Berita Terbaru

Kategori

Langganan Berita

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ali Lubis : KASN Ngawur dan Fatal Jika Salah Gunakan Undang-undang Sebagai Dasar Hukum.

By On July 28, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Baru-baru ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan surat edaran dengan NO : ND-70/HH.KASN/07/2018 yang ditanda tangani oleh Ketua KASN Sofian Effendi tertanggal 27 Juli 2018 terkait permasalahan di Lingkungan Pemda DKI Jakarta.

Hal ini pun menuai protes keras diberbagai kalangan aktivis, sebut saja Ali Lubis, SH selaku Wakil Ketua ACTA/Advokat, ia menilai dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut terdapat kesalahan penggunaan Undang-undang, yakni Undang-undang No.23 Tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014.

Dikatakannya, terkait dengan adanya penggantian beberapa pejabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur merupakan wewenang atau hak preogratif dari seorang Gubernur dan sudah dikonsultasikan oleh DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi A.

“KASN menggunakan Undang-undang No.23 Tahun 2013 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014, jelas ini ngawur dan fatal didalam dunia hukum apabila salah dalam menerapkan dan menggunakan undang-undang sebagai dasar Hukum,” geram Ali Lubis, SH melalui pesan elektroniknya, Sabtu (28/7/2018).

Ali Lubis pun menjelaskan, didalam paragraph terakhir, jelas ditulis bahwa KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan undang-undang.

Lanjutnya,  apabila gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut diatas, maka tersebut diatas berpotensi melanggar pasal 78 junto pasal 61,67 Dan 76 Dari Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah. “Padahal UU tentang Pemerintah daerah yaitu Undang-undang No 23 tahun 2014,” beber Ali Lubis.

Ali Lubis pun menambahkan, dengan adanya kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh KASN dalam menggunakan Undang-undang tersebut karena tidak adanya relevansi atau keterkaitan antara permasalahan dengan undang-undang yang digunakan.

Maka timbul pertanyaan besar terhadap Sikap KASN dalam melakukan penyelesaian permasalahan di lingkungan pemda DKI Jakarta, “Saran saya kepada KASN bekerjalah secara professional dan berintegritas sesuai dengan visi dan misinya,” pungkasnya. (rls/red)

Cegah Kecurangan Pilpres, GEPRINDO Dukung Koalisi Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Demokrat

By On July 24, 2018


NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Rencana koalisi beberapa partai (Gerindra, PKS, PAN, PBB) dengan Partai Demokrat adalah upaya mencegah kecurangan pilpres sekaligus membersihkan demokrasi dari virus. Hal ini diungkap Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak.

Menurutnya, koalisi ini merupakan harapan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan. Kita ketahui bersama baru-baru ini ditemukan 1,2 juta data pemilih yang invalid di DKI Jakarta. Temuan ini sangat menciderai demokrasi kita dan potensi kecurangan membayangi pileg dan pilpres 2019.

“SBY sebagai mantan Presiden selama dua periode pasti paham betul potensi kecurangan tersebut,” ungkap Bastian P. Simanjuntak melalui keterangan press releasnya kepada Redaksi, Selasa (24/7/2018).

Sebelumnya SBY pernah berkicau di akun twitternya terkait disusupinya BIN dan alat negara lainnya oleh agen politik. Signal ini bukan hanya untuk pilkada akan tetapi juga buat pilpres dan pileg kita.

“Apalagi persoalan E-KTP sebagai syarat untuk memilih dipenuhi ketidakjelasan, ada daftar pemilih yang tidak mempunyai NIK dan KK,” terang Bastian.

Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menduga ada upaya terencana dan terorganisir untuk mencurangi pemilu 2019. Bila pemerintah tidak mampu membenahi invalidnya data pemilih maka akan muncul dugaan kuat bahwa kecurangan dilakukan pemerintah.

“Ini bukan hal sepele sehingga upaya koalisi GERINDRA dan Demokrat untuk mencegah kecurangan itu patut didukung,” tandasnya.

Pengalaman SBY sebagai mantan Presiden. Lanjut Bastian, menjadi berguna dalam mencegah kecurangan tersebut. SBY paham betul setiap upaya tersebut, SBY pastinya juga memiliki cara efektif dalam mencegah kecurangan tersebut.

“Puluhan juta data invalid dengan mudahnya menjadi tiket bagi pemilih siluman. SBY tentu sangat paham dengan modus ini, SBY dan Prabowo bila bekerjasama tentu akan menghadirkan pemilu, baik pilpres maupun pileg yang jujur dan adil,” bebernya.

Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendukung koalisi partai Gerindra, PKS, PAN, PBB  dan Demokrat guna mencegah kecurangan pilpres maupun pileg. Kita berharap pemerintah segera memperbaiki data-data yang invalid atau rakyat akan menganggap pemerintah sengaja berbuat demikian untuk melakukan kecurangan.

“Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) juga menghimbau rakyat Indonesia untuk sama-sama memeriksa data pemilih yang dikeluarkan KPU/D, bila ditemukan data invalid segera laporkan pada pihak yang berwenang,” pungkasnya mengakhiri. (rls/red)

Viral, Fahri Hamzah Himbau Masyarakat Pilih Deddy Mizwar

By On June 26, 2018



NEWSGEMAJAKARTA - JAKARTA - Sehari jelang Pilkada, wakil ketua DPR Fahri Hamzah memberikan dukungan kepada Paslon Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar yang digelar besok.

Melalui akun Twitter-nya Fahri menghimbau kepada calon pemilih untuk objektif dalam memilih calon pemimpin Jabar. Menurutnya, Deddy Mizwar (Demiz) adalah cagub yang paling realistis untuk dipilih.

"Saya menghimbau agar ada mobilisasi massa pemilih kepada yang akan menang. Sesuai survey objektif aja. Jangan sampai kita pecah dan musuh menang mudah. Demiz adalah pelanjut Aher juga, siapa bisa bantah?." Twit Fahri melalui akunnya @Fahrihamzah.

Dukungan mantan politikus PKS ini diprediksi akan menambah suara dukungan yang signifikan kepada pasangan nomer urut 4 itu.

Sebelumnya, dari hasil banyak survei menyebut Demiz dan pasangannya Dedi Mulyadi bersaing ketat dengan pasangan RINDU untuk memenangkan Pilgub Jabar yang akan dilangsungkan besok.

Tak hanya dari hasil survei, banyak pakar dan pengamat politik juga memprediksi paslon Duo DM akan memenangkan Pilgub Jabar kali ini.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Karim Suryadi  yang pernah mengatakan Duo DM atau Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi berpeluang besar untuk menjadi kepala daerah  Jawa Barat mendatang.

"Duo DM atau Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi ini saya kira peluang sangat besar dan lebih rasional," kata Karim Suryadi ketika dihubungi wartawan (RO)

Soal Iwan Bule Jadi Pj Gubernur Jabar, Ray Rangkuti : Mendagri Terlalu Memaksakan

By On June 20, 2018



NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menegaskan penunjukkan Komjen M. Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar oleh Mendagri terlalu dipaksakan. Mendagri seperti tidak peduli pada protes masyarakat yang menolak keras dilibatkannya anggota kepolisian di dalam pemerintahan.

"Mendagri ngotot dengan argumen seadanya menunjuk yang bersangkutan sebagai penjabat Gubernur Jabar," tegasnya saat dihubungi wartawan (19/6).

Menurut Ray, Mendagri hanya melihat dasar hukum peraturan yang mereka buat sendiri. Karena aturan itu dibuat sendiri, tentu saja punya kecenderungan akan mengakomodir kepentingan pemerintah sendiri.

"Permendagri No 1/2018 dibuat sedemikian rupa untuk memang ramah pada keinginan politik pemerintah. Mendagri juga seperti mengabaikan UU No 2/2002 tentang kepolisian soal larangan polisi merangkap jabatan di luar tugas kepolisian." Imbuhnya.

Jikapun harus bertugas di institusi lain, lanjut Ray, harus tetap berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti di BNN dan atas penugasan dari Kapolri.

Sementara itu, Ahli ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Katholik Parahyangan, Prof. Asep Warlan Yusuf, menilai penunjukkan Komjen Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar sangat kental muatan politiknya. Meskipun menurutnya tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Mendagri.

"Karena ini jelang pilgub, motif politik tentu saja ada, dan itu yang diasumsikan publik akan menguntungkan salah satu Paslon. Motif politik ini yang harus dicermati betul." Ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (19/6).

Spekulasi politik dibalik penunjukkan ini pun tidak dapat terhindarkan. Pasangan Hasanah yang didukung oleh PDIP adalah pasangan yang dianggap paling dicurigai karena berasal dari kepolisian (Anton Charlian) dan saat ini posisi politiknya berada pada urutan paling buncit menurut berbagai survey politik.

Pasangan berikutnya yang dianggap bakal mendapat misi politik dari penunjukkan tersebut adalah pasangan Ridwan Kamil dan Uu Rihzanul karena partai pendukung pasangan ini seluruhnya adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi (PKB, Nasdem dan PPP). 

Kemudian, pasangan Ridwan Kamil ini menurut berbagai survey bersaing ketat dengan pasangan Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi sehingga dicurigai memerlukan intervensi dari kekuasaan.

Oleh karena itu, menurut Asep Warlan, Iriawan harus menjawab kecurigaan publik atas kuatnya motif politik dibalik penunjukkan dirinya sebagai penjabat gubernur Jabar.

"Dia harus membuktikan dengan tiga hal; pertama, komitmen untuk menjaga netralitas. Kedua, kinerjanya tetap bagus dan melayani. Dan ketiga, akseptabilitas atas kinerjanya bisa diterima oleh publik." Imbuhnya.(ro/ril)

Melalui Partai PBB Dr.Dewi Yuliawati Maju Sebagai Calon Legislatif

By On April 21, 2018

Bakal Caleg Wanita Dr.Dewi Yuliawati saat diterima Oleh Sekjend PBB Fery Afriansyah Noor
NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Partai Bulan Bintang pimpinan DR. Yusril Ihza Mahendra menjadi idola para calon bacaleg, mulai dari tokoh di internal partai PBB sendiri maupun tokoh diluar PBB bahkan banyak dari tokoh Partai Islam lainnya yang ikut daftar menjadi bacaleg.

Salah satunya adalah Dr.Dewi Yuliawati, sosok perempuan yang pernah menjadi Direktur Rumah sakit Binamulya Pasar Rebo ini pun ikut andil dalam pencalonan untuk maju sebagai Bakal Calon Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB).

Menurutnya, Partai ini sangat konsisten membela kepentingan umat Islam, banyak hal-hal yang perlu perbaikan terutama dari sektor kesehatan untuk rakyat miskin, masih ada ketimpangan pelayanan dan prosedur yang dilakukan oleh rumah sakit.

“Jika yang berobat warga miskin, mereka sulit untuk mengakses informasi terkait hak mereka sebagai pasien,” ujar Dr.Dewi Yuliawati

Ibu berjilbab bersuamikan pengusaha ini pun meminta dukungan dan do’a warga Jakarta, khususnya Daerah Pemilihan (DAPIL) wilayah Jakarta Timur untuk bersama-sama membela Islam dan NKRI melalui Partai Islam.

“Partai Bulan Bintang (PBB) insya Allah, menjadi idola kaum ibu Majelis Taklim di Jakarta,” pungkasnya mengakhiri perbincangan saat menunggu kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Fery Afriansyah Noor.

PSTN : Perusahaan Besar & Strategis, Telkom Tak Bisa Dikelola Dengan 'Manajemen Warteg'

By On April 21, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - 162 (Seratus enam puluh dua) tahun sudah PT Telkom Indonesia berkiprah melayani negeri. Usia 162 tahun Telkom, merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa dalam proses melayani, ber-inovasi hingga menjelma menjadi kekuatan raksasa telekomunikasi nasional.

"Geliat industri telekomunikasi nasional sejak PT Telkom lahir hingga saat ini, menjadi sebuah rekam sejarah dari usia lahir hingga menjadi sebuah Korporasi yang maha besar, setidaknya diukur dari aset dan jaringan telekomunikasi yang tersebar hingga pelosok negeri", demikian di sampaikan Budiman, Peneliti pada Pusat Studi Telekomunikasi Nasional (PSTN) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/04/2018).

Kata Budiman, lalu bagaimana saat ini melihat PT Telkom Era Alex Sinaga, disaat industri telekomunikasi bergerak kearah komunikasi digital. Banyak yang pesimis memandang PT Telkom dimasa sekarang. Telkom adalah perusahaan yang sangat strategis bagi negara karena menyangkut komunikasi yang di butuhkan oleh setiap orang. Sebagai perusahaan besar tak bisa Telkom ini di kelola dengan 'manajemen warteg'

"Pesimisme ini bukan tak beralasan. Nilai kapitalisasi pasar Telkom yang tahun sebelumnya menembus angka 450 triliun, merosot jauh hanya dikisaran 350 triliun rupiah. Ada penurunan hingga 100 triliun. Angka fantastis, karena kerja untuk sampai kesana bukanlah pekerjaan ringan", tegas Budiman

Selain itu sambung Budiman, harga saham Telkom yang tahun-tahun sebelumnya mampu menembus 6000 rupiah/lembar kini terjun bebas di kisaran 3700 rupiah, bahkan diperkirakan akan terus turun hingga akhir tahun ini.

Disisi lain, performa perusahaan kian menurun dari sisi pelayanan publik. Keluhan atas gangguan layanan internet dan sinyal menjadi informasi lazim dimasa sekarang. Miris memang, tetapi itulah keadaan PT Telkom saat ini.

Di satu sisi, skandal sim card bodong yang melibatkan Telkom dan seluruh operator kian memukul wajah industri telekomunikasi. 1 KK dipakai untuk registrasi ratusan ribu nomor sim card, cetus Budiman.

Dia menambahkan, masalah lain yang tak kalah serius adalah data Kominfo soal 43 juta nomor pelanggan Telkom yang belum registrasi hingga akhir maret, kian memukul PT Telkom. Padahal, salah satu yang menjadi aset penting bagi industri telco adalah banyaknya jumlah pelanggan. Tahun lalu, dicatat ada 173 juta pelanggan milik Telkom. Angka yang sangat fantastis.

Soal Satelit Telkom-1 yang hancur tahun lalu, pemerintah dibuat kalang kabut untuk menyelamatkan Telkom dari tekanan dan kemarahan banyak pihak. Manajemen PT Telkom sungguh teledor dalam menangani soal satelit Telkom-1. 

Keteledoran yang telah menjadi bumerang. Salah siapa, kita tunjuk saja hidung Alex Sinaga. Dialah orang yang paling bertanggungjawab selaku orang nomor satu di salah satu perusahaan terbesar negara ini.

"Kita sulit untuk membangun optimisme menyaksikan kerja manajemen Telkom saat ini yang boleh dibilang 'gak beres' dan serampangan. PT Telkom butuh perbaikan dan perombakan manajemen. Jika terus begini nasib buruklah yang akan menghampiri", ungkap Budiman.

Kini bola ada ditangan pemerintah. Mendiamkan keadaan akan terus begini, atau lakukan perubahan untuk kepentingan besar negara. Bertahan dengan keadaan sekarang atau bertindak untuk mencari solusi. "162 tahun Telkom Indonesia, teruslah melayani masyarakat", pungkas Budiman.(*)

Partai Berkarya Peroleh Nomor Urut 7 (Tujuh) Pada Pemilu 2019

By On February 18, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Sejumlah Ketua Umum dan petinggi dari 14 partai politik (Parpol) yang menjadi peserta pemilu 2019 mulai berdatangan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, mulai pukul 18.30 wib.

Kedatangan para petinggi parpol tersebut tak lain adalah untuk mengambil undian nomor urut peserta pemilu 2019. Adapun mekanismenya, partai politik hadir dan duduk sesuai urutan abjad nama partai politik, mulai Partai Amanat Nasional (PAN) dan terakhir Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pantauan Kontributor Gema Jakarta hadir di antaranya Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Huto‎mo Mandala Putra (Tommy Soeharto) beserta jajaran. Partai berlogo pohon beringin merupakan salah satu Partai yang lolos ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan mengenakan jas berwarna kuning tua, putra Presiden Kedua Soeharto tersebut tiba ke KPU didampingi sejumlah pengurus Partai Bekarya. Tommy hanya berkomentar singkat kepada wartawan saat tiba di kantor KPU.

Ia bersyukur Partai Berkaya lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu. "Alhamdulillah Lolos," ujar Tommy sambil tersenyum.

Partai Berkarya dipimpin oleh Neneng A Tutty dengan didampingi oleh Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal. Partai ini juga memiliki Ketua Majelis Tinggi dan Dewan Pembina Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

‎Ketua Umum Partai Berkarya Neneng A Tutty, terlahir 15 November 1964, merupakan politisi yang sudah malang melintang di dunia politik.

Dia juga mantan Ketua Umum Federasi Tinju Profesional Indonesia (FTPI). Neneng mengawali kariernya sebagai artis layar lebar. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Republik (Nasrep).

Dalam mengambil undian nomor urut peserta pemilu 2019, akhirnya Partai Berkarya mendapatkan Nomor Urut 7 (Tujuh). Adapun ke 14 partai tersebut yakni, Partai PKB memperoleh Nomor Urut 1 (Satu), Partai Gerindra 2, Partai PDIP Nomor Urut 3, Partai Golkar Nomor Urut 4, Partai Nasdem nomor Urut 5, Partai Garuda Nomor Urut 6,  Partai Berkarya Nomor Urut 7, Partai PKS Nomor Urut 8, Partai Perindo Nomor Urut 9, Partai PPP Nomor Urut 10, Partai PSI Nomor Urut 11, Partai PAN Nomor Urut 12, Partai Hanura Nomor Urut 13 dan terakhir Partai Demokrat Nomor Urut 14.(rm-in/red)

Nusron Prediksi Prabowo Tak Akan Lawan Jokowi di Pilpres 2019

By On February 15, 2018

NEWSGEMAJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan Partai Golkar Nusron Wahid menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan maju sebagai calon presiden di 2019.

Hal itu disampaikan saat Nusron menjadi narasumber dalam pemaparan hasil survei lembaga Indo Barometer di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (16/2).

"Saya meyakini lawannya Jokowi bukan Pak Prabowo. Entah siapa orangnya saya meyakini bukan Prabowo. Hidung politik saya sudah merasakan," kata Nusron.Seperti dikutip cnnindonesia.com, Kamis (15/2/2018)
Nusron mengaku keyakinan itu hanya berdasarkan perasaan dan intuisinya sebagai politikus. Tidak ada alasan khusus yang disebutkan terhadap pernyataannya itu.

"Intuisi dan feeling politik saya mengatakan Pak Prabowo tidak akan maju dan mendorong orang untuk maju," katanya.

Meski demikian, Nusron memprediksi Pilpres 2019 hanya memunculkan dua calon. Selain karena agar lebih irit anggaran, dua calon dianggap tidak mengurangi kualitas dan outputnya.
Dalam survei Indo Barometer, Presiden Joko Widodo masih menduduki posisi teratas dengan 97 persen terkait tingkat pengenalan publik terhadap capres. Setelah itu, disusul Jusuf Kalla 91,5 persen, Prabowo 87,7 persen dan Megawati Soekarnoputri 84,7 persen.

Dalam kategori capres yang disukai publik Jokowi mendapat 75,1 persen, Gatot Nurmantyo 70,2 persen, Jusuf Kalla 66,2 persen, Prabowo 64,2 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 61,2 persen dan Hary Tanoesoedibjo 57,6 persen.

Jokowi juga menduduki peringkat pertama untuk elektabilitas calon presiden pada pertanyaan terbuka dengan meraih 32,7 persen, disusul Prabowo 19,1 persen, Basuki Tjahaja Purnama 2,9 persen dan Gatot Nurmantyo 2,7 persen.
Survei Indo Barometer dilaksanakan pada 23-30 Januari 2018 dengan sampel sebanyak 1.200 responden dan margin of error 2,83 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode yang digunakan dalam survei ini multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap warga yang berusia minimal 17 tahun. (wis/asa)