Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Alumni SMA Negeri 18 Jakarta Angkatan 1983-1986 Gelar Reuni dan Bukber

By On May 26, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Kebersamaan dan keakraban tampak terlihat saat digelarnya pertemuan reuni dan juga buka bersama yang dihelat oleh Alumni SMA Negeri 18, bertempat di salah satu Resto, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur, Jumat (25/5/2018).

“Kegiatan reuni yang sudah beberapa kali diselenggarakan ini dimaksudkan untuk menyambung serta menjaga tali silaturahmi antar sesama alumni dari angkatan 1983 – 1986, baik dari jurusan IPA, maupun IPS,” ungkap Nelson salah seorang Alumni kepada Media ini.

Hadir dalam acara tersebut, para alumni yang kini memiliki karir atau profesi mulai dari profesi Dokter, Pengacara, PNS, Sipil  maupun swasta, kumpul menjadi satu.


 Nelson juga berharap, dengan kehadiran alumni SMA Negeri 18 ini, mudah-mudahan dapat menjadi komitmen bersama untuk tetap saling peduli, tidak sekjedar temu kangen antar angkatan.

Dikesempatan yang sama, Luster Gultom dan Maimunah menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat ini akan diadakan acara Hala Bihalal bersama yang semoga dapat mengumpulkan lebih banyak para Alumni dari sekolah SMA Negeri 18.


Hingga berita ini disusun, diakhir acara kegiatan reuni SMA Negeri 18 dilakukan foto bersama, sebelum kembali kerumah masing-masing (KW).

Rakoord  Forum Warga Tambora (FWT) Galang Bantuan Musibah Kebakaran & Santunan Kerjasama Pewarta Tambora.

By On May 25, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Spirit Ramadhan 2018 terbilang monumental di tahun ini, karena selain melibatkan peran media dan Komunitas Pewarta (KOPER), juga melibatkan Komunitas Forum Warga Tambora (FWT) yang ada di wilayah Kecamatan Tambora, bersinerginya Komunitas Pewarta (KOPER) dan FWT disertai peran media dalam Agenda Baksos Ramadhan tentunya sangat luar biasa.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Forum Warga Tambora (FWT), Samuti, disaat Rapat Koordinasi bersama digelar, di Pos RW 01 Kel. Duri Selatan, Kamis (24/5/2917).

Samuti menyatakan, kegiatan berbagi berkah di bulan suci ramadhan ini juga mendapat dukungan langsung dari Pembina Media Pewarta Tambora dan termasuk dukungan para tokoh agama dan  masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tambora.

“Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung khidmat dan meriah, karena melibatkan berbagai komunitas yang ada di wilayah Kecamatan Tambora. Kita berharap, setelah bakti sosial di lokasi bencana kebakaran, pada acara berikutnya, Senin (3/6) yakni Santunan Yatim piatu akan dilaksanakan,” ucapnya.


 Hal senada juga disampaikan, Pimpinan Redaksi GMN Pewarta Tambora , Nurhalim, Insya Allah dengan bersinerginya kita bersama Forum Warga Tambora (FWT) dan Media Pewarta Tambora bersama Komunitas Pewarta (KOPER) menjadikan keberkahan kita bersama dalam berbagi kasih di bulan suci Ramadhan.

“Momentum ramadhan tahun ini rupanya bisa menyatukan dari berbagai komunitas yang ada di wilayah Kecamatan Tambora, ini juga merupakan berkah tersendiri buat kita di bulan yang penuh amalan ini,” ungkap Nurhalim.

Dalam acara Rakor bersama, pertemuan Panitia pelaksana giat berbagi takjil / Santunan "KOPER" bersama Forum Warga Tambora (FWT) berlangsung dengan kehangatan dan juga kebersamaan.

“Dengan spirit ramadhan semoga terus tercipta semangat kasih dan peduli sesama warga masyarakat Tambora,”  pungkasnya.

Rep : M.Rafiq / Sutisna
Editor : Heri Tambora

Rektor UI Prof.Dr.Ir.Muhammad Anis, M.Met Adakan Bukber

By On May 25, 2018

Prof.  Dr.  Ir,  Muhammad Aniston,  M. Met bersama Dewi Sukasah.
NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Bulan suci Ramadhan tentunya bulan penuh rahmat dan keberkahan tersendiri bagi umat muslim, terlebih dengan adanya buka puasa bersama akan terasa lebih khidmat selain mempererat jalinan talisilaturahmi antar sesama.

Hal ini pun menjadi spirit bagi Rektor Universitas Indonesia, Prof.Dr.Ir.Muhammad Anis, M.Met saat mengadakan buka puasa bersama Civitas Akademika Universitas Indonesia (UI) di saat bulan penuh berkah bulan suci ramadhan.


 Acara yang dihelat di Rumah Dinas Rektor, di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (24/5/2018). Didahului dengan Kuliah Tujuh Menit (Kultum), kemudian dilanjut dengan acara buka puasa bersama dan diakhiri dengan sholat taraweh bersama.

Dikesempatannya, Dewi Sukasah atau biasa disapa Vijay menyampaikan, bahwa acara buka puasa ini selain bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi, juga sekaligus tatap muka antar alumni, dosen juga mahasiswa.


“Acara buka puasa bersama ini hampir rutin diadakan setiap tahunnya, sangat terasa keakraban anatar alumni, dosen, dan juga mahasiswa yang hadir, tentunya dibarengi dengan silaturahmi seperti ini,” ujarnya yang juga Wakil Bendahara Umum di Kepengurusan ILUNI UI dan juga Wakil Ketua ILUNI FTUI. (KW)

Gerakan Rakyat Anti Terorisme (GERANAT) Gelar Aksi Damai di Gedung DPR RI

By On May 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puluhan Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Terorisme (GERANAT), tengah melakukan Aksi di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut DPR RI agar segera mengesahkan UU Terorisme.

Dikatakan Yaqub Ismail Batubara, Koordinator GERANAT, Rangkaian aksi teror sepanjang Minggu lalu yang terjadi di rutan Mako Brimob dan bom bunuh diri di gereja-gereja, kantor kepolisian dan beberapa lokasi lainnya di Surabaya serta beberapa daerah lainnya beberapa waktu yang lalu adalah tindakan nyata kejahatan terorisme.

“Aksi teror tersebut, telah menyebabkan duka, air mata dan bahkan menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat luas, darah yang tercurah di Mako Brimob dan pada saat perayaan ibadah dan Ekaristi di Gereja menjadi saksi hilangnya toleransi dan akal sehat serta menimbulkan kesan di masyarakat luas bahwa negara seakan tidak berdaya dengan aksi-aksi terorisme ini”, ujarnya

Menurutnya, aksi teror ini tidak hanya merusak fasilitas Negara, harta benda, dan juga korban yang meninggal dunia dan beberapa orang luka berat, tetapi juga mengoyak kerukunan umat beragama yang sudah kita jaga dan berpotensi timbulnya perpecahan bangsa ini serta dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada keluarga korban dan kepada bangsa Indonesia, bahwa kami merasakan duka yang sangat dalam serta prihatin dengan aksi terorisme ini. Kami turut berduka Cita atas korban kemanusiaan yang telah meninggal dunia,” tuturnya.

Lanjutnya, kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan Negara agar bersatu padu memerangi terorisme dan perlunya tetap menjaga, merawat dan pertahankan persatuan dan kesatuan serta kebhinekaan sebagai bangsa dan Negara yang berdaulat.

Ia juga memandang bahwa tragedi kamanusiaan ini sangat melukai hati kita, anak-anak bangsa. Dalam keadaan yang berduka ini, mari kita bangkit dan melawan kejahatan terorisme dan semua tindakan intoleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

“Dengan ini kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Terorisme (GERANAT) menyatakan sikap sebagai bentuk keprihatinan kami atas peristiwa aksi yamg terjadi di Mako Brimob, Surabaya dan beberapa tempat lainnya,” Pungkasnya mengakhiri.

Rep : Paulus
Editor : Heri Tambora

Camat Tambora Djaharuddin Hadiri Acara Bukber Bersama Dhuafa di Rusanawa Tambora

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, - JAKARTA - DKI Jakarta tersohor sebagai kota terpadat di Indonesia, dan Kecamatan Tambora adalah salah satu kecamatan yang memberikan sumbangsih dalam kepadatan penduduk se Asia. Tercatat sekitar lebih dari 96 ribu jiwa menghuni wilayah tersebut. Dari 11 Kelurahan membuat Tambora merupakan kawasan yang padat penduduk.

“Wilayah Tambora merupakan daerah rawan kebakaran, hal ini dilihat dari lokasi yang padat penduduk, bangunan semi permanen hingga sulitnya mencari sumber air untuk pemadam, sehingga setiap tahun tidak tertutup kemungkinan akan selalu terjadi kebakaran,” ujar Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, Imam Rulyawan, di Angke Jaya, Rusunawa Tambora, RT.009/011, Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat. Selasa (22/5/2018).

Dikatakan Imam, bahwa acara bukber yang berlangsung di Rusunawa Tambora ini merupakan program kolaborasi Dompet Dhuafa bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan Ramadhan 1439 H/2018, yang juga langkah awal kami menginjak di usia 25 Tahun Dompet Dhuafa membentang kebaikan.


Acara yang dihelat di Angke Jaya Raya , Rusunawa Tambora , RT.009/011, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Selasa (22/5/2018). Dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat, HM.Anas Efendi, Camat Tambora, Djaharuddin, Lurah Angke, M,Dirhamsyah, Para Ketua RT, Ketua RW.011, Ilan Sukarlan (Belong) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, juga warga sekitar Rumah Susun Sewa Tambora, Jakarta Barat.
 

“Buka bersama melibatkan masyarakat dengan lokasi di Rusunawa Tambora ini merupakan daerah terpadat serta sering terjadinya bencana kebakaran setiap tahunnya, maka lokasi ini memang tepat untuk program bukber,” ucap Imam Rulyawan kepada Wartawan GMN Pewarta Tambora

Lanjut Imam, melalui gerakan #25thnmembentangkebaikan Dompet Dhuafa bersama Pemprov DKI Jakarta untuk terus mengajak masyarakat dhuafa menjadi lebih berdaya, dan hal buka bersdama di 223 RW diharapkan masyarakat dhuafa dapat terbantu secara ekonomi.

“Tidak hanya diisi oleh Buka Bersama. Dompet Dhuafa juga menggelar dongeng ceria bersama Dik Doank, alalu bersama Chef Kungfu Muto dengan emnghidangkan menu buka bersama bagi penerima manfaat acar buka bareng ini melibatkan relawan yang terketuk hatinya untuk ikut berkontribusi,” tutup Imam Rulyawan.

Selain menyasar wilayah Tambora. Dompet Dhuafa juga akan bergerak terus untuk mengajak masyarakat dhuafa di wilayah DKI Jakarta dalam rangka buka bersama dengan adanya buka bersama diharapkan tidak ada masyarakat dhuafa yang kelaparan maupun kekurangan gizi di bulan Ramadhan 1439 H. Dompet Dhuafa terus mengajak para donatur maupun perusahaan-perusahaan untuk bekerjasama dalam membantu program ini untuk tersu berlangsung selama ramadhan 2018.

Sebagaimana diketahui, dalam bukber 223 RW se-Jakarta, pihak penyelenggara telah menyiapkan enam wilayah. Jakarta Utara di dapur umum Pademangan di Masjid At Taubah Jalan Budi Mulia Raya RT 014/ RW 10, Pademangan Barat, dan di Jalan Warakas 3 Gang 15 nomor 3 RT 002/ RW 014 kelurahan Warakas kecamatan Tanjung Priok.

Selanjutnya, untuk Jakarta Timur di Jalan Tanah Rendah RT 07/ RW 07 Kampung Melayu, dan di Musholla At Taqwa, di Jalan Kebon Pala RT 12/ RW 04. Untuk Jakarta Selatan di Jalan Wijaya 1 Pck nomor 49 RT 10 / RW 05 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru. Untuk Jakarta Pusat di Masjid Al Islam, Jalan Petamburan II RT 12 / RW 03.

Kemudian untuk Jakarta Barat di Jalan Sawah Lio X RT 10 RW 05 nomor 39, Jembatan Lima, Tambora. Terakhir di wilayah Kepulauan Seribu, di Majlis talim Durrotun Nasihin, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang atau Karang taruna pulau Panggang, masjid an Nikmah Pulau Panggang.

Dompet Dhuafa sendiri merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Selama 25 tahun, Dompet Dhuafa telah memberikan kontribusi layanan bagi perkembangan ummat dalam bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan serta CSR. (TIM GMN)

Editor : Heri Tambora

Di Sidang Kedua PMH, Ketua SPRI Tetap Menghormati Dewan Pers Meski Hanya Mengutus Kuasa Hukumnya.

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Sidang gugatan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak dikriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik terus berjalan. Pada Senin, 21 Mei 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah berlanjut sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers, yang diwarnai protes oleh kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas.

Hal ini terkait tentang legal standing atau keabsahan tergugat Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo sebagai pemberi kuasa kepada dua orang kuasa hukum untuk mewakili tergugat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Kuasa hukum penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH mempertanyakan surat pleno Dewan Pers (DP) yang memilih Yosep Adi Prasetyo sebagai Ketua Dewan Pers hanya ditanda-tangani oleh tergugat seorang diri padahal seharusnya ikut ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers.

Menurut Rompas, hal ini pertanyaan besar terkait surat pleno Dewan Pers (DP), “Selain itu statuta Dewan Pers tidak dicantumkan bahwa Ketua Dewan Pers bisa bertindak ke dalam maupun keluar untuk kepentingan hukum, sehingga penunjukan kuasa hukum seharusnya ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers,” kata Rompas kepada awak media usai persidangan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi mengatakan bahwa dirinya menghormati kehadiran Dewan Pers, meskipun hanya dengan mengutus kuasa hukumnya.

"Intinya Dewan Pers sudah beritikad baik menanggapi gugatan kita. Saya berharap Dewan Pers bisa menyadari kekeliruannya bahwa peraturan dan kebijakan yang dibuatnya sudah sangat merugikan media dan wartawan, bahkan lebih jauh lagi telah mengancam kemerdekaan pers yang notabene menjadi tugas utama Dewan Pers,“ tegas Heintje kepada media-media yang meliput sidang tersebut.

Lebih lanjut Heintje menambahkan, ”Kami menggugat Dewan Pers untuk menghapus diskriminasi terhadap media cetak dan online, baik nasional maupun lokal yang berjumlah puluhan ribu di seluruh Indonesia. Selain itu untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pers yang akhir-akhir ini marak terjadi akibat rekomendasi Dewan Pers yang berkaitan dengan verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan."

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke bahwa Dewan Pers sudah melanggar konstitusi karena kebijakannya berpotensi mengkriminalisasi pers dan media. "Presiden saja, jika melanggar konstitusi dapat di-impeachment atau dilengserkan. Nah, jika Dewan Pers yang melanggar konstitusi apa sanksinnya yang harus diberikan kepada Dewan Pers? Gugatan kita untuk melindungi kemerdekaan pers bagi media cetak dan online lokal maupun nasional dari diskriminasi dan kriminalisasi adalah sangat fundamental.

“Oleh karena itu Komnas HAM perlu juga turun tangan dalam menyikapi permasalahn ini. Ini wajib karena yang dilanggar Dewan Pers berkaitan dengan Hak Azasi Manusia, yakni warga rakyat dan wartawan, serta pemilik media yang sudah dijamin oleh UU Pers dan UUD 1945,“ papar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (SEM/AK/Red)

Kuasa Hukum MHK Patahkan Tuntutan JPU Lewat Pledoi

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, GARUT - Hari ini, tanggal 21 mei 2018 telah di gelar kembali sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Garut terkait tuduhan Mustofa Hadi Karya atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Kepala Desa Margalaksana, Garut Jawa Barat tertanggal 10 Januari. 2018 lalu.

Dalam kesempatan di persidangan, Dian Wibowo, SH Kuasa Hukum MHK  dengan gamblang membacakan Pledoi nota pembelaan atas kliennya Mustofa Hadi Karya (MHK) di depan Majelis Hakim dan JPU.

Kata Dian, setiap individu dalam hal ini terdakwa Mustofa Hadi Karya berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 - 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 dengan penegasan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap TIDAK BERSALAH sampai dibuktikan kesalahannya secara Sah dalam suatu persidangan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Dalam perkara yang melibatkan anggota pers berlaku undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 dan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli dewan pers terkait kasus delik pers tidak begitu saja dapat langsung dipidanakan." Ucap Dian pada wartawan.

Kata ia, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan sejumlah pasal kombinasi antara dakwaan primer dan subsider dengan dakwaan alternatif kepada pekerja Media Massa / Pers atas nama Mustofa Hadi Karya, dimana selain SEMA ada pasal dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa menjadi acuan pers tidak harus di kriminalkan. Hal itu tertuang dalam pasal 310 ayat 3 disebut perbuatan demi kepentingan umum tidak masuk katagori pencemaran, sementara di pasal 50 KUHP, barang siapa melaksanakan ketentuan Undang Undang, dia tidak di pidana.

Lanjut Dian, sangat aneh dan unik apabila diamati dalam fakta - fakta persidangan, terutama dari seluruh saksi tidak ada yang mengarah akan perbuatan (daad) terdakwa Mustofa sebagai pelaku pemerasan.

"Salah alamat dalam laporan kepolisian Kades Wawan tentang adanya dugaan pemerasan, terapi yang unik tidak ada satupun saksi dari staf desa, tetapi hanya dari ormas yang tidak ada hubungannya dengan desa." Papar Dian.

Bahkan kata Dian pada Wartawan, kliennya dituduhkan pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Namun pada faktanya tidak didapati unsur itu.

"Fakta - fakta di persidangan telah terungkap tidak adanya kesaksian dari kades Wawan maupun dari para saksi Ajat, Cecep, Yoga dan Banyu Rahayu anggota kepolisian yang bertugas anggota Resmob Polres Garut. Ketidak singkronan pernyataan saksi di persidangan dan tidak adanya pernyataan pernyataan pelapor maupun para saksi yang mengatakan klien saya meminta sejumlah uang, bahkan klien saya memberikan solusi program untuk membangun desa Margalaksana." Beber Dian.

Menurut pandangan hukum, Dian Wibowo menjelaskan adanya pemaksaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya yang bernama Mustofa Hadi Karya untuk dijerat pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, bahwa faktanya tuntutan JPU tidak mendasar dengan tidak adanya dua (dua) alat bukti yang SAH. Bahkan JPU terkesan tidak mendengarkan hasil persidangan, namun hanya melakukan copy paste BAP dan surat dakwaan atas diri Mustofa.

"Kami sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Mustofa Hadi Karya, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat tuntutan JPU terhadap diri Mustofa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melanggar ketentuan dakwaan alternatif yaitu pasal 369 ayat 1 KUHP." Tegas Dian.

Yang dilupakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa, pertama kliennya menyimpan kwitansi pada saat menerima uang yang diberikan Cecep untuk pembuatan advetorial desa margalaksana, namun belum sempat diberikan ke Kades Wawan dikarenakan dirinya sudah terlebih dulu dibawa ke Polres Garut.

Kedua, bahwa kades Wawan dan para saksi sudah mencabut tuntutan hukum terhadap terdakwa Mustofa Hadi Karya, sehingga menurut ketentuan pasal 369 ayat 2 KUHP pemidanaan terdakwa Mustofa menjadi GUGUR dan tidak perlu dilanjutkan.

"Unsur tersebut membuktikan bahwa Mustofa Hadi Karya TIDAK TERBUKTI secara Sah dan meyakinkan terdakwa MHK telah melakukan perbuatan melawan hukum." Sambung Dian.

Menurutnya, pandangan dan penilaian hakim menjadi persfektif hukum tersendiri yang dituang dalam satu putusan dan menjadi ketentuan yang mengikat. Akan tetapi ketentuan tersebut jangan sampai berbenturan dengan peraturan perundang -undangan yang lain.

"Mudah - mudahan dalam perkara ini, majelis hakim juga melihat nota pembelaan kami sebagai acuan dalam mengambil keputusan agar melihat undang-undang tidak sepotong-sepotong, tetapi secara keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan sebagai peraturan yang pro rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lihat agenda Minggu depan dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pledoi tersebut,” tutup Dian. (Sumber PPWI)