Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Perjalanan Panjang PPWI dan SPRI ‘Menggugat Dewan Pers’ di Pengadilan Negeri Jakpus.

By On July 05, 2018

Sebagaimana diketahui, PPWI bersama SPRI tengah melakukan gugatan Perbuatan melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers. Gugatan dilakukan atas kebijakan dan aturan Dewan Pers yang selama ini telah mengkebiri kebebasan kemerdekaan Pers.

Tentunya kebijakan yang mewajibkan semua wartawan ikut Uji Kompetensi Wartawan – UKW lewat Lembaga sertifikasi Profesi bentukan Dewan Pers, bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mewajibkan Perusahaan Pers diverifikasi oleh Dewan Pers seperti SIUP era Orba.

Kedua kebijakan tersebut berpotensi mengancam wartawan yang belum ikut UKW dan media yang belum diverifikasi dapat dikriminalisasi. “Terbukti Dewan Pers sering membuat rekomnedasi kepada pengadu agar menueruskan perkara pers ke aparat klepolsisian berdaasrkan pertimbanagn bahwa wartawannya belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi,” ujar Ketum SPRI

Sidang Gugatan Ke 1 PMH Terhadap Dewan Pers.

Adapun gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers untuk sidang perdana dilakukan pada pada Rabu, 9 Mei 2018 pukul 09.00 WIB di PN Jakarta Pusat. Namun sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit.

Hal demikian, lantaran pihak Dewan Pers selaku tergugat tidak hadir tanpa alasan. Sehingga Majelis Hakim yang dipimpin Abdul K memutuskan sidang ditunda pada Tanggal 21 Mei 2018.

Sidang Gugatan Ke 2 PMH Terhadap Dewan Pers pada Senin, 21 Mei 2018.

Pada sidang ke 2 atas perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers oleh sejumlah organisasi kewartawanan terus berjalan. Kali ini Pada Senin, 21 Mei 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah berlanjut sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers, dengan agenda gugatan dari kuasa hukum penggugat, Dolfie Rompas.

Dolfie menyuarakan protesnya terkait “legal standing” atau keabsahan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo sebagai pemberi kuasa kepada dua orang kuasa hukum untuk mewakili tergugat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Dolfie mempertanyakan surat pleno Dewan Pers (DP) yang memilih Yosep Adi Prasetyo sebagai Ketua Dewan Pers hanya ditanda-tangani oleh tergugat seorang diri padahal seharusnya ikut ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pers.

Sidang Gugatan Ke 3 PMH Terhadap Dewan Pers pada Senin, 30 Mei 2018.

Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Tiga berlangsung pada Rabu, 30 Mei 2018. Dewan Pers selaku tergugat Perbuatan Melawan Hukum untuk membuktikan legal standingnya sebagai pemberi surat kuasa kepada ke dua pengacaranya Frans Lakaseru dan Dyah HP. 
Namun, setelah diberi waktu selama satu minggu, kuasa hukum Dewan Pers masih tidak bisa menyerahkan dokumen yang diminta majelis hakim pada siding sebelumnya, sebagai bukti bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk menunjuk keduanya sebagai kuasa hukum.

"Kenapa dokumen itu (keabsahan tergugat) begitu lama dibuat," tandas Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar saat sidang ke 3 berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/05) siang.

Sidang Gugatan Ke 4 PMH Terhadap Dewan Pers pada Senin, 7 Juni 2018.

Selanjutnya untuk sidang Ke empat perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers oleh dua Organisasi Jurnalis PPWI dan SPRI dilaksanakan pada Kamis, 7 Juni 2018. Sidang yang  berlangsung dari pukul 11.15 WIB itu mengagendakan penyerahan dan verifikasi surat Kuasa dari pihak Dewan Pers kepada Majelis Hakim.

Dewan Pers pada kesempatan tersebut diwakili kuasa hukumnya, Frans dan Dyah, telah membawa dan menyerahkan sejumlah berkas, di antaranya Surat Kuasa yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pers.

Namun, saat mengulas setiap dokumen yang diperlihatkan dan diserahkan kepada majelis hakim, terdengar komentar singkat yang cukup menggelikan dari Ketua Majelis Hakim, Abdul Kohar. Pasalnya, semua tanda tangan para anggota Dewan Pers di surat kuasa tersebut seluruhnya bermeterai Rp6.000.

PPWI bersama SPRI yang pada intinya memberikan apresiasi atas perkembangan dan kesediaan pihak tergugat Dewan Pers untuk memenuhi permintaan keabsahan kuasa hukum yang mewakili lembaga tersebut. 

Satu kejanggalan dari penyerahan kelengkapan surat kuasa oleh kuasa hukum Dewan Pers di persidangkan ke 4, dari Sembilan orang anggota Dewan Pers yang ikut bertanda tangan di surat kuasa terdapat nama Harry Sarundajang.

Pasalnya, Sarundajang adalah Mantan Gubernur Sulawesi Utara sejak 20 Februari telah bertugas sebagai duta Besar dan bekuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Filipina merangkap Kepulauan Marshall dan Republik Palau.

Hal ini menggelitik para penasehat hukum penggugat, yang terdiri atas Dolfie Rompas, Beatrix Nidya Pontolaeng, Hanoch A.P. Pangemanan, Asterina Julifenti Tiarma, dan Tondi Madingin A.N. Situmeang. Mereka mempertanyakan “keanehan” tersebut.

“Pak Sarundajang sudah sejak beberapa bulan lalu menjadi Duta Besar di Philipina, apakah Beliau masih bisa menandatangani surat kuasa dari Dewan Pers?” tanya Rompas mewakili team penasehat hukum penggugat.

Ini berarti Dewan Pers sudah tidak independen lagi karena ada oknum di dalamnya kini menduduki jabatan dalam pemerintahan sebagai Duta Besar. Seharusnya sebelum dilantik sebagai Duta Besar telah resmi mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Pers,” pungkas Mandagi.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke mengomentari “keunikan” Dewan Pers terkait keberadaan oknum pejabat pemerintah di tubuh lembaga yang oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, wajib bersifat independen.

“Pantas saja Dewan Pers jadi semacam pembunuh wartawan dimana-mana, pengurusnya terindikasi berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu,” ujar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Kenyataan itu, lanjut Wilson, telah menjadi “bukti nyata yang tidak terbantahkan” bahwa Dewan Pers melanggar UU No. 40 tahun 1999, khususnya pasal 15 ayat (1) dan ayat (3).

Menurut Undang-Undang Pers, untuk menjadi anggota Dewan Pers diatur dalam pasal 15 ayat (3) UU No. 40 tahun 1999, yakni: “Anggota Dewan Pers terdiri dari :

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.”

Dari ketentuan pasal 15 ayat (3) tersebut, sebut Wilson, tidak satupun poin yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah, termasuk duta besar, perwakilan pemerintah di dalam maupun di luar negeri, menteri, dan mereka yang hidupnya dibiayai atau digaji dari uang negara, boleh menjadi anggota Dewan Pers. 

“Jadi, sangat wajar jika rekan saya dari SPRI mempertanyakan keberadaan Sarundajang yang menjabat Dubes RI sejak 20 Februari 2018, namun hingga hari ini masih bercokol di Dewan Pers. Kita perlu mengoreksi kebijakan pemerintah dalam mengelola pers dengan menempatkan pejabat aktif pemerintahan di lembaga yang seharusnya independen itu,” tegas lulusan Master of Science in Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu.

Lebih jauh, Wilson juga mempertanyakan pola kerja administratif Dewan Pers terkait surat kuasa yang diberikan kepada majelis hakim pada persidangan Kamis, 7 Juni 2018 pagi tadi. “Surat Kuasa penunjukan penasehat hukum Dewan Pers yang ditandatangani oleh sembilan anggotanya, bertanggal 28 Mei 2018.

Persidangan ke-3 lalu tertanggal 31 Mei 2018, 4 hari setelah surat kuasa dimaksud tersedia. Mengapa pada saat sidang ketiga itu mereka belum bisa menyerahkan surat kuasa yang telah tersedia di tanggal 28 Mei itu? Saya boleh curiga dong, bahwa surat kuasa itu hasil rekayasa, bahkan mungkin terjadi pemalsuan di sana,” tukas Wilson penuh tanda tanya.


Sidang Gugatan Ke 5 PMH Terhadap Dewan Pers pada Senin, 4 Juli 2018.

Pada sidang lanjutan ke 5 atas perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers oleh dua Organisasi Jurnalis PPWI dan SPRI dilaksanakan pada Rabu, 4 Juli 2018. dengan agenda masih seputar membuktikan legal standing atau status hukum masing-masing pihak.

“Tadi ada komplen dari pihak tergugat Dewan Pers, bahwa salah satu legal standing dari PPWI belum lengkap,” ujar Kuasa hukum dua oraginasi PPWI dan SPRI, Dolfie Rompas, usai persidangan, Rabu (4/7/2018).

“Pemahaman mereka (penasihat hukum Dewan Pers), bahwa legal standing organisasi itu harus berbadan hukum. Padahal di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Ormas, jelas di pasal 16, bahwa Organisasi Masyarakat itu, bisa berbadan hukum bisa juga tidak berbadan hukum,” terang Rompas.

Rompas menjelaskan, “Untuk PPWI sendiri itu sudah memiliki SK Kesbangpol, dan sudah kita tunjukan, tetapi masih kurang puas, tidak apa-apa. Saya suruh mereka coba membaca lagi undang-undang, agar supaya mengerti apa yang dimaksud daripada undang-undang tersebut,” ujarnya.

“Jadi jelas, bahwa tidak ada masalah terkait legal standing penggugat, baik dari PPWI ataupun dari SPRI,” imbuhnya.

Menariknya, Dewan Pers tidak hanya mendapatkan Gugatan oleh dua organisasi jurnalis PPWI dan SPRI. Namun juga dari puluhan pimpinan organisasi jurnalis bersama ratusan awak media, juga para pemilik media tengah melakukan aksi solidaritas jurnalis Tolak Kriminalisasi terhadap Wartawan di depan Gedung Dewan Pers.

Usai melakukan aksi solidaritas, sejumlah Pimpinan Jurnalis bersama ratusan awak media beserta pemilik media pun beranjak menuju Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengikuti persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers yang kemudian berlanjut menuju Kantor Ombudsman.


Forwara Sumut Minta Presiden Jokowi Bubarkan Dewan Pers

Terkait adanya Surat Edaran 264/DP-K/V/2018 Dewan Pers, Alian mengatakan, tak perlu dilakukan dan itu sama saja menghina para pemilik Perusahaan Pers, Organisasi Pers dan para Jurnalis. Tentunya, pihak-pihak terkait faham betul mengenai mana Perusahaan Pers, Organisasi pers  dan Pers yang benar.

“Jadi gak perlu adanya Surat Edaran tersebut, emang Dewan Pers pernah kasih apa kepada Perusahaan Pers, Organisasi pers  dan Pers? Malah membuat banyak peraturan yang akhirnya mempersulit itu semua,” tegas Alian yang juga mantan Kordinator Liputan Waspada Online.

Lanjutnya, Presiden Jokowi malah mempermudah semua urusan, di semua lini dan semua birokrasi harus cepat tidak lamban. Namun, dengan Dewan Pers yang sekarang ini membuat suasana tidak kondusif sebaiknya dibubarkan saja.

“Gak perlu ada Dewan Pers. Cukup lembaga organisasi jurnalis aja yang bisa membuat insan persnya tenang,” tukasnya, seperti dikutip patrolinews.com Minggu (3/6/2018).

Alian kembali menegaskan, bila dirinya Menteri Informasi dan Komunikasi pastinya akan membubarkan Dewan Pers, karena tidak punya nilai jual kepada jurnalis.

“Dewan Pers malah menjadi pemisah dengan para Perusahaan Pers, Organisasi pers  dan Pers sendiri dengan adanya Surat Edaran tersebut. Sekali lagi saya katakan, sebaiknya Surat Edaran itu gak perlu dibuat, karena masyarakat dan Publik tahu mana yang benar mana yang tidak. Apalagi sampai ada yang mengancam tinggal masukkan kepenjara selesai perkara,” tegas Alian


Pengamat IPI Minta Ketua Dewan Pers Mundur Jika Tak Mampu

Jerry memuji langkah brilian yang diambil PPWI dan SPRI demi membantu wartawan. Jerry merasa heran, dimana sudah tiga kali sidang, namun Ketua Dewan Persnya belum nongol-nongol, atau tak kunjung hadir. Jerry bahkan sempat mempertanyakan ketidak-hadiran Dewan Pers tersebut.

“Ini sengaja dilakukan atau takut bersaksi dalam sidang. Mana mungkin pimpinan Dewan Pers tak paham soal kelengkapan berkas administrasi, saat mengeluarkan rekomendasi dan lainnya. Kalau memang sudah tak mampu memimpin lembaga ini, lebih baik step back atau mundur secara gentlemen,” kata peneliti kebijakan publik dari Amerika ini.

Ribuan Wartawan Tanah Air Gelar Aksi Damai Solidaritas Jurnalis

By On July 04, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ribuan Wartawan dari berbagai pelosok Tanah Air, tengah menggelar aksi damai solidaritas jurnalist sebagai bentuk penolakan atas pemasungan kemerdekaan pers, oleh Lembaga Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia, dengan Tema "Tolak Kriminalisasi Jurnalis Indonesia", Rabu (4/7/2018)

Sebagaimana dilansir ppwinews.com, Selasa (3/7/2018) dalam keterangannya, Ketum PPWI Nasional, Wilson Lalengke menyampaikan, bahwa salah satu aksi yang digelar tersebut atas tewasnya Wartawan Sinar Pagi Baru atas nama Muhammad Yusuf di Lapas Kelas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada 10 Juni 2018


Pantauan tim GemaMedia Network, Tampak Aksi damai solidaritas jurnalis yang digelar pada hari ini diikuti ribuan wartawan yang tergabung dalam puluhan organisasi pers di Tanah Air, serta dalam aksinya nanti akan berlangsung di dua tempat.

"Aksi solidaritas Jurnalis ini berlangsung di dua tempat yaitu pukul 08.00 - 10.00 WIB aksi digelar di Gedung Dewan Pers Lantai II, Kebun Sirih No.32-34 Jakpus, Kemudian pada pukul 10.00-14.00 WIB aksi berlanjut di PN Jakpus, Jl.Bungur Raya, Gunung Sari, Jakpus," terang Wilson.

Dalam Aksi damai solidaritas jurnalis, para peserta aksi mengelar aksinya dengan menutup mulut (dilakban) dan pembacaan tuntutan serta tabur bunga sebagai duka cita atas kematian wartawan Sinar Pagi Baru atas nama Muhammad Yusuf.

"Dalam aksi ini para peserta ikut dikoordinir oleh Feri Rusiono selaku koordinator lapangan. Para peserta juga ikut membawa alat peraga seperti Keranda Mayat, Papan Bunga, Spanduk, Bendera Merah Putih dan Bendera organisasi serta alat pengeras suara," demikian terang Wilson. [PPWI]

Di Sidang Kedua PMH, Ketua SPRI Tetap Menghormati Dewan Pers Meski Hanya Mengutus Kuasa Hukumnya.

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Sidang gugatan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak dikriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik terus berjalan. Pada Senin, 21 Mei 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah berlanjut sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers, yang diwarnai protes oleh kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas.

Hal ini terkait tentang legal standing atau keabsahan tergugat Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo sebagai pemberi kuasa kepada dua orang kuasa hukum untuk mewakili tergugat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Kuasa hukum penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH mempertanyakan surat pleno Dewan Pers (DP) yang memilih Yosep Adi Prasetyo sebagai Ketua Dewan Pers hanya ditanda-tangani oleh tergugat seorang diri padahal seharusnya ikut ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers.

Menurut Rompas, hal ini pertanyaan besar terkait surat pleno Dewan Pers (DP), “Selain itu statuta Dewan Pers tidak dicantumkan bahwa Ketua Dewan Pers bisa bertindak ke dalam maupun keluar untuk kepentingan hukum, sehingga penunjukan kuasa hukum seharusnya ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers,” kata Rompas kepada awak media usai persidangan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi mengatakan bahwa dirinya menghormati kehadiran Dewan Pers, meskipun hanya dengan mengutus kuasa hukumnya.

"Intinya Dewan Pers sudah beritikad baik menanggapi gugatan kita. Saya berharap Dewan Pers bisa menyadari kekeliruannya bahwa peraturan dan kebijakan yang dibuatnya sudah sangat merugikan media dan wartawan, bahkan lebih jauh lagi telah mengancam kemerdekaan pers yang notabene menjadi tugas utama Dewan Pers,“ tegas Heintje kepada media-media yang meliput sidang tersebut.

Lebih lanjut Heintje menambahkan, ”Kami menggugat Dewan Pers untuk menghapus diskriminasi terhadap media cetak dan online, baik nasional maupun lokal yang berjumlah puluhan ribu di seluruh Indonesia. Selain itu untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pers yang akhir-akhir ini marak terjadi akibat rekomendasi Dewan Pers yang berkaitan dengan verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan."

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke bahwa Dewan Pers sudah melanggar konstitusi karena kebijakannya berpotensi mengkriminalisasi pers dan media. "Presiden saja, jika melanggar konstitusi dapat di-impeachment atau dilengserkan. Nah, jika Dewan Pers yang melanggar konstitusi apa sanksinnya yang harus diberikan kepada Dewan Pers? Gugatan kita untuk melindungi kemerdekaan pers bagi media cetak dan online lokal maupun nasional dari diskriminasi dan kriminalisasi adalah sangat fundamental.

“Oleh karena itu Komnas HAM perlu juga turun tangan dalam menyikapi permasalahn ini. Ini wajib karena yang dilanggar Dewan Pers berkaitan dengan Hak Azasi Manusia, yakni warga rakyat dan wartawan, serta pemilik media yang sudah dijamin oleh UU Pers dan UUD 1945,“ papar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (SEM/AK/Red)

Kuasa Hukum MHK Patahkan Tuntutan JPU Lewat Pledoi

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, GARUT - Hari ini, tanggal 21 mei 2018 telah di gelar kembali sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Garut terkait tuduhan Mustofa Hadi Karya atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Kepala Desa Margalaksana, Garut Jawa Barat tertanggal 10 Januari. 2018 lalu.

Dalam kesempatan di persidangan, Dian Wibowo, SH Kuasa Hukum MHK  dengan gamblang membacakan Pledoi nota pembelaan atas kliennya Mustofa Hadi Karya (MHK) di depan Majelis Hakim dan JPU.

Kata Dian, setiap individu dalam hal ini terdakwa Mustofa Hadi Karya berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 - 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 dengan penegasan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap TIDAK BERSALAH sampai dibuktikan kesalahannya secara Sah dalam suatu persidangan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Dalam perkara yang melibatkan anggota pers berlaku undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 dan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli dewan pers terkait kasus delik pers tidak begitu saja dapat langsung dipidanakan." Ucap Dian pada wartawan.

Kata ia, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan sejumlah pasal kombinasi antara dakwaan primer dan subsider dengan dakwaan alternatif kepada pekerja Media Massa / Pers atas nama Mustofa Hadi Karya, dimana selain SEMA ada pasal dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa menjadi acuan pers tidak harus di kriminalkan. Hal itu tertuang dalam pasal 310 ayat 3 disebut perbuatan demi kepentingan umum tidak masuk katagori pencemaran, sementara di pasal 50 KUHP, barang siapa melaksanakan ketentuan Undang Undang, dia tidak di pidana.

Lanjut Dian, sangat aneh dan unik apabila diamati dalam fakta - fakta persidangan, terutama dari seluruh saksi tidak ada yang mengarah akan perbuatan (daad) terdakwa Mustofa sebagai pelaku pemerasan.

"Salah alamat dalam laporan kepolisian Kades Wawan tentang adanya dugaan pemerasan, terapi yang unik tidak ada satupun saksi dari staf desa, tetapi hanya dari ormas yang tidak ada hubungannya dengan desa." Papar Dian.

Bahkan kata Dian pada Wartawan, kliennya dituduhkan pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Namun pada faktanya tidak didapati unsur itu.

"Fakta - fakta di persidangan telah terungkap tidak adanya kesaksian dari kades Wawan maupun dari para saksi Ajat, Cecep, Yoga dan Banyu Rahayu anggota kepolisian yang bertugas anggota Resmob Polres Garut. Ketidak singkronan pernyataan saksi di persidangan dan tidak adanya pernyataan pernyataan pelapor maupun para saksi yang mengatakan klien saya meminta sejumlah uang, bahkan klien saya memberikan solusi program untuk membangun desa Margalaksana." Beber Dian.

Menurut pandangan hukum, Dian Wibowo menjelaskan adanya pemaksaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya yang bernama Mustofa Hadi Karya untuk dijerat pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, bahwa faktanya tuntutan JPU tidak mendasar dengan tidak adanya dua (dua) alat bukti yang SAH. Bahkan JPU terkesan tidak mendengarkan hasil persidangan, namun hanya melakukan copy paste BAP dan surat dakwaan atas diri Mustofa.

"Kami sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Mustofa Hadi Karya, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat tuntutan JPU terhadap diri Mustofa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melanggar ketentuan dakwaan alternatif yaitu pasal 369 ayat 1 KUHP." Tegas Dian.

Yang dilupakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa, pertama kliennya menyimpan kwitansi pada saat menerima uang yang diberikan Cecep untuk pembuatan advetorial desa margalaksana, namun belum sempat diberikan ke Kades Wawan dikarenakan dirinya sudah terlebih dulu dibawa ke Polres Garut.

Kedua, bahwa kades Wawan dan para saksi sudah mencabut tuntutan hukum terhadap terdakwa Mustofa Hadi Karya, sehingga menurut ketentuan pasal 369 ayat 2 KUHP pemidanaan terdakwa Mustofa menjadi GUGUR dan tidak perlu dilanjutkan.

"Unsur tersebut membuktikan bahwa Mustofa Hadi Karya TIDAK TERBUKTI secara Sah dan meyakinkan terdakwa MHK telah melakukan perbuatan melawan hukum." Sambung Dian.

Menurutnya, pandangan dan penilaian hakim menjadi persfektif hukum tersendiri yang dituang dalam satu putusan dan menjadi ketentuan yang mengikat. Akan tetapi ketentuan tersebut jangan sampai berbenturan dengan peraturan perundang -undangan yang lain.

"Mudah - mudahan dalam perkara ini, majelis hakim juga melihat nota pembelaan kami sebagai acuan dalam mengambil keputusan agar melihat undang-undang tidak sepotong-sepotong, tetapi secara keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan sebagai peraturan yang pro rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lihat agenda Minggu depan dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pledoi tersebut,” tutup Dian. (Sumber PPWI)

Di Persidangan Pertama, Ketum PPWI Wilson Minta Dewan Pers Agar Tidak Mangkir Pada Panggilan Sidang ke Dua

By On May 10, 2018

Ketum PPWI Nasional Wilson Lalengke (Pertama dari kiri) bersama Kuasa Hukum Dolfie Rompas
NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Serikat Pers Republik Indonesia dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia hari ini (9/5) resmi disidangkan pada pukul 14.00 dari jadwal sebelumnya pukul 09.00 pagi.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Abdul K hanya berlangsung sekitar 10 menit saja karena pihak Dewan Pers selaku tergugat tidak hadir tanpa alasan. Majelis hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda pada (21/5).

Kuasa hukum yang hadir mewakili penggugat Dolfie Rompas dan Asterina Datubara secera resmi menyerahkan bukti surat kuasa penggugat atas nama Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dan Ketua Umum DPN Wilson Lalengke.

Usai persidangan, kepada sejumlah awak media, kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas menjelaskan maksud gugatan tersebut dilayangkan adalah untuk meminta agar aturan  Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan atau UKW harus dicabut karena bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan.

"Pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers  dengan menunjuk lembaga yang sangat tekhnis yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pers tanpa melalui mekanisme UU yang berlaku. Tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenaga-kerjaan. Lembaga yang berhak memberi lisensi terhadap LSP menurut UU adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi," urainya.

Rompas juga menegaskan, gugatan ini penting dilakukan agar pers Indonesia nantinya bebas dari upaya kriminalisasi.

Sementara, Ketum DPP SPRI mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan karena sekarang ini Dewan Pers sudah menjelma menjadi Departemen Penerangan jaman orde baru. Aturan kewajiban verifikasi terhadap perusahaan pers dan organisasi pers, menurut Mandagi, adalah  tindakan yang tidak ubahnya seperti kewajiban Surat Ijin Usaha Penerbitan atau SIUP di era Departemen Penerangan sebagai syarat pendirian media, yang sekarang implementasinya berbentuk verifikasi media versi Dewan Pers

"Kedua kebijakan Dewan Pers tersebut berpotensi mengancam wartawan yang belum ikut UKW dan media yang belum diverfikasi dapat dikriminalisasi," tegas Mandagi kepada awak media.

Terbukti kata Mandagi, Dewan Pers pernah membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian karena pertimbangannya bahwa wartawan yang membuat berita belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi.

"Gugatan ini bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak terkena jerat hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke mengatakan, dirinya sudah menduga Dewan Pers tidak akan hadir pada sidang hari ini. "Saya yakin Dewan Pers sadar akan kesalahan yang dibuatnya. Seharusnya dia mengakui kesalahannya sehingga masalah ini selesai," ujar jebolan Lemhanas ini kepada awak media.

Lalengke juga menghimbau kepada Dewan Pers agar tidak mangkir pada panggilan sidang ke dua. "Seharusnya Dewan Pers memberi contoh yang baik dengan menghadiri sidang," tegasnya lagi.


KONTAK NS:
Heintje Mandagie Ketum DPP SPRI 081340553444
Wilson Lalengke Ketum DPN PPWI 081371549165
Pengacara Dolfie Rompas 081319637555