Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Warga Medan Deklarasi Dukungan Pada Anies Baswedan Maju Pilpres 2019

By On April 20, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puluhan warga Medan yang mengatasnamakan diri sebagai Rakyat Medan Mendukung Anies Baswedan (RAMEN) tengah mndeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju menjadi calon Presiden (Capres) 2019 di depan Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII, Kamis (19/4/2018) malam. Mereka menilai Anies Baswedan layak maju menjadi Capres 2019 dengan karakter kepemimpinan yang dimiliki Anies Baswedan.

RAMEN sendiri adalah gabungan beberapa koordinator dari berbagai unsur elemen warga Medan seperti Paguyuban Becak Motor (Betor), Forum Komunikasi Mahasiswa Medan Bersatu (Forkom MMB), Komite Rakyat Miskin Medan (KRMM) dan Persatuan Pemuda Demokrasi Rakyat (PPDR).

Juru bicara RAMEN, Idris Sardi mengatakan bahwa sosok Anies Baswedan adalah figur yang tepat utuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Dengan sosok yang santun, cerdas dan berkarakter gerakan Anies Baswedan adalah tokoh yang dapat diterima oleh semua golongan. Apalagi saat ini ditengah kondisi bangsa Indonesia yang masih belum juga bisa keluar dari krisis multi dimensi sehingga kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan.

“Kami warga Medan sudah muak dengan sinetron politikyang selama ini dilakukan oleh tokoh tokoh nasional. Kami butuh figur yang bukan hanya cerdas dan santun tapi juga memiliki integritas yang tinggi terhadap problem sosial bangsa ini. Dan lewat Anies Baswedanlah harapan itu ada. Apalagi beliau dalam setiap pidatonya selalu mengatakan bagaimana saatnya keadilan sosial itu terwujud. Dan kami ingin bersama sama Anies Baswedan untuk ikut mewujudkan keadilan sosial itu” seru Idris Sardi dalam keterangan persnya ditengah-tengah acara.

Dikatakan Idris, kebijakan Anies Baswedan di DKI telah terbukti banyak berpihak kepada rakyat kecil. Mulai dari pedagang kaki lima sampai rakyat digang gang kecil yang tidak luput dari perhatian Anies Baswedan yaitu dengan menghidupkan kembali becak untuk transportasi di pemukiman penduduk yang jauh dari jangkauan angkutan umum. “Itu semua adalah bagian dari bagaimana mewujudkan keadilan sosial dan bukti bahwa apa yang dilakukan Anies adalah bentuk nyata pembeaannya kepada rakyat kecil.” Tandasnya.

Selain deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maaju sebagai capres 2019, RAMEN juga mengklaim telah mendirikan posko dukungan terhadap Anies Baswedan di Jl. Bersama Gg. Swadaya No.15 Kel. Banten Kec. Medan Tembung Medan Sumatwra Utara. Posko inilah yang nantinya akan terus menggalang dukungan dari warga Medan untuk pencapresan Anies Baswedan sebaagai presiden 2019. (rel)

Pemprov DKI Jakarta Resmi Tutup Diskotik Exotic

By On April 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Diskotek Exotic yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Dalam Nomor 72A Komplek Mangga Besar Permai, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akhirnya, resmi ditutup oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan Diskotik Exotic lantaran adanya pengunjung bernama Sudirman, 47 tahun, ditemukan tewas di tempat hiburan malam itu pada senin (2/4/2018). Pria itu diduga tewas akibat oversdosis narkoba.

Pantauan Tim GMN,  tampak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjunkan puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang kesemuanya perempuan. Sedangkan salah seorang petugas Satpol PP tengah memasang poster pengumuman bahwa tempat itu sudah resmi ditutup.

"Barang siapa yang melakukan pengrusakan dan pelanggaran atas pengumuman ini akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian agar diperhatikan dan ditaati sepenuhnya," demikian kutipan dalam poster itu yang ditempelkan pada tembok depan bangunan Exotic.

Sebelumnya, Pemrov DKI Jakarta resmi mencabut tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Diskotek Exotic. Pencabutan dilakukan melalui surat keputusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta yang bernomor 3262/-1.858.25 tentang Pemberitahuan terkait TDUP.

Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas PM-PTSP DKI Jakarta Edy Junaedi pada 12 April. Ia mengatakan, pencabutan izin dilakukan atas rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. (Rel)

Bang Japar Kemayoran Bersama MKB Tolak Keras Acara DWP

By On December 14, 2017


NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Elemen masyarakat Kemayoran kembali melakukan aspirasinya terkait rencana acara Djakarta Warehouse Project (DWP) di JI-Expo Kemayoran pada 15-16 Desember 2017 mendatang.
Jika sebelumnya mereka pada Senin (11/12/2017) lalu untuk menyampaikan aspirasi penolakannya dengan mengirimkan surat, namun hari ini Kamis (14/12/2017) elemen yang menamakan dirinya Muslim Kemayoran Bersatu (MKB) melakukan aksi demo damai dengan mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta di Balaikota.
Kordinator aksi, Ust. H.M. Furqon, S.Hi mengatakan, bahwa aksi demo ini adalah kelanjutan dari aksi sebelumnya. Dimana sebelumnya, perwakilan MKB sudah mendatangi pihak Gubernur dengan melayangkan surat namun belum ada respon atau jawaban.

“Jadi aksi demo hari ini adalah kelanjutan dari belum dijawabnya surat kami ke Gubernur Anies pada Senin lalu di Balaikota,” kata Ust Furqon.
Sekitar jam 11.00 WIB, perwakilan massa aksi dari MKB akhirnya diterima pihak Gubernur yang diwakili oleh Kabid PTSP DKI Jakarta, Ricki Marojahan Mulia dan Kasubid Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol, Sosial RD Sony Triwibawa.
Dalam pertemuan tersebut pihak Kabid PTSP DKI Jakarta, Ricki Marojahan Mulia menyatakan bahwa izin acara DWP tersebut belum turun atau keluar.
“Berhubung surat izin belum turun, maka kami minta acara DWP tidak diberikan izin dan dibatalkan saja,” tegas Ust. Furqon selaku kordinator aksi.
Setelah melakukan aksi didepan kantor Gubernur, massa lanjut pindah ke lokasi rencana acara DWP yang berlokasi di Jiexpo Kemayoran
Acara DWP Tidak Cerminkan Budaya Bangsa Indonesia
Seperti diberitakan sebelumnya, gabungan elemen masyarakat Kemayoran yang menamakan dirinya Muslim Kemayoran Bersatu (MKB) dan tergabung didalamnya beberapa ormas, antaralain FPI Kemayoran, Laskar Pembela Islan, Forkabi, Tim Boncos, Bang Japar Indonesia dan Kemayoran Bergerak mengirimkan surat ke beberapa isntansi terkait, diantaranya langsung ditujukan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.
Irfan Surachman selaku Ketua MKB dan Ust.H.M. Furqon, S.Hi dari Ketua Dewan Hisbah FPI kemayoran menyampaikan, bahwa dikarenakan Gubernur Anies sedang tidak berada di Balaikota karena ada acara di Jakarta Selatan, maka MKB menyampaikan surat pernyataan sikapnya kepada staf Gubernur.
“Kami masyarakat Muslim Kemayoran Bersatu (MKB) menyatakan sikap bahwa acara Djakarta Warehouse Project (DWP) harus dibatalkan. Karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan budaya Indonesia,” kata Ust. Furqon dalam membacakan isi surat penyataannya.
Lanjutnya, selain itu kegiatan DWP juga dapat merusak moral anak bangsa dan tidak mencerminkan NKRI.
“Kami membawa pernyataan sikap tertulis dari seluruh elemen masyarakat Kemayoran. Dan kami meminta agar Gubernur Anies secepatnya membatalkan acara tersebut. Jika Gubernur tidak membatalkannya, maka kami akan melakukan aksi demo besar-besaran di lokasi,” tegas Ust.Furqon.
Pernyataan sikap yang telah disampaikan oleh perwakilan MKB, disambut hangat oleh Gubernur DKI Jakarta dengan rencana mengundang para perwakilan Ormas tersebut di Balaikota.

Setelah dari kantor Gubernur, perwakilan MKB melanjutkan audensinya ke kantor DPRD DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan smua instansi terkait. (djp-in/red)

DPP Taruna Merah Putih Gelar Diskusi Kebangsaan ke Enam

By On December 08, 2017


NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - DPP Taruna Merah Putih kembali menggelar Diskusi Kebangsaan yang ke enam di Sekretariat Pusat DPP, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis, (7/12/2017). Hadir dalam Diskusi tersebut Ketua DPD Taruna Merah Putih Kalbar Karolina Margret Natasa yang juga sekaligus menjabat sebagai Bupati Landak Kalbar.

Adapun sebagai pembicara diskusi kebangsaan dibawakan oleh Reni Suwarso pengamat dari Universitas Indonesia dan Sonya H. Sinombor wartawan senior. Sekitar seratusan peserta yang sebagian besar perempuan semakin menambah semaraknya suasana.

Diakui bahwa keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif masih memerlukan perjuangan yang panjang dan perempuan harus berbuat lebih baik serta berkomitmen guna memperjuangkan masyarakat yang adil dan lebih sejahtera dalam politik walaupun di lain pihak.

“politik itu boros waktu, tenaga dan bahkan uang, sehingga waktu buat anak maupun keluarga menjadi berkurang dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan," tutur Karolina M Natasa.

Menurut Karolina yang pernah menjadi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan, bahwa metode terbaik apabila perempuan mau berpolitik atau terjun ke bidang legislatif adalah manfaatkanlah posisi perempuan dengan baik, lalu selalu bertatap muka dengan masyarakat atau konstituen dan jangan berhenti untuk terus belajar.


"Agar kepentingan perempuan lebih terakomodir maka kita harus bekerjasama dengan laki-laki karena ini berbicara tentang kepentingan yang terintegrasi walaupun kritikan dari kalangan perempuan sendiri kadang lebih pedas dan tragis, sementara komitmen terhadap pemberdayaan perempuan memang memerlukan perhatian kita semuanya," pungkasnya.(fri-in/red)

Ikuti Lombanya dan Menangkan Uang 135 Juta Melalui Kontek Kreatif

By On November 15, 2017

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Kita harus menyadari betul betapa perkembangan teknologi informasi memungkinkan suatu hal bisa dengan cepat menyebar dan menjadi populer di masyarakat. Dari situ muncul adanya peluang memasarkan potensi pariwisata Jakarta melalui konten kreatif.

Demikian ungkap Hari Wibowo, Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, saat mengadakan Gathering di Museum Joang 45, Jalan Menteng Raya No.31, Jakarta Pusat. Selasa (14/11/20170.). Dalam acara Gathering tersebut juga dihadiri Jujuk Margono, selaku Pegiat Media Sosial dan Oddie Randa, Pegiat dan pelaku Media Sosial.

Dikatakan Hari, bagi generasi milenial yang gemar berkreasi menciptakan konten kreatif dalam bentuk blog, Vlog dan foto dapat mengikuti "Jakarta Museum on Social Media Competition" dan dapat berkesempatan meraih total hadiah sebesar Rp.135 juta.

“Peserta bebas menuangkan ide dan kreatifitasnya seputar harapan tentang museum-museum yang ada di Jakarta sesuai kategori yang di lombakan, Periode lomba ini berlangsung pada (16 Oktober - 26 November 2017) dan pemenang akan di umumkan pada awal bulan Desember 2017.” Ungkapnya.

Menurut Hari, Hal ini bertujuan dalam rangka mendekatkan museum sebagai ruang public edukasi dan objek wisata kepada anak muda. Maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengadakan kompetisi media sosial bertema “Gue, Pengen Museum di Jakarta Jadi...”.

“Semakin banyak museum yang di tampilkan di Blog akan menjadi nilai tambah penilaian, tuangkan pandangan, ulasan dan reportase ke dalam  Blog maksimal 800 kata, penambahan foto dan ilustrasi sesuai dengan tulisan.” Ujarnya.

Sementara untuk fotografi sertakan foto yang di ambil menggunakan kamera digital ( DSLR, pocket, mirrorless) atau smartphone dengan ukuran foto tidak melebihi 3 MB. “Karya yang di tampilkan bersifat orisinil dan terbaru belum pernah di publikasikan dan belum pernah memenangkan lomba sejenis.” Terangnya

Masih kata Hari, dalam setiap karya harus sesuai dengan norma sosial dan tidak mengandung unsur kekerasan, politik, pornografi, SARA dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Lebih jauh Hari menjelaskan, dalam setiap karya yang dilombakan, setiap peserta harus melakukan registrasi dan mendaftarkan karyanya ke www.jakarta-tourism.go.id/jakmuseum dan Peserta wajib menyertakan tag #enjoyjakmuseum, dan #jakartatourism.


Selain mendaftar di website hasil lomba di kirimkan juga melalui E-mail: jakmuseum@jakarta.go.id untuk kategori fotografi, peserta juga harus mengirim CD kepada panitia penyelenggara dengan menyertakan nama, alamat email dan nomor telepon yang bisa di hubungi. Untuk info selengkapnya peserta dapat mengunjungi http://jakarta-tourism.go.id/jakmuseum/

Diskriminasi Dan kekerasan Terhadap Jurnalis Adalah Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

By On November 14, 2017

Ozzi Sulaiman S, Sekjen Majelis Pers
NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Berbagai kebijakan dewan pers yang tidak sejalan dengan kemerdekaan pers telah membawa perubahan pers Indonesia terkatung – katung, sehingga muncul kekuatan diluar dari konteks product etika dan tidak berfungsinya UU Pers 40/1999, meski dikatakannya, bahwa UU Pers yang dirancang oleh Majelis Pers Independent bersama 27 organisasi pers Nasional saat itu masih terdapat banyak kekurangan.

Demikian ungkap Ozzi Sulaiman S, selaku Sekjen Majelis Pers melalui siaran pers nya dikantor Sekretariat Bersama Majelis Pers, Jl.Kebon Sirih Gedung Dewan Pers Lt.5 di Jakarta, Senin (13/11), yang didampingi para ketua maupun utusan dari para organisasi pers lainnya, yakni; KWRI, AWDI, FPII, KO-WAPPI, MPN, Serikat Pewarta, PERWAPI, IWARI, KEWADI, AWI, AWPI, PWRI, PKWRI, SPRI, IMOJI, AKRINDO.

Dikatakan Ozzi, dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fungsi jurnalis dengan berbagai bentuk selebaran pengumuman di institusi kepolisian, maupun di pemerintahan tentang ‘Media – media yang tidak masuk verifikasi dewan pers tidak diperkenan mengikuti kegiatan’ hal ini mendorong protes keras dari berbagai media, organisasi pers maupun insan pers se Indonesia.

“Sedikitnya dalam minggu ini lebih dari 5 kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan, setelah di Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Papua dan hari ini di Medan. Entah besok atau lusa kejadian apalagi yang menimpa teman – teman wartawan, dan ini harus segera disikapi dengan cepat dan harus di STOP tindakan kriminalisasi terhadap wartawan, karena diskriminasi dan kekerasan terhadap wartawan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.” Tegas Ozzi.

Hal inilah yang membuat Ozzi geram hingga bersama kawan-kawan organisasi Pers bersama duduk bareng untuk menyelesaikan berbagai sengketa pers. “Jangan jadikan pers sebagai tumbal dari kebijakan – kebijakan yang ngawur.” Ucap Ozzi.

Dalam siaran persnya, rentetan peristiwa terjadinya kekerasan wartawan, pengancaman serta pengekangan terhadap wartawan karena adanya diskriminasi awal dari dewan pers yang dalam pernyataan tertulis maupun lisan dengan memverifikasi media-media.

“Kami akan ambil langkah konkrit dan ambil sikap tegas, jika perlu kami akan meminta Kapolri, Panglima TNI dan Dewan Pers untuk membicarakan hal ini yang memang sangat krusial bagi kemerdekaan pers.” Paparnya.

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan pers harus segera ditarik, karena tidak melalui kajian bersama para organisasi pers nasional, pakar etik dan para pakar hukum tentang pers. Dikatakannya, ada lebih dari 50 organisasi pers berlegalitas hukum yang SAH dan itu mutlak menjadi bagian dari penentu kebijakan.


“Majelis Pers akan terus berjuang untuk kembalikan kemerdekaan pers, kami berharap teman – teman pers, para ketua organisasi pers, serta para pemilik media harus bersatu dan memperjuangkan hal yang sama.” Pungkas Ozzi mengakhiri siaran persnya. (rls/her)

Majelis Ta'lim Al-Ijtima Berikan Santunan Untuk 100 Anak Yatim.

By On October 01, 2017

Jakarta, Gema Jakarta - Dalam rangka memperingati 10 Muharram 1439 Hijriah, Majelis Ta'lim Al Ijtima mengadakan berbagi kasih santunan untuk 100 anak yatim piatu, bertempat di RT.09/01, Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017) Bada Isya.

Ketua Umum Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng Indonesia) I Ketut Guna Artha. Disamping menjelaskan sekilas tentang ormas Banteng Indonesia kehadiran Banteng Indonesia ditengah acara Majlis Taklim ini merupakan komitmen kebangsaan untuk membangun Ukuwah Wataniah, persaudaraan kemanusiaan sebagai anak bangsa ditengah derasnya informasi media sosial yang berpotensi mengancam persatuan sebagai sebuah bangsa.

"Merupakan kehormatan bagi saya berada ditengah-tengah Kyai, Ustad dan warga Majlis Taklim untuk diberi kesempatan membangun persaudaraan karena kita tak pernah meminta lahir sebagai suku bangsa dan agama yg berbeda-beda.


Ketika berbicara tentang nilai kemanusiaan maka tak ada batasan sekat untuk kita saling berbagi utamanya adalah kemuliaan untuk peduli terhadap anak yatim. Ini adalah bentuk kepedulian Banteng Indonesia bersama Majlis Taklim Al Ijtima untuk rakyat Marhaen dalam hal ini anak yatim. Semoga anak2 kita ini menjadi generasi penerus bangsa yang dijauhkan dari pengaruh Narkoba"

Acara yang digelar pukul 19:30 WIB hingga pukul 23.30 WIB berlangsung khidmat dan penuh keceriaan, dengan dihadiri oleh H. Bambang Hutoyo mewakili Ketua RW.01, Ketua Ahmad Subandi  DPD DKI Jakarta Benteng Indonesia, KH, TB Salim idrus  serta para pengurus RT 009 RW 01, Tokoh Agama, juga Tokoh Masyarakat, serta warga sekitar.

Adapun penerima santunan terdiri dari 100 orang yatim piatu, dengan diawali, yang kemudian sambutan oleh Ketua Majelis Ta'lim Al Ijtima, Ketua DPD DKI JAKARTA. Ahamd subandi, Suryanti Sari Arum, Lia,h BANSER, ANSOR JAKARTA PUSAT. kemudian Wakabid Darsuli BANTENG INDONESIA DPD DKI JAKARTA, selanjutnya terakhir Tausiyah disampaikan oleh KH Tubagus Salim idrus dan sekaligus penutup Doa. (Her/Rul/rls)

KEMHAN RI, Ditjen Pothan RI, Dukung Pendidikan Bela Negara Banteng Indonesia DKI Jakarta

By On September 29, 2017

Ketua Umum DPP Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng Indonesia) I Ketut Guna Artha yang didampingi Suryanti Sari Arum, Ketua ahmad subandi Dan Wakabid Darsuli. DPD DKI Jakarta, Dan konas Komando Aksi Sukarelawan, Foto Bersama Jajaran Kemhan RI Ditjen Pothan Republik Indonesia, Jumat, (29/9/2017). 
Gema Jakarta, Jakarta - Keakraban dan rasa kekeluargaan tergambar dalam acara audiensi yang dilakukan Banten Indonesia DKI Jakarta bersama Dirjen Potensi Pertahanan Republik Indonesia (RI) bertempat di Gedung Suprapto Kemenhan RI, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017). Audiensi dihadiri Sekretaris Ditjen Pothan Brigjen TNI Sunaryo,SE, Direktur Komponen Pendukung Ir. Tristan Sumarjono, MM serta yang mewakili Direktur Bela Negara Letkol TNI Edi dan Endang.

Dalam audiensi tersebut, Dirjen Potensi Pertahanan Dr.Sutrimo mengatakan bahwa Banteng Indonesia harus mendukung pendidikan kesadaran bela negara dalam menangkal radikalisme dan terorisme sesuai dengan undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengatur tanggung jawab Menteri Pertahanan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

”Termasuk didalamnya kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya, kemudian Kementerian Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya,” ujarnya.

Ditambahkan Sutrimo, Kementerian Pertahanan secara lintas sektoral bekerjasama untuk menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Kemudian mengenai isu yang berkembang saat ini bahwa ancaman radikalisme sudah masuk katagori mengkawatirkan.

“oleh karena itu pendidikan kesadaran bela negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib turut serta dalam usaha bela negara, tuntutan sebagai negara demokrasi bukan berarti menang-menangan, bukan berarti banyak-banyakan bersuara, tetapi esensi demokrasi Pancasila harus mengandung hikmat kebijaksanaan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Sutrimo menjelaskan, bahwa rakyat Indonesia jangan terus terjebak dengan friksi masa lalu sehingga kita melupakan untuk membangun masa depan Indonesia. Demokrasi jangan sampai dikuasai kapitalisme yang pada gilirannya akan menghasilkan pragmatism, oleh karena itu pentingnya membangun kesadaran bela negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa dimana Kemenhan sebagai leading sectornya. 

“Bela negara dalam konteks kekinian jangan hanya diterjemahkan sebagai tindakan angkat senjata untuk berperang tetapi bagaimana membangun sumber daya manusia yang bermental pejuang dalam seluruh aspek kehidupan, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan adalah melaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan buatan serta potensi sarana dan prasarana,” Bebernya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng Indonesia) I Ketut Guna Artha yang didampingi Suryanti Sari Arum, Ketua ahmad subandi Dan Wakabid Darsuli. DPD DKI Jakarta, Dan konas Komando Aksi Sukarelawan, serta pengurus lainnya menyampaikan rasa terimakasihnya telah mendapatkan kesempatan untuk beraudiensi dengan Dirjen Pothan, Sesditjen Pothan, Direktur Bela Negara serta Direktur Komponen Pendukung.


“Sebagai ormas baru bertumbuh kami berterimakasih telah diberi kesempatan untuk berdiskusi sehingga mendapatkan pemahaman tentang apa yang dicanangkan Menhan untuk menyiapkan satu juta kader bela negara dan memerlukan puluhan ribu tenaga ahli di bidang keamanan siber untuk menghadapi serangan siber internasional merupakan sebuah kebutuhan,” Pungkasnya. (Her/Darsuli).

Puluhan Massa dan Ormas Geruduk Kantor LBH Jakarta

By On September 16, 2017

Gema Jakarta, Jakarta - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Komunis, menggelar unjuk rasa di Gedung LBH Jalan Diponegoro No.74 Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017) pagi.

Unjuk rasa kali ini, terkait penolakan atas diselenggarakannya seminar sejarah 65 tentang pengungkapan kebenaran sejarah 1965-1966 oleh Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan (YPKP) 65, yang didukung oleh PAKORBA dan juga LPR KROB .

Adapun Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Komunis meliputi, DPP Gerakan Bela Negara UIB, GPII, PII, STII, SBII, Aliansi Mahasiswa Jakarta, dengan membawa tuntutan Tolak dan bubarkan seminar pembela PKI di LBH Jakarta, serta Tangkap dan proses hukum otak dari penyebaran faham komunis di Indonesia.

Dalam orasi dan spanduk yang terpampang, menyatakan jangan harap komunis hidup kembali di Indonesia, LBH bukan sarang komunis, serta jangan korek luka lama Indonesia yang buat perang saudara komunis tidak, tidak berhak hidup di bumi Pancasila Indonesia Raya.

Informasi sumber Media Gema Jakarta, menyampaikan, tampak terlihat ormas lain tengah didepan Gedung LBH Jakarta, diantaranya seperti Laskar Merah Putih (LMP), Bang Japar, dan lainnya, hingga berita ini disusun kegiatan orasi dan gelar spanduk masih berlangsung dengan kondusif. (Red/Her).

HT : DPW Partai Perindo Jakarta Harus Aktif Membuat Program Untuk Masyarakat.

By On August 09, 2015


Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) saat menghadiri Halal Bi Halal di Kantor DPW Jakarta, Minggu (8/9) Pagi Foto : Sanen.
Jakarta, GJ - Partai Perindo yang hadir ditengah keprihatinan bangsa saat ini bertekad menjadi solusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga meminta kepada Kader DPW Perindo Jakarta untuk bersemangat menjalankan roda organisasinya, hal ini diungkapkan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) pada saat menghadiri Halal Bi Halal serta Ulang Tahunnya Ketua DPW DKI Jakarta sahrian Tarigan di Kantor DPW Jakarta Jalan Abdul Muis, Jakarta, Minggu (8/9). Pagi.


Dengan begitu, lanjut HT, akan lebih mudah untuk DPW Partai Perindo DKI Jakarta untuk meningkatkan elektabilitas partainya. “Seharusnya dengan Jakarta yang relatif bisa dikatakan tensitinya padat sekali itu bisa lebih mudah menyusun kepengurusan sampai ke bawah. Manfaatkan itu,” tuturnya.

“Dalam arti kegiatannya tidak semudah dibanding Jawa barat yang luas atau Jawa Timur yang besar sekali atau mungkin Maluku yang pulaunya banyak dan mencar-mencar begitu,” ucap HT.

Halal bi halal yang digelar pada pagi tadi ini, juga diisi dengan kegiatan donor darah. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Sahrianta Tarigan mengungkapkan, sekitar 90% pengurus DPD dan DPC di Jakarta menyumbangkan darahnya. “Donor darah ini kerja sama dengan PMI DKI Jakarta,” ujar Sahrianta di Kantor DPW Partai Perindo DKI Jakarta.

Sahrianta juga mengatakan, bahwa DPW DKI Jakarta saat ini telah mencetak KTA Partai Perindo hingga mencapai 10.000 eksemplar. Untuk menjadi anggota partai, sambungnya, harus ada surat pernyataan dari para pendaftar. “Supaya tidak ada orang yang ikut dua sampai empat partai,” ucap Sahrianta.(Heri/Sanen)

Editor : haerudin86.heri@gmail.com

Buruh GSPMII Tuntut Hapuskan Iuran BPJS

By On May 02, 2015

GemaJakarta – Jakarta, Ribuan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) dimulai dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Istana Presiden (Monas), Jumat,(01/05).

Sejak tahun 2014, 1 Mei telah dijadikan sebagai hari buruh internasional bukan atas pemberian tetapi di dapat dari perjuangan kaum pekerja untuk menjadikan 1 mei menjadi hari buruh International dan telah mendapat perhatian dari pemerintah.

Berikut press release yang dibuat GSPMII, saat diperoleh oleh tim wartawan GemaMedia Group pada saat Hari Buruh International atau Mayday 2015 di Monas.

Sistem kerja kontrak/PKWT merupakan momok yang menakutkan bagi pekerja, yang telah disuarakan dan dituntut sejak lahirnya UU No.13 tahun 2003 khususnya Pasal 59, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah dan pemerintah melalui menteri tenaga kerja mengeluarkan peraturan pelaksananya melalui Kepmen No.100 tahun 2004, tentang pelaksanaan Perjanjian kerja waktu tertentu hanya pekerjaan yang bersifat sementara yang selesainya tidak lebih dari 3 tahun, bukan pekerjaan musiman dan bukan pekerjaan yang bersifat tetap.

Apakah aturan tersebut diterapkan dalam dunia industri ?
“sama sekali tidak, mayoritas perusahaan menggunakan pekerja PKWT untuk menjalankan produksinya yang tidak pernah selesai, secara terus menerus dan tidak dibatasi oleh waktu, karena tidak ada satupun perusahaan atau manufaktur didirikan untuk masa 3 tahun.

Bagaiman dengan Sistem Kerja Outsourcing, apakah pemerintah telah mengambil tindakan dalam mengatasi ini ?
“tidak ada tindakan apapun, sungguh menyedihkan sebagai bangsa yang besar, yang merupakan tujuan investor untuk berinvestasi, tetapi rakyatnya untuk bekerja saja diharuskan membayar sejumlah uang kepada pengelola untuk disalurkan keperusahaan pengguna.”

Bagaimana dengan Iuran BPJS ?
Peralihan dari badan penyelenggara Jamsostek ke badan penyelenggara BPJS, hal tersebut telah menimbulkan banyak persoalan, dimana hak sebagai pekerja terhadap premi/iuran khusus dalam hal jaminan pelayanan kesehatan untuk pekerja lajang 3% dan pekerja yang berkeluarga 6%, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja/pengusaha, sebagaimana diatur dalam UU No.3 Tahun 1992 Pasal 20 yang berbunya “iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatanditanggung oleh pengusaha,” tetapi secara tiba-tiba hal tersebut telah ditelikung sendiri oleh pemerintah dengan mengalihkan beban atas iuran dibayarkan sendiri oleh pekerja yang besarnya 0.5% s/d 1% dari gaji atau upah perbulan melalui UU No.24 tahun 2011 dan Perprs No.111 Tahun 2013 dengan menurunkan tanggung jawab dari pengusha semula 6% menjadi 4%.
Jaminan kesehatan pekerja merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja, bukan tanggung jawab pekerja, untuk itu Pemerintah segera menghapuskan iuran dari pekerja.

Bagaimana dengan permasalahan PPHI ?
Berjalannya waktu dan berubahnya upah pekerja dari tahun ke tahun, telah menimbulkan dampak atas biaya perkara di pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU No.2 Tahun 2004, nilai gugatan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dikenakan biaya perkara.

Sementara nilai tersebut dibuat sepuluh tahun yang lalu yang tidak mungkin terlampaui, tetapi untuk masa sekarang nilai tersebut sudah tidak relevan.

Sudah layaknya pemerintah menghapus biaya perkara di Pengadilan, jangan mengejar penerimaan non pajak dari pekerja yang sedang dalam proses PHK, untuk bertahan hidup saja mereka sudah sulit.

Bagaimana peran seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan, dimana peran seorang Pengawas Ketenagakerjaan yang seharusnya berperan aktif guna menegakkan peraturan ketenagakerjaan tersebut, wajar jika hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan yang besar, jangan sampai keadaan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kami Dewan Pimpinan Pusat GSPMII menyatakan Sikap PKWT, Ousourcing/alih daya dan segala aturannya sama sekali tidak mempunyai azas manfaat, jauh dari keadilan dan telah memotonh harapan dan menghapu masa depan anak-anak bangsa, oleh karenanya satu kata, Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Sistem Kerja Outsourcing.

Lalu apa pesan untuk Presiden?
Bapak Presiden Jokowi sang pelopor Revolusi Mental, penggas kabinet kerja, kerja, dan kerja, melihat kondisi dan fakta-fakta tersebut diatas, adakah perkembangan tentang permasalahan PKWT, Outsourcing dan sudahkah peran pengawas ketenagakerjaan telah direvolusi mentalnya.

Kami turun ke jalan bukan untuk berpesta, bukan untuk meluapkan kegembiraan, kami turun kejalan dengan satu tujuan yaitu “menyampaikan tuntutan yang tak pernah berujung” walau pimpinan negara telah berganti.

Reporter : Nurhalim, Sanen Unen
Editor : haerudin86.heri@gmail.com 





Peringatan Mayday 2015

By On May 02, 2015

GemaJakarta – Jakarta, Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia “KSPI” kembali melakukan aksi unjuk rasa dimulai dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Istana Presiden (Monas), Jumat,(01/05).

"Kita datang untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada kami, buruh turun kejalan bukan untuk berpesta, bukan untuk meluapkan kegembiraan, atau membuat kemacetan panjang, kami turun kejalan dengan satu tujuan yaitu “ MENYAMPAIKAN TUNTUTAN YANG TIDAK PERNAH BERUJUNG, MESKI PIMPINAN NEGARA TELAH BERGANTI.
Persoalan tersebut di antaranya, menuntut penghapusan terhadap sistem kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), penghapusan iuran BPJS dan penghapusan biaya di pengadilan hubungan industrial biaya perkara yang mencapai Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi buruh hari ini merupakan jawaban untuk menolak diberlakukannya upah murah, “hapuskan outsourcing/alih daya, siapapun presidennya kita harus berani menentangnya apabila pemerintah tidak bisa mengatasi maslaah ini,” tegasnya.
Sementara itu massa buruh yang tergabung dari Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII), koordinator massa GPMII mengatakan, bangsa indonesia adalah bangsa yang besar, yang merupakan tujuan investor untuk berinvestasi, tetapi rakyatnya untuk bekerja saja diharuskan membayar sejumlah uang kepada pengelola untuk disalurkan keperusahaan pengguna.

Menurutnya, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung dan harus kembali ke Pasal 66 UU No.13 Tahun 2003.

Reporter : Nurhalim, Sanen Unen
Editor : haerudin86.heri@gmail.com

PERPISAHAN SISWA-SISWI SDN 09 Pagi Petojo Utara

By On June 09, 2014

Reporter : Sanen Unen, Nurhalim Editor : Heri Haerudin

Bogor - Sekolah selaku lembaga penyelenggara pendidikan dan pembelajaran formal bersama perangkatnya dalam hal ini kepada sekolah, guru dan pegawau bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran pada waktu jam pelajaran sekolah berlangsung. 

Demikian disampaikan kepala seoklah SDN 09 Pagi Petojo Utara, Bapak Joko Cahyono, S.PG.MM dalam sambutannya disebuah acara pelepasan siswa-siswi SDN 09 Pagi Petojo Jakarta Pusat di Villa Cisarua Bogor Jawa Barat, pada sabtu, (31/5).

Menurut Cahyo kumolo, proses pendidikan itu bisa berjalan dengan bersikap prodesional dengan selalu memelihara iklim yang kondusif, ramah dan kepada siswa dan masyarakat dalam rangka membangun SDM yang tangguh, dengan prisnsip proses pembelajaran yang “Padat, Aktif, Komunikatif dan Menyenangkan (PAKEM) dapat diterapkan. 

Ia menilai rangkaian acara pelepasan siswa-siswi tahun 2014 ini, sekarang patut kita syukuri, dalam pandangannya, SDN 09 Pagi Petojo dalam manghadapi arus globalisasi terus berupaya memberikan yang terbaik, saya tetap mengingatkan agar kinerja baik para guru dan dewan komite terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 

 “Mungkin ini yang perlu dibangun terus, tentang saat kinerja guru dan para orang tua siswa adalah apakah dengan jalinan ini dengan memiliki rasa kebersamaan dan persatuan yang baik dan benar, langkah yang harus diupayakan dengan penuh tanggung jawab social yang tinggi.” Ujar wakil kepala sekolah SDN 09 Pagi. 

Pada kesempatan yang sama, Dewan Komite Sekolah SDN 09 Pagi Petojo H.Hery mengatakan, “untuk acara pelepasan siswa ini seluruhnya digarap oleh siswa dan para orang tua murid, piha guru dan komite sekolah hanya memfasilitasi saja, semua ini lahir dari inisiatif siswa secara keseluruhan.” Ujarnya. 

“saya menyambut baik dan mendukung kegiatan ini dengan memberikan fasilitas dengan pilihan tempat terbaik” ujar hery, Dewan Komite Sekolah SDN 09 Pagi Petojo. 

Dalam acara pelepasan siswa SDN 09 Pagi Petojo,.selaku Ibu Guru Wali kelas, menyampaikan pula bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khusunya bagi siswamya dalam bidang sosial dan tanggung jawab sebagai terus berupaya menciptakan dan mewujudkan pengembangan pribadi anak, adapun catatan keberhasilan dan tahun pembelajaran tahun ini berjalan lancar dan sukses. 

“Acara pelepasan siswa ini lebih bernuansa edukatif tentang seni budaya dengan perpaduan nuansa alami serta lingkungan yang asri yang sengaja diangkat untuk menghadirkan suasana yang berbeda.” Ujarnya. 

Dirinya berharap, dengan melihat antusias siswa dan respon positif para orang tua murid, kedepannya bias ditingkatkan lagi sehingga proses belajar dan mengajar terpadu harmonis lagi diantara guru, siswa dan orang tua murid, baik itu berupa komunikasi antar siswa maupun orang tua murid atau hal lain sebagainya.

 Hal senada pun dikatakan oleh guru bidang olahraga bahwa kegiatan perpisahan SDN 09 Pagi Petojo Jakarta Pusat, yang diikuti 130 siswa – siswi beserta para orang tua murid bersama Dewan Komite Sekolah tersebut, berlangsung selama 2 hari ini diharapkan kedepan para pelajar atau siswa SDN 09 Pagi Petojo akan mendapat ruang berkreasi dan edukasi dengan nuansa alam sejak dini. 

“pada prinsipnya, ini semua merupakan sebuah tanggung jawab kolektif, apalagi jika kita lihat acara ini dan kesan yang tergambar ada sebuah ikatan yang terjadi dalam kebersamaan yang cukup baik dan harmonis.” Ujarnya. 

Peranan orang tua siswa dalam menunjang pelaksanaan pendidikan yang telah diprogram oleh sekolah tentulah sangat menentukan sekali, tanpa ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua, maka apa yang menjadi tujuan pendidikan terhadap peserta didik mustahil akan dapat berhasil. 

“Komukasi orang tua dengan pihak sekolah harus tetap terjalin, agar tercipta iklim yang kondusif pada sekolah dan pembentukan kepribadian siswa yang mana tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan masyarakat.” Ujarnya. Komite Sekolah yang merupakan partner penting bagi sekolah untuk membackup seluruh pelaksanaan prohram kegiatan. 

 “peran sertanya sangatlah diharapkan tanpa ada pemahaman terhadap peran dan fungsi dari Komite Sekolah yang mendalam, maka sekolah hanyalah menjadi sebuah merek pajangan yang menjadi pengisi sebuah kolom pada strutur sekolah.”

Ratusan Atribut Capres Ditertibkan

By On May 31, 2014


Jakarta Pusat - Petugas Satpol PP DKI Jakarta berhasil menertibkan ratusan atribut partai politik (parpol) maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang terpasang di sejumlah tempat maupun fasilitas umum.
"Penertiban kami lakukan tanpa pandang bulu. Semua yang terpasang tidak pada tempatnya kami tertibkan "
Ratusan atribut parpol maupun capres atau cawapres ditertibkan dari wilayah Menteng seperti, sepanjang Jl Teuku Umar, Taman Suropati, Teuku Cik Ditiro dan Jl Raden Saleh. Atribut yang ditertibkan berupa, baliho, spanduk dan lain sebagainya.
Kasatpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa mengatakan, penertiban yang dilakukan sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang memerintahkan penertiban semua atribut maupun alat peraga kampanye parpol maupun capres/cawapres.
"Penertiban kami lakukan tanpa pandang bulu. Semua yang terpasang tidak pada tempatnya kami tertibkan," ujar Kukuh, Kamis (29/5).
Ditambahkan Kukuh, pihaknya akan terus menggelar penertiban atribut parpol maupun capres atau cawapres yang terpasang tidak pada tempatnya. "Ini kan belum waktunya massa kampanye, jadi jika melanggar kami tertibkan," tandasnya.(bjc)

Diiringi Gema Tahlil, Jenazah Uje Dimakamkan di Atas Jenazah Ayahnya

By On April 26, 2013

Jakarta - Proses pemakaman jenazah Ustad Jeffry Al Buchori (Uje) berlangsung di tengah ribuan peziarah di TPU Karet Bivak. Jenazah ustad yang dikenal dengan ustad gaul ini dimakamkan di atas jenazah ayahnya, Ismail Modal.

"Papan yang dipakai untuk pemakaman Uje adalah papan yang digunakan dalam pemakaman ayahnya 21 tahun yang lalu. Posisi jenazah Uje di atas jenazah ayah Uje," ujar Ustad Soleh Mahmud (Solmed) saat memimpin prosesi pemakaman jenazah Uje, Jumat (26/4/2013) siang.

Lantunan tahlil dan doa terus mengiringi proses pemakaman ini. Tenda berukuran 5x7 meter yang didirikan di atas liang lahat dipenuhi kerabat dan pelayat. Sang istri, Pipik, terus menangis di pusara suaminya.

Cuaca panas terik tak menyurutkan para pelayat untuk terus bertahan di lokasi pemakaman. Tampak ibu-ibu yang ikut menangis saat prosesi pemakaman berlangsung.

Ustad yang dikenal selalu membawakan dakwahnya dengan bahasa santai ini meninggal akibat kecelakaan motor tunggal di kawasan Pondok Indah. Diduga Uje mengantuk saat berkendara sehingga tidak bisa mengendalikan moge sportnya. Uje meninggalkan seorang istri dan 4 anak.(dtc)

Jumatan di Sunda Kelapa, Jokowi 'Diserbu' Pengemis

By On October 26, 2012


GemaJakarta - Usai mengunjungi Rumah Susun Tanah Tinggi (Rustanti), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pulang ke rumah dinasnya di Jl. Taman Suropati, dan melaksanakan salat Jumat di Mesjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Usai melakukan salat, Jokowi pun dihampiri para pengemis.

Pantauan detikcom, Jokowi yan mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana bahan warna hitam tampak dikawal ajudannya saat hendak keluar. Beberapa pengemis langsung menhampirinya untuk meminta uang. Jokowi pun telah menyiapkan beberapa lembar uang Rp 5.000.

"Ini Pak," ujar Jokowi usai memberikan 3 lembar uang Rp. 5.000 kepada salah seorang pengemis di halaman Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2012).

"Terima kasih Pak. Semoga selalu diberikan rezeki dan kesehatan terus Pak," ujar salah seorang pengemis.

Sontak beberapa pengemis lainnya pun kemudian berusaha mendekat ke arah Jokowi. Berkali-kali jokowi memberikan uang pecahan Rp. 5.000 kepada para pengemis. Bahkan ada beberapa anak kecil yang langsung memanggil Jokowi untuk meminta uang.

"Pak Haji Jokowi. Pak Haji Jokowi, minta uang Pak," ujar salah seorang anak berpakaian warna biru.

"Tadi kan sudah," jawab Jokowi. Namun dia pun memberikan beberapa lembar pecahan Rp. 5.000 ke sekitar 4 orang anak.

Hingga Jokowi memasuki mobilnya pun dia terus dihadang para pengemis. Bahkan ada pengemis yang menjulurkan tangannya melalui jendela pintu depan mengarah ke Jokowi. Sontak halk ini pun membuat mobil yang ditumpangi Jokowi kesulitan untuk keluar.

"Sudah ya. Tolong minggir dulu ya," ujar salah seorang ajudan Jokowi.

Bahkan, Jokowi yang sudah meninggalkan lokasi juga sempat dihampiri tiga orang pengamen di perempatan lampu merah Taman Suropati, Menteng. Jokowi pun tampak ramah dan sempat berbincang dengan pengamen tersebut.

"Eh ada Jokowi. Piye pak? Apik?," ucap salah seorang pengamen.

"Ya baik," jawab Jokowi sambil bersalaman dari dalam mobilnya.(dtc)