Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Melalui Partai PBB Dr.Dewi Yuliawati Maju Sebagai Calon Legislatif

By On April 21, 2018

Bakal Caleg Wanita Dr.Dewi Yuliawati saat diterima Oleh Sekjend PBB Fery Afriansyah Noor
NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang pimpinan DR. Yusril Ihza Mahendra menjadi idola para calon bacaleg, mulai dari tokoh di internal partai PBB sendiri maupun tokoh diluar PBB bahkan banyak dari tokoh Partai Islam lainnya yang ikut daftar menjadi bacaleg.

Salah satunya adalah Dr.Dewi Yuliawati, sosok perempuan yang pernah menjadi Direktur Rumah sakit Binamulya Pasar Rebo ini pun ikut andil dalam pencalonan untuk maju sebagai Bakal Calon Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB).

Menurutnya, Partai ini sangat konsisten membela kepentingan umat Islam, banyak hal-hal yang perlu perbaikan terutama dari sektor kesehatan untuk rakyat miskin, masih ada ketimpangan pelayanan dan prosedur yang dilakukan oleh rumah sakit.

“Jika yang berobat warga miskin, mereka sulit untuk mengakses informasi terkait hak mereka sebagai pasien,” ujar Dr.Dewi Yuliawati

Ibu berjilbab bersuamikan pengusaha ini pun meminta dukungan dan do’a warga Jakarta, khususnya Daerah Pemilihan (DAPIL) wilayah Jakarta Timur untuk bersama-sama membela Islam dan NKRI melalui Partai Islam.

“Partai Bulan Bintang (PBB) insya Allah, menjadi idola kaum ibu Majelis Taklim di Jakarta,” pungkasnya mengakhiri perbincangan saat menunggu kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Fery Afriansyah Noor.

PSTN : Perusahaan Besar & Strategis, Telkom Tak Bisa Dikelola Dengan 'Manajemen Warteg'

By On April 21, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - 162 (Seratus enam puluh dua) tahun sudah PT Telkom Indonesia berkiprah melayani negeri. Usia 162 tahun Telkom, merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa dalam proses melayani, ber-inovasi hingga menjelma menjadi kekuatan raksasa telekomunikasi nasional.

"Geliat industri telekomunikasi nasional sejak PT Telkom lahir hingga saat ini, menjadi sebuah rekam sejarah dari usia lahir hingga menjadi sebuah Korporasi yang maha besar, setidaknya diukur dari aset dan jaringan telekomunikasi yang tersebar hingga pelosok negeri", demikian di sampaikan Budiman, Peneliti pada Pusat Studi Telekomunikasi Nasional (PSTN) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/04/2018).

Kata Budiman, lalu bagaimana saat ini melihat PT Telkom Era Alex Sinaga, disaat industri telekomunikasi bergerak kearah komunikasi digital. Banyak yang pesimis memandang PT Telkom dimasa sekarang. Telkom adalah perusahaan yang sangat strategis bagi negara karena menyangkut komunikasi yang di butuhkan oleh setiap orang. Sebagai perusahaan besar tak bisa Telkom ini di kelola dengan 'manajemen warteg'

"Pesimisme ini bukan tak beralasan. Nilai kapitalisasi pasar Telkom yang tahun sebelumnya menembus angka 450 triliun, merosot jauh hanya dikisaran 350 triliun rupiah. Ada penurunan hingga 100 triliun. Angka fantastis, karena kerja untuk sampai kesana bukanlah pekerjaan ringan", tegas Budiman

Selain itu sambung Budiman, harga saham Telkom yang tahun-tahun sebelumnya mampu menembus 6000 rupiah/lembar kini terjun bebas di kisaran 3700 rupiah, bahkan diperkirakan akan terus turun hingga akhir tahun ini.

Disisi lain, performa perusahaan kian menurun dari sisi pelayanan publik. Keluhan atas gangguan layanan internet dan sinyal menjadi informasi lazim dimasa sekarang. Miris memang, tetapi itulah keadaan PT Telkom saat ini.

Di satu sisi, skandal sim card bodong yang melibatkan Telkom dan seluruh operator kian memukul wajah industri telekomunikasi. 1 KK dipakai untuk registrasi ratusan ribu nomor sim card, cetus Budiman.

Dia menambahkan, masalah lain yang tak kalah serius adalah data Kominfo soal 43 juta nomor pelanggan Telkom yang belum registrasi hingga akhir maret, kian memukul PT Telkom. Padahal, salah satu yang menjadi aset penting bagi industri telco adalah banyaknya jumlah pelanggan. Tahun lalu, dicatat ada 173 juta pelanggan milik Telkom. Angka yang sangat fantastis.

Soal Satelit Telkom-1 yang hancur tahun lalu, pemerintah dibuat kalang kabut untuk menyelamatkan Telkom dari tekanan dan kemarahan banyak pihak. Manajemen PT Telkom sungguh teledor dalam menangani soal satelit Telkom-1. 

Keteledoran yang telah menjadi bumerang. Salah siapa, kita tunjuk saja hidung Alex Sinaga. Dialah orang yang paling bertanggungjawab selaku orang nomor satu di salah satu perusahaan terbesar negara ini.

"Kita sulit untuk membangun optimisme menyaksikan kerja manajemen Telkom saat ini yang boleh dibilang 'gak beres' dan serampangan. PT Telkom butuh perbaikan dan perombakan manajemen. Jika terus begini nasib buruklah yang akan menghampiri", ungkap Budiman.

Kini bola ada ditangan pemerintah. Mendiamkan keadaan akan terus begini, atau lakukan perubahan untuk kepentingan besar negara. Bertahan dengan keadaan sekarang atau bertindak untuk mencari solusi. "162 tahun Telkom Indonesia, teruslah melayani masyarakat", pungkas Budiman.(*)

Warga Medan Deklarasi Dukungan Pada Anies Baswedan Maju Pilpres 2019

By On April 20, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Puluhan warga Medan yang mengatasnamakan diri sebagai Rakyat Medan Mendukung Anies Baswedan (RAMEN) tengah mndeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju menjadi calon Presiden (Capres) 2019 di depan Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII, Kamis (19/4/2018) malam. Mereka menilai Anies Baswedan layak maju menjadi Capres 2019 dengan karakter kepemimpinan yang dimiliki Anies Baswedan.

RAMEN sendiri adalah gabungan beberapa koordinator dari berbagai unsur elemen warga Medan seperti Paguyuban Becak Motor (Betor), Forum Komunikasi Mahasiswa Medan Bersatu (Forkom MMB), Komite Rakyat Miskin Medan (KRMM) dan Persatuan Pemuda Demokrasi Rakyat (PPDR).

Juru bicara RAMEN, Idris Sardi mengatakan bahwa sosok Anies Baswedan adalah figur yang tepat utuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Dengan sosok yang santun, cerdas dan berkarakter gerakan Anies Baswedan adalah tokoh yang dapat diterima oleh semua golongan. Apalagi saat ini ditengah kondisi bangsa Indonesia yang masih belum juga bisa keluar dari krisis multi dimensi sehingga kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan.

“Kami warga Medan sudah muak dengan sinetron politikyang selama ini dilakukan oleh tokoh tokoh nasional. Kami butuh figur yang bukan hanya cerdas dan santun tapi juga memiliki integritas yang tinggi terhadap problem sosial bangsa ini. Dan lewat Anies Baswedanlah harapan itu ada. Apalagi beliau dalam setiap pidatonya selalu mengatakan bagaimana saatnya keadilan sosial itu terwujud. Dan kami ingin bersama sama Anies Baswedan untuk ikut mewujudkan keadilan sosial itu” seru Idris Sardi dalam keterangan persnya ditengah-tengah acara.

Dikatakan Idris, kebijakan Anies Baswedan di DKI telah terbukti banyak berpihak kepada rakyat kecil. Mulai dari pedagang kaki lima sampai rakyat digang gang kecil yang tidak luput dari perhatian Anies Baswedan yaitu dengan menghidupkan kembali becak untuk transportasi di pemukiman penduduk yang jauh dari jangkauan angkutan umum. “Itu semua adalah bagian dari bagaimana mewujudkan keadilan sosial dan bukti bahwa apa yang dilakukan Anies adalah bentuk nyata pembeaannya kepada rakyat kecil.” Tandasnya.

Selain deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maaju sebagai capres 2019, RAMEN juga mengklaim telah mendirikan posko dukungan terhadap Anies Baswedan di Jl. Bersama Gg. Swadaya No.15 Kel. Banten Kec. Medan Tembung Medan Sumatwra Utara. Posko inilah yang nantinya akan terus menggalang dukungan dari warga Medan untuk pencapresan Anies Baswedan sebaagai presiden 2019. (rel)

Peran PPSU Jembatan Lima Dalam Kebersihan Mutlak Diperlukan.

By On April 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Sebanyak 7 Personil PPSU Kelurahan Jembatan Lima bersama warga melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan RT.005/06, Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (19/4/2018).

Hal itu menindak lanjuti atas laporan dari Pengurus RT.005/06 Kelurahan Jembatan Lima, tentang program PPSU termasuk didalamnya gerakan bongkar saluran air yang macet. 

“Setiap Tim PPSU berkewajiban untuk membantu warga dalam masalah kebersihan lingkungan.” Jelas Adm PPSU Jembatan Lima Aryadi.

Menurutnya, kegiatan yang dilaksnaakan ini juga merupkan realisasi yang telah diamanatkan oleh Koordinator Kebersihan Kelurahan Jembatan Lima.

Adapun amanat tersebut anatara lain, seluruh tim PPSU di kelurahan Jembatan Lima dapat melaksanakan program-program kebersihan tahun 2018 terlaksana dengan baik.

“Dimulai dengan meningkatkan nilai kerjasama yang baik yang dikhususkan bagi warga yang dilingkungannya memerlukan penanganan kebersihan yang cepat dan aman,” tandasnya.

Lebih lanjut Aryadi mengatakan, kegiatan kebersihan ini juga untuk upaya dalam rangka mendukung program-program percepatan pembangunan lingkungan bersih dan sehat yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dikesempatannya, Nurhalim Ketua RT.005/06 Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat menyampaikan rasa terimakasihnya kepada segenap petugas PPSU Jembatan Lima, kini pembatas penghalang saluran air sudah bias diakses, guna pengerjaan rutin kerja bakti kedepan. (Rel)

Pemprov DKI Jakarta Resmi Tutup Diskotik Exotic

By On April 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Diskotek Exotic yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Dalam Nomor 72A Komplek Mangga Besar Permai, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akhirnya, resmi ditutup oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan Diskotik Exotic lantaran adanya pengunjung bernama Sudirman, 47 tahun, ditemukan tewas di tempat hiburan malam itu pada senin (2/4/2018). Pria itu diduga tewas akibat oversdosis narkoba.

Pantauan Tim GMN,  tampak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjunkan puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang kesemuanya perempuan. Sedangkan salah seorang petugas Satpol PP tengah memasang poster pengumuman bahwa tempat itu sudah resmi ditutup.

"Barang siapa yang melakukan pengrusakan dan pelanggaran atas pengumuman ini akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian agar diperhatikan dan ditaati sepenuhnya," demikian kutipan dalam poster itu yang ditempelkan pada tembok depan bangunan Exotic.

Sebelumnya, Pemrov DKI Jakarta resmi mencabut tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Diskotek Exotic. Pencabutan dilakukan melalui surat keputusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta yang bernomor 3262/-1.858.25 tentang Pemberitahuan terkait TDUP.

Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas PM-PTSP DKI Jakarta Edy Junaedi pada 12 April. Ia mengatakan, pencabutan izin dilakukan atas rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. (Rel)

Dewan Pers Digugat Perbuatan Melawan Hukum

By On April 19, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Kedua Pimpinan Organisasi Kewartawanan, Ketua Umum Nasional DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi, Melalui Kuasa hukum Dolfie Rompas, SH, MH & Partner resmi mendaftarkan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Kedatangan mereka merupakan upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pasalnya, gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah.

Dikatakan Dolfie, bahwa aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kgiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peratuiran sepihak.

“Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers.” Ujar Kuasa Hukum Penggugat, Dolfie Rompas, SH, MH & Partner.

Lanjut, Dolfie, berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _"(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah"._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

"Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan," imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum.

“Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers,” bebernya.


Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers.

"Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan," jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers.

“Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.” Tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini.

“Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini,” ujar Wilson.

Kasus itu menurut data PPWI adalah:

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang "Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. "Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini," kata Wilson Lalengke.

Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers.

Kontak Person:
Hence Mandagi, SH, Ketua Umum DPP SPRI - 081340553444
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum DPN PPWI – 081371549165
Dolfi Rompas, SH, MH, Ketua Tim Kuasa Hukum - 081319637555

Kapolres Metro Jakarta Barat Pimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Utama Polres Jakbar

By On April 18, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan rotasi terhadap beberapa jabatan struktural dan operasional serah terima ini dilakukan di Ruang Loby Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (18/4).

Dalam serah terima jabatan ini beberapa perwira menengah mendapatkan promosi Jabatan diantara nya AKBP museni yang sebelumnya menduduki sebagai kasat intelkam Polres metro Jakarta barat saat ini dipromosikan sebagai kasubdit 1 dit Intelkam Polda metro jaya sesuai dengan str Kapolda metro jaya  nomor : St /93/1/2018 diganti kan dengan AKBP Yuniar Ariefianto, SH, Sik,MH yang sebelumnya menjabat sebagai Pamen Polda Metro jaya

Berdasarkan str Kapolda Metro Jaya nomor : St / 359/ IV / Kep / 2018 yang semula AKBP Suhermanto dari Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolres Cirebon dan digantikan posisinya oleh AKBP Erick Fredriz,Sik , Msi yang semula menduduki sebagai Kapolsek Taman Sari dan digantikan oleh AKBP Ruly Indra Wijayanto, Sik, Msi yang sebelumnya sebagai Kasubid Provost Bid Propam Polda Metro jaya

Dalam sambutannya Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi Sik, MH mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selama ini dan suatu organisasi ini merupakan sudah hal biasa perputaran rotasi ini guna melakukan penyegaran pada institusi ini

“AKBP museni dan Akbp Suhermanto merupakan sosok seorang petarung dimana dalam pemikiran beliau mencari sebuah terobosan terbaik untuk keberhasilan institusi ini serta selamat jalan semoga jabatan baru yang diemban ini dapat menjadi kan tolak ukur sebuah keberhasilan selanjutnya dan kami harapkan bagi para pejabat yang baru agar dapat bekerja lebih optimal guna keberhasilan kita bersama,” ujar Kapolres (rls/lth)

Lantaran di PHK Sepihak, Hambali Mengadukan Ke Disnaker Kota Cilegon

By On April 17, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, CILEGON - PT. Mega Auto Finance adalah perusahaan Industri Keuangan Non Bank ( IKNB ) / Leassing yang bergerak didalam pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor roda dua.

M. Hambali sebagai karyawan Koord. Kolektor di PT. MAF Cabang Cilegon menjelaskan bahwa telah bekerja kurang lebih selama empat tahun, akan tetapi enam bulan yang lalu telah terjadi mutasi karyawan ke Bengkulu tanpa pemberitahuan, ketika ditanyakan kepada MAF Cabang Bengkulu bahwa tidak ada nama yang dimutasi atas nama Hambali di MAF cabang Bengkulu.

Selanjutnya Hambali mempertanyakan kembali ke kantor pusat PT. MAF bahwa per November 2017 pihak perusahaan mengatakan bahwa dirinya sudah resign dari perusahaan. Hambali tidak pernah Resign. Sampai saat ini status Hambali di perusahaan tersebut belum ada kejelasan Dan untuk gaji serta tunjangan tidak dibayarkan.

Hambali menambahkan bahwa untuk memperjuangkan statusnya dirinya mengadukan ke Disnaker kota cilegon, mediasi pertama dari pihak PT. MAF Cabang Cilegon yaitu kepala Cabang hadir akan tetapi tidak bisa memutuskan, selanjutnya pada mediasi kedua pihak PT. MAF pusat tidak hadir dalam sidang mediasi kedua tersebut, dan pihak Disnaker  akan melakukan undangan kembali.


Ditempat terpisah H. Suwarni selaku ketua PPPKRI-BN Mada II Kota Cilegon menaggapai hali ini, meminta kepada PT. MAF Cabang Cilegon agar dapat kooperatif terhadap karyawannya mengingat aturan dan peraturan sudah di tentukan oleh pemerintah, jika memang tidak ada respon positif terkait hal ini makan kami selaku ormas yang diberikan kuasa oleh Hambali akan menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa ke PT. MAF Cabang Serang.

Diruangan kerjanya Latif Reza Lubis Kepala Cabang PT. MAF Cabang Cilegon didampingi HRD. Umay menjelaskan bahwa pihak PT. MAF Cabang Cilegon akan kooperatif terhadap keinginan Hambali dan meminta Hambali agar datang ke kantor untuk menandatangani beberapa formulir agar bisa diajukan ke PT. MAF Pusat.

Sumber Release : sbnews.co.id

Giat Operasi Miras, Polsek Tambora Sita Ribuan Botol Berbagai Merek.

By On April 17, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Dalam rangka mengantisipasi maraknya peredaran dan penjualan minuman Keras (Miras) di wilayah hukum Polsek Tambora, Jajaran Kepolisian Sektor Tambora, Polres Metro Jakarta Barta tengah mengadakan giat operasi miras, Senin (16/4/2018).

Dalam giat operasi miras tersebut, dipimpin oleh Kanit Reskrim Akp Suprihatin, SH,MH dengan didampingi Panit Reskrim Iptu Eko, S, SH juga Panit Narkoba Iptu Subartoyo, SH.

Adapun wilayah operasi meliputi wilayah Ketapang Tanah Sereal, Sekitar Jalan KHM.Mamnsyur Raya, Krendang Raya, Kalianyar Raya, serta disepanjang pinggir tanggul Kalianyar V, Pasar Mitra, Jembatan Lima, jalan T.B angke, juga menyisir toko dan agen-agen penjual minumasn serta toko-toko jamu yang ada di wilayah Hukum Polsek tambora.

Dari hasil operasi dapat disita dan diamankan sebanyak ribuan botol miras dengan berbagai merek yang mengadung diatas 5 persen alkohol.

Hingga berita ini dilansir, kegiatan operasi miras berlangsung tertib, dan lancar sesuai harapan Kapolsek Tambora, Kompol Ivertson Manosoh, SH.

Setelah Sekian Lama Berjuang, Akhirnya Membuahkan Hasil.

By On April 16, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Terkait Pembagian Hak Waris yang melibatkan Adik dan Kakak, Perkara perdata No.320/pdt.G/PN.jkt.jak-bar. Yang ditangani oleh Kuasa Hukum JJ Amstrong Sembiring,SH.MH.

Perkara Perdata yang berjalan 6thn ini sangat ironi sekali, Setelah melalui proses-proses yang berjalan dari tahun 2012 hingga 2018.


Pengacara Senior, JJ Amstrong Sembiring juga berusaha melakukan gugatan Uji Materi terhadap "Akta Persetujuan dan Kuasa sebagai Pengganti Undang-undang bagi para pihak", sebagai kuasa Hukum dari ahli waris Haryanti Sutanto dan Victorina Arif.

Dalam gugatan tersebut ada empat akta yang di uji materikan di Mahkamah Konstitusi, yakni Akta Persetujuan dan Kuasa nomor 6, 7, 8, dan 9.

Menurut Amstrong, uji materi ini dilakukan karena ketentuan khusus dalam Akta Persetujuan dan Kuasa sebagai Undang-undang bagi para pihak itu, khususnya nomor 8, dianggap bertentangan dengan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional Kliennya.

“Bahwa setiap warga negara hak Konstitusionalnya dilindungi oleh UUD 1945 untuk memiliki harta benda sebagai hak milik pribadi atas semua barang dan harta benda dari Orang tua Kandung atau warisan.” jelas Amstrong.

Perjuangan yang penuh diupayakan oleh Kuasa Hukum Amstrong, hingga pernah terjadi insident didalam persidangan PN Jak-Bar, Pengacara Senior ini sampai memecahkan gelas ke wajahnya karena tidak terima atas putusan yang diduga kuat ada keganjalan pada saat sidang di tahun 2015, juga dengan kejanggalan surat kasasi yang penuh coretan kotor yang mengangkangi MK dalam etika penulisan hukum acara peradilan, tegas Amstrong

Dengan berjalanya waktu dan Sampai terjadinya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan kembali No.214PK/Pdt/2017 pada tgl.15/6/17 dengan putusan, Menolak permohonan peninjauan kembali SOERJANI SUTANTO tersebut, Menghukum Pemohon peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,-. Tutur Amstrong

Lanjut Amstrong, Bahwa berdasarkan pasal 196 HIR, Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putisan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan baik dengan lisan,maupun dengam surat kepada ketua Pengadilan Negeri yang yersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari, Tegas Amstrong Sembiring.

Begitu lama berjuang demi mendapatkan Hak, dengan penuh kesabaran setelah melewati berbagai macam proses-proses Hukum dilalui, akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan.

Dan dalam Hal bila dilihat dan di cerna dari segi logika bahwa dengan kekalahan di PN, PT juga Kasasi kalah dan setelah lanjut pengajuan PK Perdata yang diajukan dari pihak penggugat ditolak.

Sesuai ketentuan MK bahwa PK Perdata hanya bisa dilakukan sekali, Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah menyatakan untuk perkara di luar perkara pidana, termasuk perkara perdata yang dimohonkan Pemohon, pemberlakuan PK tetap perlu dibatasi, Hal tersebut didasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana, akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai.

Selanjutnya JJ Amstrong Sembiring,SH.MH merupakan Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amstrong Sembiring, SH, MH & Rekan Jln. Tebet Barat Raya No 28 Jakarta Selatan.

Mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Agustus 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien yang bernama Haryanti Sutanto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI disingkat TERMOHON semula PEMOHON KASASI / PEMBANDING / PENGGUGAT (Terlampir), adapun isi pokok berkas permohonan eksekusi yang diajukan ke PN Jak-Bar, (16/4/18).

Bahwa klien kami pernah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan perkara No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa adapun objek perkara dalam Perkara No.320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar adalah sebagai berikut, Mengingat sangat mendesak bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan keseluruhan Boedel Harta Waris masih dikuasai oleh TERGUGAT berupa perhiasan-perhiasan berupa cincin emas berlian, kalung emas berlian, giwang emas berlian dan jam rolex aseli, televisi atau barang elektronika, perabotan perkakas rumah tangga, dan rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, serta uang sebesar Rp. 17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuhratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah, dibuka diberitahukan secara detail kepada PENGGUGAT, maka kami ajukan permohonan provisi, sebagai berikut : Memerintahkan TERGUGAT membuka data secara detail mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris yang dikuasai secara penuh berupa, Mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/ Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910.

Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m2 (enam sembilan tujuh meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai “Tanah Tebet Barat Raya No. 24 A”),

Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni harta benda semasa hidup dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti yang sekarang telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT, Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada dialamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan.

Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp.17.755.100.00.- (tujuhbelas milyar tujuhratus limapuluhlima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama.

Dan memerintahkan juga TERGUGAT untuk memerincikan secara detail hal tersebut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

b.Memerintahkan TERGUGAT untuk menghitung segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT secara detail dan akuntabel sehingga PENGGUGAT dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum adanya perbuatan TERGUGAT menguasai keseluruhan harta bergerak sejumlah uang tunai yang disimpan dan dibungakan di beberapa Bank Nasional dan hal tersebut menjadi tanggungan penuh TERGUGAT selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya.

c.Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin TERGUGAT akan memulihkan dengan segera hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan TERGUGAT ditambah dengan tanggungan penuh selama PENGGUGAT belum terpenuhi hak-haknya tanpa menunda sedikitpun.

d. Memerintahkan TERGUGAT membagi hak masing-masing selaku ahli waris yang sah dengan jelas secara proporsional didasarkan pada hukum waris dengan hitungan teknis dari para ahli yang kredibel dan menyatakan hak tersebut sebagai hak bagian mutlak masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dan juga TERGUGAT memberikan tanggungan kompensasi untuk kemudian memerintahkan TERGUGAT memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT dengan nilai diperhitungkan membuat PENGGUGAT hidup lebih dari keadaan sebelumnya.

e. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjamin tidak beralihnya aset-aset dikuasai oleh TERGUGAT berupa mobil, perhiasan cincin, kalung,giwang, jam rolex, perabotan perkakas rumah tangga, barang-barang elektronika, rumah bangunan tempat tinggal Almarhumah Soeprapti, sejumlah uang tunai dalam penjualan tanah-tanah kepemilikan Almarhumah Soeprapti sehingga TERGUGAT dapat secara penuh memenuhi segala kewajibannya melakukan tindakan pemulihan kerugian yang di derita oleh PENGGUGAT dan menanggung seluruh biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

f. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keseluruhan Boedel Harta Waris agar PENGGUGAT mengetahui keadaan jumlah yang sebenarnya.

g. Memerintahkan TERGUGAT jika menggelapkan sebagian Boedel Harta Waris yang bukan haknya, maka TERGUGAT bersedia demi tegaknya hukum dan majelis hakim yang mulia menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan pentuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap TERGUGAT yang bertanggungjawab termasuk orang-orang yang membantu TERGUGAT dalam melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa sehubungan telah diputuskannya Perkara Perdata No. 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar tanggal 29-01-2014 pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16-10-2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1525 K/Pdt/2015 tanggal 27- 10-2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali No. 214 PK/Pdt/2017 tanggal 15-06-2017.

Adapun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali No. 214 PK/Pdt/2017 yang amarnya berbunyi mengadili: 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SOERJANI SUTANTO tersebut, 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Bahwa kemudian, jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Berdasarkan Pasal 197 HIR).

Untuk ini kami bermohon, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan Eksekusi terhadap putusan No 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Jak,Bar, yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Tim)

Ormas Bang Japar Gelar Pelatihan Hidroponik di Tegal Alur

By On April 15, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Organisasi Masyarakat BANG JAPAR pimpinan Fahira Idris tengah melaksanakan kegiatan pelatihan Peluang Usaha Hidroponik bagi pemula, bertempat di Jalan Kayu Besar RT.007/012 Blok Jati, Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (15/4/2018).

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Bang Japar bersama dengan Yayasan Binaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bang Sandiaga Uno, yakni Indonesia Setara Foundation (ISF) dikhususkan untuk Hidroponik.

Hadir dalam acara giat pelatihan hidroponik diantaranya, Sekwil Bang Japar Jakarta Barat, Richie Muhammad, Sekretaris Kecamatan Kalideres, Hj.Mamah, dan juga keluarga besar Bang Japar wilayah Tegal Alur, Kalideres.

"Acara Pelatihan hipdroponik Adalah salah satu program Bang Japar Wilayah Jakarta Barat untuk menjaga dan menghidupkan kebersamaan dalam menjaga roda organisasi di Bang Japar." Ujar Richie, seperti dikutip postnewstime.

Dikesempatan yang sama, Ahmad Safi'i menyampaikan, bahwa kegiatan ini akan kita gilir ke wilayah lainnya, agar keberadaan BANG JAPAR di Jakarta Barat di rasakan kehadirannya untuk masyarakat sekitar.

Hal senada disampaikan, Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris, Ia mengatakan rasa bahagia dan bangga pada jajaran Komwil Jakarta Barat yang selalu berinovasi dalam berbagai kegiatan.

“Alhamdulillah, daya dapat laporan hari ini pelatihan hidroponik di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, saya mendukung penuh dan support terus, semoga next jadwalnya pas, saya akan hadir kelokasi pelatihan, saya juga mau ikut belajar menanam Hidroponik,” ujarnya.

Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris juga akan memberikan piagam penghargaan kepada semua peserta pelatihan Hidroponik, agar menjadi kebanggaan bahwa sudah pernah ikut pelatihan.

By : Heri Tambora

DPC BPPKB Banten Jakarta Barat Lantik Pengurus dan Jajaran Dengan Dihadiri Ketua DPP BPPKB Banten

By On April 15, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPP BPPKB Banten), tengah melantik para pengurus serta jajaran baru yang ada di Cabang BPPKB Jakarta Barat, berlangsung di Lapangan Tanah Merah, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (15/4/2018).

Acara yang dihelat mulai dari pukul 10.00 WIB dihadiri oleh ribuan massa dari anggota BPPKB tersebut, memang sangat layak untuk diacungi jempol, terlebih dengan dihadirkankan beragam kesenian bela diri, seni tari tradisional, juga pembacaan ayat suci al-quran oleh Kasepuhan dari Kesultanan banten. 

Pantauan Tim GemaMedia Network (GMN), tampak hadir para petinggi serta sesepuh dari organisasi masyarakat BPPKB, diantaranya, Ketua Umum DPP BPPKB Banten, H.Noer Indradjaja, SH, Sekjen DPP BPPKB Banten, Prof.Dr.H.Tb.Dudung Sugriwa, Wakil Sekjen DPP BPPKB Banten, M. Oyim Munandar, SE.MM

Selain itu tampak hadir pula, Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, H.Haerul Anwar alias Kansreng, Wakil Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, Abas dan Dimyati, Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, H.Beceng, Kapolsek Cengkareng, Danramil, serta tamu undangan dari Ormas FBR, LMP, Pemuda Pancasila.

Tampak hadir pula, Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, yakni Gias Kumari Putra, yang turut mengikuti berlangsungnya acara pelantikan Pengurus dan Jajaran DPC BPPKB Jakarta Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPC BPPKB Jakarta Barat, H.Haerul Anwar biasa disapa Kansreng menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada seluruh para Anggota BPPKB Banten serta para sesepuh, pendiri, pengurus DPD, DPC dan DPRt Jakarta Barat yang telah menghadiri acara pelantikan.

Selain menyampaikan terimakasihnya, Kansreng juga mengingatkan kepada seluruh anggota BPPKB untuk senantiasa menjaga dan menjalin silaturahmi sebagai penguatan kelembagaan BPPKB Banten serta mempertahankan nilai persatuan dan kekeluargaan dalam tubuh BPPKB Banten.

Dikesempatan yang sama, Sekjen DPP BPPKB Prof.Dr.H.Tb.Dudung Sugriwa menyampaikan sekilas tentang sejarah berdirinya BPPKB Banten yang merupakan upaya awal dari para sesepuh Banten yang menginginkan adanya kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa.
 
Dikatakannya, adapun para pendiri BPPKB berasal dari kalangan Masyarakat, Kaum Ulama dan Intelektual yang pada saat itu sepakat mendirikan sebuah organisasi yang saat ini disebut BPPKB dengan lambang tasbih dan golok.

Mengenai lambang BPPKB Banten yang terlihat dua golok bersilang, menurutnya itu bukan lambang dari sebuah kekerasan. Namun sesuai AD/ART BPPKB bahwa lambang golok tersebut merupakan lambang kesatuan, dan berdirinya BPPKB Banten berlandaskan kitab atau AD/ART yang distandarisasikan kepada kebenaran baik menurut Undang-Undang maupun hukum negara. 

Selain itu, dalam sambutannya H.Dudung juga selalu menitikberatkan kepada semua jajaran BPPKB Banten untuk tetap menjaga dengan utuh rasa kekeluargaan antar sesama anggota BPPKB khususnya. Hingga berita ini diturunkan, acara berlangsung dengan khidmat , lancar, dan terkendali hingga selesai sekira pukul 13.00 WIB, (Lth/budi/red)