Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ketum Forum Peduli Warga (FPW) Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kadinkes DKI Jakarta

By On June 30, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Forum Peuli Warga (FPW) berharap Kadinkes DKI Jakarta segera diganti karena lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam membantu warga yang membutuhkan Ambulance secara darurat dan pegawai operatornya berkata kasar kepada keluarga pasien dalam layanan operator ambulance.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Koesmedi Priharto yang terkejut mendengar kabar soal adanya warga yang dipersulit saat memesan ambulans, adalah sikap yang tidak peka terhadap musibah dan tak punya hati kemanusiaan.

“Atas nama Forum Peduli Warga (FPW) DKI Jakarta sangat kecewa berat, seorang Ibu Sakit dan butuh ambulance, ko kaku harus meminta Foto Copy segala, dan ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Ketua Umum FPW, Musa Marasabessy

Dikatakan Musa, kewajiban Dinas Kesehatan dalam mempersulit pasien, ini jadi catatan sendiri, selama ini Bapak Gubernur Anies Baswedan hanya mendengar kabar baik saja, padahal Dinkes saat ini jauh lebih buruk dan harus segera mengevaluasi Kadinkes Pemprov DKI Jakarta dan kalau perlu segera mencopotnya.

“Kadinkes Pemprov DKI Jakarta itu tak punya hati, saya rasa anak buahnya sudah bertahun-tahun itu, operatornya juga menyampaikan dengan kalimat kasar ke keluarga pasien dan harus segera di copot. Kadinkes harus meminta maaf dan mengklarifikasinya secara terbuka, ini masalah keselamatan Pasien yang utama dari pada syarat KTP”, bebernya.

Musa menjelaskan, bahwa jelas di Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, nyawa manusia lebih penting dari pada administrasi. Sebagai Pendukung utama Anies-Sandi, Bapak Gubernur DKI Jakarta ini harus sesegera mungkin mencopot Kadinkes Provinsi agar perbaikan kesehatan semakin baik.

“Dinkes itu pak Gubernur sudah banyak masalahnya, ini saja cara Tuhan menegur keras dengan masalah ambulance. Ada contoh anak buah Kadinkes yang bermain dalam korupsi obat non-fornas di Jakarta Timur yang kasusnya pernah ada, kasus pembangunan rumah sakit di DKI Jakarta yang tak jelas rimbanya, dan banyak lagi dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan, dan KPK DKI Jakarta saya berharap bisa masuk kedalam membongkarnya”, tegas Musa.

Musa menceritakan, seorang warga Tambora, Jakarta Barat bernama Halddi dimintai fotokopi KTP dan KK oleh operator 112 untuk mengantar ibunya ke IGD menggunakan ambulans.

“Seharusnya petugas tak memaksa hingga merepotkan, Keburu Wafat mamanya, seharusnya cukup difoto pakai HP untuk awalan dan nantinya baru melampirkan foto copy tetapi fokus untuk nyawa manusia terselamatkan” tandasnya.

Sebelumnya, Selasa (26/6/2018), Halddi mengeluhkan pelayanan operator 112 di Twitter saat dirinya memesan ambulans. Halddi geram lantaran sempat khawatir ibunya tak segera tertolong jika dipaksa menuruti permintaan petugas.

“Saya baru hari ini mau minta bantuan ambulans Pemda DKI telepon lewat 112. Diangkat, lalu diminta fotokopi KTP pasien dan fotokopi KK. Saya pegang aslinya saat ini. Mau masuk IGD, tapi ke tempat fotokopi dulu? Keburu mati mama saya,” kata Halddi ketika dikonfirmasi Rabu (27/6/2018).

Ia juga mengaku mendapat respons kasar dari operator yang menolak menerima foto KK dan KTP asli melalui ponsel.

“Itu ibu operator ngomongnya juga nyolot pula. Orang sakit loh ini malah dijawab dengan kasar sama petugasnya. Enggak bisa ngomong sopan?” keluhnya.

Akhirnya Halddi membawa ibunya ke RSUD Tarakan menggunakan transportasi online. “Masak soal beginian direpotin ke pasien. Saya kalau bukan orang susah enggak mungkin nelepon 112, pasti pakai ambulansyang berbayar,” ungkap Halddi.

Keesokan harinya, Rabu (27/6/2018), Halddi menuliskan klarifikasi di Twitter bahwa prosedur KTP dan KK ternyata memang sudah diwajibkan sejak lama.

Foto KTP dan KK juga bisa kirim via WhatsApp (WA), tapi operator tak memberitahukan informasi tersebut. Halddi lantas terburu naik pitam karena merasa direpotkan. (rls/AG)

Miris, Ditengah Puasa, Warga Duren Sawit dan Cipinang Muara Alami Musibah Kebakaran.

By On May 21, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Kebakaran besar terjadi di Duren Sawit hingga wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur, Siang ini. Api membakar sejumlah rumah sejak pukul 11.04 WIB

Dilansir dari detik.com, Total ada 42 rumah yang terbakar di kedua lokasi trersebut. "Wilayah Cipinang Muara ada 6 rumah tinggal dan di wilayah Pondok Bambu ada 36 rumah," kata Kasi Pengawas Sudin PKP Jakarta Timur, Gatot Sulaiman, Senin (21/5/2018).

Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik telah menghanguskan rumah semipermanen dan kontrakan. Selain itu, angin yang cukup kencang mempercepat perambatan api. "Titik api di Pondok Bambu awalnya lalu kebawa angin yang kencang merambat ke Cipinang," imbuhnya.

Ada 15 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi. Pada pukul 13.53 WIB, Jalan Basuki Rahmat arah Klender kembali dibuka.

Dilansir dari akun resmi @TMCPoldaMetro, kemacetan dua arah terjadi di Jalan Raya Kalimalang, tepatnya di depan Cipinang Indah Mal, akibat kebakaran ini. Akibatnya, polisi melakukan pengalihan lalu lintas. (dtc/red)

Berikut Komentar Ketum PPWI Terkait Tindakan Kekerasan yang Dialami Warga

By On May 07, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melalui Sekretaris Jenderal PPWI, Fachrul Razi, mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan memukuli warga pada saat event debat kandidat II Pilkada Bupati/Wakil Bupati Deiyai yang berlangsung di Guest House Nabire, Sabtu (5/5/2018).

Sebagaimana ramai diberitakan, bahwa dalam debat kandidat II Pilkada Kabupaten Deiyai, sempat terjadi keributan yang berujung pemukulan terhadap salah seorang warga alumni IPDN atas nama Mando Mote yang merupakan warga Deiyai oleh oknum anggota Kepolisian yang bertugas. Tindakan kekerasan itu seperti terlihat dalam video yang sempat beredar luas di jejaringan sosial.

Di dalam video tersebut, terlihat lebih dari satu orang oknum polisi yang diduga ikut melakukan kekerasan terhadap korban atas nama Mando Mote, warga yang memprotes atas penyelenggaraan debat kandidat secara tertutup saat itu.

Selain Mote, seorang wartawan atas nama Abet You dari Tabloid Jubi juga sempat mendapat perlakuan kasar polisi, diintimidasi dan diminta untuk tidak mendokumentasikan kejadian kekerasan terhadap Mote tersebut. Polisi bahkan sempat merampas handphone wartawan Jubi, dan terjadi saling dorong hingga kacamatanya pecah.

Menanggapi insiden memalukan tersebut, Wilson menjelaskan, bahwa moment pilkada dengan segala dinamikanya seyogyanya menjadi ajang perhelatan pesta demokrasi rakyat, yang oleh karena itu antusiasme dan keterlibatan sebanyak mungkin warga menikmati perhelatan rakyat itu mesti diapresiasi dan diakomodir. 

"Polisi yang Promoter, yang profesional, modern, dan terpercaya, sangat tidak dibenarkan mencederai momentum pilkada itu dengan brutalisme membabi-buta, menyerang warga," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Minggu (6/5/2018) di Jakarta.

Sehubungan dengan itu, Wilson meminta kepada Kapolri selaku penanggung jawab tertinggi atas tingkah-laku bar-bar anak buahnya di lapangan, wajib mengusut, memproses, dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum polisi berjiwa premanisme di Nabire, Papua itu.

Kendatipun demikian, Wilson juga menghimbau kepada para warga korban keganasan oknum polisi dan segenap keluarga besar masyarakat di Kabupaten Deiyai agar tetap tenang, dan ikut menjaga keamanan, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. 

"Mari bersabar sambil berdoa semoga para oknum polisi dan segenap pimpinannya segera sadar diri bahwa isi perut dan celana dalam mereka dibiayai dari uang rakyat, sehingga mereka wajib menjaga dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," sebut Wilson Lalengke. (JML/Red)

Komunitas Forum Warga Tambora (FWT) Berikan Bantuan Korban Kebakaran di Jembatan Besi

By On April 25, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Kebakaran yang menghanguskan puluhan unit rumah warga tepatnya di wilayah RT.006, 007, 009 RW.03, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, pada Sabtu (21/4/2018) sekira pukul 18.45 WIB tersebut, mengundang keprihatinan banyak kalangan.

Salah satunya adalah Komunitas Forum Warga Tambora (FWT) yang dikomandoi Samuti bersama rekan-rekan langsung mendatangi lokasi untuk berbagi bersama korban kebakaran di Jembatan Besi.

Informasi yang diterima Redaksi, puluhan anggota Komunitas Forum Warga Tambora berangkat dari Pos RW.02, Kelurahan Jembatan Lima menuju korban kebakaran di Jembatan besi, pada Selasa (24/4/2018) sekira pukul 16.30 WIB.

Dalam kesempatannya, Ketua Komunitas Forum Warga Tambora (FWT), Samuti menyampaikan, bahwa komitmen ini dalam rangka menumbuhkembangkan sikap peduli dan peran serta anggota FWT dalam berbagi kepada sesama agar eksistensi FWT dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tambora secara khusus dan masyarakat secara umum.

"Forum Warga Tambora (FWT) tidak harus berfikir berapa banyak yang harus disumbangkan, akan tetapi FWT harus menjadi garda terdepan dalam peduli aksi sosial," ujar Ketua Komunitas FWT, Samuti.

Lanjut Samuti, adapun bantuan yang tergalang oleh FWT dan disampaikan kepada Posko Utama di tempat korban kebakaran sebanyak 15 Dus Aqua, 10 Dus Indomie dan Uang Tunai sebesar Rp.1 Juta Rupiah," Ungkapnya kepada Redaksi.

"FWT berharap semoga bantuan yang disampaikan ini tidak dinilai kecilnya tetapi semoga dapat memberi manfaat dan mengurangi beban duka saudara kami warga Tambora yang tinggal di Rw.03 Kelurahan Jembatan Besi," pungkasnya mengakhiri.

Hingga berita ini diturunkan, pemberian bantuan korban kebakaran berlangsung dengan lancar dan sukses, tampak hadir pula Ketua RW.02 Kelurahan Jembatan Lima, Chaerul Anwar bersama anggota Komunitas FWT lainnya. (rls/tis)

TNI AL Bantah Lakukan Kekerasan Terhadap Wartawan

By On April 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Laut membantah anggotanya melakukan kekerasan terhadap seorang wartawan Jonathan Ferdinand Sigar, saat melakukan tugas liputan pada acara Launching Live Screaming di Lapangan Mabes TNI-AL, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat, 20 April 2018.

Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) di Jakarta, pada Senin 23 April 2018 melalui pres Relis kepada  wartawan menegaskan tentang klarifikasi beredarnya berita tindakan kekerasan oleh TNI AL kepada wartawan di Medsos WhatsApp.

Dispenal menjelaskan bahwa pada hari Jumat, 20 April 2018, pukul 11.30 WIB, benar telah dilakukan penyelidikan terhadap seorang atas nama Jonathan Ferdinand Sigar yang mengaku sebagai Wartawan Inputrakyat.co.id memiliki ID Pers Media Online (Rajawalinews.com, Pilar Indonesia dan Indonesianews.com) dan juga memiliki KTP yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya.

Menurut Dispenal,  yang bersangkutan (Jonathan) masuk di dalam Ksatrian Mabesal untuk meliput kegiatan olahraga bersama Kasal, tidak termasuk dalam daftar undangan wartawan yang telah di verifikasi Dispenal. 

Jonathan, masuk dengan cara mengikuti rombongan wartawan lain tanpa melaporkan Identitas sesuai ketentuan yang berlaku, karena Dispenal tidak pernah mengundang yang bersangkutan.

Kemudian, pada saat pembagian goody bag, Jonathan dengan sengaja mengambil foto berkali-kali tanpa izin pada saat tim Dispenal sedang membagikan goodybag, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengingat kegiatan tersebut bukan objek publikasi.  

Pada saat ditegur untuk tidak melakukan pengambilan gambar dan diminta untuk menghapus foto-foto tersebut, Jonathan juga tidak kooperatif. 

Bukan hanya itu, pada saat kejadian semua rekan-rekan media juga ikut menyaksikan dan tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh  Jonathan yang mengambil gambar terhadap sesuatu yang bukan obyek publikasi.

Berhubung yang bersangkutan menunjukkan sikap yang kurang bersahabat dan untuk tidak mengganggu suasana pada saat itu, maka yang bersangkutan lamgsung dibawa ke penjagaan Media Center (Dispenal) yang lokasinya tidak jauh dari tempat kumpul rekan-rekan Media, untuk mempertanyakan maksud, tujuan dan motivasinya berbuat seperti itu pada saat pembagian goodybag. 

Dispenal juga menjelaskan, pada saat ditanya dan jawaban yang disampaikan oleh Jonathan juga berbelit-belit, tidak kooperatif dan terkesan bersiteguh bahwa perbuatannya tidak melanggar ketentuan yang berlaku, maka untuk tidak berkepanjangan yang bersangkutan diserahkan kepada Satuan Pengamanan Denma Mabesal dan Provost untuk mendalami lagi permasalahan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

Dispenal juga menyampaikan, setelah dilakukan pemeriksaan Jonathan telah mengakui kesalahannya, yaitu memasuki Ksatrian TNI AL dan mengikuti kegiatan TNI AL tanpa undangan serta mengambil foto -foto yang bukan obyek publikasi tanpa izin.  

Pengakuan kesalahan yang dilakukan oleh Jonathan dituangkan melalalui surat pernyataan diatas kertas bermaterai, selanjutnya permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Dispenal juga menegaskan, dalam pemeriksaan sesuai (SOP) telah terjadi ketegasan dalam proses pemeriksaan, karena Jonathan tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang wartawan yang profesional dan bertanggung jawab, karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan berbelit-belit serta masih bersikukuh tindakannya tidak melanggar aturan walaupun yang bersangkutan mengetahui pengambilan gambar tersebut bukan obyek publikasi. 

Sikap prilaku Jonathan dapat diambil kesimpulan memiliki maksud lebih jauh dari sekedar mengikuti kegiatan OR Bersama, karena informasi yang didapat dari rekan-rekan sesama media bahwa Jonathan sudah banyak bermasalah dimana- mana dan sudah di Black List di Puspen TNI, Dispenad, Dispenau dan Puster TNI AD.

Mabesal sebagai instansi militer dengan semua aturan yang ada sesuai SOP, maka yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum telah melakukan penyusupan di instansi militer, maka tindakan yang akan diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan secara kekeluargaan sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jonathan. 

Apalagi surat tersebut dibuat oleh Jonathan dengan kesadaran sendiri mau membuat surat pernyataan diatas materai (surat pernyataan terlampir) maka pihak TNI AL mau menerima dan mengizinkan serta mengingatkan Jonathan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan setelah semua jelas Jonathan didampingi  meninggalkan Mabes AL sampai ke pintu Pos Delta Mabes TNI.

Dengan kondisi saat ini, TNI AL juga tidak terima dengan pernyataan yang di berita secara negatif dan sudah menjadi viral di media sosial. TNI AL akan menuntut balik sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan beredarnya dimedia, terutama medsos, yang mengutuk keras oknum TNI AL berbuat kekerasan terhadap wartawan seperti menyekap, menendang setiap menit, menginjak-nginjak, meludahi, menelanjangi, mencambuk hingga mengancam akan dibunuh hal itu Tidak benar. Sekali lagi Tidak Benar termasuk menyebut Awas Ada Oknum Psikopat di Dispen TNI AL. 

Pernyataan ini merusak citra TNI AL dan sebagai bagian dari Pencemaran Nama Baik dan Pernyataan Palsu yang tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya dan kepada ybs akan dimintakan pertanggung jawaban nya secara hukum. [Wil/Red]

Diduga Terjadi Persekusi Wartawan, Ketum PPWI Minta Panglima TNI Bertindak Tegas.

By On April 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Jonathan Ferdinand Sigar, salah seorang Jurnalis, mengalami tindakan kekerasan dan penganiayaan saat melaksanakan tugas liputan acara Launching Live Streaming di Lapangan Mabes TNI-AL, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat, 20 April 2018.

Dikabarkan pula, sejak semalam melalui pesan viral di whatsapp mengabarkan, akan adanya rekan media Pers se-Jabodetabek akan melakukan aksi menuntut pertanggung jawaban serta keterangan dari pihak Dispenal TNI AL atas dugaan persekusi terhadap rekan mereka, pada Senin (23/4/2018).

Sebelumnya telah tersebar rekaman pengakuan wartawan korban persekusi diduga dilakukan pihak Dispenal TNI AL, dalam rekaman terdengar hasil wawancara Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, dengan Jonathan Ferdinand Sigar, seorang jurnalis, korban kebrutalan oknum TNI AL, berinisial NV, ED, dan sejumlah anggota TNI-AL, di Mabes TNI-AL, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat, 20 April 2018 lalu.

Adapun, rekaman wawancara tersebut diambil pada Minggu malam, 22 April 2018 sekira pukul 22.00 – 22.35 WIB, melalui kontak whhatsapp milik ibu Lala Nababan 083807217685. 

Dari hasil pengakuan korban, diketahui bahwa benar telah peristiwa penyiksaan, berupa pemukulan, tendangan, menginjak-injak, dicambuk, disekap di bungker bawah tanah, diludahi, dan bentuk penistaan lainnya atas manusia, warga negara Indonesia, oleh sejumlah oknum TNI AL terhadap seorang jurnalis, warga negara Indonesia, yang bayar pajak untuk bayar biaya hidupnya para oknum aparat di TNI-AL itu.

Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, perilaku seperti ini termasuk tindakan brutal, bahkan masuk kategori tindakan psikopat, dari orang-orang yang isi perutnya dibayar oleh orang yang disiksanya.

"Sungguh mengherankan, jika di jaman secanggih saat ini, masih ada oknum tentara yang mempersoalkan persoalan foto-memfoto saat pembagian goodybag," sebut Wilson.

Sadisnya, kata Wilson, penyiksaan terhadap korban juga dilakukan beramai-ramai, yang tergolong tindakan persekusi, tipikal sifat para pecundang pengecut yang beraninya main keroyokan, menggunakan ruangan dan peralatan milik negara, dibiayai rakyat. Penyekapan dan penyiksaan ala militer barbar jaman Romawi kuno, yang berlangsung tidak kurang dari 9 jam, tanpa jeda, tanpa diberi minum, tanpa diberi makan.

"Benar-benar sebuah kebiadaban yang dipertontonkan di depan rakyat, menjelang 73 tahun Indonesia merdeka," tegas Wilson.

Berikut juga tersebut sebuah foto Bukti pihak korban wartawan tersebut menunjukkan surat masuk komplek Cilangkap :




Wilson juga menyampaikan, Atas nama Kemanusiaan, atas nama Rakyat Indonesia yang beradab, atas nama PPWI Nasional, kita mengutuk keras tindakan para psikopat oknum TNI AL di Dispenal, Mabes TNI-AL Cilangkap Jakarta Timur, tersebut.

“Atas nama Ketuhanan yang Maha Esa, atas nama Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan atas nama Persatuan Indonesia, serta atas nama PPWI Nasional, kita mendesak agar Presiden Republik Indonesia, melalui Panglima TNI mengambil tindakan tegas yang diperlukan atas kasus ini,” tandasnya.

Ketum PPWI, yang juga merupakan trainer jurnalistik warga bagi ribuan anggota TNI/Polri, PNS, guru, siswa/mahasiswa, hingga wartawan, LSM, karang taruna, dan tukang ojek juga menegaskan, para oknum anggota TNI AL, yang notabene celana dalamnya dibelikan oleh rakyat, yang terlibat dalam persekusi saudara Jonathan juga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. [WIL/Red].

Pemprov DKI Jakarta Resmi Tutup Diskotik Exotic

By On April 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Diskotek Exotic yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Dalam Nomor 72A Komplek Mangga Besar Permai, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akhirnya, resmi ditutup oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan Diskotik Exotic lantaran adanya pengunjung bernama Sudirman, 47 tahun, ditemukan tewas di tempat hiburan malam itu pada senin (2/4/2018). Pria itu diduga tewas akibat oversdosis narkoba.

Pantauan Tim GMN,  tampak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjunkan puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang kesemuanya perempuan. Sedangkan salah seorang petugas Satpol PP tengah memasang poster pengumuman bahwa tempat itu sudah resmi ditutup.

"Barang siapa yang melakukan pengrusakan dan pelanggaran atas pengumuman ini akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian agar diperhatikan dan ditaati sepenuhnya," demikian kutipan dalam poster itu yang ditempelkan pada tembok depan bangunan Exotic.

Sebelumnya, Pemrov DKI Jakarta resmi mencabut tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Diskotek Exotic. Pencabutan dilakukan melalui surat keputusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta yang bernomor 3262/-1.858.25 tentang Pemberitahuan terkait TDUP.

Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas PM-PTSP DKI Jakarta Edy Junaedi pada 12 April. Ia mengatakan, pencabutan izin dilakukan atas rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. (Rel)

Dewan Pers Digugat Perbuatan Melawan Hukum

By On April 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Kedua Pimpinan Organisasi Kewartawanan, Ketua Umum Nasional DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi, Melalui Kuasa hukum Dolfie Rompas, SH, MH & Partner resmi mendaftarkan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Kedatangan mereka merupakan upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pasalnya, gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah.

Dikatakan Dolfie, bahwa aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kgiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peratuiran sepihak.

“Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers.” Ujar Kuasa Hukum Penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH & Partner.

Lanjut, Dolfie, berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _"(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah"._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

"Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan," imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum.

“Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers,” bebernya.


Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers.

"Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan," jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers.

“Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.” Tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini.

“Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini,” ujar Wilson.

Kasus itu menurut data PPWI adalah:

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang "Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. "Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini," kata Wilson Lalengke.

Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers.

Kontak Person:
Hence Mandagi, SH, Ketua Umum DPP SPRI - 081340553444
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum DPN PPWI – 081371549165
Dolfi Rompas, SH, MH, Ketua Tim Kuasa Hukum - 081319637555

Lantaran di PHK Sepihak, Hambali Mengadukan Ke Disnaker Kota Cilegon

By On April 17, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, CILEGON - PT. Mega Auto Finance adalah perusahaan Industri Keuangan Non Bank ( IKNB ) / Leassing yang bergerak didalam pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor roda dua.

M. Hambali sebagai karyawan Koord. Kolektor di PT. MAF Cabang Cilegon menjelaskan bahwa telah bekerja kurang lebih selama empat tahun, akan tetapi enam bulan yang lalu telah terjadi mutasi karyawan ke Bengkulu tanpa pemberitahuan, ketika ditanyakan kepada MAF Cabang Bengkulu bahwa tidak ada nama yang dimutasi atas nama Hambali di MAF cabang Bengkulu.

Selanjutnya Hambali mempertanyakan kembali ke kantor pusat PT. MAF bahwa per November 2017 pihak perusahaan mengatakan bahwa dirinya sudah resign dari perusahaan. Hambali tidak pernah Resign. Sampai saat ini status Hambali di perusahaan tersebut belum ada kejelasan Dan untuk gaji serta tunjangan tidak dibayarkan.

Hambali menambahkan bahwa untuk memperjuangkan statusnya dirinya mengadukan ke Disnaker kota cilegon, mediasi pertama dari pihak PT. MAF Cabang Cilegon yaitu kepala Cabang hadir akan tetapi tidak bisa memutuskan, selanjutnya pada mediasi kedua pihak PT. MAF pusat tidak hadir dalam sidang mediasi kedua tersebut, dan pihak Disnaker  akan melakukan undangan kembali.


Ditempat terpisah H. Suwarni selaku ketua PPPKRI-BN Mada II Kota Cilegon menaggapai hali ini, meminta kepada PT. MAF Cabang Cilegon agar dapat kooperatif terhadap karyawannya mengingat aturan dan peraturan sudah di tentukan oleh pemerintah, jika memang tidak ada respon positif terkait hal ini makan kami selaku ormas yang diberikan kuasa oleh Hambali akan menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa ke PT. MAF Cabang Serang.

Diruangan kerjanya Latif Reza Lubis Kepala Cabang PT. MAF Cabang Cilegon didampingi HRD. Umay menjelaskan bahwa pihak PT. MAF Cabang Cilegon akan kooperatif terhadap keinginan Hambali dan meminta Hambali agar datang ke kantor untuk menandatangani beberapa formulir agar bisa diajukan ke PT. MAF Pusat.

Sumber Release : sbnews.co.id

Setelah Sekian Lama Berjuang, Akhirnya Membuahkan Hasil.

By On April 16, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Terkait Pembagian Hak Waris yang melibatkan Adik dan Kakak, Perkara perdata No.320/pdt.G/PN.jkt.jak-bar. Yang ditangani oleh Kuasa Hukum JJ Amstrong Sembiring,SH.MH.

Perkara Perdata yang berjalan 6thn ini sangat ironi sekali, Setelah melalui proses-proses yang berjalan dari tahun 2012 hingga 2018.


Pengacara Senior, JJ Amstrong Sembiring juga berusaha melakukan gugatan Uji Materi terhadap "Akta Persetujuan dan Kuasa sebagai Pengganti Undang-undang bagi para pihak", sebagai kuasa Hukum dari ahli waris Haryanti Sutanto dan Victorina Arif.

Dalam gugatan tersebut ada empat akta yang di uji materikan di Mahkamah Konstitusi, yakni Akta Persetujuan dan Kuasa nomor 6, 7, 8, dan 9.

Menurut Amstrong, uji materi ini dilakukan karena ketentuan khusus dalam Akta Persetujuan dan Kuasa sebagai Undang-undang bagi para pihak itu, khususnya nomor 8, dianggap bertentangan dengan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Kliennya.

“Bahwa setiap warga negara hak Konstitusionalnya dilindungi oleh UUD 1945 untuk memiliki harta benda sebagai hak milik pribadi atas semua barang dan harta benda dari Orang tua Kandung atau warisan.” jelas Amstrong.

Perjuangan yang penuh diupayakan oleh Kuasa Hukum Amstrong, hingga pernah terjadi insident didalam persidangan PN Jak-Bar, Pengacara Senior ini sampai memecahkan gelas ke wajahnya karena tidak terima atas putusan yang diduga kuat ada keganjalan pada saat sidang di tahun 2015, juga dengan kejanggalan surat kasasi yang penuh coretan kotor yang mengangkangi MK dalam etika penulisan hukum acara peradilan, tegas Amstrong

Dengan berjalanya waktu dan Sampai terjadinya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan kembali No.214PK/Pdt/2017 pada tgl.15/6/17 dengan putusan, Menolak permohonan peninjauan kembali SOERJANI SUTANTO tersebut, Menghukum Pemohon peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,-. Tutur Amstrong

Lanjut Amstrong, Bahwa berdasarkan pasal 196 HIR, Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putisan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan baik dengan lisan,maupun dengam surat kepada ketua Pengadilan Negeri yang yersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari, Tegas Amstrong Sembiring.

Begitu lama berjuang demi mendapatkan Hak, dengan penuh kesabaran setelah melewati berbagai macam proses-proses Hukum dilalui, akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan.

Dan dalam Hal bila dilihat dan di cerna dari segi logika bahwa dengan kekalahan di PN, PT juga Kasasi kalah dan setelah lanjut pengajuan PK Perdata yang diajukan dari pihak penggugat ditolak.

Sesuai ketentuan MK bahwa PK Perdata hanya bisa dilakukan sekali, Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah menyatakan untuk perkara di luar perkara pidana, termasuk perkara perdata yang dimohonkan Pemohon, pemberlakuan PK tetap perlu dibatasi, Hal tersebut didasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana, akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai.

Selanjutnya JJ Amstrong Sembiring,SH.MH merupakan Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amstrong Sembiring, SH, MH & Rekan Jln. Tebet Barat Raya No 28 Jakarta Selatan.

Mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Agustus 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien yang bernama Haryanti Sutanto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI disingkat TERMOHON semula PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT (Terlampir), adapun isi pokok berkas permohonan eksekusi yang diajukan ke PN Jak-Bar, (16/4/18).

Bahwa klien kami pernah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa adapun objek perkara dalam Perkara No.320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar adalah sebagai berikut, Mengingat sangat mendesak bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan keseluruhan Boedel Harta Waris masih dikuasai oleh TERGUGAT berupa perhiasan-perhiasan berupa cincin emas berlian, kalung emas berlian, giwang emas berlian dan jam rolex aseli, televisi atau barang elektronika, perabotan perkakas rumah tangga, dan rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, serta uang sebesar Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuhratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah, dibuka diberitahukan secara detail kepada PENGGUGAT, maka kami ajukan permohonan provisi, sebagai berikut : Memerintahkan TERGUGAT membuka data secara detail mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris yang dikuasai secara penuh berupa, Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/ Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910.

Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m2 (enam sembilan tujuh meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai “Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A”),

Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni harta benda semasa hidup dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT, Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada dialamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan.

Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp.17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuhratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama.

Dan memerintahkan juga TERGUGAT untuk memerincikan secara detail hal tersebut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

b.Memerintahkan TERGUGAT untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara detail dan akuntabel sehingga PENGGUGAT dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya perbuatan TERGUGAT menguasai keseluruhan harta bergerak sejumlah uang tunai yang disimpan dan dibungakan di beberapa Bank Nasional dan hal tersebut menjadi tanggungan penuh TERGUGAT selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya.

c.Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin TERGUGAT akan memulihkan dengan segera hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan TERGUGAT ditambah dengan tanggungan penuh selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun.

d. Memerintahkan TERGUGAT membagi hak masing-masing selaku ahli waris yang sah dengan jelas secara proporsional didasarkan pada hukum waris dengan hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan hak tersebut sebagai hak bagian mutlak masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan juga TERGUGAT memberikan tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan TERGUGAT memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan nilai diperhitungkan membuat PENGGUGAT hidup lebih dari keadaan sebelumnya.

e. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset dikuasai oleh TERGUGAT berupa mobil, perhiasan cincin, kalung,giwang, jam rolex, perabotan perkakas rumah tangga, barang-barang elektronika, rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, sejumlah uang tunai dalam penjualan tanah-tanah kepemilikan Almarhumah Soeprapti sehingga TERGUGAT dapat secara penuh memenuhi segala kewajibannya melakukan tindakan pemulihan kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

f. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris agar PENGGUGAT mengetahui keadaan jumlah yang sebenarnya.

g. Memerintahkan TERGUGAT jika menggelapkan sebagian Boedel Harta Waris yang bukan haknya, maka TERGUGAT bersedia demi tegaknya hukum dan majelis hakim yang mulia menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan pentuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap TERGUGAT yang bertanggungjawab termasuk orang-orang yang membantu TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa sehubungan telah diputuskannya Perkara Perdata No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar tanggal 29-01-2014 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16-10-2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1525 K/Pdt/2015 tanggal 27- 10-2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali No. 214 PK/Pdt/2017 tanggal 15-06-2017.

Adapun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali No. 214 PK/Pdt/2017 yang amarnya berbunyi mengadili: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SOERJANI SUTANTO tersebut, 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Bahwa kemudian, jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Berdasarkan Pasal 197 HIR).

Untuk ini kami bermohon, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan Eksekusi terhadap putusan No 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar, yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Tim)

Ini Kronologisnya, PT. PCR Diduga Tipu Pemilik Tanah di Bengkalis

By On April 13, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, MANDAU – Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT.Permata Citra Rangau (PT.PCR) diduga telah menipu pemilik Tanah atasnama Dalimunte, warga Jl. Wonosobo Sebanga Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Pasalnya, tanah Dalimunte yang berada bersebelahan dengan Pabrik Kelapa Sawit PT. PCR Sebanga,  telah dikeruk oleh pihak perusahaan untuk dijadikan tanah timbunan guna menimbun lokasi Pabrik Kelapa Sawit PT. PCR

Sayangnya, sejak tanah milik Ustad Dalimunte diambil oleh PT. PCR, sampai dengan hari ini, hak atas tanah timbunan atau dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah tidak kunjung dibayarkan oleh pihak perusahaan, akibatnya pemilik tanah merasa dirugikan.

Anehnya, berdasarkan hasil penulusuran wartawan Nusantaraexpress, pada Senin 9 April 2018, warga yang telah dirugikan oleh pihak perusahan, termasuk salah seorang yang selama ini memberikan dukungan terhadap berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Sebanga, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

"Secara pribadi, saya sangat kecewa dengan kejadian ini, tanah timbunan yang seharusnya dibayar dan menjadi hak yang harus saya terima, sampai sekarang tidak pernah terealisasi. Bahkan pembicaraan dengan pihak perusahaan sudah dilakukan dan dijanjikan dalam minggu ini akan di bayarkan, namun sampai saat tiba waktu yang sudah menjadi kesepakatan, tidak juga dibayarkan", kata Ustat Dalimunte saat ditemui wartawan Nusantaraexpress dikediamannya. 


Siapa yang tidak kesal lanjutnya,  "Jelas-jelas tanah yang diambil dan dikeruk sebagai tanah timbun untuk dipergunakan di PKS PT. PCR Sebanga merupakan tanah atas nama Saya, masih juga dikibulin, dan mereka para oknum yang berada di pihak PT. PCR sudah melakukan tipu muslihat. Bagaimanapun, pihak perusahaan (PT.PCR) harus bertanggungjawab terhadap pengerukan tanah ini", jelas Ustad Dalimunte.

Ditegaskannya, bagaimanapun Dia akan tetap mengejar,  karena tanah yang diambil oleh pihak perusahaan merupakan tanah miliknya. "Ini tanah saya secara resmi yang saya miliki dengan Sertipikat yang jelas. Siapapun yang merusak tanah saya jika tidak ada persetujuan saya berarti telah melawan hukum. Bagaimanapun harus diselesaikan oleh PT. PCR," sebutnya.

Menurutnya, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dengan Manager PT. PCR, Badaruddin (Dadang). "Menejer PT.PCR Sebanga mengatakan tanah timbunan yang diambil dilokasi tanah saya sudah mencapai 6.000 kubik", jelas Ustad Dalimunte. 

Terpisah, Manager PT. PCR Badaruddin (Dadang) saat dikonfirmasi Wartawan Nusantaraexpress melalui pesan WhatsApp, pada Rabu 11 April 2018, yang bersangkutan diam seribu bahasa, tanpa ada jawaban. 

Dan sampai berita ini diterbitkan, belum ada sebuah kalimat yang menjelaskan terkait dengan pembayaran tanah timbun dari Pimpinan PKS PT. PCR Sebanga. [Tim/Nusantaraexpress]

Kejari Biak Numfor Dinilai Masa Bodoh, LSM Kampak Papua Datangi Jampidsus Kejagung

By On April 13, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA – John Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua Wilayah DKI Jakarta melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oknum pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor ke Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada Kamis, 12/4/2018. 

Aktivis anti korupsi yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) ini merasa perlu mendatangi Kejagung karena menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Biak Numfor bersikap masa bodoh dan membiarkan perilaku koruptif yang tumbuh subur di RSUD Kabupaten Biak Numfor.

"Kami telah melakukan investigasi di lapangan terkait kekosongan obat-obatan di RSUD Biak, kami langsung menanyakan kepada pasien di Rumah Sakit, tetapi apa yang pasien sampaikan bahwa obat-obatan di Rumah Sakit habis sehingga mereka terpaksa membeli obat di apotik atau di dokter praktek," urai John Rumkorem.

Dengan adanya laporan dari masyarakat, lanjut John, dirinya bersama team langsung langsung melakukan penelusuran keuangan RSUD Biak. 

"Ternyata ada dugaan kuat yang menjadi dasar pelaporan kami kepada pihak Kejaksaan Negeri Biak. Salah satunya adalah temuan terkait penerbitan SK Direktur RSUD Biak Numfor, dr. Eddy. L Rumbarar, bernomor: 900/3225, tanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Besaran Pembagian Sisa Jasa Diagnostik Ruang VIP di lingkungan RSUD Biak Numfor," imbuh John yang merupakan putra kelahiran Biak.

Menurut John, Surat Keputusan tersebut dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 yaitu Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JNK) yang ingin melakukan kenaikan kelas perawatan ke kelas eksekutif di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). 

"Jaminan tambahan sebesar 75% dari tarif INA-CBG yaitu tarif BPJS, sehingga dapat membantu pasien di RSUD namun faktanya, mantan Direktur RSUD Biak Numfor mengeluarkan SK-nya sehingga memberatkan pasien di RSUD Biak dan kami menduga penerbitan SK ini dilakukan untuk kepentingan dirinya, kelompok atau golongan," ujar John dengan mimik geram.

Berdasarkan kebijakan Direktur RSUD Biak itu, manfaat dana sarana diperuntukkan untuk mantan Direktur RSUD Biak Numfor sebesar 25%, Kepala Bagian Tata Usaha sebanyak 25% dan 50%nya disetor ke Kas RSUD Biak Numfor. 

"Saya pikir pembuatan dan penerbitan SK ini merugikan Keungan Negara dan memperhambat proses pelayanan kesehatan di RSUD Biak Numfor. Sehingga diduga ada kerugian negara senilai 200.000.000,00," tegas John.

Kegeraman aktivis yang rajin mengamati dan mengkritisi kebijakan yang bernuasna KKN beberapa oknum pejabat di Biak ini terus bertambah. 

"Ini baru SK, belum lagi transfer uang ke rekening pribadi mantan Direktur RSUD Biak Numfor. Dan anehnya, ada penyewaan ATM Bank BRI di lingkungan RSUD Biak yang mana penyewaan tersebut mulai dari tanggal 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2021. Uang hasil penyewaan tersebut seharusnya disetor ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, namun bukti setoran dari hasil sewaan itu disetor ke rekening Direktur RSUD Biak Numfor senilai Rp. 129.600.000,00," kata John.

Sebenarnya, kata John lagi, pihaknya sudah melaporkan bukti-bukti ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Biak dan sudah diserahkan kepada pihak PIDSUS Kejaksaan Negeri Biak, Nomor laporannya 408/FPKB/J2/2018, tertanggal 19 Februari 2018. Namun sampai saat ini pihak Kejaksaan Negeri Biak masih tutup mata dan tidak peduli soal Korupsi di Biak. 

"Untuk itu kami datangi Jampidsus di Kejaksaan Agung RI dan menyampaikan laporan ini agar segera mantan Direktur RSUD Biak Numfor dr. Eddy. L Rumbarar dipanggil dan diperiksa terkait penenerbitan SK serta rekening pribadi, karena sampai saat ini pelayanan kesehatan di RSUD Biak Numfor menurun drastic, stok obat-obatan habis," pungkas John Rumkorem. [YK/Red]