 |
| Gerakan Pemuda MARHAENIS (GPM) |
Sekjen GPM menilai pemerintah perlu mengutamakan kepastian hukum dan penguatan ekonomi kerakyatan dibanding kebijakan pendanaan jangka pendek.
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mengingatkan pemerintah untuk mencermati secara serius implementasi skema Patriot Merah Putih Bond sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Sektor Keuangan.
Sekretaris Jenderal DPP GPM, Putra Naibaho, menilai skema yang memberikan perlindungan terhadap asal-usul dana investor berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan, termasuk praktik pencucian uang dan penempatan dana hasil tindak pidana korupsi.
“Perlu dicermati secara serius kebijakan ini. Sebab, skema yang melindungi asal-usul dana sangat berpotensi menjadi lumbung pencucian uang, termasuk uang hasil tindak pidana korupsi,” kata Putra dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).
Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada upaya memperoleh tambahan likuiditas atau pendanaan dalam waktu singkat, tetapi perlu membangun fondasi ekonomi yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal adalah adanya kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang sehat, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang produktif, serta regulasi yang konsisten.
“Jika ingin investasi masuk ke Indonesia, pemerintah harus membangun kepercayaan dunia usaha melalui tata kelola pemerintahan yang sehat, penggunaan APBN yang produktif, perlindungan hukum yang jelas, serta regulasi yang mampu menjamin kepastian bagi pengusaha untuk menanamkan modal,” ujarnya.
Putra menilai pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan sebagian investor mengalihkan investasi ke negara lain yang dianggap memiliki kepastian hukum lebih baik.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi aspek mendasar dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi investor. Regulasi yang berubah-ubah, terutama setiap terjadi pergantian pemerintahan, dinilai dapat memengaruhi persepsi dunia usaha terhadap iklim investasi nasional.
Selain menyoroti Patriot Merah Putih Bond, GPM juga mendorong pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Putra menilai kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah harus kembali memperkuat ekonomi berbasis rakyat melalui kebijakan yang berpihak kepada UMKM, memperluas kesempatan berusaha, menjaga perputaran ekonomi masyarakat tetap stabil, serta mempertahankan daya beli masyarakat,” tutupnya. (rls/rbt)
