NEWSGEMAJAKARTA.COM, Depok– Pengadilan Negeri (PN) Depok menjatuhkan putusan bebas terhadap dua terdakwa, Yuni Chandra Nurjana dan Syarief Nurdin, dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait sengketa tanah seluas 17 hektare di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Misna Febriny, dengan anggota Dian Triastuty dan Katharina Melati Siagian, dalam sidang di PN Depok, Jumat (20/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Majelis hakim menyatakan Yuni Chandra Nurjana dan Syarief Nurdin tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif pertama Pasal 391 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maupun dakwaan alternatif kedua Pasal 391 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c undang-undang yang sama.
"Membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan JPU serta memulihkan hak-haknya dan martabatnya," kata Misna Febriny saat membacakan amar putusan.
Sebelumnya, JPU menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama satu tahun.
Pihak Yuni Apresiasi Putusan Hakim
Juru bicara Yuni Chandra Nurjana, Syarif Hasan Salampessy, mengapresiasi putusan bebas yang dijatuhkan PN Depok terhadap Yuni Chandra dan Syarief Nurdin.
Menurut Syarif, putusan tersebut bukan sekadar kemenangan bagi kedua terdakwa, tetapi juga menjadi cerminan pentingnya prinsip negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh proses peradilan yang adil, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.
"Saya menyambut baik atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok hari ini. Putusan ini merupakan hasil dari proses peradilan yang harus dihormati oleh semua pihak," ujar Syarif.
Pengacara publik tersebut menegaskan, setiap putusan hakim merupakan hasil proses pembuktian di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Karena itu, ia mengingatkan agar setiap perkara dinilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan opini atau persepsi yang berkembang di ruang publik.
"Negara kita adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, setiap proses peradilan harus ditempatkan sebagai mekanisme pencarian kebenaran berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan persepsi atau tekanan opini," tegasnya.
Ia berharap putusan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi pembelajaran bahwa keadilan harus diwujudkan melalui proses pembuktian yang objektif di hadapan majelis hakim.
Berawal dari Sengketa Tanah 17 Hektare
Perkara ini berawal dari klaim kepemilikan atas bidang tanah seluas 170.000 meter persegi atau sekitar 17 hektare di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Dalam uraian perkara, PT Daya Mandiri Utama mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya sejak 2005 dengan dasar kepemilikan berupa 92 Sertifikat Hak Milik (SHM).
Sementara itu, sekitar 30 Oktober 2022, Yuni Chandra Nurjana mendatangi lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dan mengklaim lahan tersebut berdasarkan dokumen Eigendom Verponding Nomor 451 atas nama WL A.A. De Groot.
Yuni kemudian menawarkan kepada sejumlah warga yang ingin menempati lahan tersebut untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) berdasarkan dokumen Eigendom Verponding tersebut.
Sejumlah warga atau penggarap, di antaranya Yaser Marwali Siregar, Yanti, Wangdi, Sukinun Eko Prayitno, Irwan Toni, Ratno Budiono, Sukatmin, dan Rinaldy, disebut menyetujui pembuatan surat pernyataan tersebut.
Dokumen Sporadik itu kemudian ditandatangani Syarief Nurdin selaku ketua lingkungan.
Dalam uraian perkara juga disebutkan adanya pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah dengan tulisan, "Tanah ini milik Ahli Waris Emmy Ningtiyas De Groot".
Atas persoalan tersebut, PT Daya Mandiri Utama melaporkan Yuni Chandra Nurjana dan Syarief Nurdin ke Polda Metro Jaya. Perkara kemudian berlanjut hingga ke persidangan dengan dakwaan dugaan tindak pidana pemalsuan surat.
Dengan dibacakannya putusan bebas tersebut, kedua terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU.
Putusan ini sekaligus menjadi akhir pemeriksaan perkara di tingkat pertama, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas.
Syarif Hasan Salampessy berharap semua pihak menghormati putusan pengadilan dan menjadikan proses hukum sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah tersebut.(AS/GJ).


