NEWS GEMA JAKARTA.COM, JAKARTA BARAT — Penyaluran bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mendapat sorotan dari masyarakat. Persoalan pendataan dan penentuan penerima bantuan dinilai masih menyisakan persoalan di tingkat bawah, khususnya ketika data yang digunakan pemerintah dianggap tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Sumi, salah satu Ketua RT di wilayah Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, meminta pemerintah tidak menjadikan data desil sebagai satu-satunya ukuran dalam melihat kondisi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kondisi warga di tingkat lingkungan jauh lebih mudah diketahui oleh pengurus RT karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari.
"Kalau harus mencari warga berdasarkan desil 1 sampai 4 yang belum mendapatkan bantuan, itu justru sulit. Yang kami harapkan pemerintah juga peka terhadap persoalan desil ini," ujar Sumi.
Desil Bukan Jaminan Kondisi Kesejahteraan
Sumi menilai, desil seharusnya tidak dipahami sebagai jaminan bahwa kondisi kesejahteraan seseorang sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi yang tercatat dalam sistem.
"Desil bukanlah suatu jaminan kesejahteraan masyarakat. Yang tahu kondisi masyarakat itu ya RT," tegasnya.
Ia menjelaskan, pengurus RT berada paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui perubahan kondisi warga, termasuk ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan penghasilan atau menghadapi persoalan ekonomi yang cukup berat.
Karena itu, menurut Sumi, pemerintah perlu memberikan ruang lebih besar bagi informasi dari tingkat lingkungan untuk menjadi bahan verifikasi dan pemutakhiran data.
Penentuan Data Dinilai Tidak Sesuai Kondisi Lapangan
Sumi juga menyoroti penentuan desil yang menurutnya saat ini masih menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Ia menilai terdapat kondisi ketika klasifikasi dalam data tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan warga yang sebenarnya.
"Penentuan desil oleh pemerintah saat ini sedang berantakan dan carut-marut, tidak sesuai dengan kenyataan kondisi masyarakat," ungkapnya.
Pernyataan tersebut, menurut Sumi, bukan semata-mata kritik terhadap program bansos. Namun, merupakan gambaran persoalan yang dirasakan langsung di tingkat RT ketika masyarakat mempertanyakan mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan meskipun merasa berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan.
RT Diminta Dilibatkan dalam Verifikasi
Sumi berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data yang tersimpan dalam sistem, tetapi juga melakukan verifikasi faktual secara berkala.
Menurutnya, keterlibatan RT dan RW dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi masyarakat.
"Yang kami minta sebenarnya sederhana. Kalau kondisi warga berubah, datanya juga harus berubah. Jangan sampai warga yang memang sedang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan haknya hanya karena data yang digunakan belum sesuai dengan kondisi terbaru," katanya.
Ia menilai, mekanisme pengaduan juga perlu dibuat lebih mudah sehingga warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat menyampaikan keberatan dan memperoleh kepastian mengenai statusnya.
Jangan Sampai Bansos Menimbulkan Kecemburuan Sosial
Persoalan ketepatan sasaran bansos, lanjut Sumi, bukan hanya menyangkut penerima bantuan. Jika tidak ditangani dengan baik, perbedaan antara data dan kondisi nyata dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Pengurus RT sering kali menjadi pihak pertama yang menerima keluhan warga ketika bantuan tidak diterima. Padahal, penetapan penerima bansos bukan sepenuhnya berada di tangan RT.
Karena itu, ia berharap pemerintah memperjelas mekanisme pendataan, verifikasi, pemutakhiran, serta pengaduan masyarakat.
"Jangan sampai RT yang menjadi sasaran protes warga. Kami juga ingin data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat," ujarnya.
Pemerintah Diminta Berani Mengevaluasi Data
Sumi berharap pemerintah membuka evaluasi terhadap sistem pendataan penerima bansos agar program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, data memang diperlukan sebagai dasar kebijakan. Namun, data tidak boleh mengabaikan fakta yang terjadi di tengah masyarakat.
"Data memang penting, tetapi kondisi masyarakat di lapangan juga harus menjadi perhatian. Kalau hari ini warga mengalami perubahan ekonomi, pemerintah harus punya mekanisme untuk memperbarui datanya," pungkas Sumi.
Keluhan dari tingkat RT tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan penyaluran bansos tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu menangkap masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ketepatan data harus berjalan beriringan dengan ketepatan melihat kenyataan di lapangan.[ys]
