NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menegaskan
penunjukkan Komjen M. Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar oleh Mendagri
terlalu dipaksakan. Mendagri seperti tidak peduli pada protes masyarakat yang
menolak keras dilibatkannya anggota kepolisian di dalam pemerintahan.
"Mendagri ngotot dengan argumen seadanya menunjuk yang
bersangkutan sebagai penjabat Gubernur Jabar," tegasnya saat dihubungi
wartawan (19/6).
Menurut Ray, Mendagri hanya melihat dasar hukum peraturan
yang mereka buat sendiri. Karena aturan itu dibuat sendiri, tentu saja punya
kecenderungan akan mengakomodir kepentingan pemerintah sendiri.
"Permendagri No 1/2018 dibuat sedemikian rupa untuk
memang ramah pada keinginan politik pemerintah. Mendagri juga seperti
mengabaikan UU No 2/2002 tentang kepolisian soal larangan polisi merangkap
jabatan di luar tugas kepolisian." Imbuhnya.
Jikapun harus bertugas di institusi lain, lanjut Ray, harus
tetap berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti di BNN dan atas penugasan dari
Kapolri.
Sementara itu, Ahli ilmu politik dan pemerintahan dari
Universitas Katholik Parahyangan, Prof. Asep Warlan Yusuf, menilai penunjukkan
Komjen Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar sangat kental muatan politiknya.
Meskipun menurutnya tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Mendagri.
"Karena ini jelang pilgub, motif politik tentu saja
ada, dan itu yang diasumsikan publik akan menguntungkan salah satu Paslon.
Motif politik ini yang harus dicermati betul." Ujarnya saat dihubungi
wartawan, Selasa (19/6).
Spekulasi politik dibalik penunjukkan ini pun tidak dapat
terhindarkan. Pasangan Hasanah yang didukung oleh PDIP adalah pasangan yang
dianggap paling dicurigai karena berasal dari kepolisian (Anton Charlian) dan
saat ini posisi politiknya berada pada urutan paling buncit menurut berbagai
survey politik.
Pasangan berikutnya yang dianggap bakal mendapat misi politik
dari penunjukkan tersebut adalah pasangan Ridwan Kamil dan Uu Rihzanul karena
partai pendukung pasangan ini seluruhnya adalah partai pendukung pemerintahan
Jokowi (PKB, Nasdem dan PPP).
Kemudian, pasangan Ridwan Kamil ini menurut berbagai survey
bersaing ketat dengan pasangan Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi sehingga dicurigai
memerlukan intervensi dari kekuasaan.
Oleh karena itu, menurut Asep Warlan, Iriawan harus menjawab
kecurigaan publik atas kuatnya motif politik dibalik penunjukkan dirinya
sebagai penjabat gubernur Jabar.
"Dia harus membuktikan dengan tiga hal; pertama,
komitmen untuk menjaga netralitas. Kedua, kinerjanya tetap bagus dan melayani.
Dan ketiga, akseptabilitas atas kinerjanya bisa diterima oleh publik."
Imbuhnya.(ro/ril)
