Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Puluhan Massa dan Ormas Geruduk Kantor LBH Jakarta

By On September 16, 2017

Gema Jakarta, Jakarta - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Komunis, menggelar unjuk rasa di Gedung LBH Jalan Diponegoro No.74 Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017) pagi.

Unjuk rasa kali ini, terkait penolakan atas diselenggarakannya seminar sejarah 65 tentang pengungkapan kebenaran sejarah 1965-1966 oleh Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan (YPKP) 65, yang didukung oleh PAKORBA dan juga LPR KROB .

Adapun Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Komunis meliputi, DPP Gerakan Bela Negara UIB, GPII, PII, STII, SBII, Aliansi Mahasiswa Jakarta, dengan membawa tuntutan Tolak dan bubarkan seminar pembela PKI di LBH Jakarta, serta Tangkap dan proses hukum otak dari penyebaran faham komunis di Indonesia.

Dalam orasi dan spanduk yang terpampang, menyatakan jangan harap komunis hidup kembali di Indonesia, LBH bukan sarang komunis, serta jangan korek luka lama Indonesia yang buat perang saudara komunis tidak, tidak berhak hidup di bumi Pancasila Indonesia Raya.

Informasi sumber Media Gema Jakarta, menyampaikan, tampak terlihat ormas lain tengah didepan Gedung LBH Jakarta, diantaranya seperti Laskar Merah Putih (LMP), Bang Japar, dan lainnya, hingga berita ini disusun kegiatan orasi dan gelar spanduk masih berlangsung dengan kondusif. (Red/Her).

"Bubarkan Hak Angket DPR". Muatan Politik Berbasis Hidupkan Para Koruptor

By On September 16, 2017

Gema Jakarta, Jakarta - Menurut keterangan Ketua BPI KPNPA RI. Rahmad Sukendar mengatakan dan Mencermati dan mengamati persoalan hukum khusunya pemberantasan korupsi makin berat dan penuh tantangan bagi lembaga penegak hukum di Negara Indonesia. Juma't 15 September 2017.

Arfendy Ketua II GWI DPP berpendapat Ketua BPI KPNPA RI. Rahmad Sukendar Bubarkan Hak Angket DPR. Muatan Politik Berbasis Hidupkan Para Koruptor.

Seiring berjalan waktu KPK sebagai lembaga penegak hukum yang konsen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan berhadapan dengan berbagai hambatan dan tantangan yang serius menghantam, bagai badai yang tiada hentinya.

Persoalan korupsi korupsi semakin marak dan tak terbendung akibat adanya mental yang haus akan perkaya diri sendiri dan golongan ataun kelompok sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh oknum para penyelenggara negara.

KPK merupakan lembaga anti rasuah yang memotori pemberantasan korupsi di tanah air sebagai penggerak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagimana diamanatkan oleh Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang pemerintahan tindak pidana korupsi.

BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) sebagai lembaga alat kontrol sosial masyarakat mempunyai visi misi yang konsen terhadap pemberantasan korupsi terhadap lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pengawasan terhadap oknum korporasi atau perusahan yang terlibat langsung atau bersentuhan dengan pekerjaan di lembaga pemerintahan.

Publik masih percaya Terhadap KPK untuk terus bekerja dan pantang menyerah dalam pemberantasan korupsi. KPK semakin hari semakin terus di serang dari berbagai penjuru arah mata angin dan ada upaya untuk melemahkan keberadaan KPK, bahkan baru baru ini mencul wacana KPK untuk di bekukan yang datangnya dari wakil rakyat dan sekarang terus bergulir pansus KPK di DPR.

Sontak rakyat kaget dengan adanya wacana pembekuan KPK yang di lontarkan oleh wakil rakyat, kami semakin bertanya dan berfikir mengapa wakil rakyat yang terhormat bisa mempunyai Ide seperti itu, padahal KPK merupakan lembaga yang di bentuk secara AD HOC yang fokus untuk pemberantasan korupsi untuk sinergi bersama sama Polri dan Kejaksaan dalam memberantasan praktek korupsi Tingkat kepuasan publik masih penuh terhadap KPK,

jika ada yang belum baik dalam sistim  kinerja KPK kritikan itu harus kita lakukan tetapi kritik itu bukan untuk upaya melemahkan apa lagi mebekukan komisi anti rasuah itu, yang kami harapkan koreksi dan kritik terhadap KPK yaitu kritik membangun untuk perbaiki KPK kedepan.

Kami sebagai control sosial yang konsen terhadap pemberantasan korupsi mendukung penuh kepada KPK dan polri untuk terus maju dan fokus dalam pemberantasan korupsi walaupun di tenggah badai dan menghantam ombak yang menerpa institusi penegak hukum yang ingin melemahkan maupun wacana membubarkan KPK.

Rahmad sukendar mendukung penuh kepada Polri yang akan membentuk Densus Anti Korupsi dan meminta kepada Polri, KPK, Kejaksaan untuk terus solid dan sinergi dalam melawan para KORUPTOR! BPI KPNPA RI Menolak keras adanya pansus angket KPK yang di bentuk oleh DPR RI, Menurut kami itu merupakan sesuatu yang ingin melemahkan KPK.

"Kami mendesak kepada DPR RI khususnya tim pansus angket KPK untuk tidak melanjutkan proses angket tersebut di karenakan sarat kepentingan politik kelompok tertentu," pungkasnya.(red/her/rls)

Halimah Penderita Penyakit Tumor,  Butuh Uluran Tangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

By On September 16, 2017

Gema Jakarta, Pandeglang – Sungguh malang nasib Halimah (15) warga Kampung Cangkore Wetan RT 02/03, Desa Ranca Seneng, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Padeglang, harus menahan rasa sakit akibat tumor yang dideritanya sejak 5 bulan lalu.

Karena tak punya biaya, keluarga hanya merawat Halimah di rumahnya. Melalui akun akun Facebook, Puspa zhaNtique menggugah foto kondisi gadis siswi Kelas 2 MTS Cikeusik itu. Perutnya yang membesar membuat Halimah tidak bisa beraktivitas apalagi belajar di sekolah.

“Sepupu saya yang bernama Halimah sedang mengalami sakit tumor sudah lima bulan ini. Mau operasi tapi biaya kami tidak ada, sementara ini kami hanya bisa berobat di tabib.” katanya melalui status facebook.

“Mohon doanya dari sahabat, semoga diberi kesembuhan seperti semula, sekarang sepupu saya hanya bisa menangis menahan rasa sakitnya yang begitu hebat. Ya, Allah kami menunggu keajaibanmu,”. Demikian isi status Puspa zhaNtique yang diunggah sejak 13 September 2017 Pukul 21.10 WIB.

Melihat postingan itu, banyak penguna media sosial merasa prihatin dan miris dengan kondisi yang dialami Halimah. Mereka meminta pemerintah setempat, baik Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten bisa segera turun tangan dan memberikan pertolongan kepada warga kurang mampu tersebut.

Sementara di tempat terpisah, Anggota Dewan DPR-RI Komisi IX Fraksi PKB Hj. Siti Masrifah menyarankan agar Halimah dibuatkan surat keterangan tidak mampu agar bisa diajukan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

Sebagaiman dilansir sbnews.co.id melalu pesab Whatsapp, "Laporkan ke Lurah setempat, karena setiap warga Indonesia yang tidak mampu adalah tanggung jawab Negara, nanti iurannya ditanggung Pemerintah,” katanya, Sabtu (16/9/2017).

Hingga berita ini disusun dan diposting Halimah sedang membutuhkan uluran tangan para dermawan lebih khusus Pemerintah Kabupaten Pandeglang. (Her/rls)

GMAKS Sesalkan Stetmen KIP Provinsi Banten

By On September 16, 2017

Gema Jakarta,  Serang - Lembaga Perkumpulan Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas (GMAKS) sesalkan statement Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Maksur, yang seharusnya memberikan contoh baik dalam memberikan sebuah informasi tertulis maupun secara lisan kepada publik.

Demikian ungkap Ketua Umum GMAKS, Saeful Bahri, dalam pernyataan sikapnya kepada awak media, Jumat (15/9/2017), terkait surat konfirmasi keterbukaan publik yang dikirimkan oleh Lembaga Perkumpulan Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas (GMAKS), kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) beberapa waktu lalu. Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Maksur dianggap membuat statement secara sepihak tanpa melakukan konfirmasi pada pihak GMAKS.

"Jadi wajar kalau sekarang banyak beredar informasi hoax, kalau Komisi Informasinya sudah memberikan informasi tanpa adanya konfirmasi kepada dua belah pihak bahkan ditayangkan di website resmi KIP," ucapnya, sebagaimana direles sbnews.co.id

Saeful juga menjaskan, sebelum pernyataan GMAKS ditayangkan beberapa media, pihak PU Kota Tangsel tidak pernah meminta atau memberi tahu kekurangan persyaratan GMAKS dalam permohonan informasi.

"Seharusnya kalau memang ada kekurangan pihak PU bisa memberikan arahan tentang ada kekurangannnya, karena soal tanda tangan dan stempel sudah direvisi, jadi kalau seperti ini, ada apa dengan Dinas PU Kota Tangsel dengan transpransi pengunaan angarannya," terangnya.

Saeful Bahri juga menyesalkan dan menyikapi stemen Ketua KI Provinsi Banten yang ramai diberitakan, GMAKS berencana akan mengelar aksi demo di Kantor KIP Provinsi Banten dalam waktu dekat.

"GMAKS akan menanyakan dan meminta pertangungjawaban atas statemen tersebut, karena telah merugikan nama baik Lembaga GMAKS yang kini SKT nya masih berlaku hingga Mei 2018," terangnya.

Sementara ditempat terpisah, Ketua KIP Provinsi Banten Maksur mengatakan, masyarakat biasa pun bisa meminta informasi keterbukaan publik dengan hanya membawa Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Datang ke PPID di Dinas dengan menyiapkan Photo Kopi KTP kemudian mengisi folmulir permohonan dan apabila tidak ditangapi bisa disengketakan di KI," jelasnya.

Maksur juga menjelaskan, saat dikonfirmasi pihaknya tidak diberi tahu kronologis permasalahnnya oleh pihak yang bertanya.

"Yang nanya saya tidak bicara soal LSM GMAKS, dia tanya hanya kalau ada LSM saja," terangnya.

Sebagaimana telah diberitakan, pihak GMAKS telah melakukan revisi dalam surat tersebut dan telah melakukan upaya komunikasi kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas (Sekdis) PU Kota Tangsel melalui SMS atau hubungan telepon secara langsung, Pihak PU Kota Tangsel tidak memberikan respon atau memberikan jawaban terkait surat permononan informasi publik GMAKS tidak prosedural. (Her/rls)

Ketum PPWI Wilson Lalengke : Polisi Wajib Tindak Tegas Pelaku Intimidasi Wartawan

By On September 16, 2017

Gema Jakarta, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, sesalkan oknum pengacara yang telah melakukan intervensi dan perlakukan tidak menyenangkan kepada wartawan dari salah satu media nasional di Jakarta.

Demikian ungkap Wilson Lalengke, pria yang juga merupakan lulusan PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012, kepada awak media, Kamis (14/9/2017), menyampaikan bahwa pengacara adalah kelompok masyarakat tentunya mengerti hukum dan harus berperan aktif dalam penegakan aturan hukum perundangan di negeri ini.

"Para pengacara atau penasehat hukum adalah lulusan fakultas hukum, jadi mereka itu adalah kelompok masyarakat yang mengerti hukum dan memahami hukum, seharusnya membantu penegakan hukum dan peraturan perundangan dimanapun meraka berada dan beraktifitas," ujar lulusan dari 3 Universitas terbaik di Eropa itu.

Menurut Wilson, sesuatu yang aneh dan tidak benar jika ada oknum pengacara justru berperan sebagai backing perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

"Oknum Penasehat hukum itu aneh dan telah bertindak tidak benar jika dia justru menjadi backing, mendukung perusahaan melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan, yang menggaji karyawan tidak sesuai peraturan yang ada, jelas harus ditindak oknum pengacara tersebut," Tegasnya.

Bagi pria yang telah mendiklat ribuan warga tentang jurnalisme warga itu, Peradi dan / atau Organisasi pengacara lainnya harus melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap para anggotanya, para penasehat hukum selalu kontrol untuk tetap bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku.

"PERADI atau Organisasi yang menaungi para penasehat hukum harus melakukan monev yang ketat terhadap anggotanya, jika ada pengacara yang nakal, termasuk jadi backing pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum dan perundangan, yaa harus ditindak tegas," imbuh Wilson.

Sehubungan dengan perilaku "Barbar" dari Oknum Penasehat Hukum dan Direktur PT.Rahmat Sejahtera di Jakarta Pusat itu, Wilson menyarankan agar pihak jurnalis yang diperlakukan semena-mena agar membuat laporan polisi.

"Buat laporan polisi saja, itu termasuk perilaku kriminal dan oknum pengacara dan direktur perusahaan, yang telah menghambat tugas-tugas jurnalistik wartawan dan masyarakat. Polisi wajib mengambil tindakan hukum atas yang bersangkutan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa wartawan dari Media Cetak Koran Penyelidik Korupsi (M-KPK) dan Indikasinews.com, tengah mengkonfirmasi kebenaran dugaan pelanggaran UU Ketenagakerjaan PT.Rahmat Sejahtera, terkait temuan dilapangan adanya penggajian karyawan security yang tidak sesuai peraturan, ditambah pemotongan gaji yang tidak jelas.

Bahkan, wartawan tersebut justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari oknum penasehat hukum dan direktur perusahaan dimaksud, oknum penasehat hukum itu menuduh sembarangan tanpa bukti apapun, dan memaksa wartawan mengakui sedang melakukan pemerasan terhadap perusahaan yang dia back-up itu.

Tidak cukup dengan menuduh, oknum tersebut juga mengintimidasi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak etis, "dasar kau binatang" kepada wartawan, juga sempat mengambil barang dan data dari dalam tas milik wartawan.

"Jelas semua itu adalah tindakan kriminal, urusannya polisi itu, aparat hukum harus mengambil tindakan tegas dan sesuai hukum yang berlaku terhadap oknum-oknum pengacara dan / atau penasehat hukum nakal seperti itu," Pungkasnya. (Her/rls).

Semarak HUT Asril Center Ke 4 di Hadiri Gubernur DKI jakarta Terpilih

By On September 16, 2017

Gema Jakarta, Jakarta - Memperingati hari jadinya yang ke 4 tahun, organisasi sosial masyarakat yang bergerak di bidang politik, ASRIL Center menggelar silaturahmi akbar antar kader yang diselenggarakan di Gedung RJA DPR RI Kalibata, Jalan Pengadegan Selatan Raya, Jakarta, Jumat (15/9/2017) Malam.

Peringatan hari ulang tahun ke-4 ASRIL Center, dihadiri Gubernur DKI Jakarta Terpilih Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, Ketua Komisi I DPR-RI MayJen.(Purn) H.Asril Hamzah Tanjung, SIP, yang juga selaku Pembina Umum ASRIL Center, disertai dengan pembagian santunan untuk yatim piatu.


Seperti diketahui, Asril Center merupakan wadah kreatifitas dan persatuan bagi lintas generasi yang bernaung dibawah seorang Mayjend (Purn) H.Asril Hamzah Tanjung sebagai Dewan Pembinanya.

Menurutnya, Asril Center awalnya adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang terbentuk seiring dengan maju dirinya sebagai caleg di daerah pemilihan DKI 1 untuk DPR RI Periode 2014 - 2019 yang berdiri pada 22 September 2013.

"Saat Pilkada DKI Jakarta lalu, Asril Center total mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk pemenangan khusus wilayah Jakarta Timur," ungkapnya.

Dikatakan H.Asril, pada ulang tahunnya yang ke 4 ini, Asril Center semakin kuat dan erat untuk menyongsong era digital membangun Ibukota bersama Gubernur dan Wakil gubernur terpilah yang akan dilantik 7 Oktober mendatang.

"Tantangan harus dihadapi dengan ikhlas untuk menjadikan Ibukota yang maju kotanya dan bahagia warganya," Jelas H.Asril yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI.

Tambah H.Asril, begitupun dalam perhelatan pesta demokrasi 2019 mendatang, selain berjuang untuk Gerindra, "tugas terpenting lainnya adalah menjadikan H.Prabowo Subianto sebagai Presiden RI selanjutnya," Pungkasnya. (Her/rls)

Akibat Cemburu Seorang Suami Tega Bacok Isteri dan Anak

By On September 15, 2017

Gema Jakarta.Com, TANGERANG - Gara-gara terbakar cemburu, AGS (40) nekat membacok istri dan anaknya menggunakan sebilah golak di rumahnya Jalan Raden Fatah RT 03/06, Ciledug, Kota Tangerang. Akibatnya, sang istri Sumiati (38) dan Rosmeri (16) anaknya menderita luka di sekujur tubuh.

Kapolrestro Tangerang Kota Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan, penganiayaan ini terjadi pada Kamis (14/9/2017) pukul 09.00 WIB. Kejadian bermula ketika AGS melihat pesan di WhatsApp (WA) sang istri dari seorang pria yang merupakan mantan pacar korban di sekolah.

Menurut Harry, Sumiati bertemu dengan mantan pacarnya di acara reuni sekolah. Setelah membaca pesan di WA tersebut, AGS mengikuti sang istri yang bertemu dengan mantan pacarnya.

Setelah kembali ke rumah, pasangan suami istri ini pun bertengkar.Tanpa pikir panjang, AGS mengambil sebilah golok dan lmembacok Suamiati tanpa ampun. Penganiayaan ini diketahui Rosmeri (16) dan berusaha untuk melerainya.

Nahas, Rosmeri malah menjadi bulan-bulanan pelaku yang juga ayahnya. Akibat penganiayaan berat ini, ibu dan anak itu mengalami luka bacok yang cukup serius, hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

"Pelaku telah kami tangkap, setelah beberapa jam kabur usai pembacokan tersebut. Infonya gara-gara reuni. Istrinya janjian sama mantannya. Setelah itu, mereka diikuti pelaku dan terjadi pertengkaran," kata Harry di lokasi, sebagaimana dilansir sindo.metronews.com, Kamis (14/9/2017).

Saat ini, korban masih menjalani perawatan di RS Bakti Asih, Ciledug, Kota Tangerang, untuk mendapat perawatan.

Sementara itu, menurut saksi mata Andri (34) mengatakan, saat kejadian mendengar suara teriakan minta tolong. Bersama warga lainnya, langsung berlari melihat langsung ke rumah korban.

"Saat saya keluar, bapaknya bawa golok mau bacok anaknya," kata Andri. Di luar rumah, Andri melihat istri pelaku telah terkapar bermandikan darah. Melihat warga yang terus berdatangan, pelaku yang juga suami korban langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor.

"Saat warga sudah berkumpul, pelaku langsung melempar goloknya, dan kabur dengan menggunakan sepeda motor. Dia kabur dengan bawa anaknya yang masih kecil laki-laki," tambah Andri di lokasi

Sumber : metro.sindonews.com/read/1239673/170/