Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

PSTN : Perusahaan Besar & Strategis, Telkom Tak Bisa Dikelola Dengan 'Manajemen Warteg'

By On April 21, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - 162 (Seratus enam puluh dua) tahun sudah PT Telkom Indonesia berkiprah melayani negeri. Usia 162 tahun Telkom, merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa dalam proses melayani, ber-inovasi hingga menjelma menjadi kekuatan raksasa telekomunikasi nasional.

"Geliat industri telekomunikasi nasional sejak PT Telkom lahir hingga saat ini, menjadi sebuah rekam sejarah dari usia lahir hingga menjadi sebuah Korporasi yang maha besar, setidaknya diukur dari aset dan jaringan telekomunikasi yang tersebar hingga pelosok negeri", demikian di sampaikan Budiman, Peneliti pada Pusat Studi Telekomunikasi Nasional (PSTN) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/04/2018).

Kata Budiman, lalu bagaimana saat ini melihat PT Telkom Era Alex Sinaga, disaat industri telekomunikasi bergerak kearah komunikasi digital. Banyak yang pesimis memandang PT Telkom dimasa sekarang. Telkom adalah perusahaan yang sangat strategis bagi negara karena menyangkut komunikasi yang di butuhkan oleh setiap orang. Sebagai perusahaan besar tak bisa Telkom ini di kelola dengan 'manajemen warteg'

"Pesimisme ini bukan tak beralasan. Nilai kapitalisasi pasar Telkom yang tahun sebelumnya menembus angka 450 triliun, merosot jauh hanya dikisaran 350 triliun rupiah. Ada penurunan hingga 100 triliun. Angka fantastis, karena kerja untuk sampai kesana bukanlah pekerjaan ringan", tegas Budiman

Selain itu sambung Budiman, harga saham Telkom yang tahun-tahun sebelumnya mampu menembus 6000 rupiah/lembar kini terjun bebas di kisaran 3700 rupiah, bahkan diperkirakan akan terus turun hingga akhir tahun ini.

Disisi lain, performa perusahaan kian menurun dari sisi pelayanan publik. Keluhan atas gangguan layanan internet dan sinyal menjadi informasi lazim dimasa sekarang. Miris memang, tetapi itulah keadaan PT Telkom saat ini.

Di satu sisi, skandal sim card bodong yang melibatkan Telkom dan seluruh operator kian memukul wajah industri telekomunikasi. 1 KK dipakai untuk registrasi ratusan ribu nomor sim card, cetus Budiman.

Dia menambahkan, masalah lain yang tak kalah serius adalah data Kominfo soal 43 juta nomor pelanggan Telkom yang belum registrasi hingga akhir maret, kian memukul PT Telkom. Padahal, salah satu yang menjadi aset penting bagi industri telco adalah banyaknya jumlah pelanggan. Tahun lalu, dicatat ada 173 juta pelanggan milik Telkom. Angka yang sangat fantastis.

Soal Satelit Telkom-1 yang hancur tahun lalu, pemerintah dibuat kalang kabut untuk menyelamatkan Telkom dari tekanan dan kemarahan banyak pihak. Manajemen PT Telkom sungguh teledor dalam menangani soal satelit Telkom-1. 

Keteledoran yang telah menjadi bumerang. Salah siapa, kita tunjuk saja hidung Alex Sinaga. Dialah orang yang paling bertanggungjawab selaku orang nomor satu di salah satu perusahaan terbesar negara ini.

"Kita sulit untuk membangun optimisme menyaksikan kerja manajemen Telkom saat ini yang boleh dibilang 'gak beres' dan serampangan. PT Telkom butuh perbaikan dan perombakan manajemen. Jika terus begini nasib buruklah yang akan menghampiri", ungkap Budiman.

Kini bola ada ditangan pemerintah. Mendiamkan keadaan akan terus begini, atau lakukan perubahan untuk kepentingan besar negara. Bertahan dengan keadaan sekarang atau bertindak untuk mencari solusi. "162 tahun Telkom Indonesia, teruslah melayani masyarakat", pungkas Budiman.(*)

Warga Medan Deklarasi Dukungan Pada Anies Baswedan Maju Pilpres 2019

By On April 20, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puluhan warga Medan yang mengatasnamakan diri sebagai Rakyat Medan Mendukung Anies Baswedan (RAMEN) tengah mndeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju menjadi calon Presiden (Capres) 2019 di depan Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII, Kamis (19/4/2018) malam. Mereka menilai Anies Baswedan layak maju menjadi Capres 2019 dengan karakter kepemimpinan yang dimiliki Anies Baswedan.

RAMEN sendiri adalah gabungan beberapa koordinator dari berbagai unsur elemen warga Medan seperti Paguyuban Becak Motor (Betor), Forum Komunikasi Mahasiswa Medan Bersatu (Forkom MMB), Komite Rakyat Miskin Medan (KRMM) dan Persatuan Pemuda Demokrasi Rakyat (PPDR).

Juru bicara RAMEN, Idris Sardi mengatakan bahwa sosok Anies Baswedan adalah figur yang tepat utuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Dengan sosok yang santun, cerdas dan berkarakter gerakan Anies Baswedan adalah tokoh yang dapat diterima oleh semua golongan. Apalagi saat ini ditengah kondisi bangsa Indonesia yang masih belum juga bisa keluar dari krisis multi dimensi sehingga kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan.

“Kami warga Medan sudah muak dengan sinetron politikyang selama ini dilakukan oleh tokoh tokoh nasional. Kami butuh figur yang bukan hanya cerdas dan santun tapi juga memiliki integritas yang tinggi terhadap problem sosial bangsa ini. Dan lewat Anies Baswedanlah harapan itu ada. Apalagi beliau dalam setiap pidatonya selalu mengatakan bagaimana saatnya keadilan sosial itu terwujud. Dan kami ingin bersama sama Anies Baswedan untuk ikut mewujudkan keadilan sosial itu” seru Idris Sardi dalam keterangan persnya ditengah-tengah acara.

Dikatakan Idris, kebijakan Anies Baswedan di DKI telah terbukti banyak berpihak kepada rakyat kecil. Mulai dari pedagang kaki lima sampai rakyat digang gang kecil yang tidak luput dari perhatian Anies Baswedan yaitu dengan menghidupkan kembali becak untuk transportasi di pemukiman penduduk yang jauh dari jangkauan angkutan umum. “Itu semua adalah bagian dari bagaimana mewujudkan keadilan sosial dan bukti bahwa apa yang dilakukan Anies adalah bentuk nyata pembeaannya kepada rakyat kecil.” Tandasnya.

Selain deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maaju sebagai capres 2019, RAMEN juga mengklaim telah mendirikan posko dukungan terhadap Anies Baswedan di Jl. Bersama Gg. Swadaya No.15 Kel. Banten Kec. Medan Tembung Medan Sumatwra Utara. Posko inilah yang nantinya akan terus menggalang dukungan dari warga Medan untuk pencapresan Anies Baswedan sebaagai presiden 2019. (rel)

Peran PPSU Jembatan Lima Dalam Kebersihan Mutlak Diperlukan.

By On April 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Sebanyak 7 Personil PPSU Kelurahan Jembatan Lima bersama warga melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan RT.005/06, Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (19/4/2018).

Hal itu menindak lanjuti atas laporan dari Pengurus RT.005/06 Kelurahan Jembatan Lima, tentang program PPSU termasuk didalamnya gerakan bongkar saluran air yang macet. 

“Setiap Tim PPSU berkewajiban untuk membantu warga dalam masalah kebersihan lingkungan.” Jelas Adm PPSU Jembatan Lima Aryadi.

Menurutnya, kegiatan yang dilaksnaakan ini juga merupkan realisasi yang telah diamanatkan oleh Koordinator Kebersihan Kelurahan Jembatan Lima.

Adapun amanat tersebut anatara lain, seluruh tim PPSU di kelurahan Jembatan Lima dapat melaksanakan program-program kebersihan tahun 2018 terlaksana dengan baik.

“Dimulai dengan meningkatkan nilai kerjasama yang baik yang dikhususkan bagi warga yang dilingkungannya memerlukan penanganan kebersihan yang cepat dan aman,” tandasnya.

Lebih lanjut Aryadi mengatakan, kegiatan kebersihan ini juga untuk upaya dalam rangka mendukung program-program percepatan pembangunan lingkungan bersih dan sehat yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dikesempatannya, Nurhalim Ketua RT.005/06 Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat menyampaikan rasa terimakasihnya kepada segenap petugas PPSU Jembatan Lima, kini pembatas penghalang saluran air sudah bias diakses, guna pengerjaan rutin kerja bakti kedepan. (Rel)

Dewan Pers Digugat Perbuatan Melawan Hukum

By On April 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Kedua Pimpinan Organisasi Kewartawanan, Ketua Umum Nasional DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi, Melalui Kuasa hukum Dolfie Rompas, SH, MH & Partner resmi mendaftarkan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Kedatangan mereka merupakan upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pasalnya, gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah.

Dikatakan Dolfie, bahwa aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kgiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peratuiran sepihak.

“Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers.” Ujar Kuasa Hukum Penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH & Partner.

Lanjut, Dolfie, berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _"(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah"._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

"Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan," imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum.

“Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers,” bebernya.


Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers.

"Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan," jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers.

“Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.” Tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini.

“Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini,” ujar Wilson.

Kasus itu menurut data PPWI adalah:

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang "Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. "Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini," kata Wilson Lalengke.

Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers.

Kontak Person:
Hence Mandagi, SH, Ketua Umum DPP SPRI - 081340553444
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum DPN PPWI – 081371549165
Dolfi Rompas, SH, MH, Ketua Tim Kuasa Hukum - 081319637555

Kapolres Metro Jakarta Barat Pimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Utama Polres Jakbar

By On April 18, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan rotasi terhadap beberapa jabatan struktural dan operasional serah terima ini dilakukan di Ruang Loby Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (18/4).

Dalam serah terima jabatan ini beberapa perwira menengah mendapatkan promosi Jabatan diantara nya AKBP museni yang sebelumnya menduduki sebagai kasat intelkam Polres metro Jakarta barat saat ini dipromosikan sebagai kasubdit 1 dit Intelkam Polda metro jaya sesuai dengan str Kapolda metro jaya  nomor : St /93/1/2018 diganti kan dengan AKBP Yuniar Ariefianto, SH, Sik,MH yang sebelumnya menjabat sebagai Pamen Polda Metro jaya

Berdasarkan str Kapolda Metro Jaya nomor : St / 359/ IV / Kep / 2018 yang semula AKBP Suhermanto dari Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolres Cirebon dan digantikan posisinya oleh AKBP Erick Fredriz,Sik , Msi yang semula menduduki sebagai Kapolsek Taman Sari dan digantikan oleh AKBP Ruly Indra Wijayanto, Sik, Msi yang sebelumnya sebagai Kasubid Provost Bid Propam Polda Metro jaya

Dalam sambutannya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi Sik, MH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selama ini dan suatu organisasi ini merupakan sudah hal biasa perputaran rotasi ini guna melakukan penyegaran pada institusi ini

“AKBP museni dan Akbp Suhermanto merupakan sosok seorang petarung dimana dalam pemikiran beliau mencari sebuah terobosan terbaik untuk keberhasilan institusi ini serta selamat jalan semoga jabatan baru yang diemban ini dapat menjadi kan tolak ukur sebuah keberhasilan selanjutnya dan kami harapkan bagi para pejabat yang baru agar dapat bekerja lebih optimal guna keberhasilan kita bersama,” ujar Kapolres (rls/lth)

Lantaran di PHK Sepihak, Hambali Mengadukan Ke Disnaker Kota Cilegon

By On April 17, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, CILEGON - PT. Mega Auto Finance adalah perusahaan Industri Keuangan Non Bank ( IKNB ) / Leassing yang bergerak didalam pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor roda dua.

M. Hambali sebagai karyawan Koord. Kolektor di PT. MAF Cabang Cilegon menjelaskan bahwa telah bekerja kurang lebih selama empat tahun, akan tetapi enam bulan yang lalu telah terjadi mutasi karyawan ke Bengkulu tanpa pemberitahuan, ketika ditanyakan kepada MAF Cabang Bengkulu bahwa tidak ada nama yang dimutasi atas nama Hambali di MAF cabang Bengkulu.

Selanjutnya Hambali mempertanyakan kembali ke kantor pusat PT. MAF bahwa per November 2017 pihak perusahaan mengatakan bahwa dirinya sudah resign dari perusahaan. Hambali tidak pernah Resign. Sampai saat ini status Hambali di perusahaan tersebut belum ada kejelasan Dan untuk gaji serta tunjangan tidak dibayarkan.

Hambali menambahkan bahwa untuk memperjuangkan statusnya dirinya mengadukan ke Disnaker kota cilegon, mediasi pertama dari pihak PT. MAF Cabang Cilegon yaitu kepala Cabang hadir akan tetapi tidak bisa memutuskan, selanjutnya pada mediasi kedua pihak PT. MAF pusat tidak hadir dalam sidang mediasi kedua tersebut, dan pihak Disnaker  akan melakukan undangan kembali.


Ditempat terpisah H. Suwarni selaku ketua PPPKRI-BN Mada II Kota Cilegon menaggapai hali ini, meminta kepada PT. MAF Cabang Cilegon agar dapat kooperatif terhadap karyawannya mengingat aturan dan peraturan sudah di tentukan oleh pemerintah, jika memang tidak ada respon positif terkait hal ini makan kami selaku ormas yang diberikan kuasa oleh Hambali akan menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa ke PT. MAF Cabang Serang.

Diruangan kerjanya Latif Reza Lubis Kepala Cabang PT. MAF Cabang Cilegon didampingi HRD. Umay menjelaskan bahwa pihak PT. MAF Cabang Cilegon akan kooperatif terhadap keinginan Hambali dan meminta Hambali agar datang ke kantor untuk menandatangani beberapa formulir agar bisa diajukan ke PT. MAF Pusat.

Sumber Release : sbnews.co.id

Setelah Sekian Lama Berjuang, Akhirnya Membuahkan Hasil.

By On April 16, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Terkait Pembagian Hak Waris yang melibatkan Adik dan Kakak, Perkara perdata No.320/pdt.G/PN.jkt.jak-bar. Yang ditangani oleh Kuasa Hukum JJ Amstrong Sembiring,SH.MH.

Perkara Perdata yang berjalan 6thn ini sangat ironi sekali, Setelah melalui proses-proses yang berjalan dari tahun 2012 hingga 2018.


Pengacara Senior, JJ Amstrong Sembiring juga berusaha melakukan gugatan Uji Materi terhadap "Akta Persetujuan dan Kuasa sebagai Pengganti Undang-undang bagi para pihak", sebagai kuasa Hukum dari ahli waris Haryanti Sutanto dan Victorina Arif.

Dalam gugatan tersebut ada empat akta yang di uji materikan di Mahkamah Konstitusi, yakni Akta Persetujuan dan Kuasa nomor 6, 7, 8, dan 9.

Menurut Amstrong, uji materi ini dilakukan karena ketentuan khusus dalam Akta Persetujuan dan Kuasa sebagai Undang-undang bagi para pihak itu, khususnya nomor 8, dianggap bertentangan dengan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Kliennya.

“Bahwa setiap warga negara hak Konstitusionalnya dilindungi oleh UUD 1945 untuk memiliki harta benda sebagai hak milik pribadi atas semua barang dan harta benda dari Orang tua Kandung atau warisan.” jelas Amstrong.

Perjuangan yang penuh diupayakan oleh Kuasa Hukum Amstrong, hingga pernah terjadi insident didalam persidangan PN Jak-Bar, Pengacara Senior ini sampai memecahkan gelas ke wajahnya karena tidak terima atas putusan yang diduga kuat ada keganjalan pada saat sidang di tahun 2015, juga dengan kejanggalan surat kasasi yang penuh coretan kotor yang mengangkangi MK dalam etika penulisan hukum acara peradilan, tegas Amstrong

Dengan berjalanya waktu dan Sampai terjadinya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan kembali No.214PK/Pdt/2017 pada tgl.15/6/17 dengan putusan, Menolak permohonan peninjauan kembali SOERJANI SUTANTO tersebut, Menghukum Pemohon peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,-. Tutur Amstrong

Lanjut Amstrong, Bahwa berdasarkan pasal 196 HIR, Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putisan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan baik dengan lisan,maupun dengam surat kepada ketua Pengadilan Negeri yang yersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari, Tegas Amstrong Sembiring.

Begitu lama berjuang demi mendapatkan Hak, dengan penuh kesabaran setelah melewati berbagai macam proses-proses Hukum dilalui, akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan.

Dan dalam Hal bila dilihat dan di cerna dari segi logika bahwa dengan kekalahan di PN, PT juga Kasasi kalah dan setelah lanjut pengajuan PK Perdata yang diajukan dari pihak penggugat ditolak.

Sesuai ketentuan MK bahwa PK Perdata hanya bisa dilakukan sekali, Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah menyatakan untuk perkara di luar perkara pidana, termasuk perkara perdata yang dimohonkan Pemohon, pemberlakuan PK tetap perlu dibatasi, Hal tersebut didasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana, akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai.

Selanjutnya JJ Amstrong Sembiring,SH.MH merupakan Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amstrong Sembiring, SH, MH & Rekan Jln. Tebet Barat Raya No 28 Jakarta Selatan.

Mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Agustus 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien yang bernama Haryanti Sutanto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI disingkat TERMOHON semula PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT (Terlampir), adapun isi pokok berkas permohonan eksekusi yang diajukan ke PN Jak-Bar, (16/4/18).

Bahwa klien kami pernah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa adapun objek perkara dalam Perkara No.320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar adalah sebagai berikut, Mengingat sangat mendesak bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan keseluruhan Boedel Harta Waris masih dikuasai oleh TERGUGAT berupa perhiasan-perhiasan berupa cincin emas berlian, kalung emas berlian, giwang emas berlian dan jam rolex aseli, televisi atau barang elektronika, perabotan perkakas rumah tangga, dan rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, serta uang sebesar Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuhratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah, dibuka diberitahukan secara detail kepada PENGGUGAT, maka kami ajukan permohonan provisi, sebagai berikut : Memerintahkan TERGUGAT membuka data secara detail mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris yang dikuasai secara penuh berupa, Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/ Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910.

Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m2 (enam sembilan tujuh meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai “Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A”),

Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni harta benda semasa hidup dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT, Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada dialamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan.

Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp.17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuhratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama.

Dan memerintahkan juga TERGUGAT untuk memerincikan secara detail hal tersebut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

b.Memerintahkan TERGUGAT untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara detail dan akuntabel sehingga PENGGUGAT dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya perbuatan TERGUGAT menguasai keseluruhan harta bergerak sejumlah uang tunai yang disimpan dan dibungakan di beberapa Bank Nasional dan hal tersebut menjadi tanggungan penuh TERGUGAT selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya.

c.Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin TERGUGAT akan memulihkan dengan segera hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan TERGUGAT ditambah dengan tanggungan penuh selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun.

d. Memerintahkan TERGUGAT membagi hak masing-masing selaku ahli waris yang sah dengan jelas secara proporsional didasarkan pada hukum waris dengan hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan hak tersebut sebagai hak bagian mutlak masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan juga TERGUGAT memberikan tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan TERGUGAT memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan nilai diperhitungkan membuat PENGGUGAT hidup lebih dari keadaan sebelumnya.

e. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset dikuasai oleh TERGUGAT berupa mobil, perhiasan cincin, kalung,giwang, jam rolex, perabotan perkakas rumah tangga, barang-barang elektronika, rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, sejumlah uang tunai dalam penjualan tanah-tanah kepemilikan Almarhumah Soeprapti sehingga TERGUGAT dapat secara penuh memenuhi segala kewajibannya melakukan tindakan pemulihan kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

f. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris agar PENGGUGAT mengetahui keadaan jumlah yang sebenarnya.

g. Memerintahkan TERGUGAT jika menggelapkan sebagian Boedel Harta Waris yang bukan haknya, maka TERGUGAT bersedia demi tegaknya hukum dan majelis hakim yang mulia menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan pentuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap TERGUGAT yang bertanggungjawab termasuk orang-orang yang membantu TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa sehubungan telah diputuskannya Perkara Perdata No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar tanggal 29-01-2014 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16-10-2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1525 K/Pdt/2015 tanggal 27- 10-2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali No. 214 PK/Pdt/2017 tanggal 15-06-2017.

Adapun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali No. 214 PK/Pdt/2017 yang amarnya berbunyi mengadili: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SOERJANI SUTANTO tersebut, 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Bahwa kemudian, jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Berdasarkan Pasal 197 HIR).

Untuk ini kami bermohon, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan Eksekusi terhadap putusan No 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar, yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Tim)

DPC BPPKB Banten Jakarta Barat Lantik Pengurus dan Jajaran Dengan Dihadiri Ketua DPP BPPKB Banten

By On April 15, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPP BPPKB Banten), tengah melantik para pengurus serta jajaran baru yang ada di Cabang BPPKB Jakarta Barat, berlangsung di Lapangan Tanah Merah, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (15/4/2018).

Acara yang dihelat mulai dari pukul 10.00 WIB dihadiri oleh ribuan massa dari anggota BPPKB tersebut, memang sangat layak untuk diacungi jempol, terlebih dengan dihadirkankan beragam kesenian bela diri, seni tari tradisional, juga pembacaan ayat suci al-quran oleh Kasepuhan dari Kesultanan banten. 

Pantauan Tim GemaMedia Network (GMN), tampak hadir para petinggi serta sesepuh dari organisasi masyarakat BPPKB, diantaranya, Ketua Umum DPP BPPKB Banten, H.Noer Indradjaja, SH, Sekjen DPP BPPKB Banten, Prof.Dr.H.Tb.Dudung Sugriwa, Wakil Sekjen DPP BPPKB Banten, M. Oyim Munandar, SE.MM

Selain itu tampak hadir pula, Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, H.Haerul Anwar alias Kansreng, Wakil Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, Abas dan Dimyati, Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, H.Beceng, Kapolsek Cengkareng, Danramil, serta tamu undangan dari Ormas FBR, LMP, Pemuda Pancasila.

Tampak hadir pula, Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, yakni Gias Kumari Putra, yang turut mengikuti berlangsungnya acara pelantikan Pengurus dan Jajaran DPC BPPKB Jakarta Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, H.Haerul Anwar biasa disapa Kansreng menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada seluruh para Anggota BPPKB Banten serta para sesepuh, pendiri, pengurus DPD, DPC dan DPRt Jakarta Barat yang telah menghadiri acara pelantikan.

Selain menyampaikan terimakasihnya, Kansreng juga mengingatkan kepada seluruh anggota BPPKB untuk senantiasa menjaga dan menjalin silaturahmi sebagai penguatan kelembagaan BPPKB Banten serta mempertahankan nilai persatuan dan kekeluargaan dalam tubuh BPPKB Banten.

Dikesempatan yang sama, Sekjen DPP BPPKB Prof.Dr.H.Tb.Dudung Sugriwa menyampaikan sekilas tentang sejarah berdirinya BPPKB Banten yang merupakan upaya awal dari para sesepuh Banten yang menginginkan adanya kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa.
 
Dikatakannya, adapun para pendiri BPPKB berasal dari kalangan Masyarakat, Kaum Ulama dan Intelektual yang pada saat itu sepakat mendirikan sebuah organisasi yang saat ini disebut BPPKB dengan lambang tasbih dan golok.

Mengenai lambang BPPKB Banten yang terlihat dua golok bersilang, menurutnya itu bukan lambang dari sebuah kekerasan. Namun sesuai AD/ART BPPKB bahwa lambang golok tersebut merupakan lambang kesatuan, dan berdirinya BPPKB Banten berlandaskan kitab atau AD/ART yang distandarisasikan kepada kebenaran baik menurut Undang-Undang maupun hukum negara. 

Selain itu, dalam sambutannya H.Dudung juga selalu menitikberatkan kepada semua jajaran BPPKB Banten untuk tetap menjaga dengan utuh rasa kekeluargaan antar sesama anggota BPPKB khususnya. Hingga berita ini diturunkan, acara berlangsung dengan khidmat , lancar, dan terkendali hingga selesai sekira pukul 13.00 WIB, (Lth/budi/red)

Badan Investigasi Independen PKPPRI Bersama Polri Sepakat Deklarasi Anti Hoax

By On April 14, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat Dan Pengusaha Republik Indonesia (BIIPKPPRI) Darsuli bersama Kombes Erwin C Rukmana dan Kombes Elia, Analis Kebijakan (ANJAK) madya Bidang Binmad Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam Mabes Polri, sepakat deklarasi anti hoax, bertempat di Jakarta, Kamis (13/4/2018) sekira pukul 14.30 wib.

"Perlu diketahui bahwa penyebar hoax adalah melanggar hukum dan dapat diproses hukum sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 28 ayat (1)UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," ujar Darsuli

Lanjut Darsuli, dalam Pasal tersebut menyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Ketua Umum BII-PKPPRI, darsuli sangat mendukung Polri dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku penyebaran Hoax yang serta merta dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  NKRI HARGA MATI...!!! YESS...

"Fenomena hoax atau informasi palsu merupakan efek samping dari kemajuan teknologi informasi. Perlu mengedukasi masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya," ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Erwin C Rusmana juga menyampaikan bahwa media massa maupun media sosial lainnya memiliki sejumlah fungsi. Diantaranya fungsi informasi, fungsi pendidikan, serta fungsi kontrol sosial.

"Informasi yang disajikan media harus berdasarkan fakta kejadian yang benar atau berasal dari narasumber yang kredibel. Konsumen hoax saat ini, masyarakat rawan mengkonsumsi berita bohong bahkan fitnah," bebernya.

Dikatakannya, tak jarang berita yang mengkhianati kode etik jurnalistik tersebut mengandung unsur adu domba serta menggunakan bahasa yang tidak baik. Sayangnya, tak sedikit masyarakat yang justru reaktif dan turut menjadi penyebar informasi hoax tersebut.

Lebih jauh, Erwin C Rusmana mengatakan, pertumbuhan pengguna media sosial begitu pesat sehingga setiap orang bisa memposisikan dirinya sebagai jurnalis (Citizen Jurnalism) masyarakat dengan mudah menyebarluaskan informasi dengan akses internet.

"Menurut hasil survei Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUSKAKOM UI), dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penggunaan internet terbanyak adalah untuk jejaring sosial 87,4 persen, mesin pencari 68,7 persen, chatting 59,9 persen, dan pencarian berita 59,7 persen. Penerima berita sebaiknya tidak tergesa gesa menyebarkan berita yang baru diterimanya," pungkasnya. (dar/her)

Ini Kronologisnya, PT. PCR Diduga Tipu Pemilik Tanah di Bengkalis

By On April 13, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, MANDAU – Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT.Permata Citra Rangau (PT.PCR) diduga telah menipu pemilik Tanah atasnama Dalimunte, warga Jl. Wonosobo Sebanga Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Pasalnya, tanah Dalimunte yang berada bersebelahan dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. PCR Sebanga,  telah dikeruk oleh pihak perusahaan untuk dijadikan tanah timbunan guna menimbun lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. PCR

Sayangnya, sejak tanah milik Ustad Dalimunte diambil oleh PT. PCR, sampai dengan hari ini, hak atas tanah timbunan atau dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah tidak kunjung dibayarkan oleh pihak perusahaan, akibatnya pemilik tanah merasa dirugikan.

Anehnya, berdasarkan hasil penulusuran wartawan Nusantaraexpress, pada Senin 9 April 2018, warga yang telah dirugikan oleh pihak perusahan, termasuk salah seorang yang selama ini memberikan dukungan terhadap berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Sebanga, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

"Secara pribadi, saya sangat kecewa dengan kejadian ini, tanah timbunan yang seharusnya dibayar dan menjadi hak yang harus saya terima, sampai sekarang tidak pernah terealisasi. Bahkan pembicaraan dengan pihak perusahaan sudah dilakukan dan dijanjikan dalam minggu ini akan di bayarkan, namun sampai saat tiba waktu yang sudah menjadi kesepakatan, tidak juga dibayarkan", kata Ustat Dalimunte saat ditemui wartawan Nusantaraexpress dikediamannya. 


Siapa yang tidak kesal lanjutnya,  "Jelas-jelas tanah yang diambil dan dikeruk sebagai tanah timbun untuk dipergunakan di PKS PT. PCR Sebanga merupakan tanah atas nama Saya, masih juga dikibulin, dan mereka para oknum yang berada di pihak PT. PCR sudah melakukan tipu muslihat. Bagaimanapun, pihak perusahaan (PT.PCR) harus bertanggungjawab terhadap pengerukan tanah ini", jelas Ustad Dalimunte.

Ditegaskannya, bagaimanapun Dia akan tetap mengejar,  karena tanah yang diambil oleh pihak perusahaan merupakan tanah miliknya. "Ini tanah saya secara resmi yang saya miliki dengan Sertipikat yang jelas. Siapapun yang merusak tanah saya jika tidak ada persetujuan saya berarti telah melawan hukum. Bagaimanapun harus diselesaikan oleh PT. PCR," sebutnya.

Menurutnya, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dengan Manager PT. PCR, Badaruddin (Dadang). "Menejer PT.PCR Sebanga mengatakan tanah timbunan yang diambil dilokasi tanah saya sudah mencapai 6.000 kubik", jelas Ustad Dalimunte. 

Terpisah, Manager PT. PCR Badaruddin (Dadang) saat dikonfirmasi Wartawan Nusantaraexpress melalui pesan WhatsApp, pada Rabu 11 April 2018, yang bersangkutan diam seribu bahasa, tanpa ada jawaban. 

Dan sampai berita ini diterbitkan, belum ada sebuah kalimat yang menjelaskan terkait dengan pembayaran tanah timbun dari Pimpinan PKS PT. PCR Sebanga. [Tim/Nusantaraexpress]

Kejari Biak Numfor Dinilai Masa Bodoh, LSM Kampak Papua Datangi Jampidsus Kejagung

By On April 13, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA – John Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua Wilayah DKI Jakarta melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor ke Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada Kamis, 12/4/2018. 

Aktivis anti korupsi yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) ini merasa perlu mendatangi Kejagung karena menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Biak Numfor bersikap masa bodoh dan membiarkan perilaku koruptif yang tumbuh subur di RSUD Kabupaten Biak Numfor.

"Kami telah melakukan investigasi di lapangan terkait kekosongan obat-obatan di RSUD Biak, kami langsung menanyakan kepada pasien di Rumah Sakit, tetapi apa yang pasien sampaikan bahwa obat-obatan di Rumah Sakit habis sehingga mereka terpaksa membeli obat di apotik atau di dokter praktek," urai John Rumkorem.

Dengan adanya laporan dari masyarakat, lanjut John, dirinya bersama team langsung langsung melakukan penelusuran keuangan RSUD Biak. 

"Ternyata ada dugaan kuat yang menjadi dasar pelaporan kami kepada pihak Kejaksaan Negeri Biak. Salah satunya adalah temuan terkait penerbitan SK Direktur RSUD Biak Numfor, dr. Eddy. L Rumbarar, bernomor: 900/3225, tanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Besaran Pembagian Sisa Jasa Diagnostik Ruang VIP di lingkungan RSUD Biak Numfor," imbuh John yang merupakan putra kelahiran Biak.

Menurut John, Surat Keputusan tersebut dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 yaitu Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JNK) yang ingin melakukan kenaikan kelas perawatan ke kelas eksekutif di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). 

"Jaminan tambahan sebesar 75% dari tarif INA-CBG yaitu tarif BPJS, sehingga dapat membantu pasien di RSUD namun faktanya, mantan Direktur RSUD Biak Numfor mengeluarkan SK-nya sehingga memberatkan pasien di RSUD Biak dan kami menduga penerbitan SK ini dilakukan untuk kepentingan dirinya, kelompok atau golongan," ujar John dengan mimik geram.

Berdasarkan kebijakan Direktur RSUD Biak itu, manfaat dana sarana diperuntukkan untuk mantan Direktur RSUD Biak Numfor sebesar 25%, Kepala Bagian Tata Usaha sebanyak 25% dan 50%nya disetor ke Kas RSUD Biak Numfor. 

"Saya pikir pembuatan dan penerbitan SK ini merugikan Keungan Negara dan memperhambat proses pelayanan kesehatan di RSUD Biak Numfor. Sehingga diduga ada kerugian negara senilai 200.000.000,00," tegas John.

Kegeraman aktivis yang rajin mengamati dan mengkritisi kebijakan yang bernuasna KKN beberapa oknum pejabat di Biak ini terus bertambah. 

"Ini baru SK, belum lagi transfer uang ke rekening pribadi mantan Direktur RSUD Biak Numfor. Dan anehnya, ada penyewaan ATM Bank BRI di lingkungan RSUD Biak yang mana penyewaan tersebut mulai dari tanggal 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2021. Uang hasil penyewaan tersebut seharusnya disetor ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, namun bukti setoran dari hasil sewaan itu disetor ke rekening Direktur RSUD Biak Numfor senilai Rp. 129.600.000,00," kata John.

Sebenarnya, kata John lagi, pihaknya sudah melaporkan bukti-bukti ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Biak dan sudah diserahkan kepada pihak PIDSUS Kejaksaan Negeri Biak, Nomor laporannya 408/FPKB/J2/2018, tertanggal 19 Februari 2018. Namun sampai saat ini pihak Kejaksaan Negeri Biak masih tutup mata dan tidak peduli soal Korupsi di Biak. 

"Untuk itu kami datangi Jampidsus di Kejaksaan Agung RI dan menyampaikan laporan ini agar segera mantan Direktur RSUD Biak Numfor dr. Eddy. L Rumbarar dipanggil dan diperiksa terkait penenerbitan SK serta rekening pribadi, karena sampai saat ini pelayanan kesehatan di RSUD Biak Numfor menurun drastic, stok obat-obatan habis," pungkas John Rumkorem. [YK/Red]

Temu PPWI – Biro Umum Setpres RI

By On April 13, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI), diwakili oleh Ketua Umum, Wilson Lalengke, dan Sekretaris III, Maya Agustin, berkesempatan bersilahturahmi dengan Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden Republik Indonesia, H. Yudhi Wijayanto di kantornya, di Gedung Sekretariat Presiden, Jl. Merdeka Barat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 12 April 2018.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, disamping untuk menjalin tali silahturahmi, juga dimaksudkan untuk berbagi pemikiran serta menyampaikan usulan dan aspirasi dari para warga pewarta kepada Pemerintah, terutama terkait dengan peran negara dalam pengelolaan informasi, pemberitaan, dan media masa di tanah air.

Temu silahturahmi di Kamis siang yang cerah tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Banyak hal yang mengemuka selama diskusi, antara lain tentang keberadaan pewarta warga dan perannya dalam mengembangkan sistim jurnalisme rakyat yang penting bagi perkembangan peradaban bangsa selama ini.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PPWI menjelaskan tentang organisasi PPWI yang lahir sebagai respon atas munculnya genre baru di dunia jurnalistik yang memberi ruang kepada setiap warga masyarakat menjadi wartawan warga. Di sela-sela pemaparan tentang organisasi, Wilson juga menyerahkan buku profil organisasi PPWI, profil Koran Online Pewarta Indonesia dan PPWI Media Group, serta Media Kit Harian Online Kabar Indonesia yang berpusat di Belanda.

Untuk itu, pada kesempatan ini, dengan tulus hati, PPWI menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang amat tinggi kepada Yth. Bapak Yudhi Wijayanto, Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan menerima kunjungan ini, bersilahturahmi, bertukar pikiran, berdiskusi dan berbagi ide bersama dalam banyak hal, terutama terkait informasi, komunikasi, publikasi, dan media massa demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas infomasi.

Semoga pertemuan pada Kamis siang, 12 April 2018, dari pukul 12.30 s/d 14.00 WIB boleh menjadi awal yang baik dalam menjalin komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah sebagai representasi kekuasaan negara dengan PPWI, salah satu elemen rakyat di bangsa ini.

Pembangunan negara Indonesia tercinta mutlak berjalan beriringan dengan program pencerdasan setiap warga negara melalui asupan informasi yang berkualitas, yakni informasi yang benar, faktual, aktual, inspratif, optimistik, dan mengandung nilai moral yang tinggi. Kiranya beberapa ide yang berkembang dalam pertemuan ini dapat menjadi wacana dan bahasan ke masa depan dalam rangka mencapai Kejayaan Indonesia yang dicita-citakan, Amin… Bravo Biro Umum Setneg RI…!!!. (Red)

Terkait Pengancaman Wartawannya, Kuasa Hukum Media Jakarta Daily Akan Kawal Terus.

By On April 12, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, TULANG BAWANG - Terkait pengancaman yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dirinya sebagai Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo) Kabupaten Tulang Bawang atas nama Elian Toni kepada salah satu wartawan jakarta daily atas nama Chandra Foetra S yang terjadi pada hari Sabtu, (10/02/18) lalu dan kasusnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Tulang Bawang pada hari Minggu, (11/02/18) lalu dengan nomor : LP/48/II/2018/POLDA LPG/RES TUBA, masih berlanjut.

Pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang telah melayangkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A1 pertama kepada wartawan Jakarta Daily, Chandra Foetra S (Pelapor) dengan nomor : B/46/II/2018/RESKRIM pada hari Rabu, (14/02/18) yang isinya dituliskan bahwa pihak kepolisian Polres Tulang Bawang akan melakukan penyelidikan/penyidikan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari.

Pada hari Kamis, (08/03/18), Kanit IV Tipiter Satuan Reskrim Polres Tulang Bawang, Ipda Jepri Syaifullah , S.H kepada Chandra Foetra S (Pelapor) dan awak media disaksikan oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP. Raswanto Hadiwibowo, SIK dan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP. Donny Kristian Bara'langi, SIK di ruang Kapolres, memberitahukan hasil perkembangan penyelidikan/penyidikan sementara.

"Dari hasil penyelidikan/penyidikan dan pemeriksaan beberapa saksi, kami sudah limpahkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Tuang Bawang, namun dikarenakan pengancaman tersebut melalui telpon atau elektronik, maka harus ada keterangan dari ahli ITE dan ahli bahasa yang membenarkan kalau hal tersebut ada unsur kriminalnya," katanya.

Sabtu, (07/04/18), pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang kembali memberikan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPHP) kedua kepada saudara Chandra Foetra S. (Pelapor) dan surat panggilan kedua kepada 4 orang saksi atas nama Feri Yadi Bin Badrol, Junaidi Bin Rosdi Amrin, Hj. Halina Binti Hi. Saidin dan  Panca Widya Wati (Istri Pelapor).

Dalam SP2HP kedua tersebut, pihak kepolisian Polres Tulang Bawang memberitahukan perkembangan hasil penyidikan, yang diantaranya :

a. Cek TKP dan membuat Sket TKP
b. Kirim SPDP ke Kejari Tulang Bawang
c. Melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi
d. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli ITE dari IBI Darmajaya Bandar Lampung atas nama Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom Bin Panji Suprayitno
e. Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S Binti H.A. Aziz Hasbullah Nur
f. Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor (status saksi) atas nama Elian Toni Bin Abdur Rahmanmaca
g. Melakukan penyitaan barang bukti dari pelapor dan
h. Melakukan penyitaan barang bukti dari terlapor.

Dari hasil penyidik Polres Tulang Bawang kepada Ahli Bahasa dai Kantor Bahasa lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S tersebut yang dituliskan dalam SP2HP kedua menerangkan, "Dalam BAP nya Ahli Bahasa memberikan keterangan dan menyimpulkan berdasarkan analisis leksikal dan pramagtiknya, kata-kata atau kalimat-kalimat dalam percakapan tersebut tidak memiliki muatan yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukan secara pribadi.

Kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut bermuatan tantangan atau menantang, yakni mengajak berkelahi (bertanding, berperang)," kata Kiki sebagaimana yang dituliskan penyidik di SP2HP tersebut.

Advokat yang sekaligus Penasehat Hukum media online JakartaDaily.ID Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H. dari Andita's Law Firm Jakarta, medengar keterangan dan kesimpulan yang dikatakan oleh Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Lampung atas nama Kiki Zakiah, S.S  tersebut yang di uraikan melalui SP2HP, menimbulkan pertanyaan baginya, menurutnya keterangan tersebut tidak masuk akal dan tidak benar.

Melalui pesan wahtsap miliknya, Tonin mengatakan,  "Minta ajukan ahli yang lain lagi, karena ahli itu sakit perut, ahli salah satu alat bukti dan ada 4 alat bukti lainnya, untuk jadi tersangka cukup 2 alat bukti dan untuk dihukum 3 alat bukti tambah keyakinan, cari guru bahasa indonesia kelas SD saja....., kalau saya simak dari rekaman percakapan antara pelapor dan terlapor, kalimat "Anjing" sudah suatu makian, "Pecahkan Mulut" sudah ancaman, terus adapun kalimat "Ingat janji saya" dan "Mati" itu sudah masuk ranah pengancaman dan menakut-nakuti, sekarang kalau penyidik mau dipecahkan mulutnya apa bukan ancaman," tegas Tonin, hari inji (11/04).

"Kalau ahli bahasa mana tahu ancaman atau bukan, dan itu kan bukan tulisan, secara psikologis apakah orang terancam atau tidak dengan kata-kata itu, jadi bukan isi bahasanya, dan penyidik suruh baca lagi unsur ancaman dalam KUHP," tutupnya.

Advokat Singarimbun dari Andita's Law Firm yang sekaligus sebagai penasehat hukum media JakartaDaily.Id pun dengan tegas akan mengawal kasus ini sampai di persidangan nantinya. (Tim - PPWI - RN)

Erasmus Huis Hadirkan Konser Alexander Ullman di Jakarta

By On April 12, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta – Lembaga Kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, mengadakan acara konser tunggal menghadirkan Alexander Ullman, bertempat di The Erasmus Huis, Kedubes Belanda, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 11 April 2018. Alexander Ullman adalah pemenang pertama Franz Liszt Piano Competition ke-11 yang berlangsung di Utrecht, Belanda, tahun 2017 lalu. Tidak kurang dari 300 penonton menyaksikan konser anak muda berkebangsaan Inggris ini yang berlangsung dari pukul 19.30 hingga 21.45 WIB.

Hadir menyaksikan konser ini antara lain, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, H.E. drs. Rob Swartbol; Deputy Director Erasmus Huis, drs. J. J. M (Joice) Nijssen; dan sejumlah pejabat kedubes Belanda, serta masyarakat Belanda yang ada di Jakarta. Selain itu, turut hadir juga Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang mendapat undangan langsung dari Almamaternya di Belanda, Universitas Utrecht, bersama rekan studinya di universitas yang sama, Marlinda J Sumampow dan Muhammad Faisal.

Dalam penampilannya yang pertama di Indonesia itu, Alexander yang asal London ini membawakan belasan lagu-lagu instrumentalia gubahan Franz Liszt, seorang komposer Hungaria yang hidup pada abad ke-19 (1811-1886). Sebagaimana dicatat sejarah, semasa hidupnya Liszt adalah seorang pianis dan guru music yang telah menghasilkan tidak kurang dari 700 komposisi musik klasik, termasuk lagu-lagu rohani dan puisi simponi. Selain karya-karya Liszt sebagai lagu-lagu utama, Alexander juga membawakan komposisi musik karya dua komposer ternama Rusia, Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893), dan Igor Fyodorovich Stravinsky (1882-1971).

Selain di Jakarta, Alexander Ullman dijadwalkan akan mengadakan konser selanjutnya di Surabaya pada tanggal 14 April 2018 bertempat di Balai Adika, Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur; dan di Medan pada 16 April 2018, bertempat di Auditorium Wesley Methodist Church, Medan, Sumatera Utara. Dari Indonesia, Alexander bersama Executive Director of the Liszt Competition, Rob Hilberink, yang juga adalah alumni Universitas Utrecht, akan melanjutkan lawatan konsernya ke Australia.

“Konser ini cukup menarik dan menyenangkan, terutama karena bisa menjadi ajang bertemu kawan lama maupun kawan baru. Sebagai orang Indonesia tulen yang sejak kecil kurang terbiasa dengan musik klasik, permainan piano yang bagus dari Alexander terasa agak asing bagi saya. Apalagi cukup lama penampilannya karena belasan komposisi lagu dimainkan. Tapi, jika ada event seperti ini lagi, saya memilih akan datang lagi,” jelas Wilson ketika dimintai kesan-kesannya usai menyaksikan konser tunggal Alexander Ullman.

Usai konser, nampak Alexander yang terlihat cukup gagah dengan balutan hem putih dan jas hitamnya sibuk melayani permintaan foto bersama ratusan fans yang telah menunggunya di halaman Erasmus Huis. Sukses selalu untuk Anda Alexander! (AL/Red)

Pungli Marak di Kejari Balige, Ketum PPWI Minta Jamwas Kejagung Turba

By On April 11, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Balige - Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menegaskan agar Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tugas pengawasan dengan turun ke bawah (Turba). Hal ini disampaikannya menanggapi dugaan maraknya praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kejaksaan Negeri Balige, Sumatera Utara.

Dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Wilson Lalengke yang juga adalah Ketua Umum PPWI Nasional, menyampaikan bahwa dirinya sangat prihatin atas rendahnya moralitas aparat hukum di Kejari Balige yang tega memeras korban penganiayaan yang seharusnya dibela dan dilayaninya. 

"Berdasarkan laporan dari warga, Marly M Sihombing (55) anggota PPWI Toba Samosir, yang keponakannya mengalami penganiayaan beberapa waktu lalu, saya sungguh prihatin terhadap integritas dan moralitas oknum-oknum Jaksa di Kejari Balige yang amat rendah, memalukan sekali," kata Wilson melalui pesan WhatsApp-nya, Selasa, 10 April 2018.

Permasalahan ini bermulai sejak Mei 2017 lalu, saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Evalina Br. Lubis (50) yang dilakukan oleh Nurmi Br. Purba (53) di Laguboti, Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara. Kasus tersebut telah berproses hingga ke Pengadilan Negeri Balige. Putusan hakimpun sudah terbit yang memutus pelaku Nurmi Br. Purba bersalah dan dihukum kurungan 2 bulan penjara. Saat ini, putusan hakim tersebut belum bisa dieksekusi, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus itu melakukan banding atas putusan tersebut.

Sebagaimana diceritakan langsung oleh Marly, yang merupakan tante dari Evalina, ketika mengadukan nasib kasus keponakannya kepada Ketua Umum PPWI di Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta, saat berkas bergulir di Kejari Balige, korban dimintai uang Rp. 5 juta oleh oknum Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) AP Frianto Naibaho, SH. 

"Alasannya, agar JPU mau menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan atau 1 tahun penjara dan si terdakwa ditahan. Uang tersebut diserahkan oleh korban bersama saya kepada oknum-oknum di Kejari Balige itu melalui JPU bernama Diky Wahyu A, SH 3 juta rupiah dan staf pekerja harian lepas Hasiholan Hutapea 2 juta rupiah lagi atas titipan pesan Kasi Pidum," ujar Marly yang datang bersama suaminya bertemu Wilson Lalengke beberapa waktu lalu.

Korban jelas kecewa dengan tingkah laku bejat para oknum di Kejari Balige tersebut. JPU ternyata hanya menuntut terdakwa 4 bulan penjara, dan diputus oleh hakim dengan kurungan 2 bulan penjara. Kenyataan pula, putusan pengadilan itu tidak bisa dilaksanakan, terdakwa tetap bebas berkeliaran. "Ada persengkongkolan apa antara terdakwa dengan pihak Kejari dan Pengadilan di Balige ini?" keluh Marly yang terlihat lelah menghadapi bobroknya mentalitas oknum-oknum penegak hukum di daerahnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Wilson Lalengke, mencoba mengkonfirmasi kepada pejabat Kabag Humas Kejari Balige, Frengky H Pasaribu, SH, MH yang juga adalah Kepala Seksi Intelijen Kejari Balige, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan diam membisu seribu bahasa.

"Saya sudah coba meminta klarifikasi dari pejabat Humas Kejari Balige, ke Pak Frengky Pasaribu, terkait laporan Ibu Marly ini, namun sudah beberapa hari saya tunggu jawaban, beliau tidak memberi respon sama sekali," imbuh trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, wartawan dan masyarakat umum tersebut.

Menanggapi fenomena pungli yang marak dilakukan oknum berseragam di Kejaksaan Negeri Balige, Wilson mendesak agar Kejaksaan Agung, khususnya unit Jamwas Kejagung, melakukan pengusutan dan menuntaskan masalah ini, membersihkan kejaksaan dari oknum-oknumnya yang amoral dan bermental koruptif. 

"Saya sungguh amat menyayangkan, lembaga-lembaga penegak hukum di negeri ini masih dihuni para perampok rakyat menggunakan kewenangan undang-undang yang dipegangnya. Jamwas Kejagung harus turba, mengusut tuntas dan membersihkan lembaga kejaksaan dari oknum bejat, amoral, dan bermental koruptif di Kejari Balige itu," tegas alumni dari 3 universitas terbaik di Eropa itu. (JKN/Red)

Puluhan Perwakilan Masyarakat Biak Numfor Papua Datangi KPU Pusat

By On April 10, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puluhan Perwakilan masyarakat Biak Numfor, dengan didampingi Guntur Frans Somnof selaku juru bicara, tengah mendatangi Kantor KPU Pusat, bertempat di jalan Imam Bonjol No.32, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (9/4/2018) sekira pukul 13.00 WIB.

Guntur Frans Somnof yang menjadi juru bicara dari puluhan rekannya kepada awak media mengatakan, bahwa kedatangan dirinya bersama para perwakilan adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Biak Numfor terkait kondisi terkini diwilayah Biak Numfor yang akan melaknsakan Pilkada serentak.

“Kami bersama para perwakilan masyarakat dari Biak Numfor akhirnya diterima oleh Biro Hukum KPU Pusat, selama kurang lebih satu jam,” ungkapnya kepada media ini.

Dikatakannya, dalam audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja Biro Hukum KPU Pusat menghasilkan beberapa catatan penting, yang segera akan ditindaklanjuti oleh KPU Pusat RI, setelah seluruh hasil pembicaraan itu disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pimpinan KPU RI oleh Biro Hukum melalui rapat internal KPU RI.

Lebih jauh, Guntur menyampaikan, terkait kasus Pilkada 2018 Kabupaten Biak Numfor, Anggota Perwakilan masyarakarat Biak Numfor juga melaporkan kondisi dan situasi masyarakat Biak Numfor yang tidak kondusif serta rawan konflik. Pasca putusan PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Makassar No:20/G/Pilkada2018/PTTUN Mks yang memutuskan pelaksanaan Pilbup Bika hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Nikodemus Ronsumbre – Akmal Bachri Hi Kalabe dan Andreas Msen – Yustinus Noriwari.

“Ini perlu mendapat perhatian serius KPU RI selaku penanggungjawab Penyelenggara Pemilu, khususnya Pilkada 2018 Biak dalam pengambilan keputusan lebih lanjut dalam koordinasi kerja di jajaran KPU yakni KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPUD Biak Numfor,” imbuh Guntur. Bersama Guntur Frans Somnof, juga terlihat perwakilan masyarakat Biak lainnya, yakni Ayub Rumkabu, Elieser B, Josua N, Alex M, Hasanuddin, Suyudi, Lius R, Melkisedek Awak, dan Martinus.

Disampaikan pula bahwa pihak tergugat yang saat ini merasa dirugikan, yakni pasangan Herry Aryo Naap-Nehemia Wospakrik, adalah calon dari petahana yang terancam didiskualifikasi dan ini diprediksi akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat Biak Numfor. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, kondisi ini akan menimbulkan gesekan di masyarakat Kabupaten Biak Numfor.

“Sementara kita semua berharap pelaksanaan Pilkada 2018 Biak sebagai salah satu agenda nasional harus berlangsung aman, tertib dan damai sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” jelas Guntur.

Pada kesempatan tanya-jawab, para perwakilan mempertanyakan tentang berita yang sempat di rilis media Jubi di Jayapura tertanggal 6 April 2018 lalu yang memberitakan bahwa Komisioner KPU Provinsi Papua, Isak Hikoyabi, telah melakukan komunikasi dengan KPU RI agar KPU Biak segera melaksanakan putusan PT TUN Makassar. 

“Ini dibantah oleh Biro Hukum KPU RI bahwa sampai dengan saat ini mereka belum menerima informasi secara formil atau belum ada berkas yang masuk, juga belum ada arahan dari pimpinan KPU RI terkait Kasus Pilkada Biak,” tegas Guntur.

Senada dengan itu, Fakhrul Huda, SH, Staf Sub Bagian Penyuluhan Peraturan yang mewakili Biro Hukum KPU RI, menyampaikan bahwa hasil pembicaraan dalam pertemuan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan. “Hasil pembicaraan kita hari inilah yang akan kami laporkan kepada pimpinan KPU RI,” ujar Fakhrul Huda. 

Selanjutnya tim KPU Pusat, lanjut Fakhrul Huda, akan secepatnya turun ke Biak untuk melihat fakta-fakta secara langsung dan dekat terkait situasi dan kondisi Kabupaten Biak Numfor sesuai laporan hasil pembicaraan hari ini.

Di kesempatan tersebut, Biro Hukum KPU Pusat juga merespon pertanyaan peserta delegasi tentang adanya tindakan diskresi oleh pimpinan daerah yang mencalonkan diri dalam pilbup. 

“Menyangkut pasal 89 Peraturan KPU yang ditanyakan oleh salah satu peserta pertemuan dalam hal tindakan diskresi oleh pimpinan daerah yang mencalonkan diri pada pilbup 2018 ini, itu sangat memungkinkan, sehingga ini juga akan menjadi laporan kami Biro Hukum KPU RI kepada Pimpinan KPU RI,” pungkas Fakhrul Huda. (YK/AL/Red).

Polemik Gerakan #2019GantiPresiden, Ini Tanggapan Yusril

By On April 09, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Para warganet tengah diramaikan dengan kemunculan tanda pagar #2019GantiPresiden sebagai gerakan menolak Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden untuk periode kedua. Gerakan #2019GantiPresiden ini bahkan diwujudkan dengan beredarnya kaos bertulis 2019 Ganti Presiden.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan tak ada yang salah dengan hal tersebut. Mengingat hal tersebut merupakan aspirasi sebagian warga.

“Ya aspirasi orang ya boleh boleh saja, jadi kalo bisa dikatakan orang bikin kaos 2019 ganti presiden sah saja. Masa aspirasi dihalang-halangi,” kata Yusril di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Senin 9 April 2018.

Yusril menambahkan, hak setiap orang untuk memilih pemimpinnya. Jika memang menginginkan mengganti presiden pada 2019, wajar dan tidak bisa disalahkan karena memang hak politik warga negara.

“Sama juga saya mengatakan 2019 tetap presiden sekarang atau presidennya dua periode kan kaya gitu itu enggak bisa dihalang-halangi,” ujarnya dikutip dari viva

Menurut dia, presiden atau siapapun tidak perlu berlebihan menanggapi hal tersebut. Karena tidak mungkin hanya tulisan di kaus atau sosial media dapat mengganti presiden.

“Kalau dikatakan masa baju kaos bisa ganti presiden. Kemudian di sebelah juga masak baju kotak-kotak bisa bikin orang jadi presiden kan gitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan (GK) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 7 April 2018. Galang Kemajuan merupakan simpul relawan yang dibentuk untuk mendorong Jokowi kembali memimpin di periode kedua.

Selain bicara soal infrastruktur hingga isu Partai Komunis Indonesia (PKI), isu kampanye hitam sempat disinggung Jokowi. Ia mengkritisi gerakan berupa kaus bertuliskan #2019GantiPresiden. Menurut dia, upaya yang diinisiasi partai oposisi makin tak masuk akal.

“Masak kaus bisa ganti presiden. Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu berkehendak, bisa. Kalau rakyat tidak mau ya tidak bisa. Juga kehendak dari Allah,” ujarnya.