Polemik Anggaran Lem Aibon, Ansor Jakbar Desak Gubernur DKI Susun APBD Pro Rakyat

Iklan Semua Halaman


.

Polemik Anggaran Lem Aibon, Ansor Jakbar Desak Gubernur DKI Susun APBD Pro Rakyat

30 Oktober 2019
Gema Jakarta, JAKARTA - Terkait adanya polemik mata anggaran pembelian lem Aica Aibon untuk siswa SD senilai 82 M, GP Ansor Jakarta Barat mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyisir kembali RAPBD DKI 2020 dan menyusun APBD yang pro rakyat.

Hal itu diungkap oleh Ketua PC GP Ansor Jakarta Barat, Alfanny dalam keterangannya kepada Redaksi Media GemaJakarta, pada Rabu (30/10/2019).

"Jelas rencana pembelian lem Aica Aibon ini merupakan skandal yang tidak sesuai dengan slogan keberpihakan Gubernur Anies Baswedan ketika kampanye dulu", tandas Alfanny.

Alfanny mendesak Gubernur DKI Jakarta menyisir ulang anggaran secara lebih teliti dan membuang anggaran yang tidak dibutuhkan rakyat.

"Masih banyak kebutuhan rakyat Jakarta yang harus dianggarkan seperti pembuatan WC bagi warga di Grogol yang masih ada yang BAB di kali. Kami masih percaya bahwa Gubernur DKI dengam dibantu puluhan anggota TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) mampu menyusun APBD yang pro rakyat", urai Alfanny.

GP Ansor berharap publik Jakarta terus mengawasi kinerja pemerintah Provonsi DKI Jakarta dan juga meminta Pemprov DKI Transfaran dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.


Sebelumnya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Wiliam menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp. 82,8 miliar.

Wiliam menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp. 82,8 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," kata william seperti dikutip Teropong Senayan.

Selain anggaran lem aibon, PSI juga menemukan usulan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp. 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan wilayah I Jakarta Timur, 7.313 Unir Komputer dengan harga Rp. 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp. 66 miliar di Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik.

"Itu baru sebagian. Masih ada puluhan yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran, pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan?" kata William.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara perihal adanya mata anggaran pengadaan lem aibon untuk sekolah se-Jakarta Barat oleh Dinas Pendidikan yang bernilai besar. Menurut Anies, kesalahan seperti itu tidak hanya terjadi di periodenya saja.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, mata anggaran aneh selalu terjadi tiap tahun penganggaran. Anies menyatakan, penyebab utama berulangnya anggaran aneh karena sistem digital, tapi tidak pintar.

"Saya cek, jadi tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart maka dia akan melakukan kalkulasi, kegiatan A B C D E F G, itu enggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

(Andre)