggangnya shetpile mengacam longsor. Belum lagi persoalan tanggul. Tanggul dibuat dari beton di sisi yang mengarah ke Kali Kerukut dan yang mengarah ke muara pantai Sunda Kelapa. Belum lagi, taman apung yang dibuat di tengah aliran kali. Jika banjir, air bisa meluap ke dua sisi jalan di Kali Besar.

Di Kali Kerukut dari kawasan Asemka mengarah Kali Besar saat ini dalam kondisi dangkal. Di tempat itu juga terdapat mesin penyaring air yang mengalir ke Kali Besar menggunakan pipa.

Jika hujan turun, aliran kali praktis tidak mengalir karena terhalang tanggul dan bisa merendam mesin. Begitupun dengan di Kali Besar, debit air tidak bisa menampung karena dua sisinya terhalang tanggul Pada 2013 lalu, air di Kali Besar meluap akibat hujan deras. Dua sisi jalan (Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur) tertutup air. Banjir hampir menutup Jembatan Kota Intan yang dibangun tahun 1630 silam.

Sebagaimana dilansir Sindonews.com, Kamis (19/7/2018) Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua, Norviadi  S Husodo menuturkan, arsitek Budi Lim adalah orang yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek Kali Besar oleh Pemprov DKI tahun 2014. "Kalau mau jelasnya ke beliau (Budi Lim)," ujarnya.

Budi Lim saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum merespons. Komunitas Jakarta Heritage Trust, Robert Tambunan mengatakan, pada 2014 pernah protes terhadap desain yang dirancang Budi Lim. Revitalisasi yang dikerjakan telah menyalahi aturan cagar budaya karena merubah fungsi.

"Saya pernah menolak itu dalam pertemuan tahun 2014. Saya sudah ingatkan Kali Besar jangan diubah. Hujan 2013 saja meluap apalagi ditutup akses (dengan tanggul) seperti itu," ucapnya. (ifn/snd)