Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Melalui Partai PBB Dr.Dewi Yuliawati Maju Sebagai Calon Legislatif

By On April 21, 2018

Bakal Caleg Wanita Dr.Dewi Yuliawati saat diterima Oleh Sekjend PBB Fery Afriansyah Noor
NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang pimpinan DR. Yusril Ihza Mahendra menjadi idola para calon bacaleg, mulai dari tokoh di internal partai PBB sendiri maupun tokoh diluar PBB bahkan banyak dari tokoh Partai Islam lainnya yang ikut daftar menjadi bacaleg.

Salah satunya adalah Dr.Dewi Yuliawati, sosok perempuan yang pernah menjadi Direktur Rumah sakit Binamulya Pasar Rebo ini pun ikut andil dalam pencalonan untuk maju sebagai Bakal Calon Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB).

Menurutnya, Partai ini sangat konsisten membela kepentingan umat Islam, banyak hal-hal yang perlu perbaikan terutama dari sektor kesehatan untuk rakyat miskin, masih ada ketimpangan pelayanan dan prosedur yang dilakukan oleh rumah sakit.

“Jika yang berobat warga miskin, mereka sulit untuk mengakses informasi terkait hak mereka sebagai pasien,” ujar Dr.Dewi Yuliawati

Ibu berjilbab bersuamikan pengusaha ini pun meminta dukungan dan do’a warga Jakarta, khususnya Daerah Pemilihan (DAPIL) wilayah Jakarta Timur untuk bersama-sama membela Islam dan NKRI melalui Partai Islam.

“Partai Bulan Bintang (PBB) insya Allah, menjadi idola kaum ibu Majelis Taklim di Jakarta,” pungkasnya mengakhiri perbincangan saat menunggu kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Fery Afriansyah Noor.

PSTN : Perusahaan Besar & Strategis, Telkom Tak Bisa Dikelola Dengan 'Manajemen Warteg'

By On April 21, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - 162 (Seratus enam puluh dua) tahun sudah PT Telkom Indonesia berkiprah melayani negeri. Usia 162 tahun Telkom, merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa dalam proses melayani, ber-inovasi hingga menjelma menjadi kekuatan raksasa telekomunikasi nasional.

"Geliat industri telekomunikasi nasional sejak PT Telkom lahir hingga saat ini, menjadi sebuah rekam sejarah dari usia lahir hingga menjadi sebuah Korporasi yang maha besar, setidaknya diukur dari aset dan jaringan telekomunikasi yang tersebar hingga pelosok negeri", demikian di sampaikan Budiman, Peneliti pada Pusat Studi Telekomunikasi Nasional (PSTN) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/04/2018).

Kata Budiman, lalu bagaimana saat ini melihat PT Telkom Era Alex Sinaga, disaat industri telekomunikasi bergerak kearah komunikasi digital. Banyak yang pesimis memandang PT Telkom dimasa sekarang. Telkom adalah perusahaan yang sangat strategis bagi negara karena menyangkut komunikasi yang di butuhkan oleh setiap orang. Sebagai perusahaan besar tak bisa Telkom ini di kelola dengan 'manajemen warteg'

"Pesimisme ini bukan tak beralasan. Nilai kapitalisasi pasar Telkom yang tahun sebelumnya menembus angka 450 triliun, merosot jauh hanya dikisaran 350 triliun rupiah. Ada penurunan hingga 100 triliun. Angka fantastis, karena kerja untuk sampai kesana bukanlah pekerjaan ringan", tegas Budiman

Selain itu sambung Budiman, harga saham Telkom yang tahun-tahun sebelumnya mampu menembus 6000 rupiah/lembar kini terjun bebas di kisaran 3700 rupiah, bahkan diperkirakan akan terus turun hingga akhir tahun ini.

Disisi lain, performa perusahaan kian menurun dari sisi pelayanan publik. Keluhan atas gangguan layanan internet dan sinyal menjadi informasi lazim dimasa sekarang. Miris memang, tetapi itulah keadaan PT Telkom saat ini.

Di satu sisi, skandal sim card bodong yang melibatkan Telkom dan seluruh operator kian memukul wajah industri telekomunikasi. 1 KK dipakai untuk registrasi ratusan ribu nomor sim card, cetus Budiman.

Dia menambahkan, masalah lain yang tak kalah serius adalah data Kominfo soal 43 juta nomor pelanggan Telkom yang belum registrasi hingga akhir maret, kian memukul PT Telkom. Padahal, salah satu yang menjadi aset penting bagi industri telco adalah banyaknya jumlah pelanggan. Tahun lalu, dicatat ada 173 juta pelanggan milik Telkom. Angka yang sangat fantastis.

Soal Satelit Telkom-1 yang hancur tahun lalu, pemerintah dibuat kalang kabut untuk menyelamatkan Telkom dari tekanan dan kemarahan banyak pihak. Manajemen PT Telkom sungguh teledor dalam menangani soal satelit Telkom-1. 

Keteledoran yang telah menjadi bumerang. Salah siapa, kita tunjuk saja hidung Alex Sinaga. Dialah orang yang paling bertanggungjawab selaku orang nomor satu di salah satu perusahaan terbesar negara ini.

"Kita sulit untuk membangun optimisme menyaksikan kerja manajemen Telkom saat ini yang boleh dibilang 'gak beres' dan serampangan. PT Telkom butuh perbaikan dan perombakan manajemen. Jika terus begini nasib buruklah yang akan menghampiri", ungkap Budiman.

Kini bola ada ditangan pemerintah. Mendiamkan keadaan akan terus begini, atau lakukan perubahan untuk kepentingan besar negara. Bertahan dengan keadaan sekarang atau bertindak untuk mencari solusi. "162 tahun Telkom Indonesia, teruslah melayani masyarakat", pungkas Budiman.(*)

DPRD Kota Serang Akan Panggil Pengusaha Café dan Resto yang Kangkangi Ijin

By On April 08, 2018

Pengusaha Café dan Resto di Kota Serang yang diduga menyalahi aturan perijinan serta Perda Nomor 2 Tahun 2010, Café-café tersebut dalam operational tutup melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Pemerintah.

NEWSGEMAJAKARTA.COM, Kota Serang – Beredarnya informasi yang berkembang tentang maraknya usaha café dan resto di Kota Serang terindikasi tanpa pengawasan dalam waktu operational serta sajian saja yang dijual didalam café dan resto, mendapati perhatian khusus dari Ketua DPRD Kota Serang H.Namin, SH.

H.Namin  sangat berterima kasih atas info adanya dugaan operational beberapa café dan Resto di Kota Serang yang tutup hingga lewat jam 12.00 WIB, Dikatakannya pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut serta akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Satpol PP untuk melakukan kroscek tantang kebenaran informasi tersebut.
“Kita akan mengumpulkan OPD terkait untuk melakukan penindakan tegas terhadap pengelola café dan resto yang beroperasi melebihi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang dan Anggota Dewan akan melakukan sidak langsung ke beberapa café dan resto tersebut,” ungkap H.Namin seperti dikutip SBNews.co.id, Kamis (5/4/2018).
Sebagaimana diketahui, Aris Munandar selaku Wasekjen Perkumpulan GMASK (Gerakan Moral Anti Kriminalitas) kepada SBNews menjelaskan, bahwa ada beberapa café dan resto seperti Olala Café, JIM’s Café yang melaksanakan usahanya hingga pukul 03.00 Wib dini hari.
Dikatakan Aris, diduga ada yang menjual para wanita sebagai pemandu lagu dengan tarif tertentu, bahkan tidak tampak terlihat adanya penjualan makanan dan minuman ringan, akan tetapi yang dijual banyak minuman beralkohol seperti Bir.
“Khususnya kepada Walikota Serang dan jajarannya agar dapat melaksanakan amanah perda sesuai dengan tertulis didalamnya,” ujar aris Munandar. Menurutnya, sejauh mana pengawasan Pemkot Serang dalam merealisasikan amanah yang terkandung dalam peraturan tersebut.
“Jika memang tidak ada upaya untuk melakukan penindakan secara tegas, maka kami akan melakukan upaya hukum berupa gugatan atas dugaan penyalhgunaan wewenang atas pembiaran adanya para pelaku usaha café dan resto yang tidak ditindak tegas oleh Pemkot Serang,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, H,Enting selaku tokoh agama di Kota Serang, menanggapi serius terkait masalah izin operational café dan resto, kepada SBNews  dirinya mengatakan, masalah penutupan café dan Resto di Kota Serang Madani syaratnya Cuma 2 yakni kemauan dan kemampuan.
“Pemkot Serang itu kemampuannya jelas ada, perangkat pemerintahannya sudah jelas dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda,” jelasnya.
Lebih jauh, H.Enting menjelaskan, bahwa payung hukumnya jelas ada Perda No.02 Tahun 2010, selain itu ada Perda tentang perizinan juga. Semua juga sudah tahu café-café yang ada itu jelas-jelas menyalahi aturan terkait perinzinannya.
“Dan syarat yang kedua yaitu kemauan Pemkot Serang, kita melihat kemauannya tidak ada untuk menyelesaikan kasus-kasus berkaitan keumatan seperti café ini,” tegas KH.Enting Abdul Karim (Sbn)

Anies : Marak Narkoba, Tempat Hiburan di Jakarta Dipantau Ketat

By On April 07, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan tempat-tempat hiburan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara akan dipantau lebih ketat karena diduga banyak peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

"Sekarang ini wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara dipantau lebih ketat lagi karena banyak laporan dari masyarakat yang melihat bahwa semakin marak narkoba dan ini menjadi seperti kartel," ujar Sandi seperti dikutip CNN di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4).

Menurut Sandi, kalau persoalan narkoba tidak ditangani dengan baik, hal ini akan menjadi sumber kerusakan generasi muda Indonesia di masa mendatang.

Oleh sebab itu ia mengatakan akan melakukan penanganan secara serius tanpa kompromi terkait hal ini.

"Di sini yang kita harus serius dan tidak boleh ada kompromi ke depannya," kata Sandi.

Sebelumnya, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Arman Depari menyebut wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat termasuk wilayah yang banyak memiliki tempat hiburan rawan peredaran narkotik di ibu kota.

Sejumlah tempat hiburan di dua wilayah itu, kata Arman, akan segera ditindak BNN.

"Saat ini sudah mengerucut [jumlahnya] karena kami fokus beberapa tempat yang segera mendapat prioritas penindakan," ujar Arman saat ditemui di gedung BNN Jakarta, Jumat (6/4).
Di masa kepemimpinan Komisaris Jenderal Budi Waseso, BNN menyatakan ada 36 tempat hiburan di Jakarta yang menjadi sarang peredaran narkotika.

Buwas saat itu mengklaim telah mendapat bukti ada pihak yang menggunakan dan membeli narkotik di tempat hiburan tersebut.

Arman mengatakan penindakan sejumlah tempat hiburan ini merupakan tindak lanjut di masa Buwas. Kendati demikian, ia enggan merinci lebih jauh terkait nama dan lokasi tempat hiburan yang dimaksud. (pmg/cnn)

Presiden Tegaskan Pentingnya Perbaikan Pelayanan Administrasi Kependudukan

By On April 04, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Jakarta,- Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan menekankan pentingnya pelayanan yang diberikan dengan cepat. Pelayanan cepat disebutnya merupakan suatu urgensi karena sudah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Bagi rakyat, kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap pelayanan publik lainnya seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, pelayanan catatan sipil, mengurus paspor, dan lainnya," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4/2018)

Oleh karenanya, Kepala Negara menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara mendapatkan pelayanan yang cepat dan memiliki akses terhadap layanan publik lainnya.

Sebagai salah satu alternatif solusi, Presiden mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat aturan yang mengatur mengenai batas maksimal waktu penyelesaian KTP elektronik.

"Mungkin dibuat Permendagri yang langsung dibatasi waktu selesainya berapa hari atau jam. Saya kira kalau ada peraturan menterinya pelayanan e-KTP akan lebih cepat," tuturnya

Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung soal perekaman identitas tunggal. Ia meminta agar sistem identitas tunggal tersebut dapat segera diwujudkan dan ditopang dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat mengurangi permasalahan di bidang data kependudukan.

Adapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam KTP elektronik, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban untuk menjalankan putusan itu.

"Untuk pelaksanaan teknisnya saya minta Kementerian Dalam Negeri mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada," tandasnya. (rls/**)

Kemenperin Gencar Dorong Giat Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

By On April 02, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian semakin gencar mendorong seluruh unit pelayanan teknisnya untuk terus aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Upaya ini agar dapat menghasilkan inovasi yang mampu mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Salah satunya, hasil litbang yang diinisiasi oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang mengenai penerapan teknologi light scattering berbasis mikrokontroler yang berfungsi untuk menentukan kadar karet kering. Teknologi ini perlu dimanfaatkan oleh industri karet alam nasional, khususnya yang mengolah jenis karet alam lembaran atau ribbed smoked sheet (RSS).

“Teknologi tersebut memiliki akurasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode gravimetri yang lazim digunakan di Indonesia,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara di Jakarta, Senin (2/4). Ngakan menambahkan bahwa Inovasi dari BBTPPI ini juga telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu dari 108 Inovasi Indonesia Prospektif oleh Business Innovation Center dan LIPI.

Ngakan menjelaskan, metode gravimetri dilakukan dengan cara memperbandingkan massa sesudah pengeringan dibandingkan dengan massa sebelum pengeringan. “Bagi beberapa perusahaan, metode gravimetri dianggap belum cukup akurat untuk menentukan kadar karet kering pada lateks, karena dalam praktiknya, penentuan kadar kering karet masih mengandalkan feeling dari operator,” tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, diperlukan pendekatan teknologi guna lebih memudahkan. Maka itu, BBTPPI mengembangkan hasil risetnya. “Teknologi light scattering berbasis mikrokontroler ini juga merupakan metode non-destructive dan tidak menggunakan bahan kimia dalam proses analisanya sehingga lebih ramah lingkungan,” tegas Ngakan. Teknologi ini juga sudah terverifikasi pada standar ISO 126 : 2005 tentang Method Of Test For Natural Rubber Latex, Determination of Dry Rubber Content.

Menurut Ngakan, kadar karet kering dalam industri karet merupakan salah satu faktor penentu baik tidaknya kualitas suatu lateks. “Kadar karet kering lateks atau bekuan sangat penting untuk diketahui karena selain dapat digunakan sebagai pedoman penentuan harga, juga menjadi standar dalam pemberian bahan kimia untuk pengolahan karet RSS, thin pale crepes, dan lateks pekat,” paparnya.

Pada pengolahan karet lembaran misalnya, nilai kadar karet kering pun digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah kebutuhan air pada proses pencairan lateks sampai diperoleh kadar karet baku atau yang standar. ”Bahkan, kadar karet kering menjadi pertimbangan penting dalam penentuan biaya produksi dari karet jenis RSS,” imbuhnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan, pengembangan industri karet hilir di dalam negeri masih cukup prospektif karena Indonesia merupakan salah satu negara utama penghasil karet alam dengan produksi melebihi tiga juta ton per tahun.

Apalagi, produksi karet alam nasional masih dapat ditingkatkan mengingat potensi lahan yang ada mencapai 3,5 juta hektare serta didukung oleh program-program penelitian dan pengembangan yang dilakukan baik oleh Pemerintah, institusi pendidikan maupun pihak swasta,” ungkapnya.

Terlebih lagi, adanya kebijakan Pemerintah dalam pembangunan tol laut dinilai menjadi peluang besar bagi industri karet nasional untuk menunjang kebutuhan pembangunan pelabuhan seperti menghasilkan rubber dock fender,rubber floating fender, dan rubber bumper.

Merujuk data Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), karet alam menyumbang sebesar 45 persen untuk bahan baku ban. Produk ban dalam negeri menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Dari total produksi, 70 persen diperuntukkan bagi pasar ekspor dengan nilai mencapai USD1,5 miliar per tahun. (rls/menperin)

Kemenperin Berencana Luncurkan Peta Jalan Pada 4 April 2018

By On April 02, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah segera membentuk Komite Industri Nasional dalam upaya kesiapan mengimplementasikan perkembangan revolusi industri keempat atau Industry 4.0. Komite ini diperlukan untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi penyelarasan di antara kementerian dan lembaga terkait dengan para pelaku industri dalam negeri agar Indonesia mampu kompetitif memasuki era digital tersebut.

“Komite industri nasional ini tujuannya dipersiapkan untuk menyongsong era digital. Jadi, memang dibutuhkan koordinasi, baik itu terkait dengan harmonisasi regulasi, insentif-insentif fiskal, dan juga infrastruktur telekomunikasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (1/4).

Menperin menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dimungkinkan untuk membentuk komite tersebut yang akan dipimpin langsung oleh Presiden dan dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. “Nanti rencananya dibuatkan Perpres, sama seperti inisiasi kami mengenai TKDN, yang juga dibentuk tim untuk evaluasi,” jelasnya.

Dalam pelaksanannya, Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi guna menerapkan sejumlah strategi Indonesia dalam menghadapi Industry 4.0. “Pengembangan roadmap ini, kita tidak tergantung hanya satu kementerian, tetapi berbagai kementerian harus bersinergi,” tegas Airlangga.

Kemenperin menjadwalkan peluncuran peta jalan itu pada 4 April 2018. “Roadmap ini menjadi kesiapan kita di era industri digital hingga tahun 2030,” ujar Menperin. Salah satu strategi Indonesia memasuki Industry 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air.

Adapun kelima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik, industri kimia, serta industri tekstil. “Implementasi Industry 4.0 akan membawa peluang besar untuk merevitalisasi sektor manufaktur nasional dan menjadi akselerator dalam mencapai visi Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030,” paparnya.

Dengan menerapkan Industry 4.0, Airlangga optimistis, target besar nasional dapat tercapai. Target itu secara garis besar, antara lain membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia di tahun 2030, mengembalikan angka ekspor netto industri sebesar 10 persen, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja.

Target lainnya, adalah peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi 25 persen dan adanya tambahan lapangan pekerjaan serta pengalokasiaan dua persen dari PDB untuk aktivitas R&D teknologi dan inovasi atau naik tujuh kali lipat dari saat ini. “Dengan adanya implementasi roadmap ini, akan membuat industri meningkatkan investasi dan melakukan ekspansi. Sehingga lapangan kerja baru akan terbuka,” ujarnya.

Menperin menambahkan, langkah dasar yang sudah diawali oleh Indonesia dalam kesiapan memasuki era Industry 4.0, yakni meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program link and match antara pendidikaan dengan industri. “Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri saat ini,” pungkasnya. (rls/menperin)

Kicauan Fahri Hamzah Soal Plango Plongo

By On April 02, 2018

NEWGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah berkicau soal planga plongo di akun twitternya @fahrihamzah. Tak gamblang menyebut nama, Fahri mengaitkan planga plongo ini dengan kepemimpinan.

Awalnya Fahri menuliskan tanda pagar (tagar) #partaiplangaplongo dan #presidenplangaplongo saat menanggapi unggahan cuplikan video akun Twitter yang lain.

"Saya terpaksa cari arti kata #PlangaPlongo kok saya enggak lihat arti negatif 100% ya? Kok saudara tersinggung?" kata Fahri dalam kicauan keduanya dengan tagar #plangaplongo.

Ia melanjutnya, perdebatan dengan planga plongo itu sebaiknya tak dibawa pada ketersinggungan pribadi. "Tapi kepada kepentingan rakyat untuk memilih pemimpin yang lebih bermutu. Jadi bawa kepada kepentingan umum," katanya.

Fahri mengatakan, jika tidak ingin disebut planga plongo atau bengong karena tidak memahami sesuatu, maka sebaiknya orang yang tersinggung membuat dirinya paham. Menurutnya, negara akan lebih baik jika dipimpin oleh orang yang paham sehingga rakyat bisa bahagia.

Ia menegaskan, planga plongo tidak menyerang pribadi siapapun dan lebih bersifat umum. Seakan mengaitkan dengan kicauan Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya soal Presiden Rusia Vladimir Putin, Fahri menyatakan tidak setuju pada putinisme, namun juga tidak setuju dengan planga plongo.

"Keduanya ekstrem dan berbahaya, demokrasi itu pemimpinnya normal," katanya.

Fahri mengatakan, Putin punya mimpi Tsar dan ia juga orang kuat. Hal itu membuatnya bisa memimpin Rusia. Sementara Demokrasi tidak suka orang kuat, namun orang normal karena Demokrasi bekerja dengan sistem kerja natural.

Di kicauan selanjutnya, Fahri dengan tegas menyebut Presiden Joko Widodo. "Saya juga enggak suka gara-gara Jokowi tampak terlalu lemah lalu kita ingin kembali dipimpin tangan besi. Pasti kita enggak mau kembali ke masa lalu. Kita ingin pemimpin yang dicintai. Yang menciptakan musim yang romantis bagi pikiran dan khayalan," katanya.

Karena itu ia menilai, ada baiknya seorang pemimpin itu dibahas dengan detail. Pemimpin menurutnya boleh digibah. "Salahnya dia merusak bangsa dan baiknya dia menyelamatkan umat manusia," katanya.

"Jangan takut bicara tentang pemimpin apa adanya... Bicara jujur bukan kriminalitas. Menghina pemimpin baru kriminal kalau dilaporkan. Temukan pemimpin yang terbaik. Kita berhak," kata Fahri.

Sebelumnya Fadli Zon berkicau soal perlunya pemimpin seperti Vladimir Putin untuk Republik Indonesia. Ia juga menulis kata planga plongo dalam kicauannya itu. (cnn)

FPII : Oknum Pengancam Wartawan di TIMIKA, Patut Diproses Secara Hukum

By On December 08, 2017


NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Ancaman dan intimidasi kembali menerpa Wartawan di Timika Papua. Ancaman datang dari oknum polisi satuan shabara Polres Mimika, Bripka Daniel Sitawa menggunakan senjata laras panjang dengan dua penyangga di depan, disertai amunisi lengkap yang diarahkan kepada wartawan.

Ancaman yang dinilai bukan main-main itu ditanggapi langsung Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Kasihhati.

"Ini merupakan preseden buruk bagi situasi keamanan di Timika, khususnya bagi kalangan Wartawan, sebab tindakan kekerasan dan ancaman ini sangat luar biasa," jelas Kasihhati kepada Wartawan di Jakarta, Kamis, (7/12/2017).

Senjata kaliber berat dengan dua penyangga dan ribuan amunisi lengkap dan seolah-olah siap menyerbu Wartawan? "Perilaku ini jelas mengerikan. Oknum itu ingin membantai wartawan? ini tak cuma membahayakan rekan-rekan Wartawan yang bertugas, namun juga memalukan Korps Polri. 

Tak cuma sekedar dilakukan penindakan Hukum, namun harus ada solusi yang masif yang harus dilakukan Polri untuk membenahi personil mereka di Timika, Papua." Kata Wanita yang akrab dipanggil Bunda ini.

Kasihhati menekankan, Polri tak cuma harus membenahi personilnya dari tindakan kekerasan, namun harus ada tindakan menyeluruh lainnya agar peristiwa itu tidak terulang. Hal ini sama saja membongkar borok keamanan di Papua terutama di Timika yang saat ini masih bergejolak. Terlebih dengan ucapan sang Oknum yang begitu mudahnya menyatakan akan bergabung dengan KKB?

"Ketika pandangan Oknum itu begitu mudahnya mengucapkan akan bergabung dengan KKB, maka inilah titik rawan terjadinya pengkhianatan terhadap NKRI. Rasa nasionalisme yang luntur ini jelas bisa membahayakan Korps Polri yang termasuk menjadi garda terdepan keamanan bangsa Indonesia, khususnya dalam negeri." kata Kasihhati.

"Apalagi ketika sang Oknum sudah menganggap wartawan sebagai musuh, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada tindakan yang sama dari oknum-oknum Polisi lainnya yang bertugas disana yang juga menganggap wartawan sebagai Musuh, kan ini mengerikan," tambah dia.

Kasihhati pun menyarankan agar wartawan lebih merapat ke TNI untuk sementara waktu ini demi keselamatan diri mereka, sebab meskipun kasus ini sudah ditangani Polda Papua, namun kewaspadaan tinggi bagi wartawan yang bertugas di Timika sangat diperlukan.

"Kalau oknum tersebut tidak suka dengan masalah pemberitaan yang ditulis oleh teman-teman, ada ruang memberikan hak jawab. Kalau ada masalah pribadi bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Bukan arogansi begitu. Hal ini tidak bisa ditolerir, hukum dan bila perlu dipecat agar jadi efek jera buat yang lain," tegas Kasihhati.

Meski begitu, Kasihhati juga menghimbau kepada rekan-rekan wartawan yang bertugas di Timika untuk tetap melakukan koordinasi kepada Kepolisian setempat jika memang ditemukan masalah yang menyangkut personil Polisi.

Sebelumnya diketahui, peristiwa ancaman dengan senjata laras panjang terjadi di tempat kongkow wartawan di Timika. Dalam keadaan mabuk, oknum polisi satuan shabara Polres Mimika, Bripka Daniel Sitawa, mendatangi lokasi nongkrong wartawan sekitar pukul 24.30 WIT, lusa lalu, Selasa 05/12/2017) di Timika-Papua.

Dari arah kantor Lantas Oknum Anggota Polisi itu mendatangi lokasi yang menjadi tongkrongan para wartawan sambil teriak wartawan siapa yang jago disini. Ucapnya sambil berjalan menuju arah kios sambil memukul atap seng.

Tidak hanya itu oknum polisi itu juga memaki seluruh wartawan dengan kata-kata itu yang sangat menciderai profesi wartawan.

"Kalian wartawan tidak tau malu, kalian hidup dari polisi saja kok gaya sekali. Info dapat dari polisi kok,” ucapnya dengan nada dipengaruhi minuman keras. Melihat aksinya itu beberapa anggota polisi yang ada di TKP satu perwira dan tiga anggota lainya berusaha menenangkan oknum polisi tersebut ke lantas.

Suasana sempat hening namun tiba tiba oknum polisi itu kembali dan menantang para wartawan, "Siapa yang jago disini anj*ng, sambil mengepalkan tangan ke arah wartawan seputar Papua.com.

Sambil teriak mana Saldi mana Saldi, “bilang sama dia Jangan sampai saya ketemu dia, saya ramas dia, saya baru dari Tembagapura, kalian jago sekali eee, saya tidak takut di pecat kalau saya dipecat saya gabung dengan KKB, saya tembak mati kalian semua, saya punya peluru 1.700 butir peluru di rumah.

"Saya anak Papua yang punya tanah ini, dan tau basis OPM itu ada disaya punya tempat di keroom. Saya akan tembak mati kalian. Saya siap diperiksa propam," kata sang Oknum.

Oknum polisi kemudian pergi dan kembali lagi sekitar 30 menit dengan mengunakan ojek sambil membawa senjata Laras panjang dengan penyangga dua didepan. (pakai kaki) dengan amunisi lengkap.

Setelah puas memaki dia pergi lagi dan sekitar pukul 02.00 WIT dini hari dia kembali dengan membawa senso dan merusak bangku dan meja yang ada. Untungnya pada saat melakukan aksi perusakan, sudah tidak ada wartawan atau orang lain yang nongkrong di tempat tersebut.
Pernyataan Polisi

Menyikapi banyaknya pemberitaan di atas kejadiaan tersebut, Kabid Humas Mabes Polri mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan kepolisian di Mimika.

"Saya minta beri jaminan keamanan kepada rekan-rekan wartawan di sana. Perlu ada pengamanan secara tertutup, dengan menempatkan intelijen di tempat-tempat berkumpulnya wartawan. Ini juga untuk mengantisipasi pihak-pihak ketiga yang masuk dan memperkeruh masalah." jelas dia.


"Kami berusaha bagaimanapun rekan-rekan dalam situasi aman di sana. Yang bersangkutan akan kami bawa dari timika untuk diperiksa di Jayapura. Semua akan diselidiki, termasuk apa maksud pernyataan Pelaku ingin bergabung dengan KKB. Kami akan dalami, apa maksud dari pernyataan itu." Pungkasnya. (fpii-in/red)

Diskriminasi Dan kekerasan Terhadap Jurnalis Adalah Bentuk Kejahatan Kemanusiaan

By On November 14, 2017

Ozzi Sulaiman S, Sekjen Majelis Pers
NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta - Berbagai kebijakan dewan pers yang tidak sejalan dengan kemerdekaan pers telah membawa perubahan pers Indonesia terkatung – katung, sehingga muncul kekuatan diluar dari konteks product etika dan tidak berfungsinya UU Pers 40/1999, meski dikatakannya, bahwa UU Pers yang dirancang oleh Majelis Pers Independent bersama 27 organisasi pers Nasional saat itu masih terdapat banyak kekurangan.

Demikian ungkap Ozzi Sulaiman S, selaku Sekjen Majelis Pers melalui siaran pers nya dikantor Sekretariat Bersama Majelis Pers, Jl.Kebon Sirih Gedung Dewan Pers Lt.5 di Jakarta, Senin (13/11), yang didampingi para ketua maupun utusan dari para organisasi pers lainnya, yakni; KWRI, AWDI, FPII, KO-WAPPI, MPN, Serikat Pewarta, PERWAPI, IWARI, KEWADI, AWI, AWPI, PWRI, PKWRI, SPRI, IMOJI, AKRINDO.

Dikatakan Ozzi, dalam satu minggu, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Setelah Dewan Pers membelenggu fungsi jurnalis dengan berbagai bentuk selebaran pengumuman di institusi kepolisian, maupun di pemerintahan tentang ‘Media – media yang tidak masuk verifikasi dewan pers tidak diperkenan mengikuti kegiatan’ hal ini mendorong protes keras dari berbagai media, organisasi pers maupun insan pers se Indonesia.

“Sedikitnya dalam minggu ini lebih dari 5 kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan, setelah di Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Papua dan hari ini di Medan. Entah besok atau lusa kejadian apalagi yang menimpa teman – teman wartawan, dan ini harus segera disikapi dengan cepat dan harus di STOP tindakan kriminalisasi terhadap wartawan, karena diskriminasi dan kekerasan terhadap wartawan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.” Tegas Ozzi.

Hal inilah yang membuat Ozzi geram hingga bersama kawan-kawan organisasi Pers bersama duduk bareng untuk menyelesaikan berbagai sengketa pers. “Jangan jadikan pers sebagai tumbal dari kebijakan – kebijakan yang ngawur.” Ucap Ozzi.

Dalam siaran persnya, rentetan peristiwa terjadinya kekerasan wartawan, pengancaman serta pengekangan terhadap wartawan karena adanya diskriminasi awal dari dewan pers yang dalam pernyataan tertulis maupun lisan dengan memverifikasi media-media.

“Kami akan ambil langkah konkrit dan ambil sikap tegas, jika perlu kami akan meminta Kapolri, Panglima TNI dan Dewan Pers untuk membicarakan hal ini yang memang sangat krusial bagi kemerdekaan pers.” Paparnya.

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan pers harus segera ditarik, karena tidak melalui kajian bersama para organisasi pers nasional, pakar etik dan para pakar hukum tentang pers. Dikatakannya, ada lebih dari 50 organisasi pers berlegalitas hukum yang SAH dan itu mutlak menjadi bagian dari penentu kebijakan.


“Majelis Pers akan terus berjuang untuk kembalikan kemerdekaan pers, kami berharap teman – teman pers, para ketua organisasi pers, serta para pemilik media harus bersatu dan memperjuangkan hal yang sama.” Pungkas Ozzi mengakhiri siaran persnya. (rls/her)

Sukendar Calon Bupati Cirebon Hadiri Kongres PPWI

By On November 13, 2017

Sukendar ( Foto Pertama Dari Kiri / Kopiah Hitam) Saat MEngikuti Kongres PPWI di RM.Bebek KKB Bendungan Hilir, Jakarta, Sabtu (12/11/2017)
NEWSGEMAJAKARTA.COM, Jakarta – Kongres Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Ke 2 tahun 2017 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu (11/11) lalu, tidak hanya dihadiri oleh ribuan anggota PPWI dari seluruh pelosok Nusantara, namun tampak hadir juga Calon Bupati Kabupaten Cirebon.
Sukendar namanya, biasa disapa Kang Kendar ini, selain dirinya bagian dari PPWI, beliau juga salah seorang Owner  Media Cyberpost Indonesia, Putra asli asal Cirebon desa Waled Asem dikenal dengan sikap pendiam, santun dan penuh terobosan ini, ikut serta maju sebagai Calon Bupati Kota Cirebon Periode 2018.
Disela-sela kehadirannya, kepada Media ini, Kang Kendar mengatakan, PPWI adalah wadah organisasi yang patut dan perlu didukung, sebagaimana diketahui bahwa PPWI adalah lembaga yang menjadi salah satu panutan bagi pewarta warga dalam mengembangkan sebuah ide dan kreatifitasnya, terlebih dalam hal informasi.
“Saya senang dan bangga bisa ikut andil didalam acara kongres PPWI yang penuh dengan suasana kekeluargaan ini, selain itu saya juga bisa bertemu kumpul dengan anggota – anggota lain dari seluruh pelosok nusantara ini,” Ungkapnya.
Kang Kendar yang juga sebagai Owner Media Cyberpost Indonesia ini menyampaikan Selamat dan sukses atas terpilih kembalinya Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA sebagai Ketua Umum DPN PPWI Periode 2017 – 2022 dan juga sebagai Ketua Formatur
“Saya berharap, semoga PPWI menjadi organisasi yang terdepan, serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu menggunakan HATI NURANI,” ujarnya
Sebagaimana diketahui, dirinya memberanikan diri untuk maju sebagai Calon Bupati Periode 2018 yang bertujuan untuk melakukan perubahan Cirebon / Kabupaten Cirebon dengan penuh keyakinan kandidat calon bupati Cirebon bukan hanya meramaikan bursa pencalonan, tapi bertujuan dari lubuk hati yang sangat dalam.

“Saya berharap  dan ingin sekali bisa memberikan kontribusi juga pemikiran yang bisa dirasakan oleh seorang warga dan masyarakat di Kabupaten Cirebon tanpa harus pilih kasih,” Ungkap Kang Kendar yang juga seorang wartawan ini mengakhiri bincangnya.(Heri Tambora)

Joan Berlin Damanik : Putra Batak Raya Saatnya Peduli Tanah Batak

By On November 06, 2017

NewsGemaJakarta, Silangit - Pembantu Rektor II,  Artha Hutahaean, SP, MP menyampaikan rencana program kerja UNITA yaitu  akan melakukan ABDIMAS ke Kecamatan Muara, hal ini adalah untuk melaksanakan Tridarma perguruan Tinggi dan merupakan wujud kerja nyata UNITA untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia disekitar Kecamatan Muara dalam rangka mensukseskan program BPODT. 

Adapun kegiatan yang akan dilakukan berupa penyuluhan pertanian, carakter building, pembinaan entrepreneurship (bakat atau kemampuan di bidang Kewirausahaan) dan penanaman pohon dan pembagian bibit tanaman buah.

Sementara Camat Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, Richand P. Situmorang selaku Camat Muara menyampaikan bahwa Kecamatan Muara, khususnya Desa Hutaginjang dan desa Sibandang memiliki potensi wisata panorama alam yang sangat indah yang harus di perjuangkan untuk destinasi internasional.

"Untuk itu kita mengharapkan perlunya memajukan perekonomian masyarakat dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk saling menopang dan kerjasama," ujarnya.


"Kegiatan ini sangat baik dan apresiatif, dimana rencana program Kerja  UNITA yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita akan mengupayakan lahan pinjam pakai  untuk percontohan pertanian yang akan  dibina para Dosen Unita yang dapat menjadi percontohan dan memicu semangat masyarakat setempat untuk melakukan dan menerapkan pertanian modern," kata Camat Muara B. Situmorang.

Joan Berlin Damanik,SSi MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNITA banyak memberikan masukan kepada camat untuk meningkat kemampuan jiwa kewirausahaan masyarakat  muara, baik berupa usulan pembukaan Homestay, pembinaan bisnis Kuliner, kerajinan rumah tangga, pemampatan kearifan lokal. Hal ini adalah untuk mengimbangi perkembangan infrastruktur yg sudah di lakukan dimuara yg merupakan bahagian dari destinasi wisata Danau Toba

"Kita selaku Putra Batak harus mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas sdm demi terwujudnya masyarakat batak yg kompeten," kata Joan Berlin Damanik.

Pada akhir pertemuan Camat Muara Richand P. Situmorang, S.Stp juga meminta kesediaan UNITA untuk untuk bermitra memberikan pelatiham singkat kursus bahasa Inggris biar masyarakat memiliki kemampuan bahasa untuk menghadapi para wisatawan asing demi menunjang Bandara Internasional Silangit dan pariwisata di Muara.

Secara terpisah, saat kunjungan Liber Simbolon di Kampus UNITA mengatakan bandara Silangit merupakan ikon Batak Raya ataupun Promosi Kawasan Danau Toba 
dan Muara dapat sebagai gerbang alternatif menuju Pulau Samosir dengan via Kapal dari Muara ke Pulau Samosir, Kecamatan Nainggolan atau Pangururan yang merupakan ibukota Kabupaten Samosir.

Sambungnya, Kampus UNITA dapat dijadikan sebagai pusat kajian dan pelatihan bagi masyarakat sekitar Danau Toba.  Hal ini diungkapkan karna Liber Simbolon merupakan alumni Universitas Sisingamangaraja XII yang saat ini berkecimpung di dunia pendidikan dan politik nasional.

"Presiden Joko Widodo mengunjungi Bandara Silangit, Sabtu 14 Oktober 2017. Saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Utara, mengatakan bahwa Bandara Silangit menjadi akses transportasi udara berkelas internasional dan disambut baik kerumunan warga serta lambaian tangan dengan  ucapan "Horas Presiden Nami" artinya Selamat Datang Presiden Joko Widodo ke Tanah Batak," kata Liber Simbolon Saat bertemu Dekan Fakultas Ekonomi  UNITA Joan Berlin Damanik, S.Si, MM di Bumi Pendidikan Silangit UNITA Tapanuli Utara.

Kata Simbolon,  saat Jepang hampir kalah di Perang Dunia II pada tahun 1944, semua armada  pesawat tempurnya di Sumatera bagian Utara dipindahkan ke Bandara Silangit dan  landasannya masih dari rumput dengan jenis pesawat ringan.

"Presiden RI pertama Ir Soekarno juga sudah pernah mendarat di Bandara Silangit. Dokumen sejarah memuat Presiden Soekarno hadir dan singgah di Bandara Silangit sekitar tahun 1950-an disambut sangat meriah oleh Masyarakat Batak. Waktu Presiden Soekarno datang ke Silangit, almarhum Japingkir Sihombing asal dari Lintongnihuta Parulohan waktu itu beliau SMA di Siborong-borong jadi komandan upacara.

Setelah itu terjadi gejolak politik Nasional dikemudian hari, sehingga bandara itu terabaikan dan tak terurus. Namun saat ini sudah diresmikan menjadi Bandara Internasional tanggal 28 Oktober 2017 dan kesempatan ini untuk akses pulang kampung dengan mudah serta promosi Danau Toba, Pebisnis dan juga wisatawan lokal maupun mancanegar," ujar Dr (C) Liber Simbolon, M.Kom Dosen Universitas Bung Karno Jakarta yang juga Ketua Umum DPP Sarjana Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang pendirinya adalah tokoh-tokoh nasional Jendral Besar AH Nasution, Jendral Gatot Subroto pada tahun 1950an.

Hadir para Fungsionaris Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli ( UNITA) yang terdiri Artha Hutahaean SP.MP (PR II UNITA), Joan Berlin Damanik, S.Si,MM (Dekan Fakultas Ekonomi), Dr (C) Liber Simbolon, M.Kom ( Ketua Umum DPP Sarjana IPKI dan Dosen Universitas Bung Karno Jakarta), Drs Robert Harianja, MSi, Grace Lamudur Arta Sihombing, S.Kom, M.Kom,  Camat Muara Richand P. Situmorang, S.Stp. (*)