Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Gerakan Rakyat Anti Terorisme (GERANAT) Gelar Aksi Damai di Gedung DPR RI

By On May 23, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puluhan Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Terorisme (GERANAT), tengah melakukan Aksi di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut DPR RI agar segera mengesahkan UU Terorisme.

Dikatakan Yaqub Ismail Batubara, Koordinator GERANAT, Rangkaian aksi teror sepanjang Minggu lalu yang terjadi di rutan Mako Brimob dan bom bunuh diri di gereja-gereja, kantor kepolisian dan beberapa lokasi lainnya di Surabaya serta beberapa daerah lainnya beberapa waktu yang lalu adalah tindakan nyata kejahatan terorisme.

“Aksi teror tersebut, telah menyebabkan duka, air mata dan bahkan menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat luas, darah yang tercurah di Mako Brimob dan pada saat perayaan ibadah dan Ekaristi di Gereja menjadi saksi hilangnya toleransi dan akal sehat serta menimbulkan kesan di masyarakat luas bahwa negara seakan tidak berdaya dengan aksi-aksi terorisme ini”, ujarnya

Menurutnya, aksi teror ini tidak hanya merusak fasilitas Negara, harta benda, dan juga korban yang meninggal dunia dan beberapa orang luka berat, tetapi juga mengoyak kerukunan umat beragama yang sudah kita jaga dan berpotensi timbulnya perpecahan bangsa ini serta dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada keluarga korban dan kepada bangsa Indonesia, bahwa kami merasakan duka yang sangat dalam serta prihatin dengan aksi terorisme ini. Kami turut berduka Cita atas korban kemanusiaan yang telah meninggal dunia,” tuturnya.

Lanjutnya, kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan Negara agar bersatu padu memerangi terorisme dan perlunya tetap menjaga, merawat dan pertahankan persatuan dan kesatuan serta kebhinekaan sebagai bangsa dan Negara yang berdaulat.

Ia juga memandang bahwa tragedi kamanusiaan ini sangat melukai hati kita, anak-anak bangsa. Dalam keadaan yang berduka ini, mari kita bangkit dan melawan kejahatan terorisme dan semua tindakan intoleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

“Dengan ini kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Terorisme (GERANAT) menyatakan sikap sebagai bentuk keprihatinan kami atas peristiwa aksi yamg terjadi di Mako Brimob, Surabaya dan beberapa tempat lainnya,” Pungkasnya mengakhiri.

Rep : Paulus
Editor : Heri Tambora

Camat Tambora Djaharuddin Hadiri Acara Bukber Bersama Dhuafa di Rusanawa Tambora

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, - JAKARTA - DKI Jakarta tersohor sebagai kota terpadat di Indonesia, dan Kecamatan Tambora adalah salah satu kecamatan yang memberikan sumbangsih dalam kepadatan penduduk se Asia. Tercatat sekitar lebih dari 96 ribu jiwa menghuni wilayah tersebut. Dari 11 Kelurahan membuat Tambora merupakan kawasan yang padat penduduk.

“Wilayah Tambora merupakan daerah rawan kebakaran, hal ini dilihat dari lokasi yang padat penduduk, bangunan semi permanen hingga sulitnya mencari sumber air untuk pemadam, sehingga setiap tahun tidak tertutup kemungkinan akan selalu terjadi kebakaran,” ujar Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, Imam Rulyawan, di Angke Jaya, Rusunawa Tambora, RT.009/011, Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat. Selasa (22/5/2018).

Dikatakan Imam, bahwa acara bukber yang berlangsung di Rusunawa Tambora ini merupakan program kolaborasi Dompet Dhuafa bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan Ramadhan 1439 H/2018, yang juga langkah awal kami menginjak di usia 25 Tahun Dompet Dhuafa membentang kebaikan.


Acara yang dihelat di Angke Jaya Raya , Rusunawa Tambora , RT.009/011, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Selasa (22/5/2018). Dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat, HM.Anas Efendi, Camat Tambora, Djaharuddin, Lurah Angke, M,Dirhamsyah, Para Ketua RT, Ketua RW.011, Ilan Sukarlan (Belong) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, juga warga sekitar Rumah Susun Sewa Tambora, Jakarta Barat.
 

“Buka bersama melibatkan masyarakat dengan lokasi di Rusunawa Tambora ini merupakan daerah terpadat serta sering terjadinya bencana kebakaran setiap tahunnya, maka lokasi ini memang tepat untuk program bukber,” ucap Imam Rulyawan kepada Wartawan GMN Pewarta Tambora

Lanjut Imam, melalui gerakan #25thnmembentangkebaikan Dompet Dhuafa bersama Pemprov DKI Jakarta untuk terus mengajak masyarakat dhuafa menjadi lebih berdaya, dan hal buka bersdama di 223 RW diharapkan masyarakat dhuafa dapat terbantu secara ekonomi.

“Tidak hanya diisi oleh Buka Bersama. Dompet Dhuafa juga menggelar dongeng ceria bersama Dik Doank, alalu bersama Chef Kungfu Muto dengan emnghidangkan menu buka bersama bagi penerima manfaat acar buka bareng ini melibatkan relawan yang terketuk hatinya untuk ikut berkontribusi,” tutup Imam Rulyawan.

Selain menyasar wilayah Tambora. Dompet Dhuafa juga akan bergerak terus untuk mengajak masyarakat dhuafa di wilayah DKI Jakarta dalam rangka buka bersama dengan adanya buka bersama diharapkan tidak ada masyarakat dhuafa yang kelaparan maupun kekurangan gizi di bulan Ramadhan 1439 H. Dompet Dhuafa terus mengajak para donatur maupun perusahaan-perusahaan untuk bekerjasama dalam membantu program ini untuk tersu berlangsung selama ramadhan 2018.

Sebagaimana diketahui, dalam bukber 223 RW se-Jakarta, pihak penyelenggara telah menyiapkan enam wilayah. Jakarta Utara di dapur umum Pademangan di Masjid At Taubah Jalan Budi Mulia Raya RT 014/ RW 10, Pademangan Barat, dan di Jalan Warakas 3 Gang 15 nomor 3 RT 002/ RW 014 kelurahan Warakas kecamatan Tanjung Priok.

Selanjutnya, untuk Jakarta Timur di Jalan Tanah Rendah RT 07/ RW 07 Kampung Melayu, dan di Musholla At Taqwa, di Jalan Kebon Pala RT 12/ RW 04. Untuk Jakarta Selatan di Jalan Wijaya 1 Pck nomor 49 RT 10 / RW 05 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru. Untuk Jakarta Pusat di Masjid Al Islam, Jalan Petamburan II RT 12 / RW 03.

Kemudian untuk Jakarta Barat di Jalan Sawah Lio X RT 10 RW 05 nomor 39, Jembatan Lima, Tambora. Terakhir di wilayah Kepulauan Seribu, di Majlis talim Durrotun Nasihin, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang atau Karang taruna pulau Panggang, masjid an Nikmah Pulau Panggang.

Dompet Dhuafa sendiri merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Selama 25 tahun, Dompet Dhuafa telah memberikan kontribusi layanan bagi perkembangan ummat dalam bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan kebencanaan serta CSR. (TIM GMN)

Editor : Heri Tambora

Di Sidang Kedua PMH, Ketua SPRI Tetap Menghormati Dewan Pers Meski Hanya Mengutus Kuasa Hukumnya.

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Sidang gugatan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak dikriminalisasi dalam menjalankan tugas jurnalistik terus berjalan. Pada Senin, 21 Mei 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah berlanjut sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers, yang diwarnai protes oleh kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas.

Hal ini terkait tentang legal standing atau keabsahan tergugat Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo sebagai pemberi kuasa kepada dua orang kuasa hukum untuk mewakili tergugat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Kuasa hukum penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH mempertanyakan surat pleno Dewan Pers (DP) yang memilih Yosep Adi Prasetyo sebagai Ketua Dewan Pers hanya ditanda-tangani oleh tergugat seorang diri padahal seharusnya ikut ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers.

Menurut Rompas, hal ini pertanyaan besar terkait surat pleno Dewan Pers (DP), “Selain itu statuta Dewan Pers tidak dicantumkan bahwa Ketua Dewan Pers bisa bertindak ke dalam maupun keluar untuk kepentingan hukum, sehingga penunjukan kuasa hukum seharusnya ditanda-tangani oleh seluruh anggota Dewan Pers,” kata Rompas kepada awak media usai persidangan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi mengatakan bahwa dirinya menghormati kehadiran Dewan Pers, meskipun hanya dengan mengutus kuasa hukumnya.

"Intinya Dewan Pers sudah beritikad baik menanggapi gugatan kita. Saya berharap Dewan Pers bisa menyadari kekeliruannya bahwa peraturan dan kebijakan yang dibuatnya sudah sangat merugikan media dan wartawan, bahkan lebih jauh lagi telah mengancam kemerdekaan pers yang notabene menjadi tugas utama Dewan Pers,“ tegas Heintje kepada media-media yang meliput sidang tersebut.

Lebih lanjut Heintje menambahkan, ”Kami menggugat Dewan Pers untuk menghapus diskriminasi terhadap media cetak dan online, baik nasional maupun lokal yang berjumlah puluhan ribu di seluruh Indonesia. Selain itu untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap pers yang akhir-akhir ini marak terjadi akibat rekomendasi Dewan Pers yang berkaitan dengan verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan."

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke bahwa Dewan Pers sudah melanggar konstitusi karena kebijakannya berpotensi mengkriminalisasi pers dan media. "Presiden saja, jika melanggar konstitusi dapat di-impeachment atau dilengserkan. Nah, jika Dewan Pers yang melanggar konstitusi apa sanksinnya yang harus diberikan kepada Dewan Pers? Gugatan kita untuk melindungi kemerdekaan pers bagi media cetak dan online lokal maupun nasional dari diskriminasi dan kriminalisasi adalah sangat fundamental.

“Oleh karena itu Komnas HAM perlu juga turun tangan dalam menyikapi permasalahn ini. Ini wajib karena yang dilanggar Dewan Pers berkaitan dengan Hak Azasi Manusia, yakni warga rakyat dan wartawan, serta pemilik media yang sudah dijamin oleh UU Pers dan UUD 1945,“ papar lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (SEM/AK/Red)

Kuasa Hukum MHK Patahkan Tuntutan JPU Lewat Pledoi

By On May 22, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, GARUT - Hari ini, tanggal 21 mei 2018 telah di gelar kembali sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Garut terkait tuduhan Mustofa Hadi Karya atas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Kepala Desa Margalaksana, Garut Jawa Barat tertanggal 10 Januari. 2018 lalu.

Dalam kesempatan di persidangan, Dian Wibowo, SH Kuasa Hukum MHK  dengan gamblang membacakan Pledoi nota pembelaan atas kliennya Mustofa Hadi Karya (MHK) di depan Majelis Hakim dan JPU.

Kata Dian, setiap individu dalam hal ini terdakwa Mustofa Hadi Karya berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 - 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 dengan penegasan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangkakan melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap TIDAK BERSALAH sampai dibuktikan kesalahannya secara Sah dalam suatu persidangan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Dalam perkara yang melibatkan anggota pers berlaku undang -undang pers nomor 40 tahun 1999 dan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli dewan pers terkait kasus delik pers tidak begitu saja dapat langsung dipidanakan." Ucap Dian pada wartawan.

Kata ia, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan sejumlah pasal kombinasi antara dakwaan primer dan subsider dengan dakwaan alternatif kepada pekerja Media Massa / Pers atas nama Mustofa Hadi Karya, dimana selain SEMA ada pasal dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa menjadi acuan pers tidak harus di kriminalkan. Hal itu tertuang dalam pasal 310 ayat 3 disebut perbuatan demi kepentingan umum tidak masuk katagori pencemaran, sementara di pasal 50 KUHP, barang siapa melaksanakan ketentuan Undang Undang, dia tidak di pidana.

Lanjut Dian, sangat aneh dan unik apabila diamati dalam fakta - fakta persidangan, terutama dari seluruh saksi tidak ada yang mengarah akan perbuatan (daad) terdakwa Mustofa sebagai pelaku pemerasan.

"Salah alamat dalam laporan kepolisian Kades Wawan tentang adanya dugaan pemerasan, terapi yang unik tidak ada satupun saksi dari staf desa, tetapi hanya dari ormas yang tidak ada hubungannya dengan desa." Papar Dian.

Bahkan kata Dian pada Wartawan, kliennya dituduhkan pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Namun pada faktanya tidak didapati unsur itu.

"Fakta - fakta di persidangan telah terungkap tidak adanya kesaksian dari kades Wawan maupun dari para saksi Ajat, Cecep, Yoga dan Banyu Rahayu anggota kepolisian yang bertugas anggota Resmob Polres Garut. Ketidak singkronan pernyataan saksi di persidangan dan tidak adanya pernyataan pernyataan pelapor maupun para saksi yang mengatakan klien saya meminta sejumlah uang, bahkan klien saya memberikan solusi program untuk membangun desa Margalaksana." Beber Dian.

Menurut pandangan hukum, Dian Wibowo menjelaskan adanya pemaksaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya yang bernama Mustofa Hadi Karya untuk dijerat pasal 369 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, bahwa faktanya tuntutan JPU tidak mendasar dengan tidak adanya dua (dua) alat bukti yang SAH. Bahkan JPU terkesan tidak mendengarkan hasil persidangan, namun hanya melakukan copy paste BAP dan surat dakwaan atas diri Mustofa.

"Kami sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Mustofa Hadi Karya, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa berpendapat tuntutan JPU terhadap diri Mustofa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melanggar ketentuan dakwaan alternatif yaitu pasal 369 ayat 1 KUHP." Tegas Dian.

Yang dilupakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa, pertama kliennya menyimpan kwitansi pada saat menerima uang yang diberikan Cecep untuk pembuatan advetorial desa margalaksana, namun belum sempat diberikan ke Kades Wawan dikarenakan dirinya sudah terlebih dulu dibawa ke Polres Garut.

Kedua, bahwa kades Wawan dan para saksi sudah mencabut tuntutan hukum terhadap terdakwa Mustofa Hadi Karya, sehingga menurut ketentuan pasal 369 ayat 2 KUHP pemidanaan terdakwa Mustofa menjadi GUGUR dan tidak perlu dilanjutkan.

"Unsur tersebut membuktikan bahwa Mustofa Hadi Karya TIDAK TERBUKTI secara Sah dan meyakinkan terdakwa MHK telah melakukan perbuatan melawan hukum." Sambung Dian.

Menurutnya, pandangan dan penilaian hakim menjadi persfektif hukum tersendiri yang dituang dalam satu putusan dan menjadi ketentuan yang mengikat. Akan tetapi ketentuan tersebut jangan sampai berbenturan dengan peraturan perundang -undangan yang lain.

"Mudah - mudahan dalam perkara ini, majelis hakim juga melihat nota pembelaan kami sebagai acuan dalam mengambil keputusan agar melihat undang-undang tidak sepotong-sepotong, tetapi secara keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diamanatkan sebagai peraturan yang pro rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lihat agenda Minggu depan dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pledoi tersebut,” tutup Dian. (Sumber PPWI)

Di Acara Kampoeng Ramadhan Seasons City, OK OCE REMBOO Ikut Serta Meramaikan Stand.

By On May 21, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan 1439 H, Trade Mall Seasons City menggelar berbagai kegiatan bertemakan Kampoeng Ramadhan. Mulai dari bazzar makanan bernama Kampung Takjil, Festival Bedung, Kampung UMKM, hingga pertunjukan musik akustik dan band.

Seasons City juga menggandeng UMKM binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti program OK OCE (One Kecamatan One Center of Entrepreneurship) untuk ikut membuka booth. Ruang Ekonomi Maju Bersama OK OCE (REMBOO) pun ikut berpartisifasi meramaikan Kampoeng Ramadhan.

Ketua tim penggerak Ruang Ekonomi Maju Bersama OK OCE (REMBOO) Giyanto, menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pengelolaTrade Mall Seasons City atas terselenggaranya giat bulan suci ramadhan dengan adanya Kampoeng Ramadhan.

“Terimakasih kepada pengelola Seasons City atas diberikannya ruang atau booth untuk teman-teman bisa berjualan atau berdagang selama sebulan penuh, terutama dibulan penuh berkah, bulan suci Ramadhan,” ungkapnya kepada Media ini, Jumat (18/5/2018).

Sebagaimana diketahui, disana juga dijajakan makanan khas jakarta seperti krak telor, makanan takjil, minuman segar, makanan utma, oleh-oleh khas jakarta, hingga pakaian. “Kampung Ramadhan” diselenggarakan di Terad Mall Seasons City dimulai pada 12 Mei hingga 10 Juni 2018.

Sementara, Walikota Jakarta Barat, HM.Anas Efendi menyampiakn, bahwa persemian Kampoung Ramadhan semata-mata bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian warga. Akan tetapi, warga yang tengah menjalankan ibadah puasa dapat berbuka ditempat ini.

“Kampung Ramadhan ini, dilaksanakan bukan hanya menibkkatkan perejonomian measyarakat. Namun disediakan makanan buka puasa,” ujar Walikota mewakili Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (rls/her)

Miris, Ditengah Puasa, Warga Duren Sawit dan Cipinang Muara Alami Musibah Kebakaran.

By On May 21, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Kebakaran besar terjadi di Duren Sawit hingga wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur, Siang ini. Api membakar sejumlah rumah sejak pukul 11.04 WIB

Dilansir dari detik.com, Total ada 42 rumah yang terbakar di kedua lokasi trersebut. "Wilayah Cipinang Muara ada 6 rumah tinggal dan di wilayah Pondok Bambu ada 36 rumah," kata Kasi Pengawas Sudin PKP Jakarta Timur, Gatot Sulaiman, Senin (21/5/2018).

Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik telah menghanguskan rumah semipermanen dan kontrakan. Selain itu, angin yang cukup kencang mempercepat perambatan api. "Titik api di Pondok Bambu awalnya lalu kebawa angin yang kencang merambat ke Cipinang," imbuhnya.

Ada 15 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi. Pada pukul 13.53 WIB, Jalan Basuki Rahmat arah Klender kembali dibuka.

Dilansir dari akun resmi @TMCPoldaMetro, kemacetan dua arah terjadi di Jalan Raya Kalimalang, tepatnya di depan Cipinang Indah Mal, akibat kebakaran ini. Akibatnya, polisi melakukan pengalihan lalu lintas. (dtc/red)

MELINDUNGI POLISI : Perspektip Kebijakan Hukum Indonesia

By On May 21, 2018

Oleh: Dr Slamet Pribadi
Beberapa minggu belakangan kita semua dikejutkan oleh beberapa peristiwa aksi teror terhadap Polisi dan Kantor Polisi, diperlihatkan drama sadisme kepada kita semua, bahwa petugas kepolisian yg sedang bertugas dihabisi nyawanya dengan cara cara yg tidak berperikemenusiaan.

Bahkan ada yang sedang berseragam. Tampak pelaku sadar dan faham bahwa yg akan dicelakai itu adalah petugas yg sedang berdinas, terlihat dari seragam dan atributnya berkarakter Polisi.

Pelaku telah sadar sebagai kepastian, bahwa yg diserang itu adalah aparatur negara atau fasilitas negara yg dibangun dari keringat rakyat, atau setidak tidaknya disadari di kantor Polisi itu ada orang yg berseragam Polisi dan pasti sedang berdinas.

Drama menghabisi nyawa, atau penganiayaan berat atau penghinaan terhadap petugas Polisi yg tampak nyata sedang bertugas bisa terulang kembali di masa masa akan datang. Tidak perlu harus menunggu pelakunya adalah seorang yg terduga teroris atau sdg terjadi peristiwa Terorisme.

Suatu saat akan ada peristiwa lainnya. sebagai misal, oleh seseorang yg tidak mau ditilang, atau tidak bersedia ditertibkan, sesaat kemudian berbalas balik Sang Polisi di aniaya atau dihina, dan Polisi dengan sabar menghadapi, meskipun bajunya sampai sobek, atribut dan topinya berjatuhan, hal ini tak dibalas takut di buly oleh masyarakat yg berpandangan negatip, atau kawatir berbuntut hukuman disiplin oleh pimpinannya karena sang Polisi membalasnya dg perbuatan setimpal dan menyakitkan. 

Dimata publik Polisi bisa saja bagaikan Dewa, yg berhasil memberikan solusi atas persoalan sosial di masyarakat dan sukses melaksanakan tugas sebagai alat perubahan sosial dan sebagai alat cooling system, ketika situasi memanas namun tidak sampai terlalu panas, karena kehadiran Polisi.

Namun disisi lain Polisi juga bisa dipandang sebagai bagian dari masalah masyarakat, saat diketemukan adanya Polisi yg Korup, bahkan sebagian masyarakat merasa muak melihatnya, dan berpikiran Polisi seperti itu harus diberikan hukuman yg setinggi tingginya sebab dia seorang aparat yg telah disumpah sebagai Polisi yg dilengkapi dg kewenangan dan kekuasaan Kepolisian.

Terhadap Polisi nakal dan menyimpang patutlah duberikan hukuman yg setimpal atau ada hukuman tambahan atau pemberatan karena dia aparatur negara yg menyimpang dari kewajiban profesinya

Di dalam pasal 2 Undang undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Relublik Indinesia mengatakan "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". 

Ini menunjukkan bahwa Polri adalah salah satu pelaksana fungsi pemerintahan bersama sama dengan fungsi pemerintahan lain yg melaksanakan pekerjaan administratip dan operasional pemerintah dalam melaksanakan amanah rakyat

Sebagai aparatur negara, sebagai pelaksana tugas kenegaraan yg merupakan representasi negara dalam keadaan aktip untuk melayani masyarakat, memelihara kamtibmas dan melakukan penegakan hukum, idealnya Polisi harus diberikan perlindungan hukum yg cukup.

Tidaklah pantas Polisi disaat melaksanakan tugas sebagai aparatur negara ini Polisi mati sia sia, terhina sia sia.

Saya belum pernah melihat penegak hukum melindungi Polisi sepenuhnya, menurut kekuasaaan tugasnya, dalam berkas berkas pemeriksaan mereka, dalam tuntutan pidana mereka, dalam pertimbangan putusan, maupun dalam putusan pidana mereka, bahkan sampai di tingkat penjara, ketika ada pelaku yang bertindak kriminal terhadap Polisi yg sdg bertugas.

Atau kedepan yg perlu dilindungi bukan hanya Polisi yg sedang bertugas, termasuk aparatur lainnya yg sedang sedang menjalankan tugas dengan sebaik baiknya. Baik tugas administratip maupun operasional. 

Berupa hukuman pemberatan. Begitu juga sebaliknya kalau aparat melanggar atau melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas, aparatur negara tersebut perlu mendapat hukuman yg berat. Berupa hukuman tambahan juga

Berpikir melindungi Polisi harus ada di lingkungan pemegang kebijakan hukum, legal drafter, dan para penegak hukum. Agar Polisi bisa maksimal dalam melindungi dan melayani masyarakat, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam melakukan penegakan hukum. 

Negara ini akan kuat dan terhormat, jika Polisinya dan aparatur negara lainya kuat dan terhormat lahir dan batin.

KUHP kita sebagai hukum positip belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur negara yg sedang bertugas, khususnya Polisi. Ancaman hukumannya di KUHP terlalu ringan, tidak lebih dari setahun, jika menjadi putusan pengadilan bisa hanya beberapa bulan, tentu hal ini tidak memberikan efek jera. Dan drama kriminalisasi terhadap Polisi yg sedang bertugas akan terus terjadi di hadapan mata kita

Rumusan hukum yg tegas belumlah ada, untuk memberikan perlindungan secara yuridis terhadap Polisi yg sedang bertugas. Sehingga payung hukumnya belum tersedia untuk melindungi Polisi.

Implementasi Perlindungan terhadap Polisi yg sedang bertugas harus segera dilakukan. Sebuah kerugian besar bagi negara dan bangsa ini manakala tenaga profesional dan terlatih untuk melindungi masyarakat ini meninggal dan teraniaya disaat berdinas. 

Kedepan dalam rancangan KUHP dan rancangan amandemen UU Kepolisian harus menjadi bagian dari kebijakan hukum.

Dukung Ryan Rahman Jurnalis Tv One Korban Teror Di Pekanbaru

By On May 20, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puluhan jurnalis dari berbagai media masa menggelar aksi simpatik, doa bersama, pembacaan puisi dan solat gaib bersama di depan Markas Polda Metro Jaya, Ahad malam (20/05/2018). Masa memberikan dukungan pada keluarga korban terorisme di berbagai daerah terutama pada Ryan Rahman Jurnalis salah satu media tv nasional di Pekanbaru Provinsi Riau

Iskandar Koordinator aksi Solidaritas Untuk Jurnalis Korban Teror Pekanbaru (Solinas - KTP) mengatakan, terorisme adalah musuh semua agama, musuh kemanusiaan dan musuh peradaban. Para pelaku teror dengan alasan apapun, motif apapun adalah tindakan di luar perikemanusian,

“Tak ada satupun ajaran agama yang membenarkan tindakan teror, membunuh orang tak berdosa yang tak ada kaitan apapun dengan konflik dan perang di dunia internasional,” tegas Iskandar saat di depan Markas Polda Metro Jaya.


Ia juga mengatakan, sebagai jurnalis yang merupakan bagian dari warga negara serta tiang keempat demokrasi. Kami mengecam keras, mengutuk tindakan para pelaku teror yang telah menebar ketakutan, membunuh tanpa kenal ampun di berbagai wilayah di Indonesia mulai Jakarta, Surabaya dan terutama korban saudara seperjuangan kami Ryan Rahman, wartawan TV One di Pekanbaru Provinsi Riau pada Rabu 16 Mei 2018 lalu.

“Kami ingin menyampaikan pesan kepada para teroris bahwa kami para jurnalis sebagai bagian rakyat Indonesia, #KamiTidakTakut akan tindakan teror yang kalian lakukan. Kami tidak akan berhenti takut dan akan terus menyiarkan berita kepada publik bahwa tindakan kalian para teroris adalah tindakan biadab, musuh semua rakyat, musuh kemanusiaan, apapun latar belakang dan agamanya,”bebernya.

Dalam aksinya, puluhan jurnalis tengah melakukan Aksi simpatiknya dengan pembakaran lilin, pembacaan puisi, doa dan dukungan pada jurnalis Ryan Rahman dari Solidaritas Untuk Jurnalis Korban Teror Pekanbaru (Solinas - KTP) menyampaikan sikap sebagai berikut.

Adapun pesan aksi simpatik yang disampaikan puluhan jurnalis melalui Koordinator Aksi Iskandar, diantaranya adalah :

1. Awak media/Jurnalis agar tidak usah takut untuk terus memberitakan tindakan teror sebagai musuh semua agama, musuh kemanusian & musuh peradaban.#JurnalisTidakTakut.

2. Memberi dukungan penuh pada Ryan Rahman agar segera pulih kembali dan terus berkiprah sebagai jurnalis.

3. Mendesak aparat keamanan & penegak hukum (TNI/Polri) agar segera membasmi para pelaku teror sampai ke akar-akarnya.

Apel Siaga Pekojan Jelang Ramadhan dan Cipta Kondusif Wilayah Pekojan

By On May 16, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Lurah Pekojan Tri Prasetyo Utomo, tengah memimpin apel siaga jelang Ramadhan dan cipta kondusif wilayah pekojan, bertempat di halaman Kantor Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Rabu (16/5/2018). Apel diikuti oleh seluruh staff jajaran, RT/RW, PKK, FKDM, juga PPSU.

Lurah Tri Prasetyo Utomo menyampaikan, bahwa apel siaga yang dilaksanakan ini adalah selain menyambut bulan suci ramadhan 1439 H, tentunya juga satu upaya dalam mengimplementasikan instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait dengan maraknya aksi dan isu bom di persada nusantara tercinta ini.

“Apel ini tentunya dalam upaya pemberdayaan masyarakat bersama 3 pilar Kelurahan Pekojan bersama stake holder wilayah yang ada di 12 RW dan 144 RT sekelurahan Pekojan, dengan dilanjut silaturahmi menjalin kebersamaan untuk menjaga wilayah terhadap situasi dan kondisi yang berkembang untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat Kelurahan Pekojan,” ujar Lurah Tri.

Lurah Pekojan juga mengatakan, adapun sistem pengamanan dan ketertiban dengan menggerakkan seluruh potensi masyarakat bersama 3 Pilar Pekojan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap warga masyarakat melalui kamtibmas.

Lanjutnya, diwilayah masing-masing agar buka mata dan buka telinga dengan komunikasi sekecil apapun gejala ataupun indikasi yang dirasa menimbulkan ketidak nyamanan atau gangguan di lingkungan masyarakat kelurahan Pekojan.

“Adapun kesepakatan dalam apel seluruh stake holder bersama 3 Pilar untuk Memperhatikan keluar masuknya warga pendatang dan penghuni kontrakan maupun kos-kosan serta aktifitas usaha yang ada di lingkungan pemukiman kelurahan Pekojan Tambora Jakarta Barat,” pungkasnya.

Di Acara Festival Kampoeng Laksa, Camat Tambora Sampaikan Apresiasi

By On May 16, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA – Camat Tambora Djaharuddin memberikan apresiasi atas terselengaranya acara Festival Kampoeng Laksa yang digelar di seputaran Jalan Laksa 4/5, Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. Minggu (13/5/2018). Secara resmi acara dibuka oleh Camat Tambora Djaharuddin

"Dengan mengucapkan bismillahirohmannirrohim, festival ini secara resmi saya buka," ujar Camat, disambut tepukan tangan para hadirin, di antaranya Lurah Jembatan Lima, Kesbang Walikota Jakarta Barat,  Perwakilan dari Unit Pengelolaan Kota Tua, RW setempat, H. Sudarto, Calon Senator DKI Jakarta dan tokoh masyarakat.

Camat dalam sambutannya memberikan apresiasi Festival Kampoeng Laksa, meski berjalan dengan sederhana.  "Saya kagum kepada panitia dapat melaksanakan festival ini dengan segala keterbatasannya," jelas Camat, menyebut  Karang Taruna yang bekerja all out hingga festival dapat berjalan.

Bahkan ke depan, Camat berjanji festival ini akan dilaksanakan secara rutin, lebih meriah dan menarik. "Apalagi kampung ini, asal muasal Laksa yang sangat terkenal sebagai makanan khas budaya Betawi," tuturnya.

Apalagi, kawasan Jembatan Lima menjadi sub bagian dari destinasi wisata Kota Tua, sehingga keberadaan festival ini sangat menarik. "Lewat kuliner budaya Betawi maupun heritage yang ada di sini, dapat meningkatkan potensi wisata Kota Tua," tambah Camat.

Di festival ini, dijajakan makanan khas laksa seperti laksa betawi, soto betawi, dadar gule dan juga ada kue dongkal, ongol-ongol dan kuliner lainnya. Lalu cindera mata berupa miniatur ondel-ondel, minuman segar dan busana-busana khas Betawi.

Selain itu ditampilkan beberapa pentas seni, seperti pencak silat  baik palang pintu saat menyambut undangan, jurus-jurus tertentu yang menjadi khas silat betawi, shalawatan dan lenong Fatimeh yang ditampilkan Karang Taruna Kampung Krendang, Jakarta Barat.

"Ada tiga S ciri orang Betawi, yaitu sholat, shalawatan dan silat. Kalau tidak 3 S, bukan orang Betawi," ungkap H. Arief, ustad yang juga salah satu tokoh masyarakat kawasan Kota Tua. (rls/rofiq)

Dinas Kominfo Bersama PPWI Aceh Tamiang Gelar Pelatihan Jurnalistik Warga

By On May 15, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, ACEH TAMIANG - Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi  Aceh, bekerjasama dengan PPWI Aceh Tamiang menggelar pelatihan jurnalistik warga bagi ASN di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang, bertempat di aula serbaguna Hotel Arya, Karang Baru, Selasa (15/5/2018).

Acara yang dirangkai sekaligus dengan Lauching Web Server Mandiri Pemkab Aceh Tamiang ini dihadiri oleh 43 orang peserta dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan beberapa anggota PPWI.

Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH, MKn, berkenan hadir dan membuka acara  itu, didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo. Acara pembukaan dan launching web server mandiri ditandai dengan penekanan tombol panel server sebagai pertanda acara dimulai.

Dalam sambutanya, Bupati memberikan apresiasi kepada Kominfo karena dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan segala informasi para peserta yang akan menjadi pelaksana lapangan di SKPK masing-masing di lingkungan pemerintah kabupaten yang dipimpinnya.

"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi terobosan Pak Kadis Kominfo ini. Sebab, program web server mandiri dan penyiapan ASN untuk mengelola informasi di SKPK masing-masing akan memangkas pengeluaran Pemkab untuk membayar biaya sewa internet di kantor-kantor kita. Kita bisa memangkas uang negara milyaran rupiah," ujar Bupati Mursil.

Kominfo Aceh Tamiang, lanjut Mursil, sudah memasang serat optik dalam tanah tapi belum digunakan. "Dengan adanya pelatihan ini, saya berharap kepada Kadis Kominfo agar dapat menghidupkan/memakai serat optik di dalam tanah itu agar dapat digunakan di setiap SKPK di Tamiang, jadi bisa memangkas biaya pembayaran internet karena sudah tersedia internet dari Kominfo tersebut," pungkas Mursil, yang baru menjabat 4 bulan lebih sebagai Bupati Aceh Tamiang, hasil pilkada serentak 2016 lalu.

Ketua PPWI Nasional, Wilson Lalengke, dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini digelar untuk menumbuhkan rasa suka dan cinta para peserta dalam menulis dan memberitakan hal-hal aktual di lingkungan atau SKPK masing-masing.

"Pelatihan jurnalistik warga ini bertujuan agar setiap peserta dapat membuat karya jurnalistik berdasarkan hasil liputan di lingkungan kerja sehari-hari di kantor masing-masing. Melalui pemberitaan ala jurnalime warga ini penting agar masyarakat mengetahui apa saja kegiatan para pegawai pemerintah selama bertugas," kata Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Di kesempatan yang sama, Mung Pujanako, salah satu nara sumber pelatihan mengatakan bahwa peserta pelatihan sebaiknya selalu bersemangat dalam menulis berita. "Dalam menulis berita kita harus bersemangat dan cepat serta berdasarkan fakta, agar informasi cepat pula tampil ke masyarakat," ujar Mung Pujanako yang merupakan dosen komunikasi dan publikasi di Universitas Jayabaya, Jakarta itu. (rls/lhk)

Di Persidangan Pertama, Ketum PPWI Wilson Minta Dewan Pers Agar Tidak Mangkir Pada Panggilan Sidang ke Dua

By On May 10, 2018

Ketum PPWI Nasional Wilson Lalengke (Pertama dari kiri) bersama Kuasa Hukum Dolfie Rompas
NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Serikat Pers Republik Indonesia dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia hari ini (9/5) resmi disidangkan pada pukul 14.00 dari jadwal sebelumnya pukul 09.00 pagi.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Abdul K hanya berlangsung sekitar 10 menit saja karena pihak Dewan Pers selaku tergugat tidak hadir tanpa alasan. Majelis hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda pada (21/5).

Kuasa hukum yang hadir mewakili penggugat Dolfie Rompas dan Asterina Datubara secera resmi menyerahkan bukti surat kuasa penggugat atas nama Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dan Ketua Umum DPN Wilson Lalengke.

Usai persidangan, kepada sejumlah awak media, kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas menjelaskan maksud gugatan tersebut dilayangkan adalah untuk meminta agar aturan  Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan atau UKW harus dicabut karena bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan.

"Pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers  dengan menunjuk lembaga yang sangat tekhnis yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pers tanpa melalui mekanisme UU yang berlaku. Tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenaga-kerjaan. Lembaga yang berhak memberi lisensi terhadap LSP menurut UU adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi," urainya.

Rompas juga menegaskan, gugatan ini penting dilakukan agar pers Indonesia nantinya bebas dari upaya kriminalisasi.

Sementara, Ketum DPP SPRI mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan karena sekarang ini Dewan Pers sudah menjelma menjadi Departemen Penerangan jaman orde baru. Aturan kewajiban verifikasi terhadap perusahaan pers dan organisasi pers, menurut Mandagi, adalah  tindakan yang tidak ubahnya seperti kewajiban Surat Ijin Usaha Penerbitan atau SIUP di era Departemen Penerangan sebagai syarat pendirian media, yang sekarang implementasinya berbentuk verifikasi media versi Dewan Pers

"Kedua kebijakan Dewan Pers tersebut berpotensi mengancam wartawan yang belum ikut UKW dan media yang belum diverfikasi dapat dikriminalisasi," tegas Mandagi kepada awak media.

Terbukti kata Mandagi, Dewan Pers pernah membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian karena pertimbangannya bahwa wartawan yang membuat berita belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi.

"Gugatan ini bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak terkena jerat hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke mengatakan, dirinya sudah menduga Dewan Pers tidak akan hadir pada sidang hari ini. "Saya yakin Dewan Pers sadar akan kesalahan yang dibuatnya. Seharusnya dia mengakui kesalahannya sehingga masalah ini selesai," ujar jebolan Lemhanas ini kepada awak media.

Lalengke juga menghimbau kepada Dewan Pers agar tidak mangkir pada panggilan sidang ke dua. "Seharusnya Dewan Pers memberi contoh yang baik dengan menghadiri sidang," tegasnya lagi.


KONTAK NS:
Heintje Mandagie Ketum DPP SPRI 081340553444
Wilson Lalengke Ketum DPN PPWI 081371549165
Pengacara Dolfie Rompas 081319637555