Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

KPD Rekan Indonesia Kabupaten Pati Hadir Berikan Pendampingan Kepada Warga

By On August 26, 2018

Joni Iskandar (tengah) Ketua KPD Rekan Indonesia Kabupaten Pati Jateng

Ketua Kolektif Pimpinan Daerah Relawan Kesehatan Indonesia (KPD Rekan Indonesia) Joni Iskandar menyampaikan, Pemerintah selama ini baru menghadirkan jaminan kesehatan, itu pun penerapannya masih jauh dari harapan karena masih banyak terdapat batasan yang diterapkan pengelola jaminan kesehatan dalam hal ini BPJS Kesehatan.

“Sementara pelayanan kesehatan optimal di fasilitas kesehatan (Faskes) entah itu klinik, Puskesmas maupun Rumah Sakit (RS) juga belum dapat terwujud, dimana masih banyak keluhan warga terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Faskes terutama di RSUD,” beber Joni dalam sambutannya, Sabtu (25/8/2018).

Dikatakan Joni, dengan melihat kondisi seperti ini dimana kualitas pelayanan optimal masih belum terwujud sehingga menyebabkan banyaknya warga Pati yang mengalami kesulitan ketika mengakses Faskes untuk berobat.

“Maka dari itulah kami Rekan Indonesia Kabupaten Pati hadir ditengah masyarakat Pati agar masyarakat dapat didampingi sehingga dapat dipastikan haknya dalam pelayanan kesehatan di faskes,” ujar Joni.

Masih kata Joni, problem utama di Kabupaten Pati terhadap pelayanan kesehatan adalah masih jeleknya kualitas pelayanan kesehatan di faskes dimana banyak warga yang sakit ketika berobat mengalami banyak kendala.

“Diantaranya lambatnya penanganan pasien di IGD, lambatnya visit dokter di kamar ranap pasien, dan masih seringnya pasien diminta membeli obat atau alat kesehatan seperti benang operasi,” terangnya.

Lebih jauh, Joni menjelaskan, banyaknya keluhan di IGD dimana warga yang sakit tidak langsung ditangani nunggu berjam-jam baru ditangani itu baru hanya sebatas ditanya tanya perawat setelah itu masih berjam-jam lagi baru ditangani dokter IGD. Belum lagi setelah masuk kamar ranap baru 3 hari aetwlah ranap pasiem dikunjungi dokter di kamarnya

Bahkan, spsialisasi yang bersifat informasi dan edukasi jarang dilakukan baik oleh dinas kesehatan (dinkes) Kabupaten Pati maupun oleh BPJS Kabupaten Pati. Sehingga masyarakat Pati minim mendapat informasi terkait dengan jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati.

“Dengan adanya Rekan Indonesia, kami akan melakukan sosialisasi terkait informasi tentang Kesehatan terutama tentang hak jaminan kesehatan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal," ujar Joni.

Joni juga mengumumkan bahwa dalam 2 minggu ke depan Rekan Indonesia Kabupaten Pati sudah dapat membuka call center sehingga warga Pati yang mengalami kesulitan dan butuh bantuan dapat menghubungi call center kami.

"Dan kami akan siap selalu mendampingi warga Pati yang mengalami kesulitan tersebut dengan gratis tanpa ada pungutan biaya” tutup Joni dalam sambutannya. (ril/ag)

Konsolidasi Loyalis Ahok Menyandera Anies Dalam Melayani Warga

By On August 20, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Pasca terpilihnya Bapak Anies Baswesdan sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan rejim Ahok Djarot tentunya meningglkan tantangan tersendiri bagi Gubernur terpilih dalam menjalankan roda pemerintahannya, terlepas dari bayang – bayang pemerintahan sebelumnya.

Pada masa Ahok Djarot, aparatur pemerintah DKI Jakarta dibuat secara sistematis untuk tunduk dan loyalitas penuh terhadap mereka tanpa ada kesempatan untuk menawar apalagi berdiskusi perihal pengangkatan penjabat, rotasi, mutasi. Semua dikendalikan secara penuh, sehingga saat itu timbul ketakutan dari para penjabat DKI terpilih melalui lelang jabatan, akan kehilangan jabatan mereka.

Ketakutan ini memastikan kesetiaan yang membabi buta dari para penjabat Pemda DKI sehingga menciptakan penjabat-penjabat yang egosentrik, sok kuasa, lalim dalam menjalani tugasnya. Hal ini tidak lah mengherankan, mengingat bahwa sistem yang dibentuk oleh Ahok adalah menciptakan kondisi "Tuan dan Majikan” dalam pemerintahan, bukan Pamong dan  yang diamong, sehingga jangan heran apabila ada lurah, camat yang tidak mau mendengar masukkan warganya samapai kepala dinas yang acuh terhadap warganya yang mati akibat tidak mendapat tempat di RS.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Nasional Bidang Hubungan Masyarakat Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Jamdani dalam diskusi publik bertajuk “Anies Dalam Cengkaraman Sisa Sisa Kekuatan Lama” yang diadakan dibilangan Jakarta Selatan, hari ini (20/8/2018).

Dalam paparannya Jamdani menyebutkan bahwa sistem ini melahirkan “tuan tuan penjabat, yang nuraninya mati demi menjalankan tugas dari majikannya. Jujur cara ini sangat mirip saat Belanda berkuasa, dimana priyayi pribumi diangkat menjadi penguasa lokal, pemungut pajak yang kejam terhadap rakyat yang dipimpinnya yang notabene berkulit sawo matang sama dengannya.

“Sistem pemerintahan yang dibuat berdasarkan ketakutan melahirkan pemerintahan terror, pemerintahan yang berjalan semaunya, menabrak peraturan yang ada, dimana prinsip “Hukum adalah Aku," menjadi acuan jalannya pemerintahan DKI Jakarta saat itu.” Ungkap Jamdani.

Jamdani menambahkan bahwa sistem yang anomali ini melahirkan “kasta” baru dilingkungan penjabat pemprov DKI, dimana ketundukkan dan  loyalitas buta, menciptakan sejumlah "Loyalis Ahok" ditubuh pemerintahan DKI, dan mereka akan menjadi tantangan berat bagi Anies dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kejadian baru-baru ini terkait penggantian penjabat DKI adalah contoh kecil hebatnya para “LOYALIS AHOK “ ini berkerja, mereka yang selama ini diuntungkan oleh sistem terror ahok, merasa terganggu dengan perubahan pendekatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Gubernur Anies dengan menyerang kebijakan Anies, atau minimal menumpulkan segala keputusan yang dibuat oleh Anies, sehingga Anies terlihat lemah, ragu-ragu dalam menjalankan pemerintahan tambah Jamdani.

“Bukti betapa kuat dan menguritanya loyalis Ahok ini bisa dilihat di dinas kesehatan misalnya. Kadis yang sudah dicopot masih besar pengaruhnya, masih bisa memberikan instruksi baik strategis maupun telhnis kepada Plt kadis, dirut dan kepala puskesmas jelas ini berbahaya bagi Anies dimana jajaran dinas kesehatan masih tunduk pada mantan kadis dan masih menjalankan instruksi mantan kadis dan bukti bahwa Anies dikepung dan bukan tidak mungkin tersandera oleh sisa sisa kekuatan lama," pungkas Jamdani.

Padahal kondite mantan kadis selama ini adalah kondite terburuk sepanjang sejarah dinas kesehatan DKI. Mantan kadis yang ditunjuk oleh Ahok itu adalah pejabat yang paling tidak pernah peduli dengan keluhan warga di rumah sakit. Banyak kejadian yang tidak pernah diungkap ke publik betapa warga DKI banyak yang meregang nyawanya ketika mendapat kesulitan di RS dan mantan kadis tersebut sangat susah dihubungi warga untuk sekedar mengadu permasalahannya. “kadis jaman Ahok lebih mementingkan pencitraan dirinya ketimbang melayani warga.” tegas Jamdani.

Sementara menurut Sekretaris Jenderal Gerakan Muda Nusantara (Sekjend Gema Nusantra) Asep Firdaus menyebutkan dalam paparannya bahwa di dalam benak para loyalis Ahok ini terbayang di mata  mereka akan adanya aksi balas dendam oleh orang orang yang selama ini mereka zalimi, mereka aniaya dan mereka singkirkan, sebagaimana tindakan yang dilakukan terhadap mereka sebelumnya.

“Pikiran kotor ini meracuni hati mereka sehingga saat inipun mereka berpikir keras bagaimana mereka bisa tetap berkuasa dengan mempertahankan orang orang mereka dalam posisi kunci pemerintahan Anies, bisa dikata siapapun Gubernur yang akan terpilih namun mereka yang secara de facto menguasai dan menjalankan roda pemerintahan DKI Jakarta," ujar Asep Firdaus.

Dijelaskan pula oleh Asep Firdaus bahwa niat Jelek ini harus segera ditangani oleh Anies, Anies tidak boleh lagi menjadi korban rencana jahat yang mereka buat, Jakarta harus terbebas oleh terror, Pemerintah DKI Harus diisi oleh Para Penjabat yang memiliki nurani dalam melayani rakyat, bukan yang hanya pandai mencari muka kepada majikannya.

“Karena tipe pendekatan Anies bukan lah Tuan Majikan, beliau tidak menciptakan segelintir penguasa yang hanya tunduk pada dirinya namun berpaling dari masukkan warganya.” pungkas Asep Firdaus.

Hasil dari dialog publik ini forum meminta Anies Harus segera merombak pemerintahan DKI Jakarta, diisi oleh orang orang yang sungguh sungguh berkerja untuk warga Jakarta, yang mendahului kewajiban dari pada haknya, menciptakan suasana pemerintahan kembali yang kondusif tidak saling curiga dan satu sama lain. dan bagi para Loyalis Ahok ketegasan dari Anies akan memotong urat keberanian mereka, dan akan segera menciut apabila mendengar Anies tidak seperti yang mereka bayangkan. (agn/red)

Puskesmas Tambora Luncurkan Aplikasi E-Gikur (Gizi Kurang) di Posyandu Tanah Sereal

By On July 12, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puskesmas Kecamatan Tambora meluncurkan aplikasi e-gikur (Gizi Kurang) di Posyandu RW.05, Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (11/7/2018). Apilikasi dibuat untuk memantau sekaligus melakukan intervensi bila ditemukan kasus kekurangan gizi.

“Ada sekitar 94 posyandu se-kecamatan Tambora. Melalui aplikasi ini, mereka bertugas melakukan pendataan terhadap balita di Posyandu masing-masing. Dari aplikasi ini kita bisa melihat ada sejumlah para meter yang membaca perkembangan balita, mulai dari umur, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya,” Ujar Kepala Puskesmas Tambora, Ahrahayati W.

Dikatakan Ahrahayati, bahwa peluncuran aplikasi e-gikur ini merupakan yang pertama di wilayah DKI Jakarta. E-gikur adalah sistem aplikasi laporan dan pengendalian status gizi balita di posyandu. Aplikasi ini akan mendata para balita.

Lanjutnya, berdasarkan data yang terinput pada aplikasi ini, tim puskesmas di Tambora bisa melakukan intervensi atau tindakan bilamana terdapat balita kekurangan gizi atau kurus sekali. “Tim kesehatan akan turun langsung ke lokasi balita yang kekurangan gizi atau kurus seklai,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, dari Puskesmas Kecamatan Tambora, wilayah Tambora terbilang rawan terhadap balita kekurangan gizi. Tahun 2016 tercatat berjumlah 76 kasus, sedangkan untuk tahun 2017 tercatat atas kasus balita kekurangan gizi sebanyak 83 kasus.

“Saya ingin melihat data gizi kurang untuk bisa ditindaklanjuti. Kalau ditangani di Posyandu, kami datang langsung. Tapi, bila tidak di posyandu, kita memiliki 10 tim Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KLDH) yang bisa menginput dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Bolehkah Anak Diberikan Susu Kental Manis?

By On July 04, 2018

Sebelumnya, melalui surat edaran yang ditetapkan pada 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Suratmono, BPOM meminta produk susu kental manis menghilangkan kata susu dalam label dan iklan produk.

Hal itu dilakukan dalam rangka melindungi konsumen utamanya anak-anak dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Namun pertanyaannya adalah, apakah Moms tahu bedanya antara susu kental manis dengan susu sapi jenis lainnya?

Ketika memilih susu sapi terutama untuk anak-anak, Anda harus memastikan apakah jenis susu tersebut bisa di konsumsi Si Kecil di usianya saat ini atau tidak?

Apakah susu tersebut memiliki kandungan nutrisi baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Si Kecil?

Apa bedanya susu kental manis dengan susu biasa?

Susu kental manis umumnya merupakan susu sapi biasa yang mana kandungan air di dalamnya sudah di ambil lalu kemudian di buang. Setelah itu, susu kental manis tersebut akan di tambahkan dengan kandungan gula dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga susu kental manis memiliki tekstur yang sangat kental dan lengket. Bahkan susu kental manis umumnya memiliki rasa yang sangat manis, tidak seperti susu pada umumnya.

Awalnya susu kental manis ini memang di produksi bukan untuk anak-anak, karena susu ini diproduksi untuk memasok tenaga para tentara Amerika di zaman perang saudara. Karena pasalnya jenis susu kental manis ini bisa bertahan hingga berbulan-bulan tanpa harus di masukkan ke dalam lemari pendingin.

Apakah susu kental manis bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak?

Para ahli gizi  sangat tidak menganjurkan susu kental manis di berikan kepada anak-anak terutama bayi. Mengapa? Karena susu kental manis tidak mampu memenuhi asupan gizi bayi yang masih berada di tahapan pertumbuhan, yang mana tidak mampu menggantikan nutrisi yang terkandung dalam ASI. Harus Moms ketahui, di masa emas pertumbuhannya, anak-anak sangat membutuhkan asupan nutrisi yang cukup, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, protein, kalsium dan juga kalium.

Perbandingan zat gizi susu sapi utuh dan susu kental manis diantaranya adalah sebagai berikut:

Kandungan susu sapi utuh :
Vitamin A : 5,1%
Vitamin C : 3,7%
Vitamin D : 31,1%
Kalsium : 24,64%
Kalium : 17,6 %
Protein : 7,6 gram atau 15,1%

Kandungan susu kental manis :
Vitamin A : 2%
Vitamin C : 1,7%
Vitamin D : 0,6%
Kalsium : 10,85%
Kalium : 4%
Protein : 3 gram atau 6%

Risiko mengonsumsi susu kental manis terlalu banyak :
Jika bayi di berikan susu kental manis sebagai minuman pengganti ASI, maka bisa beresiko pada kesehatannya. Hal ini di karenakan susu kental manis memiliki kandungan gula dengan jumlah yang sangat banyak.
 
Semoga bermanfaat.

Pemprov DKI Tanggapi Keluhan Warga Tambora Terkait Mobil Ambulans

By On June 30, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Menanggapi keluhan @Hal_ddi, masalah sudah ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Kesehatan DKI & tim AGD Call Center melalui diskusi kekeluargaan dgn yg bersangkutan sore ini. Ibu pelapor sudah berada di RS Tarakan & masalah miskomunikasi sdh diselesaikan

Demikian tulis Akun Twitter @DKIjakarta, dalam akunnya juga menjelaskan, bahwa Sekedar edukasi, untuk permohonan ambulans di situasi urgent, EKTP & KK bs ditunjukkan via whatsapp dan setelah selesai penanganan boleh dikirim EKTP dan KK diperlukan hal administrasi, karena AGD gratis untuk warga DKI Jakarta.

“Terima kasih banyak Mas @Hal_ddi atas laporannya dan terimakasih pihak Dinkes serta AGD DKI yang cepat tanggap dalam masalah ini. Kami mengapresiasi masalah bisa selesai dengan cepat dan kekeluargaan,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, keluhan Halddi warga Tambora, Jakarta Barat tersebut sempat viral atas apa yang menimpa dirinya bersama keluarganya terkait pelayanan Operator Ambulans Dinas DKI Jakarta, hingga akhirnya ia menulis melalui Akun Twitter pribadinya.

Namun petugas meminta fotocopy KTP serta Fotocopy KK Pasien, petugas wanita tak mau tau, semua yang memakai Ambulans 112 harus memberikan fotocopy KTP dan KK, atas petunjuk tersebut Haldi kecewa dan geram, 

Pasalnya ia sudah memegang surat-surat tersebut namun tidak sempat jika harus memfotocpopy. Bahkan, operator menolak memotret KK dan KTP atau memfotocopynya di Rumah Sakit.

Haldi menyebut jika petugas tersebut menjawabnya kasar dan dinilai tidak sopan. Ia merasa dipersulit, padahal kondisi ibunya sedang benar-benar membutuhkan pertolongan. Karena kesal, Haldi akhirnya menggunakan jasa taksi online untuk mengantarkan ibunya ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. 

Ia mengunggah postingan tersebut pada Selasa (26/6/2018) malam, dan menjadi viral di media sosial. Warganet bahkan membantunya untuk melaporkan hal tersebut pada Dinas terkait dan pemerintah.

"Saya baru hari ini mau minta bantuan ambulans Pemda DKI telepon lewat 112. Diangkat, lalu diminta fotokopi KTP pasien dan fotokopi KK. Saya pegang aslinya saat ini. Mau masuk IGD, tapi ke tempat fotokopi dulu? Keburu mati mama saya," kata Halddi (rls/red)

Viral ! Warga Tambora Merasa Dipersulit, dan Lapor ke Anies Baswedan

By On June 30, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Seorang warga Tambora, Jakarta Barat mengeluhkan pelayanan Ambulans Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Melalui akun pribadi @Hal_ddi menceritakan saat ia menelepon ambulans Pemda DKI di 112, karena ibunya sakit dirujuk ke IGD.

Namun petugas meminta fotocopy KTP serta Fotocopy KK Pasien, petugas wanita tak mau tau, semua yang memakai Ambulans 112 harus memberikan fotocopy KTP dan KK, atas petunjuk tersebut Haldi kecewa dan geram, 

Pasalnya ia sudah memegang surat-surat tersebut namun tidak sempat jika harus memfotocpopy. Bahkan, operator menolak memotret KK dan KTP atau memfotocopynya di Rumah Sakit.

Haldi menyebut jika petugas tersebut menjawabnya kasar dan dinilai tidak sopan. Ia merasa dipersulit, padahal kondisi ibunya sedang benar-benar membutuhkan pertolongan. Karena kesal, Haldi akhirnya menggunakan jasa taksi online untuk mengantarkan ibunya ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat.

Ia mengunggah postingan tersebut pada Selasa (26/6/2018) malam, dan menjadi viral di media sosial. Warganet bahkan membantunya untuk melaporkan hal tersebut pada Dinas terkait dan pemerintah.

"Saya baru hari ini mau minta bantuan ambulans Pemda DKI telepon lewat 112. Diangkat, lalu diminta fotokopi KTP pasien dan fotokopi KK. Saya pegang aslinya saat ini. Mau masuk IGD, tapi ke tempat fotokopi dulu? Keburu mati mama saya," kata Halddi

Keluhan Haldi akhirnya direspon oleh Dinkes DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018) melalui telepon. Pihak Dinas Kesehatan bersedia menemui Haldi di rumah sakit untuk membicarakan hal tersebut.

Haldi mengutarakan hasil pertemuan tersebut melalui Twitternya, ia menyebutkan bahwa terjadi salah paham antara ia dengan operator. 

Prosedur memberikan data KTP dan KK memang sudah ketentuan dari lama, hanya saja bisa dikirim fotonya melalui Whatsapp. 

Namun hal itu tidak diinfokan operator tersebut kepadanya, sehingga ia terlanjur kalap dan marah. Dinas Kesehatan Pemrov DKI dikatakan akan mengevaluasi kinerja operator tersebut. (rls/red)

Ketum Forum Peduli Warga (FPW) Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kadinkes DKI Jakarta

By On June 30, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Forum Peuli Warga (FPW) berharap Kadinkes DKI Jakarta segera diganti karena lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu warga yang membutuhkan Ambulance secara darurat dan pegawai operatornya berkata kasar kepada keluarga pasien dalam layanan operator ambulance.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Koesmedi Priharto yang terkejut mendengar kabar soal adanya warga yang dipersulit saat memesan ambulans, adalah sikap yang tidak peka terhadap musibah dan tak punya hati kemanusiaan.

“Atas nama Forum Peduli Warga (FPW) DKI Jakarta sangat kecewa berat, seorang Ibu Sakit dan butuh ambulance, ko kaku harus meminta Foto Copy segala, dan ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Ketua Umum FPW, Musa Marasabessy

Dikatakan Musa, kewajiban Dinas Kesehatan dalam mempersulit pasien, ini jadi catatan sendiri, selama ini Bapak Gubernur Anies Baswedan hanya mendengar kabar baik saja, padahal Dinkes saat ini jauh lebih buruk dan harus segera mengevaluasi Kadinkes Pemprov DKI Jakarta dan kalau perlu segera mencopotnya.

“Kadinkes Pemprov DKI Jakarta itu tak punya hati, saya rasa anak buahnya sudah bertahun-tahun itu, operatornya juga menyampaikan dengan kalimat kasar ke keluarga pasien dan harus segera di copot. Kadinkes harus meminta maaf dan mengklarifikasinya secara terbuka, ini masalah keselamatan Pasien yang utama dari pada syarat KTP”, bebernya.

Musa menjelaskan, bahwa jelas di Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, nyawa manusia lebih penting dari pada administrasi. Sebagai Pendukung utama Anies-Sandi, Bapak Gubernur DKI Jakarta ini harus sesegera mungkin mencopot Kadinkes Provinsi agar perbaikan kesehatan semakin baik.

“Dinkes itu pak Gubernur sudah banyak masalahnya, ini saja cara Tuhan menegur keras dengan masalah ambulance. Ada contoh anak buah Kadinkes yang bermain dalam korupsi obat non-fornas di Jakarta Timur yang kasusnya pernah ada, kasus pembangunan rumah sakit di DKI Jakarta yang tak jelas rimbanya, dan banyak lagi dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan, dan KPK DKI Jakarta saya berharap bisa masuk kedalam membongkarnya”, tegas Musa.

Musa menceritakan, seorang warga Tambora, Jakarta Barat bernama Halddi dimintai fotokopi KTP dan KK oleh operator 112 untuk mengantar ibunya ke IGD menggunakan ambulans.

“Seharusnya petugas tak memaksa hingga merepotkan, Keburu Wafat mamanya, seharusnya cukup difoto pakai HP untuk awalan dan nantinya baru melampirkan foto copy tetapi fokus untuk nyawa manusia terselamatkan” tandasnya.

Sebelumnya, Selasa (26/6/2018), Halddi mengeluhkan pelayanan operator 112 di Twitter saat dirinya memesan ambulans. Halddi geram lantaran sempat khawatir ibunya tak segera tertolong jika dipaksa menuruti permintaan petugas.

“Saya baru hari ini mau minta bantuan ambulans Pemda DKI telepon lewat 112. Diangkat, lalu diminta fotokopi KTP pasien dan fotokopi KK. Saya pegang aslinya saat ini. Mau masuk IGD, tapi ke tempat fotokopi dulu? Keburu mati mama saya,” kata Halddi ketika dikonfirmasi Rabu (27/6/2018).

Ia juga mengaku mendapat respons kasar dari operator yang menolak menerima foto KK dan KTP asli melalui ponsel.

“Itu ibu operator ngomongnya juga nyolot pula. Orang sakit loh ini malah dijawab dengan kasar sama petugasnya. Enggak bisa ngomong sopan?” keluhnya.

Akhirnya Halddi membawa ibunya ke RSUD Tarakan menggunakan transportasi online. “Masak soal beginian direpotin ke pasien. Saya kalau bukan orang susah enggak mungkin nelepon 112, pasti pakai ambulansyang berbayar,” ungkap Halddi.

Keesokan harinya, Rabu (27/6/2018), Halddi menuliskan klarifikasi di Twitter bahwa prosedur KTP dan KK ternyata memang sudah diwajibkan sejak lama.

Foto KTP dan KK juga bisa kirim via WhatsApp (WA), tapi operator tak memberitahukan informasi tersebut. Halddi lantas terburu naik pitam karena merasa direpotkan. (rls/AG)

Rekan Indonesia Kab.Bekasi Sebut Pelayanan Kesehatan di Bekasi Masih Buruk

By On April 27, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BEKASI, Ketua Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia Kabupaten Bekasi mengatakan perbaikan pelayanan kesehatan harus jadi prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 ayat 1, “setiap warga negara berhak memperoleh layanan kesehatan”, dan UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 14, “setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan optimal.”

Hal itu disampaikan oleh Ketua REKAN INDONESIA Kebupaten Bekasi, Sabam Posma, kepada Media ini, Jumat (27/4/2018), terkait dengan buruknya pelayanan kesehatan bagi warga Bekasi saat di Rumah Sakit, baik di Pemerintahan maupun swasta menjadi hal penting untuk dievaluasi pemerintahan Bekasi.

Ia berpendapat perbaikan pelayanan kesehatan di Bekasi merupakan hal mendesak yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Ia juga mengatakan selama ini telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan RSUD Kota Bekasi melalui lembaga-lembaga survey yang menyatakan tingkat kepuasan warga cukup tinggi terkait pelayanan kesehatan di Bekasi.

“Di lapangan kita masih banyak jumpai permasalahan terkait pelayanan kesehatan dari mulai perawat yang tidak ada senyum, susah cari kamar rawat inap, susah cari ruang perawatan khusus (ICU, ICCU, HCU, NICU dan PICU), masih adanya pungutan terhadap pasien peserta BPJS, pasien terlantar sampai berjam-jam lamanya, sampai persoalan obat dan prosedur RS yang mempersulit pasien,” ujar Sabam dalam keterangan persnya malam ini kamis (26/04/2017)

Menurutnya, pemerintah harus bisa dengan cepat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi warga Bekasi dengan cara memperkuat peran dan memastikan keberpihakannya pada pasien, bukan sebagai badan yang hanya untuk menyelamatkan ‘muka’ RS yang telah melakukan perlakukan buruk dalam pelayanannya.

“Selama ini Dinkes Kota Bekasi cenderung lebih berpihak kepada RS dalam melakukan tindak lanjut keluhan pasien. Tidak ada sikap tegas Dinkes Kota Bekasi dalam memberikan teguran atau pun sanksi kepada RS yang melakukan pelayanan buruk,” pungkas Sabam Posma

Berikut kronologis yang disampaikan kepada Redaksi melalui Pesan WAG nya, Kamis (26/4/2018) sekira pukul 22.30 WIB, salah satu pasien warga bekasi saat dirinya tengah dirawat di RSUD Kota Bekasi, pada Rabu (25/4/2018), oleh Dr.Elsa menympaikan kepada keluarga pasien untuk dirujuk ke Rumah Sakit yang ada mesin HD Infektisius yakni RS Anna Medika, RS Hermina Bekasi, namun pihak BPJS mengatakan bahwa sudak konfirmasi ke RS Awal Bros jika ada satu slop Mesin yang masih Kosong.

Selanjutnya, selaku keluarga melaporkan ke perawat bahwa pasien akan di rujuk sesuai yang sudah di konfirmasi BPJS, hari itu juga keluarga meminta rujukan tetapi tidak bisa perawat mengatakan, kalau pasien masih rawat inap dokter tidak bisa mengeluarkan rujukan. setelah itu keluarga konfirmasi ke Dr.Jeni selaku PIC BPJS Bekasi bahwa pasien tidak bisa dapat rujukan kalau masih di rawat inap.

Kemudian, Dr. Jeni menyarankan keluarga untuk menghadap ke bagian penanggung jawab ruangan Azalia 2A RSUD Kota Bekasi Sri Atun untuk memberi Resum terhadap keluarga, istri pasien lalu menemui Ibu Sri Atun dan menyampaikan sesuai apa yang di sampaikan Dr.Jeni, akan tetapi Sri Atun tidak bisa memberi ‘Resum’ dengan Alasan menunggu Dokter Nurfaita agar pasien di visit. (rls/ag)

Anggota DPR RI Ahmad Sahroni Adakan Pengobatan Gratis

By On April 09, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ratusan warga Jembatan Lima antusias ikuti pengobatan gratis dengan mendatangi Halaman Gedung Sasana Krida (SKKT) Jl.Laksa 2 RT.12 RW.02, Kel.Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. Minggu (8/4/2018). Sejumlah warga bahkan hadir di lokasi satu jam sebelum kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Acara yang dihelat oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem H.Ahmad Sahroni, SE tersebut melalui Sahabat Ahmad Sahroni (SAS) dan Ahmad Sahroni Center (ASC) tersebut merupakan rangkaian kegiatan pengobatan gratis untuk 10.000 warga Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Pantauan Tim GMN, pengobatan gratis di Gedung Sasana Krida tersebut menyasar masyarakat kurang beruntung, tampak warga datang berobat dengan berbagai macam keluhan penyakit. Setelah diperiksa, mereka juga mendapatkan obat secara gratis.

Sekretaris Panitia Kegiatan Pengobatan Gratis, Endang mengatakan kegiatan pengobatan gratis ini menyasar 500 warga yang tersebar di RT.02, 05, 14 dan 07 RW.06 termasuk RT.01 sampai dengan RT.15, RW.02 dan sebagainya.

“Ini merupakan bentuk kepedulian relawan dari ahmad Sahroni, Anggota Komisi III DPR RI terhadap warga Tambora,” ujarnya.

Menurutnya, dipilihnya Tambora karena daerah ini merupakan salah satu wilayah terpadat di Jakarta Barat. Selain di tambora, kegiatan semacam ini juga akan digelar di beberapa wilayah lainnya.

“Ini akan menjadi kegiatan rutin sebagi bentuk tanggung jawab Ahmad Sahroni sebagai wakil rakyat,” terangnya.

Sementara perwakilan Ahmad sahroni Center (ASC) yon Samelly mengatakan sejak awal April memang ahmad Sahroni telah melakukan sejumlah pengobatan gratsi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Menurut dia, ini bnetuk komitmen Sahroni sebagai wakil rakyat yang peduli terhadap kesehatan.

“Kemarin kita mengadakan pengobatan gratis di Kampung Belakang Kamal, Kecamatan Kalideres dan Rumah Susun Cilincing. Hari ini kita juga menggelar pengobatabn grtais di Papanggo Jakarta Utara. Ini dalam rangkaian pengobatan gratis untuk 5.000 warga Jakarta Barat dan 5.000 masyarakat Jakarta Utara, Total 10.000 warga,” pungkasnya. (tis)

Wali Kota Jakbar Kampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

By On March 28, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Dalam rangka kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), Wali Kota Jakarta Barat, HM.Anas Efendi bersama jajarannya melaksanakan aksi makan buah bersama di Halaman Kantor Walikota Jakarta Barat, Selasa (27/3/2018) pagi.
“Sebelum makan nasi. Yul, kita makan buah agar supaya sehat,” ujar Anas Efendi yang didampingi istri, Hj.Supriyanti Anas, Wakil Wali Kota H.M.Zen dan Seko H.Eldi Andi.
Dikatakan Anas, perlu komitmen untuk membiasakan diri hidup sehat, di antaranya dengan membiasakan aktivitas fisik, peregangan otot, melakukan cek kesehatan, dan sebagainya.
Hingga berita ini dilansir, tampak peserta yang mengikuti senam lebih memilih makan buah pisang, daripada jeruk, klengkeng, anggur. “Hampir semua yang ikut senam, suka dengan buah pisang,” pungkasnya sambil tertawa. (dtc-in/red)

Rijal Ketua KPW Banten Rekan Indonesia Dukung Kebijakan Gubernur Banten Terkait Pengobatan Gratis Dengan E-KTP

By On March 06, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, BANTEN - Rencana Gubernur Banten Wahidin Hakim yang akan menjalankan program pengobatan gratis dengan E-KTP mendapat dukungan penuh Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) KPW Banten.

Seperti diberitakan media massa Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan tetap melanjutkan program kesehatan gratis menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP).

Meskipun, Kementerian Kesehatan telah menyurati Pemprov Banten untuk mengintegrasikan program tersebut dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalan yang belum dapet BPJS mau diapain? Kita pun setiap tahun mengeluarkan dana untuk BPJS, tapi masih ada yang belum tercover,” ujar Gubernur Banten usai memimpin rapat awal bulan bersama OPD di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Senin (5/3/2018).

Ketua KPW Rekan Indonesia KPW Banten, Rijal dalam keterangan persnya di Pamulang, Tangerang Selatan Hari ini (6/3/2018) menyatakan mendukung penuh kebijakan gubernur Banten ini, kami bahagia dan merasa bersyukur gubernur bisa sejalan dengan kehendak rakyat Banten terkait urgensi diberlakukannya jamkesda di Banten.

Menurut Rijal, keputusan ini sangat tepat dan ditunggu oleh masyarakat Banten terutama warga miskin. Banyak pengalaman Rekan Indonesia KPW Banten dalam mendampingi pasien miskin yang terbentur regulasi BPJS sehingga tidak dapat dijamin pembiayaan kesehatannya melalui JKN.

"Kami pernah beberapa kali mendampingi masyarakat di rumah sakit, bahkan kejadian terbaru saat kami mendampingi balita Almarhum Fathan asal Lebak Banten. Saat berobat di Rumkit Fatmawati, waktu itu org tua pasien yang hanya kuli serabutan belum punya BPJS dan untuk mendaftar terbentur regulasi permenkes no. 28/2014" papar Rijal.

"Sehingga orang tua almarhum harus membayar sekitar 39 juta karena tidak paham skema Dan alur menjadi peseta BPJS gawat darurat, kami usahakan sampai telepon kepala dinas kesehatan Lebak, kepala dinas sosial Lebak untuk menanggung biaya, semua tidak bisa karena terbentur aturan BPJS no 1 tahun 2015, alasan kedua jamkesda belum disahkan karna gubenrur masih menunggu surat balasan dr menkes" Rijal menjelaskan.

Oleh sebab itu Rijal dan seluruh kader Rekan Indonesia sangat mengapresiasi keputusan gubernur ini dan siap mendukung serta mengawal kebijakan gubernur Banten Wahidin Halim yang akan menjalankan pengobatan gratis dengan E-KTP.

"Kami apresasi dan kami akan ada digarda depan untuk berjalannya program ini, bahkan kami siap datang untuk berhadapan dengan mentri kesehatan" tutup Rijal.

Wilson: Soal Anak Tidak Miliki Kelamin, Perlu Investigasi Lebih Mendalam

By On February 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemberitaan tentang seorang bocah berusia 15 tahun yang dikabarkan tidak memiliki kelamin yang beredar belakangan ini ternyata ‘hoax’. Hal itupun menjadi pertanyaan bagi Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke saat banyaknya yang memviralkan.

Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI itu ada beberapa point dari berita ini yang membingungkan dirinya. “Usia anaknya 15 tahun, waktu yang sangat lama bagi sebuah 'keanehan’ yang tidak terpublikasi di zaman teknologi semaju ini,” ujarnya melalui pesan WAG, Minggu (18/2/2018).

Dikatakan Wilson, warga Sumatera Barat tipikal masyarakatnya cukup terbuka dan maju di bidang publikasi, bahkan sejak jaman Siti Nurbaya. “Agak aneh menurut saya berita itu setelah 15 tahun baru diketahui, perlu diinvestigasi lebih mendalam, jangan sampai kita keliru memberitakan,” pesannya.

Lebih jauh, Wilson menerangkan, bahwa Sumatera Barat cukup ramai dengan petugas kesehatan hingga ke jorong-jorong (perkampungan-red) terpencil. “Saya tidak yakin, anak ini dibiarkan dalam kondisi 'tidak normal' sejak bayi, yang pasti selalu ke posyandu, ke puskesmas, imunisasi, dan perlakuan kesehatan bayi lainnya,” ungkap Wilson, yang juga menambahkan jika ada pembiaran perlu dipertanyakan kerja pemerintah daerahnya itu.

Kemudian, lanjut Wilson, ada nama Datuk Bianso dalam artikelnya, siapa beliau, tidak dijelaskan dalam berita itu. “Ini artikel yang digarap asal-asalan, maaf, bisa menimbulkan salah paham bahkan hoax, akibat ketidakjelasan informasi di sana-sini dalam sebuah berita,” terangnya.

Wilson juga menyampaikan kepada rekan-rekan pengurus dan anggota PPWI di Sumbar untuk mencari informasi tentang kebenaran berita yang beredar. “Perlu informasi yang lebih detil soal bagaimana anak tersebut saat buang air zeni selama 15 tahunan ini? Dan apa jenis kelamin si anak?” pungkasnya. (HER/Red)

Gubernur DKI Jakarta Anies Peringati Hari Kanker Sedunia 2018 di Museum Seni Rupa dan Keramik, Fatahillah.

By On February 13, 2018



NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah melaksanakan acara memperingati hari Kanker Serviks Sedunia 2018, bertempat di Museum Seni Rupa dan Keramik, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (13/2/2018). Sekaligus peresmian Bus Transjakarta Cegah Kanker Serviks.

Hadir dalam giat tersebut, Menkes RI Nila F Moeloek, Ketua Organisasi Aksi Solideritas Era Kabinet Kerja (OASE KK), Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Ketua TP PKK DKI Fery Farhati, Walikota Jakarta Barat, HM.Anas Efendi, Camat Tambora Djaharuddin, serta para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan tersebut sebagai wujud tekan kesadaran dan mendorong warga Jakarta untuk deteksi dini sebagai upaya pencegahan, serta pengobatan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, bahwa peringatan hari kunker sedunia bukan hanya dijadikan kalender even tahunan. Tapi, lebih pada mewaspadai sejak dini terhadap penyakit kunker. “Jangan anggap sekedar even. Ini peringatan, peringatan atas apa? Atas problem kenker,” ungkap Anies.

Dikatakan anies, bahwa kegiatan ini sebagai wujud tekan kesadaran dan mendorong warga jakarta untuk deteksi dini sebagai upaya pencegahan, serta pengobatan. "Deteksi dini jadi kunci karena mayoritas dari kejadian ini sulit disembuhkan karena tidak terdeteksi dini, sudah di fase stadium-stadium lanjut baru terdeteksi," pungkasnya.(spn-in/red0

Jokowi Kumpulkan Tokoh Papua dan Asmat Bahas Wabah Campak

By On January 23, 2018

NewsGemaJakarta.Com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Wentius Nimiangge di ruang kerjanya di Istana Bogor malam ini.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 19.50 WIB ini digelar guna membahas perkembangan serta mencari solusi permasalahan wabah campak dan gizi anak di sejumlah distrik di Kabupaten Asmat.

Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Idrus Marham, serta Kepala Staf Presiden Moeldoko.
 “Mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastruktur khusus,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Selasa (23/1).

Berdasarkan data Kementerian Sosial, 67 anak dari empat distrik dan RSUD Asmat meninggal karena wabah penyakit campak dan gizi buruk.

Di Distrik Pulau Tiga, ada 37 jiwa meninggal, Distrik Fayit 14 jiwa, Distrik Aswi lima jiwa, Distrik Akat dan RSUD Asmat masing-masing empat jiwa meninggal.

Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham sebelumnya mengungkapkan sebanyak 7.230 orang warga Kabupaten Asmat, Papua terindikasi wabah penyakit campak dan gizi buruk.
 Dari jumlah itu, ada warga Asmat yang sudah mendapatkan bantuan dari tim Tanggap Darurat Kemensos RI. 

Saat ini Kemensos RI sedang memikirkan langkah perawatan dan pembinaan berkelanjutan bagi warga di Kabupaten Asmat. 

Kata Idrus, pihaknya akan menggandeng instansi terkait untuk melakukan penanganan terpadu yang bisa dilakukan bersama-sama.

 Jokowi menuturkan, dirinya telah melihat kondisi langsung di lapangan. Menurutnya, pengiriman bantuan kesehatan memang memerlukan waktu tiga hingga empat hari ke daerah terpencil di Provinsi Papua ini.

“Saya kerahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk semuanya membantu. Tapi bukan jangka pendek,” ucap mantan Wali Kota Solo ini. (cnn-in/red)